Aleg PKS Bantah Maki Ahok Usai Rapat Mediasi

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah telah memaki Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok usai rapat mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri.

"Di pagi ini kita dikagetkan dg tuduhan yang keji & fitnah. Alhamdulillah lisan ini masih terjaga & tidak mengucapkan spt hal yang dituduhkan," ujar Arif melalui akun Twitter @Tubagus_Arif, Jumat (6/3/2015).

Arif juga menambahkan sebuah tautan video yang diunggah ke Youtube dan mengajak teman-temannya untuk menebak.

"Hehe...teman2 kita main tebak2an aja ya....coba cari baju yg saya pakai. sy kasih clue cek bagian akhir.https://t.co/fXCNSKj3FR," katanya.

Arif bersyukur teman-temannya banyak yang mempercayai bahwa memang bukan dia yang mengeluarkan kata-kata tidak sopan itu.

"Alhamdulillah, lebih banyak yang percaya saya tak keluarkan kata2 itu. Jaga hati, fokus ke substansi. Video dari angle manapun tak menemukan siapa sebenarnya yang mengucapkan kata2 itu, saat rapat mediasi kemarin," bebernya.

Arif juga mengajak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta dan mulai membangun agar warga tak terabaikan.

"Sekali lagi jaga hati, fokus ke substansi tanpa fitnah sana-sini..Yuk Jum'atan," ujar Arif mengakhiri.

Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video klarifikasi tentang siapa yang memaki Ahok tersebut melalui tautan berikut ini http://youtu.be/MRb6H4140xs

(*)


posted by @Adimin

Fahri Protes Menlu Australia Terkait Usulan Barter Duo 'Bali Nine'

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprotes usulan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop yang ingin membarter dua terpidana mati Bali Nine dengan tiga warga Indonesia yang ditahan di negeri Kangguru tersebut.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, pemerintah harus menunjukkan pada dunia bahwa hukum Indonesia adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan dan tidak patut untuk dilakukan pertukaran tahanan.

"Apa kepentingan besar (berantas narkoba) di Indonesia saja, kepentingan paling besar apa? Kepentingan kita menunjukkan ke dunia, kita tidak main-main soal narkoba," tegas Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, seperti dilansir okezone, Kamis (5/3/2015).

Fahri menambahkan, dunia harus mengetahui bahwa Indonesia sangat menentang peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Hukuman mati bagi bandar narkotika tidak bisa ditawar lagi, tujuanya agar memberikan efek jera.

"Kita ini negara yang ketat soal narkoba, ada banyak negara yang tidak ketat aturannya. Ini peringatan bahwa soal narkoba Indonesia tidak bisa main-main," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah Australia memang terus berusaha menyelamatkan nyawa terpidana mati duo ‘Bali Nine’, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Salah satu usaha terakhir mereka adalah dengan melakukan penukaran tahanan asal Indonesia ke Pemerintah Indonesia.

Saat ini terdapat tiga warga Indonesia yang ditahan di Negeri Kanguru terkait kasus narkoba. Mereka adalah adalah Kristito Mandagi, Saud Siregar, dan Ismunandar.[*/pksnongsa]


posted by @Adimin

HNW Dukung Pembentukan Komnas Disabilitas Indonesia

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung pembentukan Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (Komnas DI). Komisi ini penting keberadaannya untuk membela dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Dukungan tersebut disampaikan Hidayat saat mengunjungi Yayasan Mitra Netra di kawasan Lebakbulus, Jakarta Selatan, Senin (4/3) sore.

Dalam kesempatan kunjungannya, Hidayat berdialog dengan para pengurus yayasan serta meninjau sarana dan prasarana yang dimiliki yayasan, yang telah banyak membantu, melatih, mendidik, serta merehabilitasi para tuna netra. Selain itu, yayasan yang didirikan oleh Bambang Basuki sejak tahun 1992 tersebut juga banyak menerbitkan buku-buku dengan tulisan Braile, termasuk Al Quran Braile.

Hidayat, yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI, mengatakan bahwa ia akan berusaha mengajak Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, bukan saja mendukung pembentukan Komas DI, tetapi juga memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas.

“Saya akan mengajak teman-teman di Komisi VIII DPR untuk mendukung pembentukan Komnas Disabiltas Indonesia, serta memperjuangkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang,” kata Hidayat.

Menurut Hidayat, RUU Penyadang Disabilitas sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. “Semoga dalam masa sidang tahun ini pembahasan RUU Penyandang Disabilitas dapat diselesaikan,” lanjut Hidayat.

Hidayat juga menyampaikan apresiasi yang begitu tinggi kepada Yayasan Mitra Netra yang telah membantu memberdayakan para penyandang tuna netra di tanah air dengan berbagai aktivitasnya, meski dengan segala keterbatasannya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Mitra Netra Bambang Basuki menyampaikan perlunya pemerintah turun tangan membantu pendanaan yayasan. Menurut Bambang, selama ini pendanaan untuk aktivitas yayasan banyak dibantu oleh negara-negara Uni Eropa, terutama Belanda. Namun sejak Eropa mengalami krisis dan Indonesia masuk dalam Kelompok Negara G-20, bantuan dana dari Uni Eropa praktis berhenti.

“Karena Eropa krisis, kemudian sebagai Negara G-20 kita tidak lagi masuk priotas negara yang harus dibantu, maka bantuan dana berhenti. Akibatnya kami terpaksa harus memberhentikan 13 orang instruktur yang selama ini menjadi andalan yayasan,” terang Bambang.

Karenanya Bambang berharap dengan posisinya saat ini Hidayat dapat menyampaikan kepada pemerintah agar memperhatikan yayasan-yayasan yang membantu memberdayakan penyandang disabilitas, termasuk Yayasan Mitra Netra.

Menanggapi hal ini, Hidayat berjanji akan menyampaikannya kepada pemerintah. Ia juga akan mengajak pihak-pihak lainnya di luar pemerintah untuk ikut membantu aktivitas yayasan yang mengurusi para penyandang disabilitas. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Mahfudz Siddiq: Jangan Jadikan Eksekusi Mati untuk Kampanye Popularitas

JAKARTA (4/3) - Pemerintah Australia harus bijak menyikapi eksekusi mati duo Bali Nine. Sebab ini murni soal penegakan hukum dalam kondisi peredaran narkoba yang sudah kritis di Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I, Mahfud Siddiq, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 4/3).

"Jangan sampai di masa pemerintahan Perdana Menteri Tonny Abbott justru hubungan bilateral Australia-Indonesia menjadi rusak dan terputus karena sikap berlebihan dan tidak bijak," kata Mahfudz yang juga Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di saat yang sama, lanjut Mahfudz, pihak pemerintah Indonesia pun harus bijak dalam proses penegakan hukum tanpa harus demonstratif. 

"Yang penting kalem tapi tegas. Jauhkan pendekatan kampanye popularitas karena ini punya sensitivitas diplomatik," demikian Mahfudz. [http://www.rmol.co]

posted by @Adimin

Lagi, Wako Mahyeldi 'Gerilya' ke SKPD

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah kembali 'bergerilya' ke beberapa kantor - kantor SKPD melakukan inspeksi dadakan. Yang disasar kali ini, Dinas Kelautan dan Perikanan, juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang kantornya bersebelahan di Jalan Samudera, Kamis (4/3).

Mahyeldi mendapati 22 orang pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengenakan atribut lengkap seperti pin KORPRI dan pin "Saya Anti Sogok". Diantaranya pun masih ada yang terlambat. Sedangkan di Dinas Pariwisata yang mendapat giliran disidak berikutnya, Walikota mengabsen seluruh pegawai. Hasilnya, kehadiran pegawai lengkap di dinas ini.

"Saya tidak ingin lagi melihat pegawai bermalas - malasan, apalagi pada jam dinas. Kita dituntut untuk serius dalam mengawal program - program yang sudah digulirkan," ujar Mahyeldi.

Wako menambahkan, terlebih saat ini Pemko Padang sedang mengunggulkan pariwisata sebagai primadona serta program kelautan dalam mempersiapkan diri untuk tuan rumah KTT Menlu negara - negara Indian Ocean Rim Association (IORA).

"Kembali saya tegaskan, tidak boleh terlambat, berlambat - lambat, memperlambat apalagi menghambat," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Walikota Padang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Asnel yang kemudian ditugaskan untuk memberikan stresing kepada pegawai yang terlambat dan tidak memakai atribut lengkap. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin