Indonesia Diminta Terlibat dalam Investigasi Tragedi Mina

JAKARTA (29/9) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq mengatakan Indonesia tak perlu mengikuti langkah politik negara lain yang menyudutkan Pemerintah Arab Saudi terkait tragedi Mina. Namun, Indonesia harus mempunyai sikap yang jelas untuk bisa ikut dalam proses investigasi tragedi Mina, sehingga pemerintah Arab Saudi memahami kenapa Indonesia harus dilibatkan dalam investigasi.

"Indonesia tidak perlu menghujat Saudi. Namun pihak Saudi harus cepat tangani kasus crane dan Mina secara transparan," katanya kepada VIVA.co.id melalui sambungan telepon, Selasa, 29 September 2015.

Mahfudz mendorong pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk segera mengusulkan pembentukan Tim Pencari Fakta Gabungan pada Pemerintah Arab Saudi. Tim ini akan bekerja secara indipenden mencari penyebab terjadinya tragedi Mina.

"Yang diperlukan adalah kesadaran dan kemauan politik Pemerintah Saudi untuk mulai melibatkan negara-negara muslim dengan jumlah jemaah haji yang relatif besar dalam pengelolaan haji," katanya menambahkan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, bisa saja Pemerintah Indonesia atau negara lain tidak dilibatkan langsung dalam proses investigasi oleh Arab Saudi. Namun, Pemerintah Indonesia harus mengupayakan, minimal Indonesia terlibat dalam proses perencanaan dan supervisi investigasi.

"Ini semua dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pengamanan haji ke depan."

Keterangan Foto: Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Sidiq.

Sumber: http://nasional.news.viva.co.id


posted by @Adimin

Mendesak, RUU Penyandang Disabilitas Perlu Segera Disahkan

Jakarta (29/9) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohd Iqbal Ramzi mengatakan, untuk menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas yang sedang dibahas di DPR penting untuk segera diselesaikan.

Iqbal menjelaskan, bahwa semangat penyusunan RUU Penyandang disabilitas berbeda dengan Undang-Undang (UU) No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. “UU No. 4 Tahun 1997 disusun berdasar pada charity based, sementara RUU Penyandang Disabilitas lebih berdasar pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” kata Iqbal di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Menurutnya, negara harus hadir secara maksimal dalam upaya memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Sebagai wujud kehadiran negara, lanjut Iqbal, maka perlu dibentuk sebuah badan atau komisi nasional bagi penyandang disabilitas.

“Di samping itu, negara juga perlu menyediakan fasilitator untuk penyandang disabilitas dalam menghadapi kasus hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku,” ujar legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II itu.

Iqbal mengemukakan, dalam RUU Penyandang disabilitas juga terdapat kewajiban Pemerintah maupun swasta untuk memberikan akomodasi yang layak (reasonable accomodation) kepada penyandang disabilitas pada berbagai fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, pengadilandan fasilitas lainnya.

Selain itu, ungkap Iqbal, sebagai wujud pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah diharapkan memberikan konsesi berupa potongan harga kepada penyandang disabilitas.

“Misalnya untuk transportasi, rekreasi, tagihan listrik, pajak kendaraan, parker, dan lain-lain. Di sisi lain, Pemerintah pun memberikan insentif bagi pihak swasta yang memberikan keringanan bagi penyandang disabilitas berupa keringanan pajak,” papar Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas itu.

Lebih jauh Iqbal menjelaskan, RUU Penyandang Disabilitas juga merupakan wujud tindak lanjut dari komitmen negara Indonesia dalam merealisasikan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor A/61/106 mengenai Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang sebelumnya telah mengundangkan hasil konvensi dalam UU No 19 tahun 2011.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Mohd Iqbal Ramzi (tengah).

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Kenalkan PKS ke Masyarakat, PKS Pauh Gelar Acara Silaturahim Bersama Warga

Padang – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Pauh gelar silaturahim pengurus bersama warga, sabtu (26/9). Kegiatan tersebut di gelar dalam rangka Open House kantor baru DPC PKS Kecamatan Pauh.

Ketua DPC PKS Pauh, Afriadi mengatakan Kantor DPC PKS Pauh yang terletak di Jalan Pisang ini lokasinya tepat di tengah pemukiman warga, untuk itu dalam rangka memperkenalkan PKS, pengurus bersilaturahim dengan masyarakat sekitar dengan menghadirkan seluruh Ketua DPRa PKS di Kecamatan Pauh.

Acara yang belangsung dari pagi hingga menjelang siang ini berjalan penuh keakraban. Di akhir acara seluruh pengurus dan masyarakat menikmati soto sambil menonton pemutaran film dokumenter kegiatan DPC PKS Pauh. 



posted by @Adimin

DPR Minta Aparat Ungkap Kasus Pengeroyokan Siswa di Aceh

Seulimum Aceh (29/9) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil meminta pihak kepolisian mengungkap kasus kematian seorang siswi kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Keunaloi, Seulimum, Aceh, Nurul Fatimah (11), yang diduga tewas akibat pengeroyokan yang dilakukan sejumlah siswa di sekolah tersebut, Rabu (16/9) lalu.

“Saya berharap agar kasus ini terungkap secara terang benderang, dan saya minta pihak kepolisian bekerja secara objektif dan transparan sehingga ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat terutama pihak sekolah, agar kejadian seperti ini bisa diantisipasi dan tidak terjadi lagi,” kata Nasir Djamil, disela lawatannya ke rumah korban di Desa Gampong Keunaloi, Seulimum Aceh Besar (28/9).

Selain itu, Anggota Komisi III DPR RI itu juga menyayangkan lambatnya respon sekolah maupun aparat kepolisian mengetahui kejadian kekerasan yang menimpa Nurul. Seharusnya, lanjut Nasir, pihak sekolah lebih responsif atas kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah yang menimpa anak muridnya. "Dan segera melaporkan kejadian ke kepolisian," ujar Nasir.

Lebih lanjut Nasir mengemukakan, dalam kasus kekerasan maupun kekerasan seksual terhadap anak, korban cenderung diam dan keluarga tidak berani melaporkan ke aparat penegak hukum. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, ujar Nasir, perlu segera melakukan review terhadap aturan-aturan perlindungan anak, terutama melindungi anak dari kekerasan, baik yang dilakukan oleh guru maupun sesama siswa.

"Sehingga terbangun sistem respon cepat terhadap kasus-kasus seperti ini," imbuh legislator dari daerah pemilihan Aceh itu.

Namun demikian, Nasir mengingatkan aparat penegak hukum untuk memperhatikan hak-hak anak dan model penjatuhan sanksi dalam proses peradilan anak sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Karena pelaku masih di bawah umur, lanjut Nasir, sehingga model penjatuhan sanksi perlu dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum. 

"Bisa berupa penjatuhan sanksi tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 82 SPPA, sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 71 SPPA, atau diikutsertakan dalam program pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah sesuai ketentuan Pasal 21 SPPA," ungkap Nasir.

Untuk itu, Nasir mendorong pemerintah untuk menggiatkan kembali masyarakat sadar hukum yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga ketika menjadi korban masyarakat tidak merasa sendiri.

“Perlu ditumbuhkan kembali gerakan sadar hukum di masyarakat, selain itu dibutuhkan pembelajaran pendidikan damai bagi siswa di sekolah, sehingga lingkungan sekolah dan ruang kelas itu menjadi tempat yang nyaman, anti kekerasan, serta anti pelecehan bagi siswa,” pungkas Nasir.

Dalam lawatan tersebut, turut mendampingi Nasir, Kasatreskrim Polres Aceh Besar AKP Mahfudz, Kapolsek Seulimum H.Y Lubis, Danramil Seulimum, serta Kepala Badan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar, Affandi.

Keterangan Foto: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil (kiri) mengunjungi orang tua Nurul Fatimah (11) di Desa Gampong Keunaloi, Seulimum Aceh Besar, Senin (28/9). Nurul Fatimah merupakan siswi kelas VI MIN Keunaloi, Seulimum, Aceh, yang diduga tewas akibat pengeroyokan oleh sejumlah siswa di sekolah tersebut pada Rabu (16/9). 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Tapung Masuk Daerah Tercepat Pertumbuhan PKS

TAPUNG (27/9) – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar, Darmis menyebut wilayah Tapung merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan kader PKS tercepat.

“Wilayah Tapung, Tapung Hilir, dan Tapung Hulu ini termasuk wilayah subur, pertumbuhan kader PKS di sini termasuk salah satu yang tercepat,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan Pemilihan Umum Internal (PUI) di TPS Tapung Raya, Sabtu (27/9).

Karenanya, ia meminta kepada semua yang ada di kecamatan tersebut untuk terus melakukan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. “Perbanyak silaturahim dengan seluruh lapisan masyarakat, dan tampil di depan saat masyarakat membutuhkan,” tambahnya.

Wilayah Kecamatan Tapung, Tapung Hilir, dan Tapung Hulu memang sangat luas. Dalam Pemilu lalu, meski dari dapil ini belum berhasil menempatkan kadernya di DPRD, namun perolehan suara PKS meningkat dari Pemilu sebelumnya.

Keterangan Foto: Ketua DPD PKS Kampar, Darmis.

Sumber: Humas PKS Kampar


posted by @Adimin

Sebagai Tuanrumah IORA, Padang Punya Banyak Kelebihan

Jakarta – Kota Padang akan menjadi tuanrumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Menteri Luar Negeri negara-negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Kesiapan Padang sebagai tuanrumah dipaparkan Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo di depan pemirsa televisi iNews TV, Jumat (25/9) siang.

Talkshow yang disiarkan langsung dari stasiun televisi iNews TV di Jakarta, selain Walikota Padang, juga ikut hadir Yuri Oktavian Thamrin, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri sebagai pembicara. Yuri Oktavian memaparkan kenapa Padang dipilih sebagai tuanrumah IORA kali ini.

“Padang punya banyak kelebihan,” katanya kepada Ivo, presenter talkshow tersebut dan kepada seluruh pemirsa televisi iNews TV.

Dikatakan Padang punya banyak kelebihan karena sejak dahulunya Padang telah menjadi pintu gerbang di Sumatera bagian Barat. Pintu gerbang perekonomian dan mampu memproduksi cukup banyak hasil pertanian.

“Yang jelas Padang punya banyak hasil produksi yang terus diekspor ke luar melalui pelabuhan Teluk Bayur, sehingga dengan ditunjuknya Padang sebagai tuanrumah IORA ini menjadi poin penting bagi Padang dan daerah sekitarnya,” kata Yuri.

Sementara itu Walikota Padang sangat berterimakasih kepada Kementerian Luar Negeri yang telah menunjuk Padang sebagai tuanrumah IORA. Dukungan cukup besar kepada Kota Padang sangat memotivasi Padang untuk menyukseskan agenda tersebut.

“Terimakasih atas dukungan pemerintah pusat kepada kami untuk mempercayai dan mendukung penuh Padang sebagai tuanrumah IORA,” kata Mahyeldi.

Dikatakan Wako, sebelum IORA digelar, Padang telah lebih dahulu membentuk Indonesia-Indian Ocean Local Government Forum (IIOLGF). Dalam pertemuan kabupaten dan kota di Indonesia yang berada di sepanjang Samudera Hindia itu tercapai kesepakatan bersama yang nantinya akan dipaparkan kepada pemerintah pusat dengan harapan dapat disampaikan saat pelaksanaan IORA nanti.

“Sebagai ‘pemanas’ IORA, kami telah membentuk dan menggelar pertemuan dengan kabupaten/kota di sepanjang Samudera Hindia pada awal September lalu. Ketika itu sebanyak 70 kepala daerah kabupaten/kota hadir di Padang. Dan Alhamdulillah kita sudah membentuk kepengurusan IIOLGF tersebut,” kata Mahyeldi.

Di akhir talkshow, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Yuri Oktavian berharap Padang sukses menjadi tuanrumah dan membawa harum nama bangsa di mata dunia. Ivo, presenter iNews TV juga turut mendoakan semoga pelaksanaan IORA dapat berlangsung sukses di Padang. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Kecerdasan Spiritual Penting Ditanamkan pada Anak Sejak Dini

Pekalongan (28/9) - Islamic Parenting dalam lingkungan keluarga sangat penting. Sebab pendidikan Islami yang diberikan orang tua dapat membentuk kecerdasan emosi dan spiritual anak.

"Pentingnya penanaman kecerdasan spiritual pada anak secara dini, anak kelak diharapkan akan memiliki kemampuan menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain disekitarnya," kata Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bidpuan KK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih.

Hal itu disampaikan Wirianingsih, saat menjadi pembicara di acara seminar kesehatan anak yang diselenggarakan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), di Pekalongan, Jawa Tengah, Ahad (27/9).

Wirianingsih berharap, ke depannya akan muncul kesadaran baru di masyarakat bahwa spritualitas dan agama menjadi dua faktor yang saling mendukung.

"Spiritualitas memberi jawaban keberadaan dan kesadaran, dan agama memberikan jawaban apa yang harus dan tidak dikerjakan seseorang," papar ibu dari 10 anak penghafal Alquran itu.

Seminar yang bertajuk "Holistic Care: Optimalisasi Perancang Tenaga Kesehatan dan Masyarakat dalam Mewujudkan Generasi Berlian" itu dipadati 480 peserta yang terdiri dari bidan, perawat, dokter, dan orang tua. Usai seminar, politisi perempuan PKS yang pernah duduk di Komisi IX DPR RI itu, menghadiri silaturahim dengan masyarakat dan pengurus bidpuan PKS Kota Pekalongan. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bidpuan KK) DPP PKS Wirianingsih saat menjadi pembicara di acara seminar kesehatan anak yang diselenggarakan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), di Pekalongan, Jawa Tengah, Ahad (27/9).

posted by @Adimin