pic
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Latest Post
Raker Fraksi PKS Bahas Beragam Isu Aktual
Written By mediapkspadang on 31 January, 2015 | January 31, 2015
Jakarta (31/1) – Fraksi PKS DPR RI menggelar Rapat Kerja yang berlangsung 30-31 Januari 2015. Raker yang juga dihadiri oleh pimpinan Fraksi PKS di semua provinsi di seluruh Indonesia ini, merupakan sarana konsolidasi dan perumusan program kerja lima tahun.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan pers usai Raker menyatakan, sesuai arahan Presiden PKS Anis Matta, seluruh anggota legislatif PKS diharapkan bekerja ikhlas, sungguh-sungguh, dan selalu meningkatkan kapasitas, serta kepedulian untuk menjalankan amanah sebagai anggota Fraksi PKS, baik di DPR maupun DPRD.
Jazuli mengungkapkan, Fraksi PKS DPR akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang yang prorakyat, diantaranya RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kewirausahaan Nasional, dan RUU Perlindungan Harga dan Kebutuhan Pokok.
“Ketiga RUU ini menjadi prioritas yang akan diperjuangkan Fraksi PKS,” terang Jazuli.
Selain membahas program kerja ke depa, Raker juga membahas beragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Di antara persoalan tersebut adalah Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada Langsung.
FPKS meberikan catatan terbatas terhadap Perppu Pilkada untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Sejumlah hal yang menjadi catatan PKS di antaranya masalah penyelenggara, sengketa Pilkada, syarat umur dan pendidikan calon, paket calon, dan sejumlah hal lainnya.
“Revisi ini dimaksudkan agar Pilkada langsung dapat dilaksanakan secara berkualitas, efektif dan efisien dalam kerangka demokrasi yang lebih substantif,” imbuh Jazuli.
Kemudian terkait permasalahan yang terjadi di dua lembaga hukum, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), FPKS menilai hal tersebut sudah memasuki ranah pemerinah.
“Presiden yang mesti mengambil sikap dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut,” lanjut dia.
Kemudian terkait dengan RUU Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahn (APBN) 2015 FPKS memberi menyampaikan juga sejumlah catatan, yakni; terkait postur APBNP 2015, FPKS mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditandai, diantaranya: terbukanya 250 ribu lapangan kerja per 1 persen pertumbuhan, penurunan angka kemiskinan ke angka 10,3 persen, penurunan tingkat pengangguran ke angka 5,6 persen, rasio kesenjangan (gini ratio) di 0,4 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta peningkatan kesejahteraan rakyat sebagiamana dimandatkan konstitusi.
Kemudian, terkait dengan penggunaan ruang fiskal, FPKS mengupayakan agar porsi Penyertaan Modal Nasional (PMN) pada BUMN lebih besar dari Rp 49 triliun agar ada alokasi anggaran untuk penambahan Dana Desa, pembangunan irigasi, pembangunan jalan desa.[pks.or.id]
posted by @Adimin
Rumuskan Penguatan Peran DPD, MPR Rencanakan Kunjungi Kampus
 |
| Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf (kiri) saat menjadi moderator dalam diskusi Raker Fraksi PKS ke-3 bersama Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago (kanan) di Hotel Bidakara, Jumat (30/1). Foto: Gilang Ramadhan. |
JAKARTA (31/1) - MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesia dalam rangka menjaring pendapat terkait rencana perubahan konstitusi, salah satunya membahas substansi penguatan peran DPD melalui amandemen UUD NKRI 1945.
Demikian disampaikan Sekretaris PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf dalam diskusi sebagai rangkaian Raker Fraksi PKS di Jakarta (31/1).
"Isu yang menguat di MPR adalah usulan DPD melakukan perubahan konstitusi yang memuat substansi penguatan peran DPD dan ini memerlukan pemikiran, pendapat dari para pakar di kampus-kampus di Indonesia," kata Muzzammil.
Muzzammil menyampaikan jika pada saatnya, MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesa untuk bertemu para pakar dalam rangka menampung pendapat dan pemikiran dari para pakar.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung yang juga peserta Raker Fraksi PKS, Antoni Imam menanggapi positif gagasan amandemen untuk penguatan DPD. Antoni mengatakan, sebagai orang daerah dan pada prinsipnya anggota DPD merupakan representasi daerah, maka ia pun mendukung penuh rumusan tersebut.
"Mudah-mudahan dengan penguatan ini, peran-peran DPD menjadi lebih luas dan makin memberikan kebermanfaatan bagi daerah pemilihannya," kata Anggota Dewan dari Dapil Lampung Selatan tersebut. [pks.or.id]
Demikian disampaikan Sekretaris PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf dalam diskusi sebagai rangkaian Raker Fraksi PKS di Jakarta (31/1).
"Isu yang menguat di MPR adalah usulan DPD melakukan perubahan konstitusi yang memuat substansi penguatan peran DPD dan ini memerlukan pemikiran, pendapat dari para pakar di kampus-kampus di Indonesia," kata Muzzammil.
Muzzammil menyampaikan jika pada saatnya, MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesa untuk bertemu para pakar dalam rangka menampung pendapat dan pemikiran dari para pakar.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung yang juga peserta Raker Fraksi PKS, Antoni Imam menanggapi positif gagasan amandemen untuk penguatan DPD. Antoni mengatakan, sebagai orang daerah dan pada prinsipnya anggota DPD merupakan representasi daerah, maka ia pun mendukung penuh rumusan tersebut.
"Mudah-mudahan dengan penguatan ini, peran-peran DPD menjadi lebih luas dan makin memberikan kebermanfaatan bagi daerah pemilihannya," kata Anggota Dewan dari Dapil Lampung Selatan tersebut. [pks.or.id]
posted by @Adimin
Mantapkan Pertanggungjawaban ke Publik, Fraksi PKS Perkuat Peran Kehumasan
Jakarta (31/1) - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan pertanggungjawaban kepada publik harus dimantapkan dengan kuatnya peran kehumasan. Demikian disampaikan Jazuli dalam diskusi tentang peran kehumasan, di rapat kerja (Raker) Fraksi PKS, di Ruang Bima, Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (31/1).
"Salah satu kewajiban kita sebagai anggota dewan adalah mempertanggungjawabkan kerja kita kepada publik. Oleh karena itu, humas yang kuat harus kita bangun untuk memantapkan pertanggungjawaban kita kepada publik," kata Jazuli.
Politisi asal Banten ini juga mengemukakan mempublikasikan hasil kerja di media seperti TV, radio, media online, dan sosial media, bukanlah sebuah riya. "Karena ini merupakan laporan dan pertanggungjawaban karena kita telah dipilih oleh rakyat, rakyat harus mengetahuinya," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Humas Fraksi PKS DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik.
"Ada tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik. Pertama, menjadikan Fraksi PKS sebagai center of opinion penyampaian kebijakan-kebijakan partai. Kedua, menjadikan pimpinan fraksi sebagai opinion leader. Ketiga, membangun personal aleg yang menguasai isu dan menjadi incaran pers (news spotlight)," papar politisi asal Jawa Tengah ini.
Anggota Komisi VIII tersebut melanjutkan, penguatan aspek kehumasan bukan hanya di tingkat DPR RI, tetapi juga di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, guna memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan PKS di setiap tingkat.
Rapat Kerja Fraksi PKS yang dibuka secara resmi oleh Presiden PKS Anis Matta ini digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu (30-31/1) di Hotel Bidakara, Jakarta. Selain Presiden PKS dan para legislator, Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin juga dipastikan hadir.
Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan Anggota BPK RI, Agung F. Sampurna dijadwalkan mengisi sesi diskusi dalam acara tersebut. Selain itu, Budayawan Sujiwotedjo juga turut memeriahkan dalam pementasan wayang di pembukaan Raker Fraksi PKS ketiga tersebut. [pks.or.id]
"Salah satu kewajiban kita sebagai anggota dewan adalah mempertanggungjawabkan kerja kita kepada publik. Oleh karena itu, humas yang kuat harus kita bangun untuk memantapkan pertanggungjawaban kita kepada publik," kata Jazuli.
Politisi asal Banten ini juga mengemukakan mempublikasikan hasil kerja di media seperti TV, radio, media online, dan sosial media, bukanlah sebuah riya. "Karena ini merupakan laporan dan pertanggungjawaban karena kita telah dipilih oleh rakyat, rakyat harus mengetahuinya," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Humas Fraksi PKS DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik.
"Ada tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik. Pertama, menjadikan Fraksi PKS sebagai center of opinion penyampaian kebijakan-kebijakan partai. Kedua, menjadikan pimpinan fraksi sebagai opinion leader. Ketiga, membangun personal aleg yang menguasai isu dan menjadi incaran pers (news spotlight)," papar politisi asal Jawa Tengah ini.
Anggota Komisi VIII tersebut melanjutkan, penguatan aspek kehumasan bukan hanya di tingkat DPR RI, tetapi juga di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, guna memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan PKS di setiap tingkat.
Rapat Kerja Fraksi PKS yang dibuka secara resmi oleh Presiden PKS Anis Matta ini digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu (30-31/1) di Hotel Bidakara, Jakarta. Selain Presiden PKS dan para legislator, Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin juga dipastikan hadir.
Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan Anggota BPK RI, Agung F. Sampurna dijadwalkan mengisi sesi diskusi dalam acara tersebut. Selain itu, Budayawan Sujiwotedjo juga turut memeriahkan dalam pementasan wayang di pembukaan Raker Fraksi PKS ketiga tersebut. [pks.or.id]
posted by @Adimin
Refrizal: Produk Lokal Diminta Penuhi SNI
JAKARTA (31/1) - Anggota DPR RI Komisi IV, Refrizal menyatakan pentingnya pelaku usaha memiliki standarisasi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Karena standarisasi produk adalah suatu yang mutlak dalam pasar Masyarakat Ekonomi Asean.
Untuk Indonesia, kata Refrizal sudah ada Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun dalam penerapannya belum maksimal. Karena masih banyaknya produk pelaku usaha Indonesia yang belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Untuk bersaing di pasar ASEAN, semua produk yang diekspor harus memiliki standar nasional. Supaya tidak kalah saing dengan produk-produk impor yang telah memiliki standarisasi di negaranya,” tutur anggota komisi bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN ini.
Dikatakannya, perlindungan terhadap produk lokal dalam penerapan MEA 2015 merupakan masalah bagi pemerintah Indonesia. Karena masih banyaknya produk lokal yang belum memenuhi standar nasional.
Selain itu, pemasaran produk-produk lokal masih memakai cara konvensional. Saat ini, seharusnya setiap produk yang bebas beredar di pasar ASEAN harus memiliki website untuk pemasaran.
“Kalau SNI telah terpenuhi, maka pemanfaatan teknologi sebagai pemasaran. Karena keberadaan MEA harus dipandang sebagai bertambahnya pasar Indonesia. Yang kira-kira menjadi dua kali lipat, yaitu dari 250 juta menjadi 600 juta,” kata politisi PKS ini.
Dengan pola pikir dan semangat memperbaiki kualitas dan pemasaran maka dapat memetik manfaat optimal dari MEA. Untuk mendorong perekonomian agar lebih cepat tumbuh dan berdaya saing.
Kendati demikian, pihaknya juga menyadari berbagai indikator yang menunjukkan kelemahan, seperti daya saing total, indeks infrastruktur, indeks terkait dengan birokrasi dan masih adanya pungli, korupsi dan suap yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Selain itu, ditambah dengan daya saing Indonesia masih dibawah negara tetangga. Hal itu terlihat dalam anjloknya pertumbuhan ekspor 2014 lalu. Saat ini, katanya produksi Industri Indonesia hanya menggenjot angka 1,4 persen, sedangkan negara tetangga Filipina mencapai 9,6 persen, Vietnam 6,7 persen, dan Singapura 3,3 persen. [harianhaluan.com]
Untuk Indonesia, kata Refrizal sudah ada Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun dalam penerapannya belum maksimal. Karena masih banyaknya produk pelaku usaha Indonesia yang belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Untuk bersaing di pasar ASEAN, semua produk yang diekspor harus memiliki standar nasional. Supaya tidak kalah saing dengan produk-produk impor yang telah memiliki standarisasi di negaranya,” tutur anggota komisi bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN ini.
Dikatakannya, perlindungan terhadap produk lokal dalam penerapan MEA 2015 merupakan masalah bagi pemerintah Indonesia. Karena masih banyaknya produk lokal yang belum memenuhi standar nasional.
Selain itu, pemasaran produk-produk lokal masih memakai cara konvensional. Saat ini, seharusnya setiap produk yang bebas beredar di pasar ASEAN harus memiliki website untuk pemasaran.
“Kalau SNI telah terpenuhi, maka pemanfaatan teknologi sebagai pemasaran. Karena keberadaan MEA harus dipandang sebagai bertambahnya pasar Indonesia. Yang kira-kira menjadi dua kali lipat, yaitu dari 250 juta menjadi 600 juta,” kata politisi PKS ini.
Dengan pola pikir dan semangat memperbaiki kualitas dan pemasaran maka dapat memetik manfaat optimal dari MEA. Untuk mendorong perekonomian agar lebih cepat tumbuh dan berdaya saing.
Kendati demikian, pihaknya juga menyadari berbagai indikator yang menunjukkan kelemahan, seperti daya saing total, indeks infrastruktur, indeks terkait dengan birokrasi dan masih adanya pungli, korupsi dan suap yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Selain itu, ditambah dengan daya saing Indonesia masih dibawah negara tetangga. Hal itu terlihat dalam anjloknya pertumbuhan ekspor 2014 lalu. Saat ini, katanya produksi Industri Indonesia hanya menggenjot angka 1,4 persen, sedangkan negara tetangga Filipina mencapai 9,6 persen, Vietnam 6,7 persen, dan Singapura 3,3 persen. [harianhaluan.com]
posted by @Adimin
