Pemkab Sidoarjo Kagumi Kerukunan Umat Beragama Di Kota Padang

PADANG -- Pencapaian kondisi masyarakat harmonis serta terciptanya kerukunan dalam umat beragama di Kota Padang, membuat ibu kota provinsi ini menjadi daerah tujuan kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. 

Rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Sidoarjo, Hadi Sutjipto di dampinggi pimpinan SKPD bersama pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sidoarjo mendatangi Pusat Pemerintahan Kota Padang di Balaikota Aie Pacah, Kamis (27/11).

Rombongan tersebut disambut Walikota Padang, H Mahyeldi, Asisten Pemerintahan, Wedistar dan beberapa unsur pimpinan SKPD serta pengurus FKUB Kota Padang.

Wabup Sidoarjo, Hadi Sutjipto saat itu mengatakan, tujuan kunjungan studi banding ke Kota Padang kali ini, ingin mengetahui secara langsung kondisi kehidupan masyarakat khususnya dalam kerukunan lintas beragama. 

“Kami mengetahui Kota Padang merupakan daerah yang memiliki kerukunan antar umat beragamanya yang terjalin dengan baik. Sehingga, perlu diterapkan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu, pencapaian ini memang wajib dilakukan setiap pemerintah daerah untuk menjaga berbagai indikasi masalah yang ditimbulkan permasalahan antar umat beragama,” ujar Hadi Sutjipto.

Disamping itu lanjutnya, mengenai kondisi di Kabupaten Sidoarjo saat ini jumlah penduduknya berkisar lebih kurang 2,5 juta jiwa. Kemudian agama yang ada Islam sebagai mayoritas, lalu ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.

“Hubungan lintas agama di Sidoarjo secara garis besar memang masih terjaga dengan baik. Namun, kita wajibkan mempertahankannya agar masyarakat selalu hidup rukun damai meskipun berlainan agama," imbuhnya

Sementara itu, Walikota Padang H.Mahyeldi mengapresiasi kunjungan rombongan Pemkab Sidoarjo beserta para pengurus FKUB Kabupaten Sidoarjo di bumi ranah Minang. 

Wako menjelaskan, terkait peran pemerintah terhadap kerukunan umat beragama, memang sejak lama ditanamkan di Kota Padang. Meskipun masyarakatnya kompleks, mayoritas pemeluk agama Islam yang kebanyakan adalah orang Minangkabau. Sedangkan, etnis lain yang juga bermukim di sini adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh, dan Tamil.

“Alhamdulillah baik pemerintah dan masyarakat tidak memandang perbedaan ras maupun agama. Baik di dunia pendidikan, pemerintah dan hubungan sosial. Lalu, sebagai toleransi beragama, kita pun tidak melarang ataupun membatasi masing-masing agama dalam beribadah. Sebagai buktinya, beragam tempat peribadatan bisa dijumpai. Selain didominasi oleh masjid, gereja dan klenteng juga terdapat di Kota Padang,” terang Mahyeldi

Lalu, sebutnya Kota Padang saat ini terus memantapkan pendidikan keagamaan dan terus melakukan pertemuan lintas agama. Masyarakatnya saling menghargai agama khususnya dalam mengimplementasikan filosofi Minangkabau. Sehingga, kecemasan terhadap ekses sosial seperti radikalisme dan terorisme tidak terjadi di sini.

“Jadi, untuk menjaga keharmonisan umat beragama di sini, pihak pemerintah bersama FKUB Kota Padang selalu berperan terhadap berbagai permasalahan keagamaan. Alhamdulillah, sejauh ini kita sudah mampu menjaga hubungan baik lintas agama dan tak terlepas dari peran penting FKUB yang kepengurusannya terdiri dari tokoh - tokoh lintas agama yang mewakili masing - masing umat agama,'' imbuhnya. (david humas)

Walikota Padang, H.Mahyeldi menerima cendera mata dari Wabup Sidoarjo, Hadi Sutjipto usai kunjungannya ke Pusat Pemerintahan Kota Padang di Balaikota Aie Pacah, Kamis (27/11). [humas]

posted by @Adimin

Puluhan Guru Agama Katolik Minta Bantuan Aleg PKS

Puluhan Guru Agama Pendidikan Katolik di Kota Ambon mengadu nasib mereka kepada Komisi D DPRD Propinsi Maluku. Pasalnya selama 1 tahun di 2014, Tunjungan Sertifikasi belum diperoleh.

Di hadapan Komisi D, koordinator Guru Pendidikan Agama Katolik Kota Ambon, Fransina Laiyan mengatakan selama 12 bulan tunjangan sertifikasi yang menjadi hak mereka tidak dibayarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. 

"Sudah satu tahun hak kami tidak diselesaikan," keluh Fransina, Guru yang mengabdi di SD Xaverius Ambon ini.

Fransina mengeluhkan atas ketidakjelasan alasan kenapa hak mereka tidak dibayar seperti para guru lainnya. "Tunjangan sertifikasi adalah hak kami. Kami tidak mengerti tentang alasan kenapa hak tersebut tidak dibayarkan. Padahal guru-guru lainnya mendapatkan hak tersebut dengan lancar tanpa ada kendala," terangnya.

Dirinya menyebut, pihaknya telah melaksanakan pertemuan dengan Kepala Kantor Agama Kota Ambon dan Pembimas Agama Katolik. Dari hasil pertemuannya, pihak Kementerian Agama Provonso Ambon memberi alasan dana tidak mencukupi untuk pembayaran sertifikasi Guru Pendidikan Agama Katolik. Ada kekurangan pagu di tahun 2014. 

"Mengapa kekurangan dana yang menjadi masalah nasional dampaknya ke kami?" protes Fransina.

Guru Pendidikan Agama Katolik lainnya, Regina Kamamas dengan suara gemetar ikut mengeluhkan hak tunjangan sertifikasi yang tidak dibayar. Dia mengungkapkan hal ini berdampak pada lanjutan pendidikan anak-anaknya. 

"Anak saya sedang kuliah. Dana sertifikasi kami gunakan untuk membiayai kuliah anak-anak kami. Bagaimana kelanjutan kuliah mereka jika hak tersebut tidak kami dapatkan?", kata Regina, sambil menahan tangis.

Regina melanjutkan, pembagian dana sertifikasi tahun 2014 tidaklah jelas karena ada kabupaten yang mendapatkan hak tersebut secara penuh. "Guru - guru pendidikan agama katolik di kabupaten Maluku Tenggara Barat mendapatkan hak tersebut. Kami di kota Ambon tidak dapatkan hak tersebut. Ini tidak adil," keluh Regina.

Menanggapi aspirasi para Guru pendidikan agama katolik, Ketua Komisi D, M Suhfi Majid memastikan untuk memanggil Kementerian Agama dan Pembimas Agama Katolik untuk meminta penjelasan. 

"Komisi D akan segera memanggil kementerian Agama untuk meminta penjelasan soal tata kelolah tunjangan sertifikasi tersebut," ujar Suhfi kepada para Guru.

Suhfi menandaskan dana sertifikasi adalah nadi bagi kehidupan para guru pendidikan agama katolik tersebut. Pihaknya akan serius mengawal perjuangan Guru-Guru Pendidikan agama.

Dirinya mengaku ikut prihatin jika hak para guru pendidikan agama katolik tidak dibayarkan. "Tidak masuk akal jika selama 1 tahun hak mereka tidak diselesaikan. Apalagi alasannya soal pagu minus. Bagaimana bisa demikian?" herannya.

Penjelasan resmi dari Kementerian Agama soal hak para guru terhadap tunjangan sertifikasi ini menurut politisi dari PKS dapil Maluku 5 yang meliputi Kabupaten Seram Bagian Barat mengatakan harus dijelaskan secara terang. 

"Kita panggil pihak kementerian pada senin besok agar benderang. Hak para guru pendidikan agama Katolik mesti diselesaikan karena mereka memiliki hak yang sama seperti guru lainnya," pungkasnya.[ds]

posted by @Adimin