Gubernur IP Dukung Pengembangan Pantai Padang

PADANG, PPID - Pemerintah Kota Padang seperti mendapatkan angin segar, terkait Penataan kawasan Pantai Padang. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sangat memberikan dukungan sekaligus mengapresiasi hasil kerja serius Pemko Padang. Sehingga sekarang Pantai Padang sekarang semakin tacelak.

Menurut Gubernur Irwan Prayitno, pengembangan Pantai Padang mesti ditindaklanjuti dengan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di tingkat kota dan Provinsi Sumatera Barat. Semua itu agar realisasi dari perencanaan pengembangan objek wisata, pemukiman warga serta aksesibilitas jalan segera terwujud di daerah pantai ibukota Sumatera Barat tersebut.

"Kita sangat mendukung apa yang dilakukan Pemko Padang dalam penataan kawasan pantai. Sebaiknya, SKPD terkait di Pemko Padang segera berkoordinasi dengan SKPD di Provinsi agar percepatan penataan dan pembangunan yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan dukungan anggaran, baik dari APBD Provinsi, maupun APBN," kata Gubernur Irwan saat meninjau kawasan Pantai Padang didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang, Nasir Ahmad serta beberapa pimpinan SKPD, Minggu (20/2) pagi.

Gubernur menambahkan, pembangunan infarstruktur berupa pelebaran Jalan Samudera kemungkinan bisa dilaksanakan tahun ini. Kemudian penataan pemukiman masyarakat di sekitar Pantai Muaro Lasak dengan merencanakan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) oleh Pemko Padang tentu suatu solusi yang baik. Begitu juga ketersediaan tempat bagi usaha warga, sebaiknya tidak dikesampingkan sehingga warga disini tetap tinggal dan berusaha di tempat yang menjadi lingkungan mereka selama ini.

"Pemprov Sumbar akan memberikan dukungan namun diperlukan adanya koordinasi dan sinergi antar SKPD sehingga percepatan pengembangan Pantai Padang menjadi objek wisata yang nyaman dikunjungi dan nyaman ditinggali dapat terwujud," tukuknya.

Sekda Nasir Ahmad menyikapi arahan Gubernur ini dengan menekankan beberapa SKPD teknis terkait di Pemko Padang untuk segera menindaklanjuti dengan persiapan-persiapan, diantaranya sosialisasi ke masyarakat agar mendukung rencana pengembangan tersebut. Terutama, untuk pembangunan rusunawa yang akan menampung warga yang selama ini bermukim di Muaro Lasak Kelurahan Rimbo Kaluang. "Pemukiman yang ada di Muaraoi Lasak Kelurahan Rimbo Kaluang, Padang Barat merupakan kawasan yang sangat padat sehingga warga tinggal di rumah-rumah yang berukuran sempit.

"Kondisinya saat ini cenderung kumuh dan sanitasinya tidak bagus. Jika kita bangun rusunawa untuk ditempati warga, maka kondisi semrawut dan kumuh ini bisa kita atasi," sebut Sekda. [humasppid.padang.go.id]

posted by @Adimin

Mulyadi Muslim : Tangkal LGBT pada Anak dengan Mengikuti Sunnah

Maraknya isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) belakangan ini mengharuskan kita semua belajar lagi dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Luth dan kaumnya yang dikenal berperilaku menyimpang, yaitu kaum homoseksual.

“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, ‘Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu’.” (QS al-‘Ankabut [29]: 28).

Kini, kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) kembali berani tampil dengan bersuara HAM bahwa apa yang mereka lakukan itu manusiawi & bukan penyakit.

“Sejarah dengan segala dimensinya adalah pengulangan dengan ruang dan waktu yang berbeda”, Tutur Mulyadi Muslim, Lc, MA.

Oleh karena itu, lanjut sekretaris DSD PKS Padang ini, orang tua dan lingkungan sekitar mesti memperhatikan anak-anak dan lingkungan agar terjauh dari prilaku LGBT. Dalam tuntunan islam, baik kisah dan penangkalnya dapat dilakukan keluarga dengan mengikuti Hadist Rasulullah SAW

“Anak laki-laki dan perempuan hendaknya dipisahkan tempat tidurnya setelah berumur 6 tahun”. (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi). Mengamalkan hadist ini menjadi salah satu cara memelihara anak dari virus LGBT, Sebut Mulyadi Muslim. [jadikan.com]

posted by @Adimin

Hermanto: LGBT Bertentangan dengan Pancasila

Hermanto, Anggota MPR RI menilai Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) bertentangan dengan Pancasila. Hal itu dikemukakan pada saat melakukan sosialisasi empat pilar MPR, di Solok Selatan, Jumat (19/2).

LGBT merupakan perilaku seks yang menyimpang dan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu LGBT sebagai penyakit dan sebagai gerakan paham seks menyimpang.

LGBT sebagai penyakit harus dilakukan secara manusiawi dengan memberikan pengobatan dan pemulihan. Karena itu, LGBT sebagai gerakan penyebaran paham patut diwaspadai mengingat gerakan ini dapat mengubah struktur penduduk. Tidak dikenal dalam sejarah peradaban Indonesia dan terasing. Gerakan ini akan menyebarkan paham perilaku seks menyimpang dan mencari dukungan masyarakat dalam hal legalisasi perkawinan sejenis.

Menurut Hermanto, perilaku seks menyimpang bertentangan dengan Pancasila butir Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Perilaku seks menyimpang berkaitan dengan ketidakadilan terhadap diri sendiri serta suatu cara seks yang tidak beradab. Karena itu jelas LGBT bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Gerakan LGBT juga bertentangan dengan Undang-undang perkawinan, yang mana karakter manusia yang diatur untuk melakukan pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. “akan terjadi komplikasi yang luar biasa menakala LGBT diatur dalam undang-undang Perkawinan,” pungkas Hermanto. [harian singgalang]

posted by @Adimin