pic
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Latest Post
Ini Dia Materi Ujian di Sekolah yang Diprotes PKS
Written By Unknown on 19 June, 2013 | June 19, 2013
JAKARTA - Dalam situs kabarpks.com, DPD PKS Kabupaten Bogor berencana melaporkan Kepala Dinas Pendidikan setempat ke polisi. Hal ini terkait materi soal ujian kenaikan kelas (UKK) tingkat XI SMK pada mata pelajaran bahasa Indonesia.
"Kita sudah menunjuk kuasa hukum untuk mempelajari materi soal UKK yang diberikan kepada siswa SMK. Materi soal tersebut sangat memojokkan PKS, apalagi soal diberikan kepada siswa yang menjadi pemilih pemula dalam pilkada dan pileg mendatang," ujar Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Kabupaten Bogor, Eko Syaiful Rohman, Selasa (18/6/2013) kemarin, tulis dalam situs tersebut.
Materi soal yang menjadi penyebab kekisruhan adalah soal nomor 50 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam soal pilihan ganda tersebut siswa diminta meringkas sebuah kalimat. Isi kalimat tersebut adalah: "Upaya KPK menyita mobil mewah mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Iskak,
kemarin gagal". Untuk soal ini ribuan siswa SMK kelas XI se-Kabupaten Bogor diberikan pilihan jawaban.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Aboebakar Alhabsy menjelaskan kekecewaannya. Dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (19/6/2013), Aboebakar mengungkap materi soal nomor 50 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada UKK tingkat XI SMK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diujikan.
Hal ini dianggapnya sangat tendensius, bahkan dianggap berbau politis. Dikatakan, pemilihan materi yang dimaksud adalah berkaitan dengan kasus penyitaan mobil LHI (mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang menurutnya syarat akan kejanggalan.
Aboebakar menyesalkan, seraya menjelaskan ada jutaan kata yang sebenarnya bisa dipilih. Pemilihan materi ini, Aboebakar menegaskan lagi, kental sebagai upaya merontokkan para pemilih pemula agar tidak lagi simpati dengan PKS. [tribunnews.com]
"Kita sudah menunjuk kuasa hukum untuk mempelajari materi soal UKK yang diberikan kepada siswa SMK. Materi soal tersebut sangat memojokkan PKS, apalagi soal diberikan kepada siswa yang menjadi pemilih pemula dalam pilkada dan pileg mendatang," ujar Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Kabupaten Bogor, Eko Syaiful Rohman, Selasa (18/6/2013) kemarin, tulis dalam situs tersebut.
Materi soal yang menjadi penyebab kekisruhan adalah soal nomor 50 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam soal pilihan ganda tersebut siswa diminta meringkas sebuah kalimat. Isi kalimat tersebut adalah: "Upaya KPK menyita mobil mewah mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Iskak,
kemarin gagal". Untuk soal ini ribuan siswa SMK kelas XI se-Kabupaten Bogor diberikan pilihan jawaban.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Aboebakar Alhabsy menjelaskan kekecewaannya. Dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (19/6/2013), Aboebakar mengungkap materi soal nomor 50 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada UKK tingkat XI SMK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diujikan.
Hal ini dianggapnya sangat tendensius, bahkan dianggap berbau politis. Dikatakan, pemilihan materi yang dimaksud adalah berkaitan dengan kasus penyitaan mobil LHI (mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang menurutnya syarat akan kejanggalan.
Aboebakar menyesalkan, seraya menjelaskan ada jutaan kata yang sebenarnya bisa dipilih. Pemilihan materi ini, Aboebakar menegaskan lagi, kental sebagai upaya merontokkan para pemilih pemula agar tidak lagi simpati dengan PKS. [tribunnews.com]
posted by @A.history
PKS Sesalkan Kasus LHI dijadikan Soal Ujian
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Aboebakar Alhabsy menjelaskan kekecewaannya. Dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (19/6/2013), Aboebakar mengungkap materi soal nomor 50 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada UKK tingkat XI SMK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diujikan.
Hal ini dianggapnya sangat tendensius, bahkan dianggap berbau politis. Dikatakan, pemilihan materi yang dimaksud adalah berkaitan dengan kasus penyitaan mobil LHI (mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang menurutnya syarat akan kejanggalan.
Aboebakar menyesalkan, seraya menjelaskan ada jutaan kata yang sebenarnya bisa dipilih. Pemilihan materi ini, Aboebakar menegaskan lagi, kental sebagai upaya merontokkan para pemilih pemula agar tidak lagi simpati dengan PKS.
"Kita akan minta DPD PKS untuk membentuk tim untuk melakukan investigasi persoalan ini. Selain itu, akan dipertimbangkan untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum, karena hal ini sangat merugikan PKS, biarlah nanti tim hukum mengkaji soal itu," tegas Aboebakar. [tribunnews.com/pks-kotabogor.com]
Hal ini dianggapnya sangat tendensius, bahkan dianggap berbau politis. Dikatakan, pemilihan materi yang dimaksud adalah berkaitan dengan kasus penyitaan mobil LHI (mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang menurutnya syarat akan kejanggalan.
Aboebakar menyesalkan, seraya menjelaskan ada jutaan kata yang sebenarnya bisa dipilih. Pemilihan materi ini, Aboebakar menegaskan lagi, kental sebagai upaya merontokkan para pemilih pemula agar tidak lagi simpati dengan PKS.
"Kita akan minta DPD PKS untuk membentuk tim untuk melakukan investigasi persoalan ini. Selain itu, akan dipertimbangkan untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum, karena hal ini sangat merugikan PKS, biarlah nanti tim hukum mengkaji soal itu," tegas Aboebakar. [tribunnews.com/pks-kotabogor.com]
posted by @A.history
Dianggap Langgar Instruksi Soal Kenaikan Harga BBM, Ini Jawaban PKS
Jakarta - Ketua DPP PKS, Nasir Djamil membantah kabar yang menyebut sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menolak kenaikan harga BBM bertentangan dengan keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di Lembang, Bandung.Menurut Nasir, sikap Fraksi PKS sudah sejalan dengan keputusan resmi partai. "Tidak ada pelanggaran keputusan Lembang. Sejak awal kami tolak kenaikan BBM dan konsisten mempertahankan," kata Nasir kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Selasa (18/6).
Nasir memastikan tidak ada satu pun intruksi petinggi partai yang dilanggar fraksi. Menurutnya pertemuan anggota DPTP tidak spesifik membahas sikap Fraksi PKS terhadap kenaikan harga BBM. Pertemuan hanya membicarakan kondisi terakhir PKS. "
Itu hanya pertemuan biasa yang membahas dinamika terakhir internal partai," ujarnya.
Kabar yang menyebut sikap Fraksi PKS bertentangan dengan instruksi DPTP disampaikan sendiri oleh anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring. Menurut Nasir pernyataan Tifatul wajar lantaran saat ini Tifatul berada dalam posisi sebagai menteri pembantu presiden.
Baginya apa yang disampaikan Tifatul hanya soal perbedaan pendapat. "Kami hormati pernyataan Tifatul. Dia bagian kabinet dan pembantu presiden. Tidak aneh kalau dia bilang begitu," katanya.
Sebelum Tifatul Sembiring menyatakan kepada wartawan PKS mendukung rencana pemerintah menaikan harga BBM. Dia beralasan menaikan harga BBM merupakan domain kewenangan pemerintah yang tidak perlu mendapat persetujuan DPR. [Rol/kabarpks.com]
posted by @A.history
PKS Kembali Dituduh, Kali ini Tentang Program "Balsem"
Jakarta - Fahri Hamzah membantah dugaan yang menyebutkan bahwa partainya memetik keuntungan politik dari distribusi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem).
Bantahan itu ditegaskan Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/06). "Bagaimana logikanya PKS dapat untung? Orang kami menolak. Kalau kami untung, pasti kami dukung. Keuntungan itu pada rakyat, bukan pada menteri," kilah Fahri saat ditanya sinyalemen yang menduga bahwa pihaknya akan mendapat keuntungan politik melalui Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri yang juga kader PKS.
Terkait Balsem, Anggota Komisi III DPR itu khawatir penyalurannya sangat rawan di manipulasi. "Anda sadar enggak sih, membagi uang ini rawan? Bagaimana kalau uang itu disimpan oleh oknum, tidak tepat sasaran, atau jumlahnya tidak sesuai kesepakatan. Ini bahaya," sambung Fahri.
Sebab itu, kata Fahri, penyaluran dana Balsem akan mendapat pengawasan penuh dari DPR. "Kalau ada proof-nya maka kami di parlemen akan awasi," ujar Fahri.
Seperti diketahui, pasca disahkannya Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013, pemerintah berencana akan memberikan dan Balsem sebagai bagian dari paket program kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi.
Adapun paket program lainnya terdiri dari Program bantuan beras bagi masyarakat miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Nantinya, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan program kompensasi tersebut kepada masyarakat miskin.
Khusus untuk Balsem pemerintah mengalokasikan dana kompensasi sebesar Rp 12 triliun yang akan disalurkan kepada sekitar 15,5 juta masyarakat miskin. Melalui dana Balsem, setiap kepala keluarga akan menerima uang tunai Rp 150 ribu selama empat bulan. [berita8/kabarpks.com]
Bantahan itu ditegaskan Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/06). "Bagaimana logikanya PKS dapat untung? Orang kami menolak. Kalau kami untung, pasti kami dukung. Keuntungan itu pada rakyat, bukan pada menteri," kilah Fahri saat ditanya sinyalemen yang menduga bahwa pihaknya akan mendapat keuntungan politik melalui Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri yang juga kader PKS.
Terkait Balsem, Anggota Komisi III DPR itu khawatir penyalurannya sangat rawan di manipulasi. "Anda sadar enggak sih, membagi uang ini rawan? Bagaimana kalau uang itu disimpan oleh oknum, tidak tepat sasaran, atau jumlahnya tidak sesuai kesepakatan. Ini bahaya," sambung Fahri.
Sebab itu, kata Fahri, penyaluran dana Balsem akan mendapat pengawasan penuh dari DPR. "Kalau ada proof-nya maka kami di parlemen akan awasi," ujar Fahri.
Seperti diketahui, pasca disahkannya Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013, pemerintah berencana akan memberikan dan Balsem sebagai bagian dari paket program kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi.
Adapun paket program lainnya terdiri dari Program bantuan beras bagi masyarakat miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Nantinya, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan program kompensasi tersebut kepada masyarakat miskin.
Khusus untuk Balsem pemerintah mengalokasikan dana kompensasi sebesar Rp 12 triliun yang akan disalurkan kepada sekitar 15,5 juta masyarakat miskin. Melalui dana Balsem, setiap kepala keluarga akan menerima uang tunai Rp 150 ribu selama empat bulan. [berita8/kabarpks.com]
posted by @A.history
