Kota Padang Raih Opini WTP

Kerja keras Pemerintah Kota Padang dalam pembenahan laporan keuangan dan aset akhirnya berbuah manis dengan mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumbar Betty Ratna Nuraeny kepada Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah di Jalan Khatib Sulaeman, Selasa (26/5).

Menurut Betty, Laporan keuangan dan aset pemerintah Kota Padang tahun 2014 ada peningkatan dibandingkan 2013 lalu, sehingga memperoleh opini WTP.

“Opininya kami kasih WTP dengan paragraf penjelasan, lantaran masih ada yan perlu dijelaskan terkait aset tetap berupa gedung dan bangunan serta jaringan jembatan dan irigasi. Itu yang perlu dibenahi,” ujarnya.

“Kami harapkan Pemko Padang ke depannya terus mendapatkan WTP, tanpa catatan dan paragraf penjelasan,”ucapnya.

Menurut Betty lagi, sampai hari ini (Selasa, 26/5) baru dua yang mendapatkan WTP dari 9 daerah yang sudah menerima LHP di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemko Padang.

Sementara itu, Walikota Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi dukungan dan dorongan yang telah diberikan tim BPK terhadap SKPD di Pemko Padang dalam melakukan pembenahan laporan keuangan dan aset ini.

“Semua itu menjadi motivasi. Kita menyikapinya serius. Bahkan tak jarang SKPD lembur hingga pagi untuk menyelesaikan laporan dengan baik,” kata Walikota.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Padang Erisman mengungkapkan, dengan perolehan WTP ini semakin nampak peningkatan kinerja SKPD, terutama dalam pelaporan dan pengunaan keuangan serta penataan aset.

“Kita berharap kinerja ini akan ditingkatkan sehingga opini WTP dapat dipertahankan,”ulasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Walikota Emzalmi, Ketua DPRD Erisman, Wakil Ketua DPRD Muhidi, Sekretaris Daerah Nasir Ahmad, Inspektur dan Asisten III Corri Saidan. [humas pemko]

posted by @Adimin

Wawako Emzalmi Silaturahmi Dengan Jurnalis Anak Nagari

Padang, -- Wakil Walikota Padang H Emzalmi mengadakan silaturahmi dengan Anak Nagari Pauh Si XIV (Nagari Pauh IX dan Nagari Pauh V, red), Selasa (26/5/2015), bertempat di Balaikota Aia Pacah.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat ukhuwah antar sesama Anak Nagari dalam membangun Kota Padang. Sebab, mustahil pembangunan akan berjalan lancar di Kota Padang, tanpa adanya dukungan dan peran serta Anak Nagari, termasuk yang berprofesi sebagai jurnalis.

Pada kesempatan tersebut, Wawako Emzalmi mengatakan, dengan pindahnya pusat pemerintahan ke Aia Pacah, maka secara otomatis daerah Pauh IX Kuranji, Pauh V, Nangggalo dan Koto Tangah akan berkembang dengan pesat. Apatah lagi pembangunan Kota Padang memang diarahkan ke daerah pinggiran.

"Salah satu pembangunan yang nyata adalah pelebaran jalan Bypass. Namun sampai saat ini masih terkendala oleh persoalan konsolidasi, terutama di daerah Pauh IX Kuranji. Padahal waktu kita tinggal enam lagi," ujarnya.

Pemko Padang, ujar Emzalmi lagi, juga akan membangun jalan baru yang melintasi kawasan Paug Si XIV, Nanggalo, dan Padang Utara. Misalnya dari Sudirman, terus ke Gunung Pangilun, Tabing Banda Gadang, Lubuk Lancing, Longkaran tembus ke Bypass. 

Dikatan Emzalmi.

Pemko Padang juga akan membangun infrastruktur jembatan, seperti Jembatan Gunung Nago yang baru. Di Bukik Napa juga akan dibangun Kampus Politekni Negeri Andalas (PNA). Pemko Padang telah membalas surat PNA yang menyatakan persetujuan pembangunan kampus di daerah tersebut.

"Jika pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik, maka suatu daerah akan berkembang. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika akses jalan yang sudah ada, maka warga kita bisa bikin ruko," tegasnya.

Silaturahmi tersebut dihadari oleh Amrizal Rengganis (DetikNews), Eko Muhardi (SumbarOnline.com), Dasrul (Padangtv), Yoserizal (Singgalang), Novri Hendri dan Rusdi (Investigasi), Dasman Boy (Posmetro), dan Zamri Yahya (BentengSumbar.com). Pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua FKAN Pauh IX Evi Yandri Rajo Budiman. [humas pemko]

posted by @Adimin

Politisi PKS Dorong Terbentuknya Pansus Beras Plastik

JAKARTA (26/5) – Setelah ditemukan di Kabupaten Bekasi, beras plastik kembali ditemukan di Kota Depok, Jawa Barat, Ahad (24/5) lalu. Bahkan, satu keluarga mengalami keracunan akibat mengonsumsi beras plastik. Menyikapi hal itu, Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Andi Akmal Pasluddin, mendorong agar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tentang beredarnya beras plastik.

"Karena hal ini bukan hal sederhana yang dibayangkan orang. Ini kita dorong supaya hal tersebut menjadi kepedulian semua pihak, Komisi III dengan hukumnya, Komisi VI dengan perdagangannya, sehinga tidak hanya menjadi kepedulian Komisi IV," kata Andi Akmal, saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (26/5).

Politisi asal Sulawesi Selatan itu menambahkan, seperti ada sebuah design besar yang berbahaya bagi ketahanan pangan.

"Secara ekonomi beras plastik ini harusnya lebih mahal dari beras biasa. Tapi di lapangan ternyata lebih murah. Oleh karena itu, saya kira kepentingannya bukan sekedar kepentingan bisnis, tapi juga ada kepentingan lain yang bisa merusak ketahanan pangan dan merusak kondisi ketenteraman masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan beredarnya beras plastik. Pertama, lanjut Andi Akmal, bisa dikarenakan adanya mafia yang menginginkan agar Pemerintah melakukan impor beras. Kedua, adanya upaya-upaya politik untuk membuat kegaduhan, sehingga masalah-masalah besar dan penyimpangan-penyimpangan yang ada tidak terangkat.

"Sehingga masyarakat disibukkan dengan isu-isu yang sengaja diciptakan," imbuhnya.

Lebih lanjut Andi Akmal mengemukakan, Komisi IV juga mendesak Pemerintah segera menyelidiki dan menuntaskan masalah beras plastik. 

"Agar tidak terjadi perdebatan yang berlarut-larut," pungkasnya.

[pks.id]

posted by @Adimin