Ketua Fraksi PKS: Perlu Mekanisme Ideal dalam Memperjuangkan Aspirasi Rakyat

JAKARTA (16/11) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan perlu adanya mekanisme yang ideal untuk mengimplementasikan tugas dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat. Demikian disampaikan Jazuli sebelum penyelenggaraan acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat” yang akan diselenggarakan di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (17/11).

“Dari konstruksi yuridis formil, tugas DPR adalah menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat karena melekat di dalam jabatannya sebagai wakil rakyat. Namun demikian, sejauh ini belum didapati satu pun mekanisme yang jelas dalam mengatur bagaimana teknis menyerap aspirasi tersebut,” tegas Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Konstruksi yuridis formil yang dimaksud Jazuli tersebut adalah sebagaimanana diamanatkan oleh Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3), yaitu anggota dewan memiliki fungsi perwakilan (representasi) rakyat. Dalam Pasal 72 huruf (g), para wakil rakyat ini memiliki kewajiban untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Selain itu, dalam Pasal 78, tertuliskan bahwa amanat memperjuangkan aspirasi tersebut dibuktikan dengan adanya sumpah pelantikan anggota DPR. Dan pada Pasal 81 huruf (j), tertulis jelas bahwa setiap wakil rakyat wajib untuk menampung dan menindaklanjuti setiap aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Atas dasar itulah, melalui FGD ini, sekaligus akan diresmikan Hari Aspirasi Fraksi secara langsung oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan pembicara kunci oleh Presiden PKS Sohibul Iman. Hari Aspirasi Fraksi ini akan berlangsung setiap hari selasa, namun demikian, menurut Jazuli, juga dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasi melalui kanal yang tertera di laman situs fraksidpr.pks.id.

Jazuli berharap dengan adanya FGD ini, Fraksi PKS DPR RI dapat mengelola dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara lebih optimal dan transparan.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI memandang perlu untuk mendiskusikan optimalisasi peran dan tugas DPR RI dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut,” tutup Jazuli.

Acara FGD yang akan berlangsung pada pukul 13.00 hingga 16.00 WIB ini turut dihadiri oleh beberapa narasumber, yaitu Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI), Andi Irman Putra Siddin (Pakar Hukum Tata Negara), dan Hanta Yuda (Pengamat Komunikasi Politik).

Keterangan Foto: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

DPR Menyayangkan Lambatnya Penyelamatan Korban KM Wihan Sejahtera

JAKARTA (17/11) — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana menyayangkan lambatnya operasi penyelamatan dan pencarian korban KM Wihan Sejahtera yang tenggelam di perairan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) atau tepatnya di depan Terminal Teluk Lamong Surabaya, Senin (16/11) pagi.

“Saya sangat menyayangkan kejadian ini. Jika response timeBasarnas bisa lebih cepat maka banyak nyawa yang bisa diselamatkan," kata Yudi di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Jumlah penumpang KM Wihan Sejahtera yang berhasil diselamatkan hingga 5 jam operasi penyelamatan baru 25 orang, sementara sisanya masih dalam pencarian. Diperkirakan masih ada penumpang yang terjebak di dalam kapal naas tersebut.

Dalam kesempatan itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengkritik kinerja syahbandar yang tidak mengambil langkah penyelematan begitu mengetahui KM Wihan mengalami masalah sebelum tenggelam.

“Nakhoda sudah mengetahui ada masalah dengan kapalnya, tapi tidak mau berlabuh meski sudah disarankan. Seharusnya syahbandar bertindak tegas, apalagi sudah mengetahui adanya masalah,” kata Yudi.

Sesuai dengan pasal 138 ayat (2) UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, sebelum kapal berlayar, nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada syahbandar. Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

[Foto] Debat Pertama Calon Gubernur Sumbar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menggelar Debat publik pertama calon Gubernur Sumatera Barat. Debat dilaksanakan di Hotel Bumi Minang, Padang, senin (16/11). Debat yang di mulai pukul 16.00 wib dan berakhir pukul 18.00 wib itu berlangsung hangat.

Tema debat yang diangkat adalah tentang sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Debat ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan, debat publik digelar sebagai salah satu tahapan pilkada untuk mensosialisasikan visi dan misi kedua pasangan calon gubernur kepada masyarakat. (Al Amin/Relawan PKS Foto)

Irwan Prayitno memaparkan Visi dan Misi nya

Suasana Debat Publik

Irwan Prayitno memaparkan Visi dan Misi nya

Pendukung IP - NA berfoto bersama usai debat publik

Pendukung IP - NA selfie bareng usai acara debat publik

Ketum dan Sekum DPW PKS Sumbar memberi dukungan penuh
untuk pasangan IP - NA

posted by @Adimin

Aboe Bakar: Kerja PKS Adalah Membangun Peradaban

BANJARMASIN (14/11) – Untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS, Wilda Kalimantan menyelenggarakan Rakorwilda di Banjarmasin (14/11). Habib Aboe Bakar selaku Ketua Wilda menjelaskan bahwa Rakorwilda adalah untuk mempercepat implementasi progam PKS.

"Melalui Rakorwilda kita akan mencari format untuk menterjemahkan 9 amanat munas dan turunannya dalam program-program strategis di tingkat wilayah. Oleh karenanya, Wilda Kalimantan sengaja mengundang seluruh anggota DPTW dalam acara ini agar kita memiliki cara pandang yang sama untuk mengimplementasikan program partai," papar Anggota Komisi III tersebut.

Lebih lanjut Habib Aboe Bakar mendeskripsikan karakter program yang akan dilaksanakan. "Ikhwah sekalian, kerja dakwah kita adalah kerja membangun peradaban. Kerja kita adalah membentuk karakter manusia. Oleh karenanya kerja kita ini bukan sekedar duplikasi atau mencetak kader seperti proses produksi. Ada unsur cinta dalam pembentukan karakter kader kita, ada unsur kebersamaan dalam membangun jamaah ini, ada unsur saling mengingatkan dalam bangunan ukhuwah kita," terang Anggota Pansus Pelindo II tersebut.

Habib Aboe Bakar meminta agar setiap program yang disusun disesuaikan dengan kondisi masyarakat. "Oleh karenanya, mari kita musyawarahkan agar setiap program yang kita kerjakan bisa membumi di Kalimantan. Agar setiap program yang kita rencanakan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat," pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Wilda Kalimantan, Habib Aboe Bakar saat pembukaan Rakorwilda Kalimantan di Banjarmasin (14/11).

posted by @Adimin

Tiga Pilar Utama Kekuatan PKS

BANJARMASIN (14/11) – Ada tiga pilar utama kekuatan yang menjadi modal dasar pergerakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hal itu disampaikan Habib Salim Segaf Al Jufri, Ketua Majelis Syuro DPP PKS dalam Temu Tokoh di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (14/11).

"Yang pertama adalah internal power, atau kekuatan dari internal kita sendiri. Ini merupakan mind set, atau cara pandang dari kader. Bila dari dalam diri kita yakin akan menang, in syaa Allah kita menang," ujar mantan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi tersebut.

Kekuatan kedua adalah technical power, lanjut Habib Salim. "Ini merupakan manajemen dakwah kita, kemampuan mengatur strategi dalam perekrutan, kampanye hingga pengelolaan partai. Di sini kita beradu tekhnik, semakin cerdas ide kita, semakin kuat dalam beradu strategi," papar mantan Mensos tersebut.

"Yang ketiga adalah hiden power, kekuatan tersembunyi. Almaunah minallah, yaitu pertolongan dari Allah. Untuk mendapatkan pertolongan Allah ini kita harus dekat dengan-Nya. Karenanya, kader PKS harus rajin shalat malam, witir tiap hari, dan jangan bolong shalat dhuhanya," pungkas Habib Salim. [pks.id]

posted by @Adimin

Politisi PKS Duga Ada Grand Design di Balik Aksi Teror di Paris

JAKARTA (15/11) – Aksi penembakan dan pemboman terhadap warga sipil yang terjadi di Paris, Prancis, Jumat (13/11/201) malam merupakan tindakan terorisme.

Wakil Ketua FPKS MPR Ahmad Zainuddin mengutuk tindakan tersebut sebagai penistaan terhadap kemanusiaan.

"Tindakan teror, menakuti hingga membunuh manusia dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Kita semua mengutuk tindakan biadab terorisme di Paris," ujar Zainuddin dalam Keterangan tertulis, Ahad (15/11/2015).

Zainuddin mengutip pemberitaan sejumlah media, aksi teror di Paris diduga kuat dilakukan kelompok ISIS terkait Suriah. Menurut dia, karena Prancis termasuk dalam sekutu Amerika Serikat, harus mengevaluasi sikap dan pandangannya dalam menghadapi terorisme. Karena ISIS sendiri, lanjut dia, merupakan bentukan Barat.

"Dalam dokumen AS, Menlu Hillary Clinton pernah menyatakan jika ISIS bentukan mereka. Sekarang ISIS diduga di balik teror Paris. Jadi ini hanya permainan saja," jelas Anggota Komisi I DPR bidang pertahanan dan luar negeri ini.

Lebih lanjut Zainuddin juga menduga, ada grand design di balik peristiwa terorisme di Paris. Rusia masuk ke Suriah dengan dalih memerangi ISIS. Ini mengancam dominasi AS di konflik Timur Tengah. Karenanya AS ingin menarik Eropa untuk terlibat dalam konflik Timur Tengah.

"AS sangat ingin memerangi ISIS dan menjatuhkan rezim Assad sebagai satu paket. Sementara Rusia memerangi ISIS tapi mendukung rezim Assad. Eropa mengambil sikap tengah. Konteks Eropa, memerangi ISIS sekadar untuk mencegah arus imigran lebih besar lagi. Nah, di sini seperti ada upaya menarik keterlibatan Eropa lebih jauh dalam konflik Timur Tengah. Yang tahapan selanjutnya, dalam program global war on terror jilid dua AS. Saya kira teror di Prancis kuat dalam skenario ini," jelas Zainuddin.

Untuk itu, menurut Zainuddin, pemerintah Indonesia dapat bersikap lebih hati-hati dan bijaksana dalam merespons perkembangan dinamika global ini. Perlindungan terhadap warga negara dan kedaulatan NKRI menjadi prioritas dengan tetap menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar dunia.

"Indonesia jangan terseret. Tapi harus menunjukkan peran dan kontribusi sebagai negara demokrasi muslim terbesar bahwa kita punya sikap dan cara berbeda dengan yang dilakukan Barat terhadap terorisme," pungkasnya.‎

Sumber: http://www.tribunnews.com


posted by @Adimin