pic
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Latest Post
Pengamat: BBM Mahal karena Pemerintah Beli Lewat Calo
Written By Sjam Deddy on 22 June, 2013 | June 22, 2013
Pengamat Ekonomi, Faisal Basri
mempertanyakan kebijakan pemerintah yang membeli BBM dari perusahaan
minyak milik Mohammad Reza Chalid yakni Petral Indonesia.
“Mengapa harus membeli dari Petral yang jelas-jelas harganya mahal, padahal masih banyak pilihan lain untuk membeli BBM yang harganya lebih murah,” katanya di Jakarta, Sabtu, (22/6).
Pemerintah, ujar Faisal, bisa mendapatkan BBM yang lebih murah dari negara-negara penghasil minyak dunia secara langsung, seperti Venezuela, Iran, Irak, maupun Angola. “Mengapa harus membeli minyak dari seorang calo minyak seperti Mohammad Reza, ada permainan apa,” tanyanya.
Faisal mengatakan, DPR juga selalu bungkam jika dipertanyakan soal pembelian BBM dari Mohammad Reza. Seharusnya, kalau DPR pro terhadap rakyat mereka bisa minta kepada BPK untuk mengaudit ongkos produksi minyak di Pertamina agar subsidi bisa ditekan.
“Mahalnya harga BBM karena pemerintah beli minyak dari calo, bukan dari negara penghasil minyak langsung,” katanya
“Mengapa harus membeli dari Petral yang jelas-jelas harganya mahal, padahal masih banyak pilihan lain untuk membeli BBM yang harganya lebih murah,” katanya di Jakarta, Sabtu, (22/6).
Pemerintah, ujar Faisal, bisa mendapatkan BBM yang lebih murah dari negara-negara penghasil minyak dunia secara langsung, seperti Venezuela, Iran, Irak, maupun Angola. “Mengapa harus membeli minyak dari seorang calo minyak seperti Mohammad Reza, ada permainan apa,” tanyanya.
Faisal mengatakan, DPR juga selalu bungkam jika dipertanyakan soal pembelian BBM dari Mohammad Reza. Seharusnya, kalau DPR pro terhadap rakyat mereka bisa minta kepada BPK untuk mengaudit ongkos produksi minyak di Pertamina agar subsidi bisa ditekan.
“Mahalnya harga BBM karena pemerintah beli minyak dari calo, bukan dari negara penghasil minyak langsung,” katanya
posted by @Adimin
Salam Cinta Rakyat Palestina untuk Rakyat Indonesia
Jakarta - Wakil ketua Parlemen Palestina di Gaza, Syeikh Abdurrahman Yusuf al Jamal menyatakan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dalam berjuang melawan penjajah Israel.
Syeikh Jamal lebih khusus juga mengapresiasi semangat rakyat Indonesia dalam pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
“Atas nama seluruh rakyat Palestina, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas pembangunan Rumah Sakit Indonesia di kota Gaza,” kata Syeikh Jamal di depan ribuan jamaah Tabligh Akbar Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta, Kamis (20/6).
Syeikh Jamal yang baru saja menutup program hafalan Qur’an Tajul Waqor di Lampung beberapa hari lalu juga menegaskan selama ini rakyat Indonesia telah banyak membantu rakyat Palestina dalam perjuangannya melawan penjajah Israel.
“Rakyat Indonesia telah banyak membantu Palestina dalam perjuangannya melawan penjajah Israel, mulai dari mengirim dana, pelatihan bagi rakyat Palestina, sampai dengan pembangunan rumah sakit di Gaza. Kami merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Hubungan Indonesia dan Palestina
Awal dukungan untuk kemerdekaan Indonesia ini dimulai dari Palestina dan Mesir. Seperti dikutip dari buku “Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri” yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia , M. Zein Hassan.
Dalam buku tersebut, Zein Hassan Lc. Lt. sebagai pelaku sejarah menjelaskan tentang peran serta, opini dan dukungan nyata Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia, di saat negara-negara lain belum berani untuk memutuskan sikap.
Dukungan Palestina ini diwakili oleh Syeikh Muhammad Amin Al-Husaini yang saat itu merupakan mufti agung Palestina secara terbuka mengenai kemerdekaan Indonesia. Saat sedang berada di Jerman pada 6 September 1944, Radio Berlin berbahasa Arab menyiarkan ‘ucapan selamat’ mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini kepada dunia Islam.
Berita yang disiarkan radio tersebut dua hari berturut-turut disebar-luaskan, bahkan harian “Al-Ahram” juga menyiarkan. Syeikh Muhammad Amin Al-Husaini dalam kapasitasnya sebagai mufti Palestina juga berkenan menyambut kedatangan delegasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan memberi dukungan penuh. Peristiwa bersejarah tersebut tidak banyak diketahui generasi sekarang, mungkin juga para pejabat di negeri ini.
Bahkan dukungan ini telah dimulai setahun sebelum Soekarno-Hatta benar-benar memproklamirkan kemerdekaan RI.
Dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia semakin terasa saat seorang saudagar kaya Palestina yang sangat bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, Muhammad Ali Taher secara spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia tanpa meminta tanda bukti dan berkata: “Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia”. Setelah itu dukungan pun mengalir, di jalan-jalan terjadi demonstrasi- demonstrasi dukungan kepada Indonesia oleh masyarakat Timur Tengah. [wk/mina/dakwatuna]
posted by @A.history
PKS Enggan Berandai-andai Menterinya Dipecat SBY
JAKARTA -- Dalam sistem presidensial, menteri menempati posisi sebagai pembantu presiden. Menurut Presiden PKS, Anis Matta, sikap menteri dari partainya yang mendukung kebijakan penaikan BBM, sudah benar dalam konteks sistem presidensial.
Namun, Anis enggan berandai-andai jika menteri PKS dipecat Presiden SBY karena partai tidak setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM.
Anis menyatakan, partainya menyerahkan semua kebijakan dalam koalisi dan kabinet kepada presiden. "Kami sudah memiliki sikap dasar bahwa urusan menteri, kami serahkan pada presiden," katanya di Jakarta, Jumat (21/6).
Dalam kontrak koalisi atau 'code of conduct' Pemerintahan SBY, dalam poin kelima disebutkan apabila terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 yang dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik.
Selanjutnya disebutkan apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Apabila parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir.
Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet. [ROL]
Namun, Anis enggan berandai-andai jika menteri PKS dipecat Presiden SBY karena partai tidak setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM.
Anis menyatakan, partainya menyerahkan semua kebijakan dalam koalisi dan kabinet kepada presiden. "Kami sudah memiliki sikap dasar bahwa urusan menteri, kami serahkan pada presiden," katanya di Jakarta, Jumat (21/6).
Dalam kontrak koalisi atau 'code of conduct' Pemerintahan SBY, dalam poin kelima disebutkan apabila terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 yang dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik.
Selanjutnya disebutkan apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Apabila parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir.
Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet. [ROL]
posted by @A.history
Anis Matta: Wajar Berbeda Pendapat Dalam Demokrasi
JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta mengatakan, perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal yang wajar.
"Sepanjang tidak ada kejadian apa-apa, perbedaan mengenai kebijakan tidak masalah dalam kultur demokrasi karena masalah ijtihad dua pihak yang mewakili kepentingan rakyat," kata Anis Matta di Jakarta, Jumat (21/6).
Anis menjelaskan, partainya sering berbeda pandangan dengan kebijakan dengan pemerintah selama partainya masuk dalam koalisi. Ia mencontohkan dalam Hak Angket Bank Century, Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, dan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2012 dan 2013.
Dalam kontrak koalisi atau 'code of conduct' Pemerintahan SBY, dalam poin kelima disebutkan apabila terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 yang dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik.
Selanjutnya disebutkan apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Apabila parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir.
Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet. [ROL]
"Sepanjang tidak ada kejadian apa-apa, perbedaan mengenai kebijakan tidak masalah dalam kultur demokrasi karena masalah ijtihad dua pihak yang mewakili kepentingan rakyat," kata Anis Matta di Jakarta, Jumat (21/6).
Anis menjelaskan, partainya sering berbeda pandangan dengan kebijakan dengan pemerintah selama partainya masuk dalam koalisi. Ia mencontohkan dalam Hak Angket Bank Century, Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, dan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2012 dan 2013.
Dalam kontrak koalisi atau 'code of conduct' Pemerintahan SBY, dalam poin kelima disebutkan apabila terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 yang dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik.
Selanjutnya disebutkan apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Apabila parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir.
Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet. [ROL]
posted by @A.history
Gubernur Sumbar Tinjau SPBU Pastikan Ketersediaan BBM
Padang - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi Sumatera Barat sepakati turun ke lapangan untuk peninjauan SPBU guna memastikan ketersedian stok Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bentuk menyikapi rencana pemerintah menaikan harga.
Peninjauan tahap awal langsung dipimpin Gubernur Irwan Prayitno bersama Waka Polda Sumbar, Kombes Pol Syamsul Hidayat, serta manajemen Pertamina di wilayah Padang, Kamis (20/6). Ikut hadir dalam kesempatan itu Kadis Koperasi dan UKM Ir. Afriandi Laudin, Kabiro Perekonomian Wardarusmen, SE, MM.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan, hasil rapat Forkopinda Rabu malam, juga menyepakati untuk turun ke pasar-pasar meninjau pergerakan harga, sebagai langkah antisipasi dampak kalau terjadi kenaikan harga BBM.
Peninjauan stok BBM di tingkat SPBU, dimulai pada Kamis (20/6) sore bersama Forkopimda serta instansi terkait, guna memastikan ketersedian. Selain itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan mencegah penimbunan BBM bersubsidi (aksi ambil untung).
Irwan mengingatkan, seluruh pemerintah daerah agar melakukan sosialisasi kenaikan harga BBM kepada semua elemen masyarakat. Selain itu, jajaran instansi terkait agar meningkatkan koordinasi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.
Kita sudah menerima surat edaran Mendagri pada Rabu, supaya melakukan sosialisasi rencana kenaikan BBM. Tapi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana penyaluran BLSM belum ada, katanya.
Rakor Forkopimda memandang perlu meningkatkan pengamanan pada instansi vital Pertamina terutama pada depo/kilang penimbunan BBM Teluk Kabung. Selain itu, Pertamina pemasaran wilayah Sumbar agar mempersiapkan langkah antisipasi stok dan pendistribusian BBM menjelang dan sesudah pengumuman kenaikan harga BBM oleh pemerintah.
Kemudian, perlu mengantisipasi upaya penimbunan BBM oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Sumbar akan menyampaikan pernyataan kepada masyarakat melalui media surat kabar, radio dan televisi bahwa stok BBM cukup dan agar jangan ada penimbunan serta melakukan belanja berlebihan,” ujarnya. [humasprovsumbar]
posted by @A.history
Anis Matta: Politik Adalah 'How To Deal With People'
Anis Matta ditunjuk menjadi Presiden PKS disaat partai ini digoyang isu suap impor daging sapi. Tugas yang mudah sebagai Presiden PKS, apalagi PKS dihadapkan risiko kehilangan 3 menteri di kabinet karena menolak kenaikan harga BBM.
"Saya mengasumsikan tidak ada badai, yang ada tantangan," kata Anis mengawali perbincangan dengan wartawan di gedung Bidakara, Jakarta, Jumat (21/06).
Menurutnya, kasus yang menimpa PKS saat ini tidak menyentuh inti partai, hanya soal citra.
"Sepanjang dia menyentuh pencitraan ini tidak terlalu sulit di-manage," ujar Anis.
Anis mengungkapkan, pada dasarnya politik adalah bagaimana menata kehidupan dan membuat kesepakatan dengan orang-orang. Pekerjaan dia sebagai Presiden PKS saat ini menurutnya adalah berfikir, komunikasi dan menyerap aspirasi.
"Saya masuk ke inti pekerjaan itu yaitu how to deal with people, soal pencitraan itu menyusul dengan sendiri," katanya.
Anis mengatakan, persoalan individu tidak bisa ditimpalkan dengan persoalan organisasi. Publik juga bisa membedakan kehidupan pribadi dengan kehidupan publik.
"Tidak ada personal case yg akan mematikan organisasi. Tahun lalu Pak Akbar Tandjung di Golkar juga punya masalah tapi tetap nomer satu," ucap Anis.
Anis tetap yakin, PKS akan menang dalam sejumlah Pilkada di daerah. Bahkan menurutnya masalah yang menimpa PKS malah membuat kader bertambah solid.
"Kita optimis kita melakukan survei setiap dua bulan, masalah ini tidak mengganggu. Efek positifnya bagi kader, solid militansinya makin naik," pungkas Anis. [dtk/itoday]
posted by @A.history
