Konselor Harus Berikan PR Agar Pasien Merasa Mampu

Jakarta (17/9) - Seorang konselor harus mengeksplor ambivalensi apa saja keraguan yang ada di dalam pasiennya dan apa yang membuat pasien tidak mau maju. Setiap tahapan konseling, konselor seharusnya memberikan tugas berupa pekerjaan rumah (PR) kepada pasien. Hal tersebut dikatakan oleh Psikolog Diana Setiawati, Psi., PhD dalam agenda pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS.

"Berikan PR kepada mereka, misalnya bagaimana menangani pasangan hidup istri atau suami dan menangani anak, berikan tugas yang kira-kira membuat dia berhasil. Jangan langsung memberikan solusi. Misalkan dia suka memukul jangan langsung memberikan saran untuk tidak memukul," kata Diana di Aula MD DPP PKS Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).

Hal tersebut jika dilakukan, kata perempuan yang menyelesaikan S2 di International Islamic University of Malaysia (IIUM) dan S3 di University of Melbourne itu, justru akan memberikan frustasi kepada pasien. Sebab merasa tidak mampu melakukan apa-apa dan akhirnya akan rentan kegagalan.

"Seorang konsultan harus memberikan dukungan perasaan mampu (self efficacy), itu lebih baik. Yang namanya masalah orang itu terkait dengan keluarganya. Itu sebenarnya asumsi dasar family therapy. Kita itu saling terikat seperti galaksi dan berada di sebuah sistem. Permasalahan di keluarga kita itu akan memengaruhi diri kita, bahkan extended family bisa memengaruhi kita. Jika ada masalah itu kita saling berkaitan. Misalnya seorang anak merasa ibunya tidak menganggap dia sudah besar, di sini pasti akan ada masalah. Perubahan seorang keluarga akan memengaruhi anggota keluarga yang lain," kata Diana.

Masalah, kata dia, meski gejala psikologis individu yang membuat stres dan depresi, ini terjadi karena diasumsikan terjadi disfungsi dalam keluarga dan hubungan keluarga beserta kohesivitasnya.

"Ketika ada goncangan atau masalah terjadi, keluarga yang baik akan melakukan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dan akan berjalan seperti itu terus. Dan ada juga keluarga yang sebenarnya berkonflik dan bermasalah besar tapi setiap hari berfungsi seperti biasa, di masyarakat kita banyak yang seperti ini. Banyak sekali yang tidak berdaya menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu," ujarnya.

Diana memaparkan bahwa dalam keluarga ada yang namanya batasan. Batasan adalah aturan keluarga yang implisit, tidak terkatakan, tapi biasanya ada yang menentukan hubungan satu anggota keluarga dan anggota yang lain, termasuk siapa bicara dengan siapa, siapa yang menghabiskan waktu bersama, bagaimana keputusan dibuat, oleh siapa, seberapa banyak anggota keluarga yang tahu kehidupan masing-masing anggota.

"Setiap orang itu membawa skema masing-masing, mungkin suami kita datang dari latar belakang yang berbeda dengan cara asuh yang berbeda pula. Akhirnya punya pandangan terhadap istri yang berbeda karena dibentuk dari lingkungan sebelumnya. Setelah batasan dalam keluarga, ada adaptability. Adanya aturan siapa mengerjakan apa dan fungsi keluarga bisa chaos ketika ada ketidakteraturan dan tidak adaptif. Tapi ketika adaptif maka akan mampu adaptasi ketika ada halangan seperti saat istri sedang sakit, suami harus membantu memasak. Kalau tidak adaptif, itu bisa menjadi sumber masalah," ujar perempuan yang menamatkan program sarjana psikologi di Universitas Gajah Mada itu. [pks.id]

Sumber: Psikolog Diana Setiawati, Psi., PhD dalam agenda pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS


posted by @Adimin

Kader Siap Jadi Konsultan Keluarga Indonesia

Jakarta (17/9) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS mengadakan pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS. Hal itu diadakan untuk mengokohkan konsultan keluarga.

"Ini agenda penting dari bagian program ketahanan keluarga. Insya Allah dengan adanya acara ini semakin mengokohkan konsultan ketahanan keluarga di tengah masyarakat," kata Ketua BPKK Wirianingsih dalam sambutannya di Aula Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).

Simbol dari kegiatan ketahanan keluarga ini, kata Wirianingsih, yakni program Rumah Keluarga Indonesia dengan berbagai agenda seperti pembekalan pra nikah bagi yang belum menikah, termasuk kepada remaja.

"Untuk itu perlu ada konsultannya. Manusia itu adalah mahluk sosial dan keluarga adalah faktor terpenting untuk menyampaikan nilai-nilai sosial itu. Bahkan kalau bicara pembangunan demokrasi maka nilai-nilai demokrasi yang harus dibangun pertama kali itu di keluarga," ucap Wirianingsih.

Ia memberikan contoh bagaimana seorang anak dihargai pendapatnya, istri dihargai pendapatnya. Membangun egalitarian dimulai dari keluarga tanpa menghilangkan martabat kemanusiaan itu sendiri.

"Keterampilan menjadi pendengar yang baik buat istri sangat diperlukan oleh para suami. Kadang istri itu cukup didengar saja, sementara kebanyakan para suami itu 'gitu aja diomongin'. Anggap saja curhatan istri adalah lagu. Jangan selalu menganggap jabatan dan karier lebih penting sementara curhatan istri sering dianggap sebagai radio rusak. Akibatnya istri curhatnya sama tetangga, ini bisa merusak sendi-sendi dalam keluarga. Keluarga bisa goyah karena merasa istri tidak diperhatikan oleh suami," ujarnya.

Belum lagi, kata dia, bicara lain tentang nilai-nilai keluarga seperti individualistis, liberalisme, kemudian atas nama kebebasan yang menjadikan badan ini sebagai hak atas individu padahal tidak boleh begitu.

"Dari kader-kader dan keluarga PKS inilah yang akan menjadikan teladan di masyarakat. Yang pada gilirannya akan mengokohkan keluarga Indonesia," katanya.

Agenda yang diikuti tidak hanya kader perempuan tetapi juga laki-laki dari berbagai wilayah tersebut menghadirkan konsultan antara lain, Prof. Dr. Sofia Retnowati, Psi., MA, Dr. Muhammad Iqbal, M.SocSc, Diana Setiawati, Psi., PhD, Ustaz Abu Ridha dan Ida Nurlaila, B.Sc. [pks.id]

posted by @Adimin