Fraksi PKS Beri Enam Catatan Hasil Panja Prolegnas 2016

Jakarta (25/1) – Anggota Badan Legislatif DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menerima hasil Panitia Kerja (Panja) Prolegnas 2016. Namun demikian, FPKS memberikan enam catatan, yaitu terhadap lima RUU dan satu tata tertib (tatib) Baleg DPR.

Pertama, FPKS memberikan tenggat waktu penyelesaian RUU Kitab UU Hukum Pemilu atau RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum, selambat-lambatnya tahun 2017. Oleh karena itu, FPKS berharap pemerintah segera memberikan surat kepada DPR untuk membahas bersama mulai dari tahun ini.

“Karena kita belajar dari kesuksesan pembahasan yang sama di periode lalu, kita bisa menyelesaikan UU Pemilu itu dua tahun sebelum pemilu berlangsung,” jelas Almuzzammil Yusuf dengan didampingi oleh Anggota Baleg DPR RI dari FPKS lainnya, yaitu Tifatul Sembiring dan Martri Agoeng.

Kedua, FPKS memberikan tenggat waktu kepada Komisi VII untuk membahas Revisi UU Minerba dan Migas selambat-lambatnya enam bulan dari sekarang. Oleh karena, menurut Almuzzammil, jika suatu RUU sudah masuk dalam Prolegnas, sudah diasumsikan memiliki draf serta Naskah Akademik (NA) dari RUU tersebut. Sehingga, seharusnya tidak ada persoalan bagi Komisi VII untuk memperlambat pembahasan.

“Namun demikian, jika hal tersebut tidak tercapai, perlu kita percayakan kepada pemerintah untuk mengambil alih pembahasan. Pemerintah juga punya urgensi atas RUU ini. Jangan sampai DPR seolah menyandera RUU yang akhirnya juga memperburuk citra di mata publik,” jelas Legislator PKS dari dapil Lampung 1 ini.

Ketiga, FPKS mendorong agar segera disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), yang berdasarkan perubahan atas UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Menurut Almuzzammil, karena sudah memiliki NA serta draf RUU tersebut, maka tidak ada halangan untuk tidak segera disahkan pada tahun 2016.

“Urgensinya pun untuk melindungi 6 juta TKI kita yang 60 persennya adalah sektor domestik (pembantu rumah tangga). Jadi ada sekitar 3,6 juta mereka yang tidak terlindungi di luar negeri jika UU ini tidak segera disahkan,” tegas Almuzzammil.

Keempat, FPKS mendorong dimasukkannya Revisi UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika ke dalam Prolegnas Prioritas 2016. Oleh karena, menurut Almuzzammil, ada jenis narkotika yang belum masuk dalam daftar yang dilarang dalam UU tersebut saat ini. Selain itu, dampak dari Narkoba, secara kualitas lebih bahaya dan secara kuantitas lebih banyak, dibandingkan dengan bahaya terorisme.

“Apalagi dalam konteks perusakan generasi muda. Darurat narkoba ini luar biasa. Sehingga, kalau perlu ini jadi prioritas, tidak ada salahnya, walaupun ini persoalannya ada pada persoalan Naskah Akademis,” tambah Almuzzammil.

Kelima, FPKS mendorong agar pembahasan Revisi UU KPK nomor 30 tahun 2002 mengutamakan masukan dari KPK. Oleh karena, FPKS ingin agar pembahasan revisi tersebut tidak kontraproduktif dengan semangat reformasi, serta meminimalisir kecurigaan publik terhadap institusi DPR.

“Sehingga, DPR dengan sadar betul bahwa pembahasan ini untuk memperkuat pesan reformasi, yaitu pemberantasan korupsi tanpa politisasi. Pemberantasan korupsi dengan penegakan Hukum dan HAM,” tegas politisi tiga periode di DPR RI ini.

Keenam, FPKS mendorong perbaikan tata tertib (tatib) dan kewenangan Baleg dalam upaya untuk memperbaiki produktivitas DPR dalam menyusun UU. “Kalau kewenangan Baleg masih seperti ini, saya kira diniscayakan produktivitas UU kita tidak akan banyak berubah. Jadi, perbaikan ini menjadi penting kalau kita bicara penyelesaian prolegnas,” jelas Almuzzammil.

Sebagaimana diketahui, hari ini, Baleg DPR RI rapat bersama dengan Kemenkumham dan DPD RI untuk memutuskan Prolegnas yang akan diselesaikan tahun ini. Terdapat 22 RUU yang menjadi inisiatif DPR, 2 RUU inisiatif DPD, 12 RUU inisiatif Pemerintah, dan 4 RUU inisiatif bersama. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf

posted by @Adimin

DPR Dorong Negara Berpenduduk Mayoritas Islam Bersatu Melawan ISIS

Baghdad (25/1) – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar mendorong negara-negara berpenduduk mayoritas Islam agar bersatu melawan terorismeIslamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Pasalnya, serangan yang dilakukan ISIS dilakukan dengan cara membabi buta tanpa memandang, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Demikian disampaikan Rofi saat menghadiri Sidang ParlemenUnion of Islamic Committee (PUIC) yang diselenggarakan selama lima hari, Rabu (20/1) hingga Minggu (24/1), di Baghdad, Irak.

"Label Islam pada ISIS sungguh sangat merendahkan harkat dan martabat Islam. Korban yang berjatuhan akibat ulah ISIS juga mayoritas dari umat Muslim," ungkap Rofi di depan puluhan delegasi dari 31 negara berpenduduk mayoritas Islam di Baghdad, Minggu (24/1).

Rofi berharap dengan adanya isu ISIS ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali hubungan multilateral antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, khususnya di bidang politik dan keamanan.

Rofi mengungkapkan isu ISIS bisa menjadi salah satu kesempatan untuk memperkuat hubungan multilateral di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, khususnya di bidang politik dan keamanan. Hal itu penting agar PIUC berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan kemaslahatan Umat Islam.

“Saya berharap agar usai sidang PUIC seluruh rekomendasi dan resolusi yg dihasilkan akan bisa terimplementasikan, demi terciptanya keamanan dan perdamaian dunia, khususnya dunia Islam," ungkap Legislator PKS dari dapil Jawa Timur VII ini.

Diketahui, selama lima hari tersebut, Delegasi Parlemen Indonesia berkunjung ke Baghdad, Irak, untuk menghadiri PUIC 2016. Hadir sebagai pimpinan delegasi, yaitu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama dengan tujuh anggota DPR lainnya.[pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar

posted by @Adimin

Semen Padang FC Gagal Juara, Walikota Padang: Kekalahan Jadi Perbaikan ke Depan

Wako Mahyeldi ketika menyaksikan pertandingan
SPFC vs Mitra Kukar

JAKARTA – Semen Padang FC gagal memboyong Piala Jenderal Sudirman (PJS) ke Padang. Setelah Mitra Kukar menaklukan tim “Kabau Sirah” di laga final Piala Jenderal Sudirman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Minggu (24/1). Cukup banyak catatan kecil atas kekalahan yang diderita kesebelasan kebanggaan “Urang Awak” itu.

Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo yang hadir langsung di SUGBK malam itu cukup menyayangkan hasil yang diperoleh SPFC. Sempat membuat Walikota senang saat SPFC mencetak gol lebih dulu, namun justru menuai hasil buruk di menit akhir pertandingan.

Walikota mengatakan, masyarakat Sumatera Barat memang mengharapkan Semen Padang FC juara dan memboyong PJS ke Padang. Namun kehendak berkata lain. 

“Semua hasil ini sudah jadi kehendak Allah SWT dan kita harus terima hasilnya,” ujar Mahyeldi usai menonton pertandingan tersebut dari tribun VVIP Barat.

Walikota mengatakan cukup banyak catatan yang ditemui saat SPFC menelan kekalahan pada laga final itu. Termasuk saat SPFC menelan kekalahan di laga semifinal di kandang Pusamania Borneo FC. Ketika didesak apa saja catatan kecil yang dikantonginya, Walikota membeberkan bahwa salah satu faktor kekalahan SPFC di laga final karena turunnya stamina pemain akibat bermain di bawah guyuran hujan sepanjang laga.

“Persoalan mendasar pada sepakbola kita umumnya yakni stamina. Bagi kita, stamina selama bermain 2 x 45 menit cukup berat,” beber Mahyeldi.

Walikota berharap hasil buruk tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kesebelasan SPFC. “Mudah-mudahan ini menjadi perbaikan ke depannya bagi tim, serta menjadi semangat untuk lebih baik saat menghadapi turnamen-turnamen selanjutnya,” tambah Mahyeldi.

Sebelum kick off pada final antara SPFC melawan Mitra Kukar di SUGBK itu, seluruh pemain SPFC mendapat arahan dari pelatih Nil Maizar saat di penginapan. Coach Nil Maizar menginginkan anak asuhnya bermain sabar dan menerapkan pola permainan menyerang. Sebelum menaiki bus, seluruh pemain berdoa bersama yang dipimpin langsung Walikota Padang.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Tokoh Perantau Dukung Wako Mahyeldi Bangun Padang

PADANG - Perantau Minang di Jakarta mendukung langkah-langkah Walikota Padang Mahyeldi dalam pembangunan. Termasuk penataan Pantai Padang dengan mengosongkan kawasan bibir pantai dari bangunan lapak pedagang yang selama ini mengurangi keelokan pemandangannya.

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Walikota Mahyeldi dengan sejumlah tokoh perantau Minang di Jakarta yang bertempat di Restoran Sederhana, Sudirman Park Office Complex, Jakarta, Senin (25/1). Hadir diantaranya dari kalangan politisi, pejabat pusat dan pengusaha, yakni Asril Tanjung, Dasrul Lamsudin, Sastri Y.Bakri, Hardimen Koto, Ismail Ning, Zulhefi Sikumbang dan Ineke B. Aziz Chan serta lainnya.

Dasrul Lamsudin menyebut, langkah Walikota tersebut patut didukung karena semua itu untuk menjadikan Kota Padang yang lebih baik, teratur dan nyaman. "Patut kita dukung, karena kita rindu Kota Padang yang bersih, indah dan nyaman," katanya.

Mantan Kapolda Sumatera Barat ini juga memuji kebijakan Walikota dalam pembangunan yang senantiasa memikirkan kepentingan masyarakat. Mencarikan solusi bagi masyarakat yang terkait pembangunan tersebut. Misalnya dalam penertiban lapak pedagang di Pantai Padang. Selama ini mereka menggunakan tenda dan payung-payung ceper sehingga terkesan semrawut dan menjadi tempat maksiat, lalu Walikota Mahyeldi merangkul para pengusaha dan pihak lainnya untuk membuatkan tempat bagi pedagang itu. Tempat dimaksud adalah Lapau Panjang Cimpago (LPC) yang dibangun di sebelah timur jalan dekat Danau Cimpago.

"Saya dengar masyarakat pedagang juga menerima tanpa perlawanan, bahkan mereka membuka sendiri bangunannya. Artinya Pemko Padang berhasil melakukan pendekatan yang baik serta memberikan pemahaman yang tepat tentang kebijakan yang dilaksanakan," ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat juga sudah cerdas sehingga melihat prospek usaha yang lebih baik jika dilakukan penataan di lokasi sepanjang pantai. Sebab, Pantai Padang merupakan tempat yang potensial dikembangkan sebagai objek wisata yang akan mendatangkan ribuan pengunjung. "Bila tempat ini ditata dengan baik tentu akan mendatangkan banyak pengunjung. Dampaknya tentu akan menumbuhkan usaha-usaha masyarakat,"ujarnya.

Sedangkan anggota DPR RI Asril Tanjung mengatakan, masyarakat Sumatera Barat,, baik di ranah maupun di perantauan, selalu mendambakan kemajuan Kota Padang. dan berharap kepada Mahyeldi dapat mewujudkan tersebut melalui kebijakan-kebijakan serta konsisten dalam menjalankan program pembangunan. "Kita mendambakan Kota Padang yang maju, bersih dan nyaman. Harapan itu tertumpu kepada Bapak Walikota," kata Asril bersemangat.

Asril juga mendukung upaya Walikota Mahyeldi dalam menghadirkan iven-iven besar di Kota Padang seperti yang sudah terlaksana, diantaranya menjadi tuan rumah kegiatan Indonesia-IOLGF, Konferensi IORA, City Sanitation Summit. Disamping acara-acara besar yang dilaksanakan sendiri, seperti yang akan digelar dalam waktu dekat Piala Walikota Padang 2016.

"Kami sangat mendukung, baik moril maupun materil. Karena kami tahu ini adalah salah satu cara agar Kota Padang ramai dikunjungi orang. Dampaknya tentu akan bergairahnya usaha dan ekonomi masyarakat. Tentu akan kami dukung," tegasnya lagi.

Pernyataan senada dari 'bundo kanduang' yang merupakan pejabat penting di pusat, Sastri Y. Bakri. Wanita yang merupakan pamong senior ini mengaku kagum dengan yang telah dilakukan Walikota Padang yang juga mantan atasannya sewaktu masih memimpin SKPD di Pemko Padang. "Kami kagum terhadap perubahan-perubahan yang sudah diperbuat Bapak Walikota. Selain sudah bersih, program pembangunan juga terlaksana dengan progres yang signifikan. Kami pun mendukung program Bapak Walikota dalam reformasi birokrasi sehingga SKPD di lingkungan Pemko Padang menunjukkan kinerja yang baik," tukasnya.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin