Sohibul Iman Hadiri Rakorwil PKS NTB

Mataram (5/2) -- Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman akan hadir dan membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rakorwil diselenggarakan di Kota Mataram, NTB, pada Sabtu-Ahad, 6-7 Februari 2016.

Rakorwil diselenggarakan untuk menurunkan program kerja di tingkat Wilayah (Provinsi) dan Daerah (Kota/Kabupaten). Rencananya, pembukaan Rakorwil akan diadakan pada Sabtu (6/2) pagi di Aula Kantor DPW PKS Prov. NTB di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Mataram.

Ketua DPW PKS NTB Abdul Hadi saat menyambut kedatangan Presiden PKS di Bandara Internasional Lombok, menyatakan kebahagiannya bahwa NTB terpilih menjadi salah satu provinsi yang Rakorwilnya dibuka oleh presiden partai. "Segenap kader PKS di NTB sangat rindu bertemu langsung dengan beliau, karena ini adalah kehadiran pertama Pak Sohibul Iman sebagai Presiden PKS," ujar Abdul Hadi.

Abdul Hadi menyatakan optimismenya bahwa target peningkatan jumlah kader maupun perolehan suara di NTB dapat meningkat di kepengurusan periode tahun 2015-2020. "Dengan kerja-kerja ikhlas, ihsan dan semangat kebersamaan, insyaAllah PKS NTB makin dapat mewarnai NTB dengan kebajikan-kebajikan lagi," tutur kader PKS yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Prov NTB ini.

Peserta Rakorwil PKS NTB berjumlah 500 orang yang terdiri dari pimpinan di tingkat DPW dan pimpinan dari 10 DPD Kota/Kabupaten se-NTB.

Sebelum pembukaan Rakorwil, Presiden PKS bersama segenap pengurus dan kader NTB akan melakukan gowes sepeda dari Jalan Lingkar Selatan hingga sekitar Bandara. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman 

posted by @Adimin

PKS Dorong Pertamina Kelola Minyak Sebagaimana Pasal 33 UUD 1945

Jakarta (4/2) -- Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mendorong agar Pertamina memiliki kewenangan lebih untuk mengolah minyak mentah, mulai dari pengolahan di hulu hingga ke hilir, untuk konsumsi domestik.

Pasalnya, pemerintah saat ini, menurut Iskan, masih belum mampu melaksanakan industri dalam skala besar dengan mengatasnamakan negara.

“Jika kita konsisten dengan UUD 1945 Pasal 33, maka Pertamina bisa mewakili negara untuk melakukan produksi minyak. Bahkan, bisa mendapatkan lebih banyak modal, baik dari Surat Utang Negara (SUN) atau dari luar negeri,” papar Iskan dalam acaraFocus Group Discussion (FGD) "Fenomena Kejatuhan Harga Minyak Dunia; Menyingkap Harga BBM Pro Rakyat" di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kamis (4/2).

Iskan menilai, salah satu alasan harga BBM di Indonesia cukup tinggi adalah karena di level industri (hulu), Pertamina tidak mampu mengolah minyak mentah sendiri. Selama ini, tambah Iskan, SKK Migas yang melaksanakan tugas tersebut dengan kontrak dengan perusahaan asing.

Karena itu, Iskan berharap struktur pengelolaan migas di Indonesia harus lebih sederhana, dengan cara menggabungkan BPH Migas ke dalam Dirjen Migas.

“BPH Migas itu digabungkan saja ke Dirjen Migas Kementerian ESDM. Sedangkan untuk hulu, SKK Migas tidak perlu lagi, tugasnya langsung saja diberikan ke Pertamina,” papar Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Fraksi PKS ini.

Oleh karena itu, Iskan berharap pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak, di tanah air dapat kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Bahwa, seharusnya, Pertamina berhak mengelola sumber daya negara sepenuhnya.

“Yang paling penting, kekayaan kita di bawah bumi dan di bawah laut, harus diinventarisasi sebagai aset negara. Negara bisa mendapatkan dana yang besar, kalau negara memberikan wewenang ke Pertamina khusus,”jelas Legislator PKS dari Dapil Sumatera Utara II ini.

Diketahui, FGD ini turut menghadirkan beberapa pemapar, seperti Enny Sri Hartati (INDEF), Wianda Pusponegoro (Vice President Corporate Communication Pertamina), dan Wiraatmaja Puja (Dirjen Kementerian ESDM). [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis

posted by @Adimin

Soal Perhitungan Harga BBM, Fraksi PKS Desak Pemerintah Transparan

Jakarta (4/2) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta pemerintah membuka secara transparan perhitungan harga pokok Bahan Bakar Minyak (BBM) di saat harga minyak mentah dunia terus menurun belakangan ini.

Menurut Jazuli, akibat dari tidak transparansi ini pemerintah mengabaikan kewajibannya untuk mengevaluasi harga BBM (Premium dan Pertamax) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No.4/2015.

“Harga minyak dunia sudah turun. Malaysia saja menjual BBM setara Pertamax Plus dengan harga yang kalau dikurskan sekitar 5.600 Rupiah”, ungkap Jazuli sebelum penyelenggaran Focus Group Discussion (FGD) “Fenomena Kejatuhan Harga Minyak Dunia: Menyingkap Harga BBM Pro-Rakyat” di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kamis (4/2) kemarin.

Diketahui, Pada bulan Januari 2016, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) ditutup di level US$31,41 per barel, turun US$1,75, atau 5,28 persen dibanding bulan sebelumnya. Minyak jenis Brent jatuh sebesar US$1,99 menjadi US$31,56 per barel, ini adalah level terendah sejak April 2004.

Oleh karena itu, Jazuli menegaskan pemerintah perlu konsisten dengan penyesuaian harga minyak dunia.

“Pemerintah di awal periode 2014-2019 memutuskan untuk tidak menentukan harga BBM yang tetap, namun harganya berdasarkan kajian terhadap harga minyak dunia, dengan evaluasi per 3 bulan. Kini ketika harganya turun, pemerintah perlu buktikan konsistensinya,” papar Jazuli.

Dalam FGD ini pula, sekaligus dirilis hasil kajian Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) Fraksi PKS DPR RI tentang Perhitungan Biaya Pokok BBM.

“Fraksi PKS memiliki kajian, seharusnya harga pokok Premium sebesar Rp. 5.700. Tapi, pemerintah memiliki perhitungan sendiri sebesar Rp. 6.900. Jadi, ada selisih yang belum dibuka secara transparan kepada publik," ujar Jazuli

FGD yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 16.00 ini, akan menghadirkan beberapa pemapar, yaitu Direktur INDEF Enny Sri Hartati, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wiraatmaja Puja, dan Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini saat menyampaikan keynote speech di FGD

posted by @Adimin