Kembali Silaturahim ke PKS, Yusril Bahas Arah Parpol Jelang Pilkada 2017

Jakarta (28/6) - Bakal Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra menyambangi kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS sore ini. Pertemuan tersebut, papar Yusril, menindaklanjuti diskusi terdahulu tentang arah partai politik menjelang pilkada 2017.

"Tadi sedang membicarakan tentang gambaran arah partai politik menghadapi petahana (incumbent), belum bisa memutuskan sendiri (untuk menghadapi Pilkada, red). Jadi harus dibicarakan bersama-sama dengan partai politik," ungkap Yusril di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Selasa (28/6/2016).

Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi juga menambahkan bahwa PKS menyambut baik dengan terus melakukan komunikasi politik yang baik terhadap para bakal Cagub Jakarta yang sudah menyampaikan keinginannya untuk maju ke Jakarta.

Menurutnya, beberapa bakal Cagub yang sudah datang menjalin komunikasi kepada PKS diantaranya Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, dan Syafrie Samsudin.

"Setelah kemarin pak Sandiaga Uno datang ke DPP PKS, hari ini pak Yusril. Ini bukan merupakan komunikasi pertama PKS kepada pak Yusril juga kepada pak Sandiaga," tuturnya.

Dedi juga menjelaskan bahwa PKS dengan para bakal Cagub tersebut saling bertukar pikiran tentang permasalahan Jakarta, juga terkait prioritas-prioritas yang harus diselesaikan pada masa setelah 2017 hingga 2022.

"Beberapa hal soal kemacetan, banjir, dan juga penataan ruang dan wilayah menjadi agenda perbincangan menarik antara PKS dengan calon ini," papar Dedi.

Selain itu, Dedi juga menambahkan pentingnya ikatan sosial masyarakat Jakarta yang menurut PKS perlu mendapatkan perhatian bagi para calon pemimpin DKI Jakarta.

"Tingkat kohesivitas masyarakat Jakarta ini sangat penting diperhatikan dan dijaga, karena ini kan barometer keamanan nasional kan Jakarta ini. Jadi jangan sampai kita mencari pemimpin yang justru mengancam kohesivitas atau ikatan sosial masyarakat Jakarta. Itu juga jadi agenda yang dibicarakan kepada para bakal Cagub tersebut," jelasnya.

Mengenai sikap pasti dukungan PKS terhadap pasangan calon, Dedi menyatakan PKS untuk saat ini fokus menjalin komunikasi yang baik terhadap para bakal Cagub dan PKS akan menyatakan sikapnya menjelang pembukaan pendaftaran Calon Gubernur DKI Jakarta. [pks.id]

posted by @Adimin

Vaksin Palsu Beredar 13 Tahun, Pengawasan Pemerintah Harus Dievaluasi

Jakarta (28/6) -- Pemerintah harus mengevaluasi kembali sistem pengawasan obat dan peredarannya di masyarakat. Evaluasi ini perlu dilakukan menyusul terbongkarnya kasus vaksin palsu yang ternyata sudah beroperasi cukup lama.

Anggota Komisi IX Bidang Kesehatan DPR RI Ahmad Zainuddin mengatakan, terungkapnya kasus produksi dan peredaran vaksin palsu yang telah berlangsung sejak 2003 menunjukkan adanya celah kelemahan dalam sistem pengawasan obat, baik dilakukan Kementerian Kesehatan maupun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) selama ini.

"Kita berterima kasih kepada Polisi yang membongkar kejahatan ini. Sistem pengawasan pemerintah harus dievaluasi lagi, diperketat pengawasan dan perizinan obat hingga peredarannya," ujar Zainuddin di Komplek DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Tidak sebatas mengevaluasi pengawasan eksternal, menurut Zainuddin, Kementerian Kesehatan dan BPOM juga harus mengevaluasi internalnya soal kemungkinan adanya oknum yang terlibat. Hal itu harus dilakukan, lanjut dia, karena tindak kejahatan pemalsuan tersebut ternyata sudah berlangsung 13 tahun.

Politisi PKS ini menegaskan, Kemenkes dan BPOM harus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pengawasan. Sebab menurutnya, praktik pidana pemalsuan vaksin ini bisa berlangsung lama karena adanya oknum tenaga medis baik di tingkat rumah sakit ataupun puskesmas yang terlibat.

Kemenkes harus mengaudit penggunaan obat dan vaksin di seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia.

"Saya khawatir kasus vaksin palsu ini hanya puncak gunung es. Bisa terjadi, di lapangan juga banyak obat-obat palsu beredar dan masuk ke rumah sakit. Yang terungkap di wilayah dekat Ibukota. Bagaimana dengan di daerah? Harus dicek ke seluruh Indonesia. Bukan rahasia lagi adanya bisnis haram oknum tenaga medis untuk pengadaan obat," cetusnya.

Lebih lanjut Zainuddin menegaskan, kejahatan vaksin palsu merupakan pidana berat karena termasuk kejahatan kemanusiaan, yang merusak generasi. Pelaku produsen hingga pengedar vaksin palsu, lanjut politisi PKS asal dapil Jakarta Timur ini, harus dihukum berat sesuai UU.

"Kami mendukung upaya yang dilakukan Polri. Bongkar hingga tuntas," imbuh Zainuddin. [pks.id]

posted by @Adimin