Raih 57,70 Persen, Indra-Trinda Unggul di Pilkada Agam

JAKARTA (11/12) – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam, Sumatera Barat nomor urut 2, Indra Catri, MSP Dt. Malako Nan Putiah-Trinda Farhan Satria berhasil unggul dalam perhitungan real count berbasis data C1.

Hingga Jumat (11/12) pukul 14.17 WIB sebagaimana dimuat di laman pilkada2015.kpu.go.id pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS ini memperoleh 57,70 persen suara. Unggul dibandingkan pasangan nomor urut 1 Irwan Fikri, SH Dt. Nagari Batuah-Chairunas yang memperoleh 42,30 persen suara.

Kendati menang dalam hitungan cepat, Calon Bupati Agam Indra Catri mengatakan tidak mau takabur sampai ada keputusan secara resmi dari KPUD. Ia pun berterima kasih kepada masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya.

“Siapapun yang menang dalam Pilkada harus memenangkan masyarakat Agam secara keseluruhan. Dan bagi pemenang, seluruh warga masyarakat harus diperlakukan sama,” pungkas Indra. [pks.id]

Keterangan Foto: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam, Sumatera Barat nomor urut 2, Indra Catri, MSP Dt. Malako Nan Putiah-Trinda Farhan Satria.

posted by @Adimin

Kawal Hasil Pilkada dengan Jujur, Adil, dan Bertanggungjawab

oleh Mohamad Sohibul Iman, Ph.D. (Presiden PKS)

[Jakarta,11-12-15]

Assalamualaikum Wr Wb,

1. Alhamdulillah pilkada serentak telah kita lewati bersama dengan baik. Mari bersyukur kepada Allah swt karena sebagai bangsa kita sudah semakin matang dalam menjalankan proses demokrasi.

2. Jazakumullah khairan katsiran kepada pasangan calon, struktur, kader, simpatisan, dan relawan yang sudah berjuang dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan. Semoga Allah swt mencatat kerja-kerja kita sebagai kerja amal shalih yang mendatangkan keberkahan dari Allah swt.

3. Saya ucapkan selamat kepada para pasangan calon yang menurut perhitungan sementara dinyatakan unggul. Terus kawal perhitungan suara kita sampai tuntas. Pastikan berjalan dengan jujur, adil, bertanggungjawab, dan tidak ada kecurangan sedikitpun.

4. Bagi pasangan yang masih belum dinyatakan unggul dalam perhitungan sementara, tetap berbesar hatilah. Karena antum semua sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah, ada pahala kebaikan dari setiap langkah yang antum perjuangkan.

5. Jika dalam proses pilkada terbukti ada kecurangan, siapkanlah bukti-bukti tersebut dengan sebaik-baiknya dan lakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan yang diperkenankan. Perjuangkan dalam koridor hukum dan etika publik. Jauhi jalan kekerasan dan konflik dengan sesama anak bangsa.

6. Mari kita senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggungjawab dalam menjalankan proses pengawalan hasil pilkada ini. Karena proses yang baik akan menghadirkan capaian yang membawa keberkahan bagi kita semua.

7. Sesungguhnya Allah swt selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemenangan butuh kesabaran. Kekalahan juga butuh kesabaran. Bagi yang dimenangkan, jangan pernah sia-siakan kepercayaan rakyat itu. Tunaikan semua janji-janji itu dengan penuh khidmat. Bagi yang belum diberikan kemenangan, jadikan ini sebagai hikmah dan pelecut kita semua untuk lebih baik lagi dalam memenangkan hati rakyat di kemudian hari, InsyaAllah.

Wassalamualaikum Wr Wb.

posted by @Adimin

Netty Heryawan: Ibu Berperan Bentuk Karakter Antikorupsi

BANDUNG (11/12) - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan seorang Ibu dinilai dapat berperan penting dalam membentuk karakter antikorupsi pada anak-anak. Ibu berperan dalam tumbuh kembang karakter jujur anak di dalam keluarga.

"Berdayakan kaum perempuan, karena seorang ibu dapat membentuk karakter antikorupsi dari rumah," kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan di Bandung, Jumat (11/12).

Pernyataan tersebut disampaikan pada acara "Deklarasi Dukungan Tenaga Lini Lapangan KB dalam Menyosialisasikan Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga". Acara tersebut diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Bandung, Jawa Barat.

Netty yang merupakan istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menambahkan tugas seorang Ibu adalah mendidik anak-anak agar jauh dari budaya korupsi. "Ajarkan anak kejujuran, kesederhanaan dan kemandirian," katanya.

Dia juga menambahkan, seorang ibu juga harus bersikap sederhana di rumah agar tidak terjebak menjadi pendorong seorang suami untuk korupsi.

"Misalkan mengeluhkan kepada suami tentang kondisi barang-barang di rumah yang sudah jelek, meminta emas-emasan dan lain sebagainya sehingga mendorong suami untuk korupsi," katanya.

Dia menambahkan, para perempuan harus sepakat untuk memerangi korupsi hingga ke akarnya. "Mari kita bangun karakter antikorupsi mulai dari keluarga," katanya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan.

posted by @Adimin

Hukum Islam Harus Mewarnai Hukum Nasional

JAKARTA (10/12) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Hal tersebut disampaikan Nasir dalam Halaqah Nasional Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan Fraksi PPP MPR RI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/12).

"Kita bersyukur jumlah Umat Islam mayoritas di Indonesia dan ingin menerapkan Syariat Islam sebagai jalan hidup. Karenanya suatu hal yang wajar kalau ada tuntutan agar Hukum Islam mampu mewarnai pembentukan perundang-undangan di Indonesia," kata Nasir.

Politisi PKS ini menyatakan butuh perjuangan ekstra keras apabila ingin Hukum Islam terakomodir dalam hukum nasional.

"Aceh saja butuh perjuangan lebih dari setengah abad agar dapat memperoleh pengakuan secara legal formal dalam penerapan Hukum Syariat Islam di Aceh, itupun butuh keseriusan lebih dalam penerapannya. Selain itu juga banyak kelompok penentangnya, yang menganggap penerapan Syariat Islam bertentangan dengan semangat Pancasila dan NKRI," kata Nasir.

Anggota DPR dari Aceh ini berpendapat pewarnaan Hukum Islam dalam hukum nasional tidak menggunakan embel-embel syariah. Bukan berarti salah, namun karena sensitif sering kali malah terganjal dalam perdebatan yang tidak subtansial.

"Penggunaan embel-embel syariah sudah membuat banyak orang ketakutan. Karenanya sebagai agama yangrahmatan lil alamin, maka hukum Islam harus mampu menunjukkan sisi humanisme dan kemaslahatan yang ditonjolkan," kata Nasir.

Ia juga menilai pewarnaan Hukum Islam terhadap hukum nasional menggunakan pendekatan revolusi fungsional. Setiap elemen bangsa baik yang memiliki jabatan ataupun Umat Islam pada umumnya menjalankan fungsi dakwah untuk menampilkan produk-produk Hukum Islam sehingga dapat menjadi budaya di masyarakat dan dapat pula masuk ke dalam ranah kebijakan yang strategis untuk umat.

"Kita mestinya memaksimalkan kebijakan yang sudah terwarnai oleh Hukum Islam. Karenanya kita meminta pemerintah dalam hal ini eksekutif dapat benar-benar menjalankan hal tersebut dengan baik dan optimal. Seperti UU Jaminan Produk Halal, UU Perkawinan, UU Peradilan Islam, dan lain-lain," kata Nasir.

Politisi PKS tersebut mengatakan kalau Presiden Jokowi punya sensitivitas tinggi akan aspirasi umat, pastinya akan meminta jajarannya untuk lebih serius menindaklanjuti penerapan kebijakan-kebijakan yang Islami.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

PKS Apresiasi Pelaksanaan Pilkada Sumbar Berjalan Baik

Calon Gubernur Sumbar Irwan Prayitno-Nasrul Abid.

Padang - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wilayah Dakwah Sumatera Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hermanto mengapresiasi pelaksanaan pilkada gubernur yang dinilai berjalan dengan baik dan kondusif.

"Perbedaan yang terjadi selama pilkada merupakan sesuatu yang wajar dan dapat diselesaikan dengan filosofi pilkada "bandunsanak" (kekeluargaan)," kata Hermanto di Padang, Kamis.

Ia menyampaikan hal itu dalam pemaparan rekapitulasi formulir C1 oleh tim pemenangan pasangan calon gubernur Irwan Prayitno-Nasrul Abit di posko pemenangan.

Menurut dia gubernur dan wakil gubernur terpilih agar melanjutkan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat baik fisik dan spiritual.

Pada sisi lain ia menyampaikan kendati berdasarkan hasil hitung cepat dan rekapitulasi suara tingkat TPS pasangan Irwan-Nasrul menang, namun mari menunggu hasil resmi KPU.

Kemenangan Irwan-Nasrul adalah kemenangan rakyat Sumbar yang diharapkan membawa keberkahan bagi masyarakat, ujar dia.

Ia berpesan usai pilkada mari hapus semua perbedaan dan saatnya bersatu membangun Sumbar yang lebih baik.

Sebelumnya berdasarkan hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit memenangi pilkada gubernur dengan persentase 59,04 persen.

"Berdasarkan hasil hitung cepat dari 400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi sampel, dari 100 persen data yang masuk persentase perolehan suara Irwan-Nasrul 59,04 persen dan Muslim Kasim-Fauzi Bahar 40.96 persen," kata Supervisi LSI Hamdan Akbar.

Sementara Ketua Tim Pemenangan Irwan-Nasrul , M Yasin mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi formulir C1 yang dihimpun saksi pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) pihaknya memenangi pilkada pada 18 kabupaten dan kota.

Yasin menyebutkan berdasarkan hasil rekap C1 total perolehan suara pasangan Irwan-Nasrul 1.111.512 atau 58,78 persen dan pasangan Muslim-Fauzi 779.615 atau 41,22 persen dengan total suara sah mencapai 1.891.127.

Perolehan suara tertinggi Irwan-Nasrul berada di kota Padangpanjang dengan total suara 11.695 atau 72 persen dan pasangan Muslim-Fauzi 4.472 atau 27,66 persen, kata dia.

Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan pihaknya melakukan pemindaian formulir C1 yang merupakan hasil perhitungan suara di tingkat TPS sebagai salah satu bentuk transparansi.

Hasil pindaian akan diunggah ke website KPU agar dapat diakses oleh masyarakat menggunakan aplikasi yang disebut Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), kata dia.

Penjabat Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek mengatakan pelaksanaan Pilgub di daerah itu saat ini berjalan lancar tanpa kendala yang menonjol.

Namun untuk hasil data yang sah tetap berasal dari KPU, karena itu semua pihak mari menunggu hasil resmi, kata dia.

Pilkada Gubernur Sumbar diikuti dua pasang calon yaitu Muslim Kasim-Fauzi Bahar yang diusung Partai Nasdem, PDI Perjuangan, PAN dan Partai Hanura serta pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit yang diusung PKS dan Partai Gerindra.

KPU Sumbar mencatat jumlah pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 sebanyak 3.496.836 orang. [antarasumbar.com]

posted by @Adimin

Cagub Pemenang: Tidak Ada Mutasi Pejabat Besar-Besaran

Padang - Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yang sementara unggul dalam hitung cepat Irwan Prayitno menyatakan tidak akan melakukan mutasi pejabat besar-besaran jika nanti ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub).

"Saya telah buktikan sewaktu menang dari petahana pada 2010. Semua pejabat yang telah ditunjuk sebelumnya, tidak pernah saya ganti, kecuali bermasalah baik secara kinerja maupun ada temuan Inspektorat," katanya di Padang, Kamis.

Menurutnya, pejabat yang diganti karena bermasalah itu tidak banyak jumlahnya dan bisa dipertanggung jawabkan.

"Lima tahun ke depan, saya juga tidak akan melakukan mutasi pejabat besar-besaran seperti lima tahun lalu," katanya.

Meski demikian, menurut ia, bukan berarti tidak akan ada mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar nantinya.

"Pejabat yang diganti, tentu yang bermasalah dan melanggar aturan. Terhadap yang melanggar tentu harus diambil tindakan. Saya juga sudah tahu siapa saja pejabat itu," kata dia.

Namun, fokus utama untuk penggantian pejabat itu menurutnya adalah persoalan kinerja agar lebih objektif.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Sumbar Jayadisman mengatakan, untuk mengisi jabatan pejabat eselon II saat ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 13 tahun 2014, yaitu melalui seleksi terbuka.

Saat ini menurut dia, ada sejumlah jabatan eselon II di Pemprov Sumbar yang sedang dalam proses seleksi terbuka tersebut. [antarasumbar.com]

posted by @Adimin

HNW: Negara dan Agama Tidak Dapat Dipisahkan

JAKARTA (10/12) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan agama dan negara tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Demikian disampaikan Hidayat dalam acara Halaqoh Nasional "Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional" yang diselenggarakan atas kerjasama Fraksi PPP MPR RI dan Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/12).

“Relasi negara dan agama di Indonesia sangat kuat, nilai-nilai ketuhanan selalu hadir dalam UU kita. Dalam pancasila, dalam UUD 1945, juga dalam produk hukum lainnya kita dapat melihat peran agama yang signifikan,” kata Hidayat.

Pancasila versi 1 Juni, 22 Juni, maupun 18 Agustus 1945, semuanya tetap menyebutkan sila tentang Ketuhanan. Pancasila 1 Juni, sila kelima berbunyi “Ketuhanan Yang Berkeadaban”. Pancasila 22 Juni, sila pertama berbunyi “Ketuhanan Dengan Kewajiban Melaksanakan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya”. Pancasila 18 Agustus, sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara keindonesiaan dengan keagamaan kita,” lanjut Hidayat.

Berbagai permasalahan bangsa, menurut politisi PKS ini mengingatkan kita untuk kembali kepada nilai-nilai agama yang termanifestasikan dalam hukum positif.

“Kemensos menyatakan negara kita darurat anak, buruh berteriak negara kita darurat buruh, KPK mengkampanyekan darurat korupsi. Agama mengajarkan kita untuk melindungi anak, membayar upah buruh dengan layak sebelum keringatnya kering, dan mengutuk keras suap-menyuap,” terang Hidayat.

Walaupun keadaan bangsa Indonesia serba darurat, Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap optimis.

“Keadaan yang serba darurat ini jangan disimpulkan menjadi Indonesia negara darurat. Kita semua harus melaksanakan amanah reformasi dan memberikan solusi bagi permasalahan rakyat,” pungkas Hidayat. [pks.id]

posted by @Adimin