Pidato Jokowi Bagus, Tapi Rakyat Perlu Bukti Konkrit

JAKARTA (14/8) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mengapresiasi Pidato Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-70, di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Jum'at (14/8).

"Pidato Presiden bagus, paling tidak beliau jujur mengangkat permasalahan yang dihadapi bangsa setelah 70 tahun medeka," kata Jazuli, usai menghadiri acara tersebut, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Jazuli menambahkan, yang juga menarik yaitu Presiden menekankan pentingnya penguatan karakter bangsa, etika, dan nilai agama serta budaya. Banyak sekali tontonan media yang tidak memberi tuntunan kecuali hanya mengejar rating.

"Hanya saja sebagian besar isi pidato Jokowi masih bicara pada tataran rencana-rencana, bahkan sekadar keprihatinan di beberapa bagian. Padahal yang terpenting adalah implementasinya, apalagi dihadapkan pada realitas kondisi ekonomi yang terpuruk," ungkap anggota Komisi III DPR RI itu.

Menurut legislator asal Banten ini, rakyat tidak perlu lagi janji-janji dan wacana dari Presiden, tetapi rakyat butuh kebijakan pemerintah yang eksesif dan menyelesaikan masalah sehari-hari.

"Di tengah harga-harga yang naik, daya beli rakyat yang menurun drastis, nilai tukar rupiah yang jatuh, yang ditunggu adalah langkah taktis dan efektif pemerintah untuk menanganinya," ujar Jazuli.

Menurut Jazuli, Nawacita, Trisakti, Revolusi Mental itu hebat dan menarik untuk digelorakan dan diwacanakan. Tugas Presiden dan pemerintahannya untuk menuangkan dalam policy plan and policy action yang jelas, terarah, dan terukur.

"Presiden dan kabinetnya harus lebih bergegas membuat policy yang komprehensif untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek misalnya, sangat minim kebijakan Pemerintah untuk menjaga dan mendorong daya beli rakyat," imbuh Jazuli.

Harusnya, masih kata Jazuli, di tengah kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan seperti sekarang ini pemerintah dan stakeholder terkait aktif memberikan informasi dan penjelasan komprehensif tentang langkah-langkah yang dilakukan. Ini paket kebijakan pemerintah. Ini opsi pemerintah, dan seterusnya. Saat ini terkesan pemerintah belum punya kebijakan komprehensif, pemerintah dan otoritas moneter terkesan jalan sendiri-sendiri. Terlebih lagi, lanjut Jazuli, reshuffle kabinet baru saja dilakukan. 

"Pemerintah harus cepat action, jangan lagi berwacana, ambil penuh tanggung jawab, jangan lagi rakyat yang menanggung susah," pungkas Jazuli.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Presiden PKS Pertanyakan Pidato Jokowi

JAKARTA (14/8) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Mohamad Sohibul Iman, menilai pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2015, bersifat normatif. Ia mempertanyakan konsolidasi demokrasi yang dimasud Jokowi dalam pidatonya tersebut. 

"Ini perlu dipertanyakan. Sebab, ciri konsolidasi demokrasi itu lembaga negara mengalami kematangan. Kita merasakan lembaga negara ini belum mengalami kematangan institusional," katanya.

Sohibul menjelaskan sebuah institusi itu matang apabila menjalankan rule of the game. Kemudian, apabila ada kasus aneh di lembaga ini, menunjukkan belum ada kematangan di lembaga tersebut. 

"Kalau lembaga belum matang, agak sulit bagi saya mengatakan sudah mengalami konsolidasi demokrasi. Ini secara umum saja. Misalnya penegakkan hukum," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR ini mengatakan, Jokowi harus segera melakukan langkah konkrit untuk merealisasikan konsolidasi demokrasi. Ia memberi masukan langkah apa saja yang harus dilakukan.

"Yang utama koordinasi antar lembaga. Pemerintah terutama jajaran eksekutif harus melakukan konsolidasi. Kemudian dengan legislatif," tuturnya.

DPR sebagai legislatif juga menurutnya harus melakukan langkah yang sama. 

"Kalau pemerintah bisa melakukan pematangan institusinya, menurut saya dampaknya besar bagi negara ini," katanya.

Keterangan Foto: Presiden PKS yang juga Wakil Ketua Komisi X, Mohamad Sohibul Iman.

Sumber: http://politik.news.viva.co.id


posted by @Adimin

Pengamat Apresiasi Gaya Pemilihan Pimpinan PKS

JAKARTA (13/8) – Gaya politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memilih pimpinan pantas diapresiasi. Tidak seperti partai pada umumnya yang gembar-gembor bahkan bermasalah hingga berlarut-larut.

"PKS yang memilih cara sunyi, tidak gembar-gembor dan publikasi ini menarik. Mereka taat pada aturan yang sudah ada sehingga justru solid, beda dengan partai lain yang sampai berkonflik hingga bisa diintervensi pihak luar," kata Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar, Rabu (12/8).

Idil yakin, PKS yang memilih cara sunyi bukan karena takut diintervensi tetapi justru karena ketaatan terhadap aturan yang sudah dibuat mereka sendiri. Dan terbukti hampir tidak pernah ada gejolak di internal PKS.

Seperti diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syuro di Hotel Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat, Senin (10/8/2015).

Keputusannya menetapkan kepengurusan PKS Periode 2015-2020. Salim Segaf Aljurfi terpilih sebagai Ketua Majelis Syuro menggantikan Hilmi Aminuddin. Salim didampingi oleh Hidayat Nurwahid sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS.

Presiden PKS dijabat oleh Sohibul Iman, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Anis Matta. Sedangkan untuk Sekjen PKS tetap dijabat oleh Taufik Ridlo dan Bendahara Umum dijabat Mahfudz Abdurrahman.

Sumber: http://www.indopos.co.id


posted by @Adimin

PKS: Darmin Nasution Cs Harus Bisa Turunkan Harga dalam Sebulan

JAKARTA (12/8) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan tim ekonomi baru yang diangkat Presiden Joko Widodo harus tancap gas memperbaiki ekonomi Indonesia.

Di tengah lambatnya pertumbuhan dan melemahnya nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat, dan kenaikan harga daging sapi, menjadi pekerjaan di depan mata yang harus segera dituntaskan tim ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK yang kini digawangi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

"Catatan khusus tim ekonomi, rakyat tidak punya banyak waktu untuk bertahan lebih lama lagi," ujar politisi PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi perombakan Kabinet Kerja, Rabu (12/8/2015).

Ia mendesak tim ekonomi Jokowi-JK dalam satu bulan dapat membawa perubahan dan itu menjadi harapan besar masyarakat saat ini.

"Harga-harga dalam satu bulan harus turun," pesan dia.

Sumber: http://www.tribunnews.com


posted by @Adimin