PKS: Semoga Ahok Tulus Minta Maaf ke Umat Islam

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil menilai permintaan maaf Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas ucapan yang dianggap melecehkan Al Quran, seharusnya dilakukan sejak awal. Sekarang, ucapan Ahok sudah terlanjur disikapi secara reaktif oleh banyak pihak, bahkan sampai dilaporkan ke polisi.

"Sebenarnya, dari sisi waktu dia (Ahok) terlambat minta maaf. Harusnya ketika di awal, ketika hari pertama, atau kedua. Ketika itu dia minta maaf, dia lebih gentleman. Kalau sudah beberapa hari seperti ini kan kesannya dia terpojok ya. Sudah ramai baru deh (minta maaf)," kata Nasir kepada Suara.com, Senin (10/10/2016).

Nasir berharap permintaan maaf Ahok dilakukan secara tulus, bukan karena terpojok.

"Makanya saya katakan. Jadi minta maafnya untuk sesuatu, bukan karena ingin meminta maaf. Tapi tetap saja, kita nggak bisa menebak hati orang, mengetahui isi hati orang," ujar Nasir.

"Cuma dia kan udah minta maaf, kan nggak mungkin nggak dimaafkan. Tapi dia harus serius minta maafnya, jangan cuma minta-minta saja, karena cuma sudah didesak, atau sudah dilaporkan ke polisi," Nasir menambahkan.

Nasir berharap Ahok dan tim sukses belajar dari pengalaman. Ahok diharapkan jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang berpotensi disoal, terutama di media sosial.

"Dia harus menyadari dan meminta kepada semua timnya untuk tidak lagi menggunakan media sosial untuk memperkeruh suasananya. Jangan kemudian minta maaf, tapi tetap saja memprovokasi lewat media sosial," kata Nasir.

Kasus pengutipan ayat Al Quran terus menggelinding jelang pilkada Jakarta. Protes terhadap Ahok pun terjadi di berbagai tempat. Sampai akhirnya, pagi tadi, Ahok menyatakan meminta maaf kepada umat Islam. Ahok menegaskan sama sekali tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan agama dan Al Quran.

Sumber: suara.com


posted by @Adimin

Proses Hukum Terhadap Gubernur Ahok Harus Tetap Berjalan

Jakarta (10/10) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzzammil Yusuf meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap memproses pengaduan dari masyarakat terkait laporan masyarakat terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pasalnya, pernyataan tersebut masuk ke dalam ranah pidana umum.

"Bukti penghinaannya jelas. Meskipun yang bersangkutan meminta maaf proses hukum harus tetap berjalan. Karena ini masuk pidana umum. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan surat edaran Kapolri tentang Pilkada. Apalagi yang bersangkutan adalah bakal calon. Belum ditetapkan KPUD sebagai calon resmi gubernur," tegas Al Muzammil di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2016).

Namun Muzzammil mengimbau agar masyarakat dapat mengendalikan diri, tidak terpancing emosi serta memproses secara hukum. Dia beralasan, pernyataan Ahok telah menodai Pancasila karena menyebut 'dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 dan dibodohi masuk neraka' dalam pidatonya di depan warga Jakarta.

“Pidato Saudara Basuki itu tidak patut disampaikan oleh seorang gubernur yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini. Dia telah menodai Pancasila sila Ketuhanan yang Maha Esa dan sila Persatuan Indonesia,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut mengatakan, pernyataan Ahok tidak cukup dilihat dalam konteks Pilkada. Lebih dari itu, menurutnya, pernyataan Ahok sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dia tidak hanya menghina ajaran dan umat Islam tapi juga pernah menghina ajaran agama Kristen yang menyatakan Kristen adalah agama konyol dalam rapat resmi Pemprov DKI Jakarta. Silahkan cek link https://www.youtube.com/watch?v=oF6gx4P_2WY. Pernyataannya memperlihatkan dia telah menodai sila Ketuhanan yang Maha Esa. Wujud dari sila ini adalah sikap saling toleran, menghargai dan menghormati ajaran agama yang berbeda-beda. Dia abaikan ini semua,” terangnya.

Menurut Muzammil, pernyataan Ahok dapat berpotensi menyulut kemarahan umat beragama sehingga menodai sila Persatuan Indonesia.

Karena Ahok adalah gubernur DKI Jakarta yang memiliki kemajemukan umat beragama.

“Dia seharusnya memberikan teladan dengan menjaga ucapannya supaya tidak menghina keyakinan ajaran agama supaya tidak terjadi perpecahan antar antar warga,” pungkas Muzammil.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin