PKS : Wajah Baru Partai Politik di Indonesia

 

 

Dalam teori kepartaian di Indonesia, masih banyak kesalahfahaman dalam menafsirkan roh partai politik. Kesalahan yang sangat  fundamental dilakukan oleh banyak pihak dan rakyat dalam menilai realitas partai politik adalah sebagai sebuah entitas politik yang sempit dan bisa dikatakan tunggal. Sehingga yang didapat oleh publik adalah sebuah akrobat politik yang menimbulkan kekeliruan terhadap entitas partai politik. 

Rakyat menilai partai politik lebih bergulat pada logika kompetisi dan tentunya haus kekuasaan. Parpol juga tidak jauh dari sepak terjang para koruptor yang selalu membawa penyakit kronis korupsi. Lagi-lagi parpol mendapat sebuah predikat sebagai institusi yang paling bermasalah. Belum lagi beberapa survei kontemporer menunjukkan rekam jejak partai politik di Indonesia menjadi sebuah institusi yang paling tidak dapat dipercaya. Hal ini semakin  menguatnya gerakan deparpolisasi ditengah masyarakat. 


Bila kita memahami teori kepartaian sebenarnya partai politik adalah sebuah realitas yang kompleks. Kompleksitas inipun sudah banyak disederhanakan oleh beberapa tipologi tertentu. Tipologi partai sendiri dapat dikategorikan dalam tipe, kelompok atau model tertentu. Tentunya tipologi ini juga bersifat ideal, meskipun tidak semua parpol demikian karna setiap partai politik mempunyai sifat-sifat lebih dari satu tipe partai. Artinya partai politik itu juga mempunyai beberapa tipologi ideal yang dapat menjadi sebuah institusi bermanfaat dan bisa dipercaya dimata masyarakat.


PKS : Cinta, Kerja dan Harmoni


Bicara partai politik di Indonesia, sampai saat ini kita belum menemukan partai yang mampu menjadi sebuah entitas politik yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik sebagai penyokong demokrasi. Sesuai teori kepartaian di Indonesia menunjukkan belum ada partai yang mampu menjalankan fungsinya sebagai institusi politik yang dapat dipercaya publik. Tapi setidaknya PKS saat ini telah mendekati menjadi partai politik yang mampu menjadi artikulasi kepentingan rakyat. 


Walau partai ini baru saja mengalami nasib tragis akibat tersandungnya mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dalam impor daging sapi. Kasus ini sangat disayangkan ditengah-ditengah partai politik di Indonesia untuk membangun kepercayaan publik. Tidak ayal lagi kasus ini akan sedikit banyak akan berpengaruh pada elektoral PKS di pemilu 2014. Walau kasus inipun tidak akan berpengaruh pada kader PKS atau party ID, akan tetapi dimata publik ini sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS yang berasal dari Undecided voters.


PKS bisa dikatakan menjadi satu-satunya dari banyak partai yang bergerak cepat dalam mengembalikan kepercayaan publik dengan perbagai upaya konsolidasi internal pasca kasus impor daging. Gerakan penyegaran spiritual kader akan sedikit banyak membantu mengikis demoralisasi kader. 


Banyak partai di Indonesia yang kadernya terlibat korupsi malah hanya berkutat pada konflik internal tanpa ada upaya penyelamatan partai. Publik yang terlanjur menstempel jelek PKS saat ini mulai berfikir ulang karna gerakan penyelamatan partai di PKS sangat begitu sistematis. Ditengah-tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik, PKS pun mencoba kembali menarik simpati publik dengan meluncurkan sebuah tagline baru “cinta, kerja dan harmoni”. Hal ini akan kembali mempertontonkan pada publik bahwa PKS telah berusaha memperbaiki borok partai ataupun penyakit demoralisasi kader. PKS pun berharap pada rakyat untuk dapat memaafkan partai ini yang pernah tersandung korupsi politik. Tagline yang begitu low profile ini akan dapat melahirkan persepsi baru bagi publik bahwa partai politik juga mampu menjadi pembawa aspirasi rakyat. Publik menilai peluncuran cinta, kerja dan harmoni benar-benar akan sesuai dengan hakikatnya dan mampu melegitimasi partai politik dihati sanubari rakyat. Peluncuran ini pun bertepatan dengan Milad PKS ke 15 yang digelar di kompleks Lawang Sewu Semarang, yang dikenal sebagai daerah dengan basis massa merah terkuat di Indonesia.


Wajah Baru Partai Politik


Ditengah kesibukan menghadapi pesta demokrasi lima tahunan. Partai ini mencoba sesuatu yang baru dari yang biasanya dilakukan dalam proses rekruitmen politik. Calon anggota legislatif  yang ditampilkan dipublik hampir 90% berasal dari internal partai dan tidak satupun berasal dari kalangan artis. Ini membuktikan pada publik bahwa partai ini telah berhasil melalukan regenerasi kader dengan sangat baik. Ditengah gencarnya partai lain memburu artis sebagai peraup suara. Langkah yang jarang ditemukan di partai lain dinegeri ini akan membuat PKS akan mampu melahirkan kader-kader pekerja politik yang terjamin kapabilitas dan integritasnya. Ditambah lagi pembentukan karakter kader ideologis dengan perlbagai pembekalan internal maupun sekolah partai ala PKS.


Banyak pihak meragukan PKS mampu mendulang suara yang signifikan ketika partai ini tidak tertarik sedikitpun melirik artis sebagai caleg nya.Hal ini membuktikan PKS telah mampu menunjukkan lokus kekuasaan partai politik yang bersifat menyebar dan bukan oligarkis. Artinya proses rekruitmen politik di PKS tidak memakai teori the owner of the party, karna pemilihan caleg PKS melalui penyaringan suara arus bawah sehingga caleg yang dihasilkan sangat terseleksi dengan baik dan tentunya melalui persetujuan selektor kandidasi yang teruji. 


Partai ini telah mengadopsi model rekruitmen politik dengan model inkulsif artinya setiap kader boleh menjadi kandidat politik, dan pembatasnya hanya sebuah regulasi dan selektor sebuah kontinum kandidasi dengan catatan tetap memperhatikan suara arus bawah. Sedangkan dipartai lain kita tidak menemukan pola rekruitmen politik yang ideal dan bahkan banyak terjadi penyimpangan antara pola inklusif atau ekslusif. Malah ada partai yang secara makro berkarakter partai kader tapi bila dilihat dari proses rekruitmen politik terjadi penyimpangan dan bahkan oligarkis, sehingga banyak kader yang berjasa maupun potensial dipartai malah tidak masuk dalam proses kandisasi legislatif.


Banyak peneliti menilai pemilihan artis sebagai caleg akan sangat beresiko tinggi, karna banyak artis yang tidak mempunyai kapabilitas menjadi wakil rakyat. Seperti dikatakan sosiolog UGM, Arie Sujdito, banyak partai menjadi partai pemalas karna terlalu banyak berharap dari para artis dan tokoh yang dianggap populer. Fenomena rekruitmen politik bergaya instan ini semakin membuktikan malasnya parpol melahirkan calon pemimpin bangsa. 


Para caleg  instan ini kebanyakan tidak memiliki kemampuan intelektual, track record sebagai pekerja politik. Inilah yang ditakuti ketika tidak ada seleksi yang jelas pada caleg yang tidak memiliki indentifikasi kepartaian (party identification) maka tidak ada jaminan akan dapat membenahi demokratisasi. Jangan aneh bila nantinya perilaku partai politik acap kali dicederai oleh perilaku elit partai yang tidak sesuai dengan norma. 

PKS setidaknya telah mampu mempertahankan fungsi agregasi dan artikulasi dalam proses rekruitmen politik. Publik akan menunggu kerja nyata partai ini dalam upaya perbaikan citra partai politik khususnya partai Islam ditanah air. Langkah substansial diyakini PKS mampu menampilkan kerja-kerja organisatoris yang lebih merakyat. Ini semakin mengukuhkan wajah baru partai politik di Indonesia yang lebih reprensentatif. Wajah baru partai politik di Indonesia patut disandang oleh PKS sampai saat ini. Selamat Milad ke 15 buat Partai Keadilan Sejahtera
 

Bambang Arianto

posted by @Adimin

MENSOS BANTU SUMATERA BARAT RP2,6 MILIAR

KESIAPSIAGAAN BENCANA

PADANG - Kementerian Sosial menyerahkan bantuan senilai Rp2,6 Miliar untuk kesiapsiagaan bencana di Sumbar. Bantuan yang diserahkan Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri itu itu diterima 7 kabupaten/kota dan Provinsi Sumbar.

Bantuan itu meliputi Mobil Rescue Tactical Unit (RTU) untuk Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman dan Kota Solok. Kemu­dian dapur umum lapangan untuk Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang Panjang. Berikutnya Mobil Dump Truck untuk Dinas Sosial Provinsi Sumbar serta Motor Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk Kota Padang.

“Bantuan ini untuk mem­perce­pat penanggulangan bencana, karena bencana itu bisa kapan saja terja­di,” kata Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri usai Rakor  SDM dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Regional I Sumatera di hotel Pange­ran Beach dan Penyerahan Bantuan Kesiap­siagaan Bencana di Hotel Pa­nge­ran Beach Padang, Minggu (28/4).

Menurutnya, bencana alam terja­di karena faktor alam atau faktor buatan manusia. Sulit memprediksi waktu kejadiannya. Demikian juga bencana sosial terjadi sebagai hasil interaksi ancaman dan kerentanan sosial (fisik maupun psikologis) dalam komunitas masya­rakat.

Untuk itu, lanjut Mensos, perlu diterapkan Sistem Penanggulangan Bencana Bidang Bantuan Sosial. Penanggulangan bencana harus memiliki parameter jelas, terukur, termasuk ruang lingkup tugas personel seperti Tagana, Karang Taruna, PSM, Satgasos, dan lain-lain, melalui satu wadah dengan nama  Tim Reaksi Cepat, yang dalam kondisi kritis, dapat berfungsi sebagai PUSDALOPS.

“Salah satu pendukung yaitu adanya kendaraan-kendaraan bantuan kesiapsiagaan bencana ini. Kendaraan operasional itu betul-betul diperuntukkan untuk keben­canaa, dan menunjang penanganan permasalahan kesejahteraan sosial lainnya,” harapnya.

Di samping itu, Mensos Salim Segaf juga mengungakpan, penga­laman selama ini menunjukan memang luar biasa bila dilihat dari partisipasi masyarakat pasca bencana terjadi. Munculnya situasi dan kondisi darurat baik per­orangan, kelompok maupun orga­nisasi-organisasi turun ke lapangan untuk membantu korban bencana sosial, sehingga terkadang melang­gar norma-norma yang ada dan rambu-rambu hukum.

“Di sinilah bagian penting yang harus dikemas ke depan. Artinya korban bencana harus mendapatkan perlindungan sosial, sebagai jalan diperlukannya  pengembangan Program dan Kebijakan yang dapat mengantisipasi berbagai persoalan baru yang mungkin terjadi. Juga masalah bencana sosial yang masih tersisa, termasuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana,” harap Salim Segaf dihadapan gubernur, bupati/walikota dan badan penang­gulangan bencana peserta Rakor Pembangunan Kesjahteraan Sosial Regional I Sumatera tersebut.

Sementara itu, pada Raorbang Regional I Sumatera menyimpulkan tiga hal. Pertama, Kementrian Sosial mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dan instansi peme­rintahan dalam rakorbang yang diikuti 2100 peserta. Kedua, hampir seluruh instansi social menyusun aksi penyusunan rancangan pemba­ngunan kesejateraan social. Ketiga, MoU dengan 18 kabupaten kota.

Muatan rakorbang terakhir tersebut adalah, penanggunlangan masalah penyandang kesejahteraan sosial, kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi (salah satunya Unand), pembentukan lembaga dan organisasi sosial nasional dan internasional untuk memberikan pelayanan terpadu kepada penyan­dang kesejahteraan sosial.

Mensos Salim Segaf Aljufri mengatakan, rakorbang tersebut tidak hanya berhenti sampai peren­canaan saja, tetapi akan ditindak­lanjuti sampai ke pusat. “Perencanaan pelayanan bagi penyandang kese­jahteraan sosial menjadi bagian rencana kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tambahnya.

Rapat Rakorbang yang dimulai dari 28 April sampai dengan 1 Mei 2013 ini bertujuan agar terlak­sananya koordinasi dengan instansi terkait dan terwujudnya SDM yang berkualitas. 

*harianhaluan.com

posted by @A.history

PKS Pastikan Hanya Setor 492 Nama di DCS, Tak Ada Caleg Ganda

Jakarta - PKS telah menyerahkan 492 nama bakal calon anggota legislatif ke KPU pada Selasa (16/4) lalu. PKS memastikan tak akan memenuhi kuota 560 caleg pada masa perbaikan nanti.

"Nggak, kita tetap 492 caleg," kata ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, kepada detikcom, Minggu (28/4/2013).

Menurutnya, meski penambahan jumlah bakal caleg itu dimungkinkan pada masa perbaikan nanti, namun jumlah 492 merupakan hasil akhir dari proses seleksi penentuan bacaleg yang dilakukan PKS sebelum diserahkan ke KPU.

"Itu sudah final," ucapnya.

Mardani juga memastikan, tak ada nama ganda dalam daftar bacaleg yang diserahkan ke KPU, di mana saat ini tengah dilakuakn diverifikasi oleh KPU selama 14 hari.

"Caleg ganda tidak ada, karena yang diajukan mayoritas kader. Yang bukan kader adalah mereka yang sudah lama berinteraksi dan terseleksi," kata Mardani.

Sebagaimana diketahui, KPU menetapkan kuota maksimal pengajuan bakal caleg sebanyak 560 orang. Dari 12 partai politik yang menyerahkan calegnya ke KPU, hanya 8 partai yang mengajukan bacaleg 560 orang, yaitu Partai Hanura, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, PAN, PPP, PKB, dan Partai Demokrat. 

Empat partai lain mengajukan bacaleg kurang dari 560 orang atau tidak memanfaatkan 100 persen jumlah kursi yang tersedia, yaitu PDIP, PKS, PKPI dan PBB.

*news.detik.com

posted by @A.history