Pemerintah Harus Serius Sambut Regulasi BPJS Syari'ah

JAKARTA (24/11) – Anggota Komisi IX DPR RI Chairul Anwar meminta pemerintah untuk semakin serius menyambut regulasi jaminan sosial kesehatan berupa BPJS Kesehatan Syari’ah. Chairul menyampaikan hal ini di Jakarta, Selasa (24/11).

“Keberadaan BPJS Kesehatan Syari’ah selain memberikan dampak positif pada alternatif perbaikan, juga akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam berpartisipasi mengikuti program nasional jaminan sosial yang dikelola pemerintah ini,” ucap Chairul.

Politisi PKS dari daerah pemilihan Riau I ini mengatakan, saat ini sebagian masyarakat yang beragama Islam ragu dan gamang pada program BPJS , baik yang sudah mendaftar maupun yang belum. Keraguan ini terbukti membawa dampak, secara politis menjadi gaduh dan secara partisipasi menjadi tidak optimal.

“Pemerintah harus yakin, bahwa BPJS Kesehatan Syari’ah ini harus dapat disahkan sesuai jadwal akhir tahun 2015,” pinta dia.

Selanjutnya Chairul meminta pemerintah untuk mengoptimalkan persiapan instrumen regulasi dan fisik jelang pengesahan BPJS Syari’ah. Sehingga terhindar pada kamuflase baju syari’ah, yaitu bertolak belakang pada penerapannya.

Menurut Chairul, SDM pengelola harus memiliki kemampuan dan kompetensi tinggi dalam memahami hal-hal dasar terkait BPJS Syari’ah. Sehingga masyarakat benar-benar mendapat pelayanan yang memuaskan.

“Saya sangat yakin, jika BPJS Syari’ah ini diterapkan sesuai aturan, maka akan membawa banyak kemaslahatan untuk rakyat,” pungkas Chairul. [pka.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IX DPR RI Chairul Anwar.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Implementasi Kebijakan Soal Guru Masih Kedodoran

JAKARTA (23/11) - Hari Guru Nasional yang diperingati tiap 25 November masih menyisakan berbagai masalah. Salah satunya, menurut Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS, Fahmy Alaydroes adalah implementasi kebijakan terkait guru yang belum rapi.

“Kebijakan yang berpihak akan melahirkan guru-guru yang layak. Sebaliknya, kebijakan yang abai akan melahirkan guru-guru yang lalai,” kata Fahmy di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang No 82 Jakarta, Senin (23/11/2015).

Fahmy mengkritisi implementasi amanat UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, terutama program sertifikasi yang harus diikuti semua guru di Indonesia. Menurutnya, implementasi kebijakan di lapangan kedodoran. Banyak oknum yang menyalahgunakan kepentingan dan menggampangkannya.

“Kebijakan meningkatkan kemampuan guru melalui program sertifikasi adalah kebijakan dengan niat dan maksud mulia. Negara telah mengerahkan sumberdaya dana dan upaya yang sangat luar biasa. Hanya saja masih banyak tangan yang 'bermain-main' dan menggampangkan,” tukasnya.

Berdasarkan hasil penelitian World Bank, lanjut Fahmy, guru-guru yang telah melalui sertifikasi belum menunjukkan peningkatan kapasitas yang memadai.

Penelitian ini diperkuat dengan data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) per 2014 yang menunjukkan 43,3 persen guru di Indonesia memiliki skor di bawah 60 dari total skor 100.

“Kebijakan yang niat dan maksudnya mulia, telah dikebiri sejak dini. Pihak-pihak tertentu hanya mengejar keuntungan materi dan bermain-main pada tataran administratif saja. Berarti segala pengerahan sumber daya dan upaya jadi mubazir,” kritiknya.

Fahmy pun mendesak pengawalan dan pengawasan atas implementasi kebijakan berjalan efektif. Ia mendorong semua pihak berperan mengawasi jalannya kebijakan pemerintah terkait Guru dan bidang pendidikan.

“Peran semua pihak sangat diperlukan, terutama para anggota dewan yang terhormat, yang bertugas dan digaji untuk mengawasi jalannya kebijakan pemerintah. Saatnya kita semua harus bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas demi meningkatkan harkat dan martabat guru,” pesannya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS, Fahmy Alaydroes.

posted by @Adimin

Mahfudz Siddiq: Heli Kepresidenan Masih Bagus Belum Perlu Ganti Baru

JAKARTA (23/11) – Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyoroti kebijakan pemerintah yang hendak membeli helikopter super mewah Agusta Westland AW-101 yang digunakan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab menurutnya, helikopter Super Puma yang sebelumnya digunakan Jokowi masih mumpuni untuk digunakan.

"Heli Kepresidenan (Super Puma) kondisinya masih bagus. Meski sudah 10 tahun, lifetime pemakaiannya masih cukup panjang," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Senin 23 November 2015.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, daripada membeli helikopter dari luar negeri, lebih baik memaksimalkan produk dalam negeri. PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dikatakan Mahfudz, mampu membuat helikopter yang mampu bersaing dengan asing.

"Kalau mendesak helikopter kepresidenan baru, lebih baik memprioritaskan dalam negeri. PT DI punya kemampuan buat helikopter VVIP. Wong kita bisa kok," ujar dia.

Selain itu Mahfudz menyebutkan, helikopter kepresidenan sebelumnya juga jarang digunakan. Menurutnya, saat blusukan pun Presiden Jokowi tidak menggunakan helikopter.

"Blusukan juga tidak sering pakai helikopter. Nanti bingung parkirnya," ujar Mahfudz.

Presiden Jokowi dikabarkan akan memiliki helikopter super mewah Agusta Westland AW-101. Rencananya, heli canggih buatan perusahaan joint venture Inggris-Italia tersebut tiba pada April 2016. Selain untuk Presiden Jokowi, heli yang didatangkan TNI Angkatan Udara (AU) itu juga diperuntukkan untuk tamu VVIP.

Keterangan Foto: Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq.

Sumber: http://news.liputan6.com


posted by @Adimin

Profesi Guru Harus Dimuliakan

JAKARTA (23/11) – Kejayaan suatu bangsa tidak hanya bergantung pada integritas dan kapabilitas para pemimpinnya, tetapi juga para guru. Para calon pemimpin dibina, dididik oleh guru melalui serangkaian pendidikan yang mampu membangun karakter kepemimpinan yang baik.

“Guru merupakan tulang punggung kejayaan bangsa. Guru yang baik, bangsa akan berjaya. Guru yang buruk, bangsa akan terpuruk,” kata Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS, Fahmy Alaydroes di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang No 82 Jakarta, Senin (23/11/2015).

Fahmy menegaskan Islam sangat memuliakan posisi guru. Mengutip pesan Imam Al-Ghazali, Fahmy mengibaratkan guru seperti matahari yang menyinari bumi, bermanfaat bagi dirinya juga orang lain. Guru patut dimuliakan karena berilmu, beramal, dan mengajarkannya. “Guru merupakan siraj (pelita) segala zaman," paparnya.

Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya keilmuannya. Andaikata dunia ini tidak ada guru, niscaya manusia seperti binatang. "Sebab mendidik adalah upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan kepada sifat insaniyah dan ilahiyah,” ujarnya.

Menurut Fahmy, guru harus pintar dan bertakwa karena ia tidak hanya menjadikan murid-muridnya cerdas, tetapi juga bertakwa. Ia menyebut tugas mendidik merupakan amanah mulia yang maha berat. Sehingga, semua pihak harus mendukung penyiapan keberadaan Guru.

“Guru itu harus dihormati dan dimuliakan karena tugas guru melanjutkan tugas para Nabi dan Rasul. Semua pihak, terutama pemerintah mesti memberikan dukungan yang cukup bagi pengembangan pendidikan guru. Profesi guru harus menjadi profesi yang bermartabat, terhormat, dihargai, dan dimuliakan berbagai pihak,” tukasnya.

Fahmy pun mendorong pemerintah dan seluruh kalangan untuk bersinergi menyiapkan program yang efektif membina guru. Ia mendesak pemerintah lebih optimal mengawal dan mendampingi tugas-tugas guru dalam mendidik.

“Masyarakat dan swasta dapat menghargai dan memuliakan para guru dengan memberikan berbagai kemudahan buat mereka. Sedangkan parlemen merumuskan Undang-Undang, menyiapkan anggaran yang cukup untuk pembinaan guru,” tutupnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS, Fahmy Alaydroes.

posted by @Adimin