Galibu Tembus Rp 2,4 M, Sohibul Iman: Ini Mengejutkan

JAKARTA (19/9) – Antusiasme keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk berkontribusi lewat Gerakan Lima Puluh Ribu (Galibu) terus berlanjut. Dana dari keluarga besar PKS untuk perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) ke-4, 12-15 September 2015 lalu terus mengalir.

Hingga Jumat (18/9) total dana Galibu yang terkumpul mencapai Rp 2,4 Miliar. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar PKS yang telah berpartisipasi dalam Galibu.

“Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar PKS. Ini sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan, ternyata partisipasinya sangat luar biasa. Sampai dengan Jumat (18/9) Galibu telah terkumpul sebanyak Rp 2,4 miliar dengan total partisipan mencapai 4.000 orang,” ujar Sohibul Iman di Jakarta, Sabtu (19/9).

Sohibul Iman menambahkan, Galibu dapat dijadikan sarana pembelajaran politik kepada masyarakat karena terlibat langsung dalam pengelolaan partai.

“Dengan melibatkan masyarakat, membuat mereka memiliki perhatian terhadap pengelolaan partai. Dengan demikian timbul rasa memiliki akan partai ini, dan siap untuk memperhatikan setiap gerak-gerik PKS. Sehingga, kalau pun PKS melakukan suatu kekeliruan, mereka akan segera menegur dan mengingatkan,” tambah Doktor lulusan Jepang tersebut.

Sohibul Iman juga mengingatkan kepada seluruh pengurus baru PKS agar mengelola partai dengan baik. Terlebih, ada sumbangsih dari masyarakat kepada partai lewat Galibu.

“Tidak boleh disia-siakan apa yang menjadi sumbangan dari masyarakat. Maka berpartailah dengan baik, kelola partai ini dengan baik, karena dalam partai ini ada sumbangsih dari masyarakat. Jika kita tidak bekerja dengan baik, berarti kita mengkhianati keturutsertaan masyarakat,” ujar Sohibul Iman.

Bendahara Munas ke-4 PKS, Unggul Wibawa menambahkan antusiasme masyarakat terhadap Galibu cukup besar, terlihat dari pergerakan total dana yang terhimpun setiap harinya.

“11 September kita cek baru ada Rp 600 jutaan, tanggal 15 September sudah ada 1,3 miliar, dan kemarin 18 September, Alhamdulillah sudah ada 2,4 miliar, dan terus bertambah sampai hari ini," ujar dia.

Dana itu, ujar Unggul, masih akan ditambah iuran wajib dari anggota legislatif tingkat kota/kabupaten, provinsi, sampai pusat. "Insya Allah kita benar-benar menerapkan prinsip sunduquna juyubuna (dana dari kantor sendiri) dan juga akan diterapkan pada Mukernas mendatang,” pungkas Unggul. [pks.id]

Keterangan Foto: Pengukuhan pengurus DPP PKS Masa Khidmat 2015-2020 dalam Munas ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9). (Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

Seluruh Pengurus Baru DPP PKS Teken Pakta Integritas

JAKARTA (19/9) – Seluruh pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menandatangani Pakta Integritas Pengurus DPP PKS yang mempertegas komitmen mereka menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

“Pakta integritas itu isinya ada enam. Secara garis besar berbicara tentang kesungguhan kerja menjalankan amanah. Seorang pengurus siap mencurahkan seluruh kemampuan untuk amanahnya itu,” kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di Jakarta, Sabtu (19/9).

Sohibul Iman menjelaskan selain berkomitmen menjalankan amanah, para pengurus DPP PKS juga siap tunduk patuh terhadap peraturan partai serta undang-undang yang berlaku.

“Pengurus DPP PKS harus benar-benar menjadi warga negara yang baik. Sebagai pemegang amanah di partai, maka dia harus menjadi pejabat yang baik,” jelas Wakil Ketua DPR RI periode 2013-2014 itu.

Di dalam mengemban amanah, lanjut Sohibul Iman, pengurus DPP PKS juga berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang menyalahgunakan kekuasaan. Ia menegaskan apabila terbukti melakukan pelanggaran, para pengurus harus siap mengikuti proses penegakan disiplin.

“Komitmen penegakan disiplin menunjukkan para pimpinan dan pejabat partai ini memiliki dedikasi terhadap tugas. Implikasinya, apabila partai semakin baik, manfaat yang diberikan kepada masyarakat juga akan lebih baik,” tegasnya.

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) DPP PKS, Dedi Supriadi menambahkan seluruh pengurus DPP PKS menandatangani pakta integritas pada Jumat (18/9) malam di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta. Pakta Integritas Pengurus DPP PKS tersebut berisi enam poin, antara lain:

1. Bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan, serta terus meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya

2. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

3. Bersungguh-sungguh, ikhlas dan mengerahkan semua kemampuan terbaik dalam melaksanakan dan menuntaskan tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai pengurus partai dan berpegang teguh kepada AD/ART dan peraturan partai lainnya, karena meyakini bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

4. Mendengar dan taat kepada keputusan dan arahan Partai dalam keadaan suka maupun tidak, dalam hal tidak melanggar syariat dan hukum positif, sekuat kemampuan yang ada untuk melaksanakannya sesuai dengan AD/ART Partai.

5. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memegang teguh komitmen tata kelola partai yang baik (good party governance).

6. Bersedia untuk mengikuti seluruh prosedur partai jika saya melanggar apa yang sudah disebutkan diatas.

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (paling kanan) saat memimpin Rapat Pleno pertama pengurus baru DPP PKS di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Jumat (18/9) malam.

[sumber: pks.id]

posted by @Adimin

PKSArt Dinilai Besar Manfaatnya Bagi Partai dan Kader PKS

Ketua DPP PKS Bidang Humas Dedi Supriadi

Ketua DPP PKS Bidang Humas Dedi Supriadi menilai komunitas desain grafis PKS yang diberi nama PKSArt merupakan wadah yang besar manfaatnya baik bagi partai maupun para kader PKS. 

"Kita tahu bahwa rentang minat dan keahlian kader begitu luas, salah satunya adalah skill desain grafis," ujar Dedi saat dihubungi pksnongsa.org, Jumat (18/9).

Menurut Dedi, sudah menjadi seperti aliran darah bagi kader PKS untuk bisa menyumbangkan apapun yang dimiliki untuk kebaikan dakwah.

"Nah, PKSArt hadir menjadi saluran bagi amal-amal dakwah tersebut," katanya. 

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya blunder dari desain grafis yang dihasilkan komunitas PKSArt, Dedi meyakini hal ini tidak akan terjadi. 

"Bukan soal kontrol isunya, tapi sejauh mana para desainer grafis ini memahami visi dakwah PKS," katanya. 

Menurut Dedi, jika para desainer grafis PKS itu memiliki pandangan yang jelas tentang arah dakwah melalui pertemuan rutin partai yang mereka ikuti, pasti self-reminder akan berjalan dengan baik dan tidak akan ada blunder.

Sementara itu, Arie Poernama, salah seorang inisiator komunitas PKSArt ini mengatakan, tujuan dibentuknya komunitas tersebut salah satunya adalah sebagai respon dari semakin majunya media publikasi, teknologi dan informasi serta kebutuhan sosialisasi yang harus semakin inovatif menyesuaikan perkembangan zaman.

Arie berharap relawan PKSArt yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bisa turut meramaikan kampanye kreatif yang diselenggarakan PKS, baik lokal maupun nasional.

"Dengan sajian desain kreatif PKSArt yang elegan, semoga PKS mampu ikut mencerdaskan dan memberi inspirasi bagi masyarakat Indonesia dan bisa ikut mengendorse tokoh-tokoh PKS lebih popular melalui desain 'Tokoh PKS Bicara'," ujar Arie. [pksnongsa]

posted by @Adimin

FPKS DPR Minta Rencana Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara Dibatalkan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI meminta rencana kenaikan tunjangan pejabat negara (termasuk tunjangan bagi Presiden, Anggota DPR serta pejabat lembaga tinggi negara lainnya) dalam APBN-P 2015 tidak dilanjutkan atau dibatalkan dan dialihkan untuk menaikkan daya beli masyarakat. 

Hal ini didasari dengan berbagai pertimbangan. 

"Mencermati kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi, adalah tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan," ujar Ketua FPKS DPR RI Jazuli Juwaini, Jumat (18/9).

Dia mengatakan, Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, yang pada awalnya, menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi/prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. 

"Namun ternyata asumsi/prediksi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan. Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat," katanya. 

Selain itu, lanjut Jazuli, tidak pada tempatnya saat ini menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Hal itu selain tidak elok, energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. 

"Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang," ungkapnya. 

Selain itu, Fraksi PKS DPR RI juga mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi. 

"Fraksi PKS sendiri telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini. Prioritas rekomendasi FPKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat," pungkasnya. [pksnongsa]

posted by @Adimin

BidPKK DPP PKS Silaturahim Perdana dengan Istri Aleg

JAKARTA (18/9) – Tiga hari usai dikukuhkan dalam Munas ke-4 PKS, kepengurusan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidPKK) DPP PKS bersilaturahim dengan Perhimpunan Istri Aleg (PIA) di kediaman Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Kamis (17/9).

“BidPKK kali perdana ini memenuhi undangan PIA. Pertemuan rutin bulanan PIA ini kami manfaatkan untuk memperkenalkan kepengurusan lengkap BidPKK,” kata Ketua BidPKK DPP PKS, Wirianingsih.

Politisi perempuan yang akrab disapa Bu Wiwi itu mengatakan muslimah memiliki peran penting dan asasi sebagai istri, ibu, serta berkontribusi dalam masyarakat untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

“Setelah ‘tuntas’ menjadi istri dan ibu, peran pengembangan muslimah ialah berkontribusi pada masyarakat. Harapannya, Anggota PIA bersama-sama mengajak para ibu di masyarakat untuk mewujudkan kedua misi tersebut,” pesan Bu Wiwi.

Selain para istri anggota legislatif, acara juga dihadiri aktivis perempuan bidang kemanusiaan. Tampak diantaranya Mira Adhyaksa Dault, Kingkin Annida, Anaway Anis Matta, serta Vira Chandra dari Adara Relief. Silaturahim juga dihadiri Istri Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Zainab serta Istri Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Latifah. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua BidPKK DPP PKS Wirianingsih (tengah, berjilbab ungu) bersama istri-istri aleg Anggota PIA saat silaturahim di kediaman Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Kamis (17/9).

posted by @Adimin

Desember 2015 RUU Disabilitas Diundangkan

Jakarta (17/9) - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ledia Hanifa berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Disabilitas selesai diundangkan Desember 2015.

"Kami berharap sebelum penutupan masa sidang di bulan Desember harus selesai diundangkan. Jadi, tahun ini harus selesai diundangkan," kata Ledia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9).

Kamis (17/9) kemarin, Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU Penyandang Disabilitas yang diketuai Ledia telah memberikan keterangan sebagai pengusul kepada Baleg DPR. Semua Fraksi yang hadir menyetujui untuk kemudian membahasnya dalam rapat harmonisasi di Baleg.

"Di rapat harmonisasi, kita akan melakukan sinkronisasi terhadap sejumlah peraturan. Seharusnya itu sudah linkdan tidak terjadi tabrakan atau kontraproduktif terhadap undang-undang yang ada," ujar politisi dari daerah pemilihan Jawa Barat 1 yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi itu.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan setelah harmonisasi, Panja bisa merapihan dan membawanya ke paripurna untuk menjadi RUU inisiatif DPR.

”Jika sudah menjadi Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR, maka setelah itu kita tinggal menunggu reaksi Presiden untuk mengirim surat, siapa yang akan ditugaskan untuk membahasnya bersama DPR," pungkas Ledia.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin