5 Isu Krusial dalam Pembahasan RUU JPSK

JAKARTA (19/11) – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) di DPR sedang memasuki tahapan krusial. Saat ini, DPR sedang menampung semua masukan masyarakat dalam Daftar Isian Masalah (DIM).

Ketua Bidang Ekuintek-LH DPP PKS Memed Sosiawan menilai, setidaknya ada lima isu krusial yang memerlukan jawaban dan solusi agar RUU JPSK benar-benar memenuhi harapan dan sebesar-besarnya berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Isu krusial yang pertama adalah tentang lembaga yang mempunyai otoritas dalam melakukan koordinasi terhadap BI, OJK, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan,” terang Memed di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Selain itu, Memed juga menilai lembaga tersebut harus mempunyai otoritas dalam pengawasan dan penjagaan SSK, sehingga ada protokol baku yang disiapkan untuk mendefinisikan suatu krisis ekonomi dan keuangan yang menjadikan SSK terganggu serta menyiapkan langkah-langkah penanganannya.

Isu krusial yang kedua menurut Memed, protokol tentang kategorisasi Systemically Important Bank (SIB), yang membuat perjalanan operasi perbankan selama bertahun-tahun sudah dapat dilihat oleh OJK setiap saat, sehingga dengan demikian tidak semua bank yang beroperasi di Indonesia dapat dimasukkan ke dalam kategori SIB.

“Selain kategorisasi SIB, diperlukan juga batasan pengertian tentang banking in distress, banking crisis, contagion, dan systemic crisis agar jelas siapa yang memang layak dibantu,” lanjut Memed.

Isu krusial ketiga, kejelasan protokol antara penyelamatan likuiditas dengan penyelamatan kecukupan aset (solvabilitas).

“Karena belajar dari krisis 1998, perbankan yang bertahan adalah mereka yang mengalami krisis likuiditas lebih dominan daripada krisis solvabilitas,” tambah Memed.

Selanjutnya, menurut Memed, isu krusial keempat yaitu apakah RUU JPSK mempunyai protokol yang menjaga keseimbangan antara melakukan Bail-in dengan Bail-out.

“Meskipun tentu saja harus mempertimbangkan status kepemilikan perbankan tersebut, karena pemilik perbankanlah yang tetap menikmati keuntungan usahanya selama puluhan tahun meskipun kewajibannya kepada keuangan negara belum lunas sampai hari ini,” papar Memed.

Terakhir menurut Memed, pertanyaan apakah pejabat pembuat kebijakan dalam menentukan status krisis ekonomi dan keuangan, status kategorisasi SIM, status penyelamatan likuiditas atau solvabilitas, atau memilih mekanismeBail-In atau Bail-out sesuai dengan protokol krisis ekonomi dan perbankan mendapatkan imunitas selama menjalankan protokol dengan benar.

“Karena ini tentu sangat rawan untuk mengalami jebakan conflict of interest,” pungkas Memed. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ekuintek-LH DPP PKS Memed Sosiawan.

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Kaji Ulang Rencana Menaikkan Tarif Tenaga Listrik Awal 2016

JAKARTA (18/11) - Pemerintah harus mengkaji ulang rencana menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) bersubsidi untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah pada awal tahun 2016. Karena kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih. 

Menurut Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS, Memed Sosiawan, rencana pemerintah tersebut bahkan harus ditolak. 

“Daya beli masyarakat yang tertekan akibat perlambatan ekonomi, dikhawatirkan masih rendah. Rencana kenaikan TTL awal tahun 2016 perlu dikaji ulang, bahkan dibatalkan ,” kata Memed di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (18/11/2015). 

Memed mengatakan, pemerintah harus mencari cara yang lebih tepat selain mencabut subsidi golongan masyarakat menengah ke bawah. 

Namun demikian, mantan anggota DPR RI itu mengapresiasi kebijakan PLN yang menyesuaikan TTL menggunakan Tariff Adjustment (TA) sepanjang bulan Oktober 2015. 

Ia mendukung langkah PLN yang akan menanggung beban subsidi akibat penundaan penerapan skema TA bagi pelanggan listrik golongan rumah tangga, yaitu 1.300 VA serta 2.200 VA, hingga Desember 2015. 

“Kebijakan penundaan penerapan skema tarif itu memang perlu diberlakukan guna mengurangi beban masyarakat atas kenaikan BBM maupun bahan pokok. Jangan sampai masyarakat mendapat beban pada waktu yang bersamaan dengan beban hidup lainnya,” ujarnya. 

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014, mulai 1 Januari 2015 PLN menggunakan Tariff Adjustment (TA). Hal ini dilatarbelakangi kondisi perekonomian Indonesia masih berada dalam tekanan yang cukup tinggi. Sehingga, biaya penyediaan listrik per bulan dipengaruhi oleh harga bahan bakar, nilai tukar rupiah, dan inflasi bulanan. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS, Memed Sosiawan.


posted by @Adimin

Direktur Pol-Tracking: Parpol Perlu Dirikan Posko Serap Aspirasi di Daerah

JAKARTA (17/11) – Direktur Eksekutif Pol-Tracking Indonesia Hanta Yuda menilai partai-partai politik (parpol) di Indonesia perlu memiliki posko-posko partai politik agar menjadi ruang publik yang berfungsi untuk menyerap aspirasi rakyat di setiap daerah. 

Demikian disampaikan Hanta dalam Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat” dan Peluncuran “Hari Aspirasi” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/11).

“Kalau ingin demokrasi kita baik sebagaimana yang dinginkan publik, maka harus ada posko-posko partai atau sentral-sentral untuk menyampaikan aspirasi. Kalau PKS punya itu, seperti di Eropa atau Amerika, ketika rakyat tidak mendapatkan (hak dari pemerintah), mereka sampaikan ke ruang publik itu,” ungkap alumnus Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM ini.

Hanta menyampaikan bahwa pemilu di Indonesia selalu dikuasai oleh partai-partai politik yang memiliki persepsi baik. Namun demikian, masyarakat ketika berada di bilik suara, selalu didasarkan pilihannya pada melihat bagaimana citra atau persepsi partai politik, bukan kerja-kerja politik dari wakil rakyat di partai tersebut selama lima tahun.

“Sehingga, PKS dapat menjadikan Hari Aspirasi ini sebagai upaya untuk memperkuat persepsinya sebagai partai yang peduli dengan aspirasi rakyat,” harap Hanta.

Oleh karena itu, Hanta menilai, dengan adanya Hari Aspirasi ini, PKS ingin melakukan terobosan agar bagaimana kerja-kerja yang telah dibangun selama 5 (lima) tahun dapat tersambung dengan masyarakat saat pemilu.

“Peta jalan yang dibuat PKS ingin menerobos, ingin menyambungkan arena politik elektoral selama lima tahun. Dengan adanya Hari Aspirasi ini, PKS mempionirkan peran partai politik dalam menyerap aspirasi dari rakyat untuk disampaikan kepada pemerintah,” ungkap Hanta.

Selain Hanta Yuda, FGD juga menghadirkan beberapa pemapar, yaitu Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI) dan Fitra Arsil (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia). Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pun turut hadir untuk meluncurkan Hari Aspirasi yang diselenggarakan setiap hari Selasa atau dapat disampaikan via email dihariaspirasi_fpks@pks.id pada laman fraksidpr.pks.id.

Keterangan Foto: Direktur Eksekutif Pol-Tracking Indonesia Hanta Yuda saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat” dan Peluncuran “Hari Aspirasi” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/11).

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Indonesia Harus Berperan Lebih pada Konferensi Perubahan Iklim di Paris

JAKARTA (18/11) – Kerterlibatan Indonesia pada Conference of Parties (COP) ke-21 United Nation Framework on Climate Change(UNFCCC) di Paris, Perancis harus dijadikan momentum untuk memengaruhi keputusan konvensi untuk menyelamatkan bumi dan umat manusia.

Saat ini terjadi kenaikan suhu udara di berbagai belahan bumi termasuk Indonesia, sehingga mengakibatkan perubahan iklim yang membahayakan kehidupan.

“Bagi Indonesia, Gas Rumah Kaca (GRK) atau Greenhouse Gases ini berpengaruh pada penurunan kualitas ekologi, ekonomi, dan eksistensi negara. Oleh karena itu, Indonesia harus ambil peran dalam konferensi ini,” kata Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Gas Rumah Kaca yang terdiri dari H2O (uap air), CO2 (Karbon dioksida), CH4 (Metana), N2O (Nitrous Oksida), O3 (ozon), CFC (Clorof Fluoro Carbon) telah signifikan meningkatkan suhu. COP ke-21 di Paris harus menemukan keputusan sesuai tujuan konvensi ini agar mampu menciptakan instrumen yang secara legal mengikat serta mendapat persetujuan internasional mengenai iklim.

Tujuannya, papar Andi Akmal, agar menjaga pemanasan global di bawah 2°C. “Tiap negara termasuk Indonesia, harus memberi komitmen men-submit INDC (Intended Nationally Determined Contribution) pada penurunan GRK,” kata Andi Akmal. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin.

posted by @Adimin

Pakar Hukum Tata Negara: Hari Aspirasi Bukti PKS Terus Kerja Selama Lima Tahun

JAKARTA (17/11) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitra Arsil menjelaskan bahwa dengan adanya peluncuran Hari Aspirasi menandakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bekerja terus menerus selama 5 tahun. Dengan kata lain, PKS tidak mengambil motif pragmatis untuk mengejar pemilih (voters) di saat menjelang pemilu.

Demikian disampaikan Fitra dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Tugas DPR sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

“Jabatan (office), Kebijakan (policy), dan Pemilih (voters), adalah motif pragmatis partai politik. Tapi, seharusnya setiap partai membangun tiga hal itu secara terus-menerus. Tidak hanya terfokus pada voters saja saat jelang pemilu. Kalau PKS melakukan itu di awal dengan adanya Hari Aspirasi, artinya tidak boleh berhenti karena akan mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan nantinya,” jelas doktor bidang Hukum Tata Negara ini. 

Oleh karena itu ia menjelaskan, tantangan bagi parlemen Indonesia mendatang adalah bagaimana menciptakan mekanisme untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat yang memilihnya. Maka menurutnya, adanya penyampaian aspirasi tersebut akan menjadi tolak ukur partisipasi politik suatu negara terhadap wakilnya di parlemen.

“Teori yang berkembang saat ini, menghitung partisipasi politik bukan hanya pada partisipasi di bilik suara, tapi juga pada seberapa besar ruang diciptakan oleh sistem politik waktu itu untuk mempengaruhi kebijakan. Sehingga setelah memilih di bilik suara, rakyat tetap bisa mempengaruhi kebijakan dan mengawasi wakilnya,” tutur doktor yang yang menulis disertasi tentang koalisi partai politik tersebut.

Fitra berharap konsistensi PKS sebagai Partai Dakwah menjadikan Hari Aspirasi ini adalah bagian dari aktivitas dakwah. “Apa yang dilakukan PKS dalam menyediakan ruang partisipasi politik ini, melewati motif pragmatis yang dilakukan partai politik pada umumnya,” jelas Fitra.

Dalam FGD ini pula, turut hadir Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri yang secara resmi meluncurkan Hari Aspirasi yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI setiap hari Selasa atau dapat disampaikan via email di hariaspirasi_fpks@pks.id pada laman fraksidpr.pks.id.

Keterangan Foto: Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitra Arsil saat memjadi pembicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Tugas DPR sebagai Pejuang  Aspirasi Rakyat” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Pemerintah Harus Kaji Ulang Rencana Menaikkan Tarif Tenaga Listrik Awal 2016

JAKARTA (18/11) - Pemerintah harus mengkaji ulang rencana menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) bersubsidi untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah pada awal tahun 2016. Karena kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih.

Menurut Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS, Memed Sosiawan, rencana pemerintah tersebut bahkan harus ditolak.

“Daya beli masyarakat yang tertekan akibat perlambatan ekonomi, dikhawatirkan masih rendah. Rencana kenaikan TTL awal tahun 2016 perlu dikaji ulang, bahkan dibatalkan ,” kata Memed di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Memed mengatakan, pemerintah harus mencari cara yang lebih tepat selain mencabut subsidi golongan masyarakat menengah ke bawah.

Namun demikian, mantan anggota DPR RI itu mengapresiasi kebijakan PLN yang menyesuaikan TTL menggunakanTariff Adjustment (TA) sepanjang bulan Oktober 2015.

Ia mendukung langkah PLN yang akan menanggung beban subsidi akibat penundaan penerapan skema TA bagi pelanggan listrik golongan rumah tangga, yaitu 1.300 VA serta 2.200 VA, hingga Desember 2015.

“Kebijakan penundaan penerapan skema tarif itu memang perlu diberlakukan guna mengurangi beban masyarakat atas kenaikan BBM maupun bahan pokok. Jangan sampai masyarakat mendapat beban pada waktu yang bersamaan dengan beban hidup lainnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014, mulai 1 Januari 2015 PLN menggunakanTariff Adjustment (TA). Hal ini dilatarbelakangi kondisi perekonomian Indonesia masih berada dalam tekanan yang cukup tinggi. Sehingga, biaya penyediaan listrik per bulan dipengaruhi oleh harga bahan bakar, nilai tukar rupiah, dan inflasi bulanan. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS, Memed Sosiawan.

posted by @Adimin

HNW: Jangan Memilih Pemimpin karena Uang

WONOGIRI (18/11) – Politik uang hanyak akan menghasilkan pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Masyarakat perlu hati-hati dan waspada, serta tidak memilih calon pemimpin atau calon kepala daerah yang melakukan money politics.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan hal itu saat bersilaturahim dengan pimpinan Forum Umat Islam (FUI) Kabupaten Wonogiri, Selasa (17/11) sore di Wonogiri. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua FUI Wonogiri, KH Sarjono dan jajarannya, serta pasangan calon bupati dan wakil bupati Wonogiri Hamid Noor Yasin dan Wawan Setya Negara. 

“Jangan memilih pemimpin karena uang. Calon pemimpin yang bagi-bagi uang untuk dipilih hanya akan menyengsarakan rakyat, jadi harus hati-hati,” kata Hidayat.

Guna mendapatkan pemimpin yang baik, lanjut Hidayat, rakyat juga harus pandai memilih. Jangan pilih pemimpin yang senang obral janji.

Politisi PKS ini berharap kepada pasangan Hamid-Wawan yang diusung PKS dan Gerindra agar menjadi pemimpin yang amanah. Tidak mudah melupakan janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye.

“Jaga kepercayaan rakyat, penuhi janji saat kampanye. Jangan kecewakan masyarakat!” kata Hidayat. 

Hal senada disampaikan Sardjono. Jika kelak terpilih Hamid-Wawan harus bekerja dengan amanah. “Dengan begitu insyaa Allah Wonogiri akan maju,” kata Sardjono.

Dalam kesempatan tersebut Hidayat menyampaikan harapannya agar Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang berjalan lancar, aman, dan dapat menghasilkan pemimpin yang membawa kebaikan untuk umat, bangsa, dan negara.

“Semoga Pilkada serentak yang baru pertama kali kita laksanakan ini berjalan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin yang baik di tingkat lokal,” kata Hidayat.

Pilkada Wonogiri diikuti dua pasangan calon, yakni Hamid Noor Yasin-Wawan Setya Negara dan Joko Sutopo-Edi Santoso yang diusung PDIP dan Partai Nasdem.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (paling kiri) bersama calon bupati dan wakil bupati Wonogiri Hamid Noor Yasin dan Wawan Setya Negara (kedua dan ketiga dari kiri) saat bersilaturahim dengan pimpinan Forum Umat Islam (FUI) Kabupaten Wonogiri, Selasa (17/11) sore di Wonogiri. 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin