PKS Gelar Upgrading Leadership Kader Pekerja

Jakarta (12/3) - Jumlah kader PKS yang berlatar belakang pegawai di berbagai instansi cukup banyak. Untuk mengasah kemampuan kepemimpinan mereka, PKS menggelar peningkatan kapasitas kader.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyatakan keberadaan kader-kadernya di berbagai instansi swasta sangat strategis bagi pengembangan partai ke depan. Karena, menurutnya hal itu memberi keuntungan bagi program-program dakwah partai.

"Ikhwan akhwat di lapangan tetap konsisten, walau ada pasang surut, tapi tetap berjalan. InsyaAllah banyak hasil-hasil yg kita dapatkan," ujar Sohibul Iman dalam pembukaan Training Kepemimpinan Pekerja, di DPP PKS, Jl. TB Simatupang, Jumat (11/3/2016) lalu.

Sohibul mengatakan pembinaan kader di sektor-sektor profesi kultural harus tetap dibina. Dia juga mengatakan kader di sektor tersebut diharapkan mampu mengembangkan kompetensi, dan tetap berkontribusi dalam dakwah.

Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) Ledia Hanifa menambahkan tujuan pembinaan kepemimpinan ini dalam rangka memunculkan sosok-sosok pemimpin yang berpengaruh dan berprestasi di wilayah kerjanya masing-masing.

"Mereka harus jadi tokoh-tokoh yang memunculkan keberpihakannya, pembelaannya terhadap kesejahteraan pekerja." ujar Ledia. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul iman

posted by @Adimin

Suswono Jadi Penjamin Mashudi, Guru Honorer yang Ditahan Polisi

Jakarta (10/3) -- Guru Honorer asal Brebes, Mashudi (38 tahun) menjadi tahanan Polda Metro Jaya lantaran telah mengancam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi.

Namun Kamis (10/3) siang tadi, mantan menteri di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan penangguhan penahanan. "Iya saya di sini menjamin," ujar mantan menteri pertanian, Suswono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/3).

Suswono mengatakan, tidak ada keluarga Mashudi yang tinggal di Jakarta. Namun karena ia pernah menjadi anggota DPR Dapil Brebes dan masih berkomunikasi dengan baik, sehingga diminta pihak keluarga sebagai mediator kasus Mashudi. "Ini warga lagi punya masalah dan dia tidak ada keluarga di Jakarta," ujar politikus PKS itu.

Terkait penangguhan penahanan yang dia ajukan, Suswono mengaku siap menjadi penjamin. Jika nanti Mashudi melarikan diri, maka dirinya melalu siap sebagai pengganti. "Nanti kalau dia (Mashudi) lari, saya ditahan tak apa-apa," tegasnya.

Tentang aturan penangguhan penahanan, sebelumnya sempat disinggung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian. Menurut Tito jika ada seseorang yang mengajukan diri sebagai penjamin bukan berarti ketika tahanan kabur maka penjamin menggantikan tahanan tersebut. 

Menurut Tito yang dimaksud sebagai penjamin adalah ketika seseorang mengajukan diri sebagai penjamin, maka yang terlampir dalam surat pengajuan penangguhan adalah barang berharga milik penjamin yang dicantumkan. Misalnya kata dia, sertifikat rumah dan sebagainya.

Keterangan Foto: Menteri Pertanian (era SBY), Suswono

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

PKS Dorong BUMN-BUMD Bantu Pendanaan Infrastruktur

Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membantu mengatasi kekurangan pendanaan dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air.

"Berdasarkan RPJMN 2015-2019 terdapat financing gap (kekurangan pendanaan) dalam pembangunan infrastruktur sebesar Rp4.321 triliun. Dari kebutuhan dana Rp5.432 triliun, hanya mampu disediakan pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp1.131 triliun," kata Ketua Bidang Ekonomi Industri Teknologi dan Lingkungan Hidup DPP PKS Memed Sosiawan, dalam keteranga resminya di Jakarta, Rabu.

Menurut Memed, tidak mudah bagi kepala daerah yang baru dilantik menghadapi liberalisasi investasi proyek infrastruktur di daerah masing-masing dengan melakukan kerja sama pembangunan infrastruktur melalui skema PPP (Public Private Partnership) atau KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha).

Apalagi, lanjutnya, jika kerja sama investasi yang masuk berasal dari swasta dan asing. Karena itu, diperlukan penerapan kehatian-kehatian, kecermatan, dan ketelitian dalam melakukan perencanaan "Apalagi bagi daerah yang tidak mempunyai ruang fiskal yang cukup longgar dalam APBD-nya dengan PAD yang tinggi," ujarnya.

Ia berpendapat bahwa kehati-hatian dalam perencanaan diperlukan karena dalam Perpres No 38 tahun 2015 tentang KPBU pemerintah melalui menteri keuangan dapat memberikan jaminan dan pembiayaan terhadap sebagian penyediaan infrastruktur.

Padahal, menurut dia, keterlibatan langsung pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dalam pemberian jaminan dan pembiayaan sangat menghawatirkan, terutama apabila terjadi klaim langsung terhadap kewajiban pemerintah.

"Pemberian jaminan dan pembiayaan itu juga berpeluang memberikan sudden shock (guncangan tiba-tiba) terhadap stabilitas APBN dan APBD, sebagaimana pernah terjadi pada saat pemutusan kontrak Karaha Bodas oleh pemerintah yang mengakibatkan pemerintah harus membayar langsung klaim sebesar ratusan miliar rupiah," kata Memed Sosiawan.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah sebaiknya memilih proyek infrastruktur yang dapat menguntungkan secara komersial agar tidak membebani APBN dan APBD.

Dia menganalisis bahwa dari sebanyak 19 jenis usaha yang ditetapkan oleh Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU, tidak semuanya layak secara komersial.

"Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah sebaiknya memutus interaksi langsung dengan pihak swasta, membatasi eksposur pemerintah terhadap kewajiban darurat dari proyek infrastruktur, dan mendorong BUMN/BUMD untuk melakukan KPBU," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjamin tidak ada pengurangan belanja infrastruktur meskipun ada kemungkinan target penerimaan 2016 tidak tercapai.

"Perlu saya sampaikan kalau terpaksa belanja harus dipotong, belanja infrastruktur tidak akan dipotong," kata Presiden Jokowi usai meninjau Proyek LRT Jakabaring-Bandara Sultan Badaruddin Mahmud II di Palembang, Kamis (3/3).

Presiden menyebutkan jika memang ada belanja yang dipotong maka belanja barang dan belanja rutin lainnya yang akan dipotong.

Editor: Ruslan Burhani

Sumber: Antaranews.com


posted by @Adimin