PKS Gelar Sekolah Kepemimpinan Partai

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Tengah berencana menggelar sekolah kepemimpinan partai untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas tokoh, kader, serta pengurus PKS.

"Sekolah kepemimpinan partai ini juga menjawab tantangan masyarakat saat ini untuk memunculkan pengambil kebijakan dan pelayan publik alternatif yang memiliki kapasitas terbaik," kata Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Profesi DPW PKS Jawa Tengah Imam Mardjuki, Rabu (31/8).

Ia menjelaskan tingkatan sekolah kepemimpinan partai dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai dengan kapasitas yang akan dibentuk. Ia mengharapkan setelah sekolah kepemimpinan partai berjalan, setiap calon yang akan diusulkan oleh PKS sebagai pejabat publik nantinya memiliki kapasitas yang sama dan mumpuni karena telah mengikuti sekolah yang disediakan oleh PKS

"Sekolah kepemimpinan partai ini kedepan untuk menyiapkan tokoh dan calon pejabat publik, jadi nanti calon itu benar-benar punya kapasitas layak," ujarnya.

Menurut dia, sekolah kepemimpinan partai yang ideal adalah pendidikan yang diperuntukkan untuk semua level kepemimpinan partai dan pejabat publik.

"Karena sekolah kepemimpinan partai ini merupakan salah satu program baru di partai kami, maka masih perlu banyak persiapan," katanya.

Sekolah kepemimpinan partai saat ini, kata Imam, diperuntukkan meningkatkan soft skill kepemimpinan anggota dewan, pemimpin daerah, dan pengurus PKS sehingga dalam jangka pendek ini, PKS mampu untuk memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat, sedangkan jangka panjang memberikan alternatif pemimpin yang layak untuk Indonesia.

Sumber: republika.co.id

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Umumkan dan Bekukan Nama Perusahaan Pembakar Hutan

Jakarta (30/08) – Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) untuk segera membekukan perusahaan-perusahaan pembakar hutan, baik pelaku tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya. 

Bahkan, Akmal juga mendesak pemerintah mengumumkan kepada publik mengenai nama serta pimpinan perusahaan pelaku kejahatan lingkungan yang secara sengaja membakar hutan tersebut. 

“Saya sejak awal tahun 2015 selalu mengingatkan kepada pemerintah di berbagai forum baik kenegaraan maupun non formal, agar masalah kebakaran ini menjadi sebuah program pengendalian utama kementerian kehutanan karena bila berhasil merupakan sebuah prestasi besar kinerja pemerintah”, ucap Akmal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8). 

Akmal menambahkan kebakaran tahun 2015 adalah bencana paling buruk yang dialami dalam kurun waktu 15 (lima belas tahun) terakhir. Oleh karena itu, seharusnya hal tersebut menjadi bahan evaluasi ketat bagi pemerintah untuk mampu menekan angka kebakaran yang diakibatkan ulah manusia. 

“Namun pada kenyataannya, selama buan Agustus 2016 saja, titik panas semakin banyak terpantau dari satelit Terra dan Aqua meskipun harus didalami titik panas itu belum tentu titik api,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara II ini. 

Di sisi lain, Akmal juga mengapresiasi koordinasi antar lembaga negara, baik kementerian LHK, Polri, TNI, BNPB, pemda, dan semua pihak termasuk presiden untuk memberikan perhatian pada proses pengendalian kebakaran tahun 2016. 

“Namun begitu, Komisi IV menginginkan agar anggaran pengendalian kebakaran ini tidak ada yang menguap sedikit pun di saat kondisi keuangan negara yang sedang sulit ini,” jelas Akmal. 

Berkenaan protes negara luar akibat asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Akmal berharap sebaiknya pemerintah mampu berdiplomasi kepada negara-negara tetangga untuk dapat membantu mengendalikan asap akibat kebakaran ini. Karena hutan di Indonesia merupakan aset global penyangga oksigen bumi yang seharusnya semua pihak turut menjaga dan mempertahankan ekosistemnya. 

“Saya meyakini, perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan perusak lahan ini bukan saja berasal dari dalam negeri saja. Ada juga perusahaan-perusahaan luar yang juga melakukan perusakan dan harus bertanggungjawab untuk memulihkan hutan dan lahan yang rusak”, ungkap Akmal. 

Pada desember 2015, pemerintah mengumumkan perusahaan di Sumatera dan Kalimantan yang dibekukan akibat membakar. Namun pengumuman itu hanya sebatas inisial dan asal propinsi. Dari ratusan perusahaan pembakar, hanya 23 yang dijatuhi sanksi. Bahkan di Riau, kejahatan 15 perusahaan pembakar hutan tahun 2015 dihentikan. Namun pada Agustus 2016 ini, ada upaya kapolri untuk meninjau ulang kasus penghentian perkara pembakar hutan dan lahan 15 perusahaan tersebut. 

“Kami di DPR sangat mendukung pemerintah untuk melakukan tindakan tegas pada perusahaan-perusahaan perusak pembakar hutan dan lahan baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Data sudah lengkap di pemerintah siapa saja pelaku pembakar hutan ini. Tinggal tindak tegas dan umumkan secara luas," pungkas Akmal. [pks.id]

posted by @Adimin