Salim Perintahkan Seluruh Markas Dakwah PKS Optimal Serap Aspirasi Rakyat

JAKARTA (17/11) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri memerintahkan agar seluruh markas PKS dari Sabang sampai Merauke, difungsikan secara optimal untuk menyerap aspirasi dalam rangka berkhidmat untuk rakyat. Salah satu program untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan adanya Hari Aspirasi yang dilakukan dimana pun ada anggota dewan yang berasal dari PKS.

Demikian disampaikan Salim saat meresmikan “Hari Aspirasi” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11). 

“Yang kita lakukan di sini tidak hanya untuk di level DPR RI. Yang saya ketahui, di level propinsi ada 161 anggota dewan, dan di level kabupaten/ kota ada 1.028 anggota dewan. Jadi, jumlah ini, sekitar 1.200 orang, cukup signifikan,” jelas Salim.

Menteri Sosial di era kepemimpinan Presiden SBY periode II ini menegaskan, pada dasarnya, PKS lahir untuk memberikan layanan kepada rakyat. Menyebarluaskan kebaikan untuk rakyat.

“Lahir dari rahim rakyat dan akan selalu bersama rakyat, dan Insya Allah akan mewujudkan seluruh yang diinginkan dan dicita-citakan oleh bangsa dan negara ini,” pinta Salim.

Salim meminta program Hari Aspirasi ini harus berhasil dan sukses. Artinya, seluruh anggota dewan, baik di level pusat, hingga kabupaten/kota harus yakin program ini sukses.

“Sebab, masyarakat bagaimana mau menyalurkan aspirasi kalau dari awal mereka yakin kalau program ini akan gagal. Jadi, jangan sampai menunggu bola mendapatkan aspirasi,” tambah Salim.

Salim berharap program Hari Aspirasi ini dijalankan dengan perencanaan yang bagus dan tidak dengan retorika. Mengingat, dalam amanat yang telah disampaikan dalam Munas, PKS harus menjadi partai dakwah yang kokoh untuk berkhidmat bangsa dan negara. 

“Saya ingin ini dibuktikan tidak dengan retorika, tapi dengan perencanaan yang bagus. Fraksi PKS telah memulai, saya berikan applause dan penghargaan,” jelas Salim.

Sebagaimana diketahui, peluncuran Hari Aspirasi ini dilaksanakan bersamaan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat”. Dalam FGD ini turut mengundang beberapa pakar sebagai narasumber, yaitu Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI), Fitra Arsil (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia), dan Hanta Yuda (Pengamat Komunikasi Politik). [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri saat meresmikan “Hari Aspirasi” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).   

posted by @Adimin

PKS: Langkah Menteri ESDM Lapor MKD Sudah Benar

JAKARTA (17/11) - Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf menegaskan langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang melaporkan oknum Anggota DPR RI yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sudah benar. 

Menurutnya, PKS mendukung pemberantasan mafia energi dan migas yang merugikan rakyat.

“Kami mendukung. Itu sesuai dengan UU MD3. Siapa saja bisa melaporkan anggota DPR RI ke MKD jika punya bukti pelanggaran Anggota DPR terkait," papar Muzzammil di Kantor DPP PKS Jln Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2015).

Terlebih, papar Muzzammil, yang melaporkan adalah seorang menteri yang bertanggung jawab dalam bidang atau sektor terkait yang dilaporkannya.

Menurut Muzzammil, biarkan MKD memproses pelanggaran etik tersebut secara prosedural, adil dan mengumumkan hasilnya secara terbuka ke publik.

“Dengan cara itu, DPR bisa tetap mempertahankan marwahnya di hadapan publik. Pada saat yang sama, Anggota DPR terkait pun jelas posisinya, terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran etik,” ujarnya.

Menurut Muzzammil, sejak awal Anggota DPR menyadari bahwa bisa saja terjadi pelanggaran etik yang dilakukan anggota parlemen.

“Makanya pembentukan MKD bertujuan untuk menegakan kehormatan dan marwah lembaga DPR RI agar kepercayaan publik dapat dijaga. Siapapun yang melanggar dapat diproses. Selama ada bukti kuat," kata dia menegaskan. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf.

posted by @Adimin

Keliru Besar Memahami Konflik Timur Tengah Sebatas ISIS

JAKARTA (17/11) – Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyatakan keliru besar memahami konflik Timur Tengah (Timteng) hanya sebatas ISIS. Jika pemerintah khususnya pihak-pihak keamanan dan intelijen merespon konflik Timteng dan dampaknya ke Indonesia hanya sebatas persoalan ISIS, maka itu keliru besar.

“Keliru dalam memahami masalah akan berbuah salah kebijakan dan strategi antisipasi,” kata Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Mahfudz, pemahaman yang keliru malah membuat Indonesia jadi rentan dimanipulasi oleh pihak lain yang jugainvisible hand di balik konflik Timteng.

“Harus dipahami benar bahwa konflik Timteng melibatkan multi-faktor dan multi-aktor. Bahkan sejatinya ISIS adalah false flag (bendera palsu) yang diciptakan pihak lain untuk menjadi instrumen pencipta konflik,” ungkap politisi PKS ini.

Sejarah kemunculan ISIS, menurut Mahfudz, tidak lepas dari tangan-tangan besar dibaliknya yang memelihara, membina, dan mendukungnya. Pemerintah khususnya pihak keamanan dan intelijen harus punya peta dan pemahaman yang utuh tentang persoalan ini.

“Kelompok radikal Poso sudah bertahun-tahun tidak tuntas, padahal jumlah mereka sedikit, senjata hanya beberapa pucuk dan lokasi operasi mereka pun sudah terlokalisir dan teridentifikasi. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang tidak tuntas penanganannya?” kata Mahfudz.

Dia mengingatkan, jangan sampai pola penanganan Poso dan kelompok-kelompok radikal lainnya di Tanah Air serupa dengan pola ISIS yang dijadikan false flag oleh negara-negara besar yang terlibat dalam konflik Timteng - yang sekarang sedang diperluas ke kawasan lain.

Keterangan Foto: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq.

Sumber: http://www.jpnn.com


posted by @Adimin

Aleg PKS: Hapuskan Program Dokter Layanan Primer

JAKARTA (17/11) – Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang selama ini dianggap sesuai kebutuhan zaman oleh pemerintah dan sebagian kalangan pada kenyataannya ternyata banyak berbenturan dengan persoalan-persoalan mendasar dunia kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI, dokter Adang Sudrajat mengusulkan kepada pemerintah dan akan mendesak Kementerian Kesehatan untuk menghentikan program DLP untuk berbagai kemaslahatan dunia kesehatan.

“Saya melihat ada beberapa kejanggalan pada implementasi program DLP ini. Ada pihak yang pro globalisasi yang akan membuat dunia kesehatan di Indonesia akan semakin terpuruk di mata dunia pada masa yang akan datang demi keuntungan sesaat,” kata anggota DPR yang juga berprofesi sebagai dokter ini.

Dokter Adang menjelaskan, akal-akalan yang didesain oleh segolongan orang pro globalisasi menghantarkan para dokter di Indonesia tidak akan berdaya saing dengan dokter dari bangsa lain. Hal ini dikarenakan pada program DLP, akan membuat pengetahuan dan keterampilan menjadi generik.

“Makin generik pengetahuan dan keterampilan seseorang, termasuk dokter, maka daya saingnya akan semakin lemah,” lanjutnya.

Lebih lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Jawa Barat II ini mengatakan, program DLP membuat para calon dokter berlama-lama belajar sehingga umur produktifnya tergerus yang pada akhirnya daya saing pada layanan kesehatan semakin lemah.

Pengurus DPP PKS Wilayah Dakwah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat ini meminta pada pemerintah agar membebaskan profesi dokter dari gantungan kapitalisme dunia kesehatan. Karena menurutnya, pada sistem BPJS saat ini, profesi dokter semakin lemah sehingga sangat mudah tersisih dan tidak memiliki pembelaan yang kuat.

“DLP hanya akan menjadikan dokter sebagai bagian dari “Gurita Kapitalisme” karena membuat dokter tidak berprofesi. Tidak berprofesinya dokter, maka berarti tidak memiliki kemandirian dalam menjalani keahliannya,” pungkasnya.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin