PKS Tinjau Langsung Kondisi Sekolah di Pedesaan Kalimantan

KATINGAN (14/11) - Ketua DPW PKS Kalimantan Tengah (Kalteng) Heru Hidayat menyambangi sekolah satu atap di Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (13/11/2015).

Heru berbaur dengan puluhan anak-anak pedesaan tersebut lantas berbagi motivasi. Heru memberikan motivasi belajar agar semangat anak-anak sekolah yang berada jauh dari perkotaan terus tumbuh dan terpelihara.

Menurut Heru, kegiatan memberi motivasi anak-anak sekolah pelosok adalah program yang dilakukan oleh DPW PKS Kalteng untuk bisa melihat lebih dekat kondisi pendidikan dan semangat anak-anak sekolah.

"Memotivasi anak-anak pedesaan harus dilakukan mengingat keterbatasan dan kondisi lingkungan," papar Heru.

Dalam kesempatan tersebut Heru bercerita bagaimana banyaknya anak-anak desa yang telah berhasil meniti karir maupun tugas. Banyak kendala dan keterbatasan dalam pendidikan di pelosok, baik itu prasarana, kondisi ekonomi keluarga, jarak yang jauh dari perkotaan dan akses informasi mengenai pendidikan.

Untuk bisa sampai ke sekolah satu atap tersebut dari Kota Palangka Raya saja, tim harus menempuh perjalanan sekitar dua jam sampai di Kereng Pangi. Setelah itu harus menyusuri jalan tanah yang masih rusak dan harus ditempuh dalam jangka waktu satu jam melewati kawasan yang pernah terbakar.

Selain memberi motivasi bersama anak-anak, pada kesempatan yang sama, Heru memberikan apresiasi kepada para guru yang telah mengajar dan bertugas di daerah tersebut selama lima tahun lebih.

Pihak desa yang hadir dalam kesempatan itu turut menyampaikan harapannya agar kondisi jalan menuju ke lokasi desa yang telah mengalami kerusakan untuk segera diperbaiki.

Heru melihat banyak potensi desa yang bisa di kembangkan yang berada di pelosok tersebut. "Kawasan Danau Bulat bisa dikelola dan digencarkan promosi wisata agar ekonomi masyarakat tumbuh," ujar Heru.

Salah seorang guru di desa tersebut, Saprudin mengutarakan harapannya kepada Heru agar ada sinergi antara pemerintah dengan semua pihak termasuk PKS membangun kawasan ekowisata.

Keterangan Foto: Ketua DPW PKS Kalimantan Tengah, Heru Hidayat (kanan, tengah) berbaur dan memberikan motivasi kepada puluhan anak-anak pedesaan saat menyambangi sekolah satu atap di Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Kalteng, Jumat (13/11/2015). Foto - Ruli Renata/RPF

posted by @Adimin

DPR Upayakan Dana Desa Naik Setiap Tahun

Sumbawa (13/11) - ‎Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan DPR berupaya meningkatkan jumlah dana desa untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan di daerah.

Fahri mengungkapkan hal ini menyusul naiknya anggaran dana desa pada tahun anggaran 2016 menjadi Rp 660 juta per desa setiap tahunnya dari semula Rp250 juta. Hal ini sejalan dengan naiknya APBN 2016 menjadi Rp 2.095 triliun dari Rp2.039 triliun.

"Kami akan upayakan dananya meningkat pada tahun-tahun mendatang. Desa yang selama ini hanya menjadi objek pembangunan, maka dengan sistem pendanaan ini, pembangunan bisa dimulai dari desa. Dari dan oleh masyarakat sendiri agar terjadi percepatan pembangunan," kata Fahri dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumbawa, NTB, Jumat (13/11).

Politisi PKS ini berpendapat idealnya tiap desa di Indonesia mendapatkan dana desa sebesar Rp 1 miliar per tahun agar pembangunan yang direncanakan bisa cepat terselesaikan.

"Kami di DPR mendesak agar tahun ini paling tidak Rp 1 miliar cair. Itulah sebabnya kami menolak memberikan investasi BUMN sebesar Rp 39 triliun jika dana desa belum dipenuhi sebagaimana mestinya," kata Fahri.

Jika pemerintah sudah memiliki kemampuan APBN yang kuat, Fahri menilai jumlah dana desa bisa saja mencapai Rp 2 miliar per desa per tahun.

"Jangankan Rp 1 miliar per desa, Rp 2 miliar per desa dengan total Rp 140 triliun per tahun pun bisa jika APBN Indonesia terus meningkat," kata Fahri.

Ia mengkritik jumlah dana desa tahun anggaran 2016 yang sebesar Rp 660 juta. Jumlah ini masih jauh di bawah janji Presiden Joko Widodo ketika kampanye sebesar Rp 1,4 miliar per desa.

"Namun itu masih kurang 50 persen dari janji presiden pada kampanye sebesar Rp 1,4 miliar per desa," kata Fahri. 

Lebih lanjut Fahri meminta tiap desa yang mendapatkan dana ini agar produktif membangun desanya sesuai dengan kompetensi wilayah serta untuk meningkatkan produktivitas masyarakat seperti membangun listrik desa maupun akses jalan. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa, NTB, Jumat (13/11).

posted by @Adimin

Teror Paris, Peringatan Bagi Indonesia

JAKARTA (14/11) - Dikabarkan 153 orang tewas akibat teror di Paris, Prancis yang diklaim dilakukan oleh kelompok militan ISIS.

Anggota Komisi I DPR Sukamta berbelasungkawa atas jatuhnya korban-korban tersebut. Dia juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Prancis harus memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) aman.

"Mengecam tindak kekerasan ini termasuk meminta dunia untuk mengecam dan bereaksi keras juga terhadap sumber terorisme," ujar Sukamta kepada Okezone, Sabtu (14/11/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, tindak kekerasan seperti di Paris merupakan serangan terhadap kemanusiaan. Karenanya, negara-negara lain juga harus ikut berperang memberantas kelompok radikal tersebut.

"Oleh karena itu, seluruh bangsa harus bersatu melawan aksi terorisme," katanya.

Dia menambahkan, seandainya insiden tersebut dilakukan kelompok radikal ISIS, sepertinya ini merupakan skenario untuk menciptakan konflik yang lebih besar.

Pasalnya, kata dia, Rusia dan Eropa saat ini juga dihadapkan dalam konflik ISIS di Timur Tengah, dan kini sekarang giliran Eropa juga mau diseret ke dalam konflik ini.

Karenanya, dengan adanya konflik di Timur Tengah ini, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara Asia seperti Indonesia juga akan ditarik untuk terlibat.

"Oleh karenanya, insiden ini bisa jadi peringatan bagi kita di Indonesia agar lebih bersatu dan bersiap memberantas terorisme. Karena bisa saja Indonesia dijadikan seperti Paris ini kalau kita tidak serius untuk mencegah terorisme," tuturnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta.

Sumber: http://news.okezone.com

posted by @Adimin

HNW Jawab Tudingan PKS Bukan Asli Indonesia

METRO (14/11) - Partai Keadilan Sejahtera kembali menjawab pernyataan sejumlah pihak yang meragukan nasionalisme partai dakwah ini. Menurut Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, PKS lahir dari rahim Indonesia. PKS hadir di Indonesia sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“PKS kadang disebut dengan Wahabi, padahal kita tahu Kyai Haji Wahab Hasbullah pendiri NU. Kalau demikian PKS memang pendukung Kyai Wahab, atau bahasa arabnya Wahabi dan akhirnya juga mendukung Nahdhatul Ulama,” kata Hidayat yang akrab di panggil HNW dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Aula Gedung Wanita Metro, Jumat (13/11). 

Ia menambahkan, jika Wahabi diartikan terkait dan mengarah ke Arab Saudi, maka di sana tidak ada partai. Bagi Arab Saudi, partai termasuk bid’ah. Dalam sumber yang ada disebut-sebut jika bid’ah akan ke neraka. Maka jika PKS adalah partai yang disebut bid’ah maka tentu masuk neraka. 

“Bahasa mudahnya ngapain kita berjuang untuk membangun, merawat, serta berkhidmat untuk Indonesia melalui partai namun ujungnya harus ke neraka, tentu tidak demikian,” katanya.

“NgapainPKS ikut Pilkada kemudian mengusung Pak Abdul Hakim dan Mas Muchlido di Metro, jika ujungnya juga harus masuk neraka, tentu kita tidak ingin seperti ini.” 

Menurut HNW, upaya beragam pihak untuk mendiskreditkan PKS sudah tidak relevan. Mereka harus mengoreksi tudingannya. “Sebab jika terus dilanjutkan maka akan timbul fitnah dan hal ini dapat dipidana,” tegasnya.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Aula Gedung Wanita Metro, Jumat (13/11). 

Sumber: http://nasional.republika.co.id


posted by @Adimin

Fahri Hamzah: Dana Desa Naik Sigifikan, Namun Belum Sesuai Janji Presiden

Sumbawa (13/11) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan dana desa naik signifikan dalam APBN 2016, namun hal ini masih belum sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo ketika kampanye lalu. Demikian disampaikan Fahri ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa, NTB, Jum'at (13/11).

"‎Jika sebelumnya 250 juta Rupiah per desa, tahun 2016 setiap desa minimal menerima 660 juta Rupiah. ‎Namun, itu masih kurang 50 persen dari janji Presiden pada kampanye lalu sebesar 1,4 miliar Rupiah per desa," kata Fahri.

Di hadapan konstituennya, Politisi PKS ini melaporkan APBN 2016 lebih besar dari APBN 2015. Jika pada pemerintahan sebelumnya APBN sebesar 2.039 triliun Rupiah, maka APBN 2016 sebesar 2.095 triliun Rupiah.

"‎Kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa, saya ingin menyampaikan bahwa DPR telah menyetujui, mengetuk palu APBN 2016 pada 30 Oktober lalu dengan jumlah lebih besar dari sebelumnya," kata Fahri.

Dia menjelaskan, dengan peningkatan APBN tersebut, maka dana desa yang diterima setiap daerah pun akan naik lebih dua kali lipat. Lebih lanjut, Fahri berharap kucuran dana ini bisa membuat desa-desa membangun daerahnya sesuai dengan kompetensi dan kelebihannya masing-masing. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa, NTB, Jum'at (13/11).

posted by @Adimin

Tutupi Identitas Politisi Soal Freeport, Kredibilitas Pemerintah Dipertaruhkan

Jakarta (13/11) – Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal mendesak Menteri ESDM Sudirman Said untuk membuka identitas politisi yang mencatut nama Presiden Jokowi yang meminta saham PT Freeport, Papua. Pasalnya, Refrizal berpendapat, pencatutan tersebut adalah menyangkut kredibilitas pemerintah dalam memberantas mafia migas di tanah air.

“Jangan berkoar-koar di publik soal mafia ini dan itu, tetapi tidak pernah sebut nama mafia yang dimaksud. Bahkan proses hukum pun tidak pernah dilakukan, misalnya soal mafia Migas di Petral. Bila Pak Sudirman tetap bungkam, kredibilitas pemerintah yang akan menjadi taruhannya,” papar Refrizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).

Politisi PKS dari Daerah Pemilihan (dapil) Sumatera Barat II ini juga menegaskan jika Menteri Sudirman tidak berani untuk membuka hal tersebut, dikhawatirkan akan menjadi polemik yang tidak sehat bagi iklim demokrasi.

“Pak Sudirman harus membuka identitas politisi yang mencatut nama Jokowi, buka semuanya ke publik agar terang benderang. Bila ditutup-tutupi akan menjadi polemik yang tidak sehat bagi iklim demokrasi kita," jelas Refrizal.

Seperti diketahui, Menteri ESDM Sudirman Said pernah menyebutkan ada seorang politisi tenar dan sangat berkuasa yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta saham PT Freeport. Sebagai imbalan, politisi tersebut mengaku sanggup mengurus perpanjangan kontrak Freeport hingga tahun 2021.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Kritik Budaya Zak Sorga Sangat Kekinian

JAKARTA (13/11) -- Pendiri Teater Kanvas, Zak Sorga mementaskan lakon ke-100 dari Teater Kanvas bertajuk Revolusi Burung di Gedung Pertunjukan, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (12/11/2015) malam.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman yang datang menikmati pertunjukan malam itu melihat karya-karya Zak Sorga sangat kontekstual dengan keadaan saat ini.

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini melihat lakon "Revolusi Burung" sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. "Budayawan ketika membuat kritik sosial selalu kontekstual," papar Kang Iman.

Kang Iman menilai karya-karya dari seorang Zak Sorga selalu sarat dengan dimensi kritik sosial dan nilai religius. "Dua hal itu yang selalu melekat dari karya-karya Bang Zak Sorga," sebut Kang Iman.

Kritik sosial dari para budayawan, papar Kang Iman, sangat perlu ditampilkan untuk mengingatkan masyarakat jika di tengah mereka sedang ada persoalan. Sementara nilai religius adalah jatidiri bangsa Indonesia yang tak bisa dilepaskan. 

"Berpadunya kebudayaan meterial dan kebudayaan spiritual selalu terlihat dari karya Bang Zak," imbuhnya. 

Dua kebudayaan tersebut, sebut Kang Iman, adalah modal untuk menuju masyarakat yang berbudaya tinggi dan luhur.

Revolusi Burung sendiri adalah naskah yang ditulis Zak Sorga tahun 1997. Saat itu ia menulis naskah teater ini untuk mengkritisi pemerintahan Orde Baru. Namun ternyata, kondisi saat ini tak banyak berubah. "Sehingga teater ini dipentaskan kembali," ujar dia.

Zak Sorga mengaku justru saat ini kondisinya lebih buruk dari pemerintahan Orde Baru. Karakter pemimpin saat ini sangat bias. Sementara pemimpin saat Orde Baru memiliki karakter khas yang kuat. "Sehingga enak dalam memerankan lakon pemimpin saat itu dalam teater. Tapi saat ini kami kesulitan menemukan karakter pemimpin sekarang seperti apa saat dilakonkan," terang dia. [pks.id]

Sumber: Fotografer: Hamid M/RelawanPKSFoto

posted by @Adimin