Dapat Urutan 2, Irwan: Sama Saja Nomor Urut Itu

PADANG (26/8) - Bagi Irwan Prayitno, tak ada makna khusus bagi dirinya terkait nomor urut 2 yang didapatkan saat pengundian dan penetapan nomor urut pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) 2016-2021, pada pleno terbuka yang digelar KPUD Sumbar, Selasa (25/8/2015) malam di sebuah hotel di Padang.

"Sama saja nomor urut itu, baik satu atau dua. Ya nggak ada masalah," ujar Irwan saat ditanya awak media terkait makna nomor urut usai pleno.

Menanggapi imbauan dari KPU untuk menurunkan baliho dan spanduk sebelum masa kampanye terbuka, 27 Agustus 2015 ini, Irwan berjanji, pihaknya sudah menugaskan pihak advertising, untuk menurunkan semua baliho dan spanduknya yang ada di semua titik.

Ia juga mengaku sudah menambah biaya, untuk penurunan baliho tersebut. "Palingan yang tinggal tidak banyak, hanya satu-satu saja. Kalau di Padang sudah hampir habis semuanya," ungkap Irwan.

Untuk rencana kerja pasangan calon Irwan Prayitno – Nasrul Abit (IP-NA) ke depannya, ia mengatakan, akan melakukan konsolidasi terlebih dulu. "Kita juga sudah melakukan beberapa pembicaraan dengan tim pemenangan," terangnya.

Keterangan Foto: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno (kiri) - Nasrul Abit (kanan) mendapatkan nomor urut 2 dalam Pilkada pada Desember 2015. 

Sumber: http://www.valora.co.id


posted by @Adimin

PKS: Indonesia Inspirator Kemerdekaan Bangsa Asia-Afrika

JAKARTA - Indonesia merupakan inspirator bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk menuntut dan memperjuangkan kemerdekaannya. Presiden Soekarno telah berhasil menghadirkan kemerdekaan sebagai jembatan masa menghantarkan rakyat Indonesia kepada kesejahteraan, kedaulatan, dan kemandirian.

"Sebagai negara yang merdeka selepas berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945, Indonesia merupakan inspirator bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk menuntut dan memperjuangkan kemerdekaannya," kata politikus PKS, Jazuli Juwaini di DPR, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Ketua Fraksi PKS itu mengatakan meski banyak diwarnai berbagai dinamika politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, Indonesia telah begitu banyak melalui pencapaian positif sepanjang 70 tahun merdeka. Hal itu tentunya diiringi dengan berbagai beban pekerjaan rumah yang menunggu untuk diselesaikan oleh seluruh komponen bangsa.

"Seluruhnya mengacu pada upaya untuk mencapai tujuan kemerdekaan kita, yakni melindungi seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan turut serta dalam perdamaian dunia," ujar Jazuli.

Jazuli berharap diselenggarakannya seminar refleksi kebangsaan oleh PKS dapat menjadi catatan penting bagi Indonesia di masa depan, khususnya, menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka di tahun 2045 mendatang. [tribunnews]

posted by @Adimin

Hidayat Nur Wahid: Pemerintah Harus Adil Terhadap Madrasah 25 Aug 2015 | 10:56 WIB

JAKARTA (24/8) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Pemerintah adil dalam merumuskan anggaran untuk madrasah. Hidayat menyampaikan hal ini di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jendral (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kementrian Agama (Kemenag) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

“Kami menuntut keadilan anggaran karena undang-undang tidak membeda-bedakan. UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 tidak membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Hidayat menjelaskan negara di dalam Pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen ke IV, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Negara dalam hal ini tidak membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama.

Menurut Hidayat, selama ini kinerja Dirjen Pendis Kemenag masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)–nya. Ia memberikan contoh anggaran untuk satu universitas negeri seperti Universitas Indonesia (UI) sama dengan anggaran untuk 14 Universitas Islam Negeri (UIN).

“Kinerja Dirjen Pendis memang layak untuk dikritisi. Anggaran untuk madrasah dan perguruan tinggi agama jauh di bawah perguruan tinggi umum dan sekolah-sekolah umum,” ujar Hidayat.

Legislator dari Dapil Jakarta II yang meliputi luar negeri, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan ini memberikan dukungan terhadap Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI). Hidayat melihat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) begitu berdaya memperjuangkan nasib guru-guru, tentu saja hal ini bisa dilakukan PGMI.

“Pemerintah melalui Kemenag perlu mendukung PGMI agar nantinya guru-guru madrasah bisa terpenuhi hak-haknya dan meningkat kualitasnya,” pungkas Hidayat.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin