PKS Punya Tiga Harapan Untuk Komisioner KPI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sembilan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia telah terpilih dalam pemungutan suara di Komisi I DPR. Rencananya hasil itu akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/7/2016).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengucapkan selamat dan menaruh harapan besar terhadap para Komisioner terpilih untuk mengoptimalkan peran KPI sesuai kewenangan yang dimiliki dalam menghadirkan siaran informasi publik yang berkualitas dan mencerdaskan bangsa.

"Selamat kepada para komisioner terpilih. Selamat bekerja dan berkarya untuk menghadirkan siaran informasi publik yang berkualitas dan mencerdaskan bangsa," kata Jazuli melalui pesan singkat, Rabu (20/7/2016).

Anggota Komisi I yang turut menguji kelayakan anggota KPI selama dua hari ini menyakini bahwa yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik dan memiliki kapasitas dan komitmen.

"Kami tidak meragukan kapasitas dan komitmen sembilan komisioner terpilih. Hanya saja itu semua harus dibuktikan dalam kinerja kelembagaan KPI yang makin bermakna bagi dunia penyiaran publik," harapnya.

Pertama, KPI harus benar-benar dapat menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak, benar, dan berkualitas.

Kedua, KPI harus ikut menghadirkan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

Ketiga, KPI harus proaktif dalam mendorong dan responsif merespon dan mengontrol pengaduan atas penyelenggaraan dan isi siaran yang tidak sesuai dengan misi siaran yang berkarakter dan mencerdaskan publik.

"Ingat kehadiran KPI merupakan wakil negara (kuasi negara) untuk mewujudkan tatakelola penyiaran publik yang profesional dengan isi siaran yang sejalan dengan pencapaian tujuan nasional dan pembentukan karakter bangsa," pungkas Jazuli. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Berikan Catatan Terhadap Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2015

Jakarta (21/7) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memberikan beberapa catatan penting terhadap keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertangungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam ketika membacakan pandangan Fraksi PKS terhadap keterangan pemerintah mengenai RUU Tentang Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 dalam Rapat Paripurna DPR ke 33 Masa Persidangan V TS 2015-2016, Rabu (21/7).

“Fraksi PKS mengapresiasi kerja keras Pemerintah selama tahun 2015. Angka kemiskinan ketimpangan dan pengangguran sudah menunjukkan tren penurunan, walaupun masih jauh dari optimal,” kata Ecky.

Secara umum, Fraksi PKS memandang bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2015 kurang memuaskan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1.

“Fraksi PKS memandang bahwa kualitas akuntabilitas keuangan Negara juga mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 dengan peningkatan temuan permasalahan menjadi 6, sedangkan permasalahan LKPP tahun 2014 hanya 4,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) juga tidak mengalami perbaikan. Opini atas LKKL yang merupakan elemen utama LKPP, menunjukkan jumlah LKKL yang memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terus menurun menjadi 56 pada tahun 2015 (dari 65 pada tahun 2013 dan 62 pada tahun 2014).

“Jumlah LKKL yang mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)” atau “Disclaimer” mecapai 4 KL. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk terus meningkatkan penyajian 29 LKKL yang belum memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Ecky. [pks.id]

posted by @Adimin