PKS Akan Setia dengan Gagasan Koalisi Permanen

Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyatakan partainya akan setia dengan gagasan koalisi permanen di parlemen. Menurutnya koalisi permanen bisa memberi dampak positif bagi pematangan demokrasi di Indonesia.

"Kami PKS akan tetap berada di koalisi permanen. Koalisi ini penting bagi demokrasi kita," kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (8/8)

Koalisi permanen mengharuskan partai-partai bersikap konsisten dengan pilihan politik yang diperjuangkan. Dengan begitu, akan ada corak pembeda yang jelas antara partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen dengan yang bukan. "Konfigurasi kekuatan politik ini harus dijaga," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini menyatakan koalisi permanen akan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan mendatang. Cita-cita ini ibarat kontestasi politik antara partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat. Dimana kedua partai selalu saling kritik. "Supaya ada perimbangan terhadap tesis dan anti tesis. Amerika Serikat itu sampai sekarang masih mempertahankan konservatisme (Republik) dan liberalisme (Demokrat)," katanya.

Fahri percaya partai-partai lain yang telah tergabung dalam koalisi permanen tidak akan berkhianat. Sebab menurutnya partai-partai di koalisi permanen juga memiliki cita-cita untuk memperbaiki wajah demokrasi di Indonesia. "Semua ingin demokrasi lebih sehat lewat konsistensi terhadap ide dan nilai perjuangan," ujarnya.

Sejumlah partai yang menandatangani koalisi permanen adalah PKS, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, dan Demokrat.[dm/rol]

posted by @Adimin

Fahri: Konfigurasi Kekuatan Prabowo-Jokowi Baik untuk Bangsa

 

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah mengatakan konfigurasi dua kekuatan politik yang saat ini terjadi harus disikapi sebagai kekayaan bangsa dan negara. Karena itu menurut Fahri, wajib bagi kita semua untuk menjaganya agar dinamika politik bangsa tetap sehat.

"Dua kubu kekuatan Prabowo Subianto dan Joko Widodo ini sangat sehat untuk bangsa dan negara ini. Karena itu, saya mendorong agar dua kekuatan demokrasi ini kalau perlu dilegalkan dalam konstitusi," kata Fahri Hamzah, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/8).

Pentingnya bagi bangsa dan negara untuk menjaga dua kubu tersebut lanjut Fahri, karena proses yang sama juga telah cukup lama berlangsung di Amerika Serikat. "Di Amerika Serikat, ada dua kubu kekuatan yakni demokrat dan republik atau di belahan negara lainnya juga ada liberal dengan konservatif," ujarnya.

Dua kubu tersebut menurut anggota Komisi III DPR itu, membuat dinamika dan berkompetisi politik menjadi sangat sehat. "Jadi jangan juga ada niat untuk melemahkan masing-masing kubu. Biarkan kedua kubu ini terus berkompetisi secara sehat dan biarkan rakyat yang menilainya," pungkas anggota DPR dari Provinsi Nusa Tenggara Barat itu.[dm/jpnn]

posted by @Adimin

Pembentukan Pansus Pilpres bukan Ambisi Politik Semata

Ide pembentukkan Panitia Khusus Pemilihan Presiden (Pansus Pilpres) yang digulirkan oleh Koalisi Merah Putih di parlemen bukan hanya sekadar ambisi politik semata, namun juga memiliki dasar yang kuat yakni, bukti-bukti bahwa penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah bertindak tidak profesional dalam penyelenggaraan pemilu serta bukti-bukti kecurangan lainnya.

"Sejak awal niat kami buat Pansus memang bukan hanya kepentingan Prabowo-Hatta, tapi juga demi tegaknya demokrasi di Indonesia yang nyatanya tidak kita lihat dalam pilpres," ujar Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini seperti dikutip Koran Sindo di Jakarta, Kamis (7/8).

Menurut Jazuli, pihaknya sudah memiliki cukup bukti bahwa telah terjadi kecurangan yang masif dalam pilpres, serta penyelenggara pemilu yakni KPU telah bertindak tidak profesional dalam menyelenggarakan pemilu.

Dengan demikian, jelas bahwa usulan fraksi yang masuk ke dalam Koalisi Merah Putih bukan lah sekedar tindakan responsive karena dinyatakan kalah dalam pilpres.

"Loh, nyatanya kita punya bukti-bukti kecurangan itu. Coba lihat saja contoh kecil di rekapitulasi kemarin, keberatan kami tidak diakomodir sama sekali," jelas Anggota Komisi II itu.

Dalam pilpres kemarin lanjut Jazuli, telah terjadi kejahatan demokrasi berupa kecurangan dan pelanggaran pemilu yang masif. Bagaimana kelanjutan demokrasi di Indonesia jika hal-hal seperti ini dibiarkan, bahkan dianggap remeh.

"Harus ada tindakan tegas dan konkrit atas hal-hal yang keluar dari track atau jalurnya," ujar Anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Banten III itu.

Oleh karena itu, lanjut Jazuli, pihaknya mendorong agar Pansus Pilpres ini harus segera direalisasikan. Karena, bukan hanya kali ini saja penyelenggaraan pemilu tidak sesuai dengan kaidahnya, tapi juga dalam pelaksaan pemilu legislatif (pileg).

"Jadi, kenapa dipermasalahkan soal Pansus ini. Kalau memang tidak ada kecurangan mari kita buktikan sama-sama," tandasnya.[dm/sindonews/pasberita.com]

posted by @Adimin