Fraksi Tetap Tolak UU Pengampunan Pajak

Jakarta (8/9) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly menegaskan bahwa sikap PKS dalam kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tidak akan berubah. Sikap tersebut adalah Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak UU Pengampunan Pajak saat pengesahan di Rapat Paripurna 28 Juni 2016 silam.

“FPKS bergeming soal kebijakan Tax Amnesty. Sikap kami tidak berubah untuk menolak. Apalagi, melihat realisasi penerimaan tebusan pajak yang baru mencapai 4 triliun dari target over optimis sebesar 165 triliun rupiah,” jelas Junaidi Auly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Junaidi menambahkan Fraksi PKS telah menyampaikan yang diperlukan terlebih dahulu adalah reformasi perpajakan. “Bukan justru pengampunan pajak yang tentu saja lebih menguntungkan wajib pajak beraset triliunan yang selama ini ngemplang," lanjut Junaidi.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Lampung ini pun menambahkan, dari sekian banyak alasan penolakan Fraksi PKS, yang terpenting adalah karena kebijakan Pengampunan Pajak mencederai rasa keadilan.

"Rakyat biasa saja harus patuh bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), ini konglomerat yang ngemplang pajak malah diampuni. Kira-kira bagaimana logika dan rasa keadilannya?" ketus Junaidi.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, tambah Junaidi, ikut mengamini bahwa Pengampunan Pajak adalah kebijakan yang terburu-buru.

"Sri Mulyani saja mengakui bahwa reformasi perpajakan seharusnya didahulukan dari tax amnesty. Tapi karena sudah terlanjur, terpaksa kebijakan tax amnesty harus diamankan juga," ujar Junaidi.

Meskipun demikian, Junaidi tetap menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk optimal dalam menambah pemasukan keuangan negara yang berasal dari Pengampunan Pajak

"Tapi ya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan penerimaan tebusan tax amnesty sampai Maret tahun depan," ungkap lulusan magister manajemen Universitas Lampung ini.

Oleh karena itu, Junaidi berharap agar para Kader dan Pengurus PKS untuk tetap memberikan kontribusi terbaik bagi negara maupun masyarakat mulai dari lingkungan terdekat.

"Meski saat ini Indonesia sedang defisit anggaran akibat belum tercapainya target penerimaan negara sebesar 219 triliunan, kita tetap harus bangkit. Tetap berkhidmat dan memberi kontribusi terbaik," pungkas Junaidi. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Prediksi Tensi Politik Meningkat di 2017

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mampu mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang Pilkada DKI 2017. 

Ketua DPP PKS, Dedi Supriadi memprediksi tensi politik pada Pilkada 2017 akan semakin tinggi berbeda dengan Pilkada serentak 2015 apalagi merebutkan kursi DKI 1.

"Akan ada peningkatan tensi politik dan sedikit banyak berpengaruh dalam dinamika di lapangan," kata Dedi kepada INILAHCOM, Kamis (8/9/2016).

Menurut dia gangguan keamanan memang relatif terutama wilayah Ibukota jakarta yang rawan banyak hal, namun diyakini Polri akan mampu mengantisipasi gangguan kamtibmas jelang Pilkada.

"Karena ini sudah Pilkada gubernur/wakil gubernur langsung yang ketiga di Jakarta, maka semestinya sudah diantisipasi," ujarnya,

Ia mengatakan tampaknya untuk isu-isu SARA tidak akan menonjol di Pilkada DKI mengingat warga Jakarta sudah semakin dewasa dalam berpolitik, namun bukan berarti tidak diantisipasi dan diwaspadai.

"Kalau isu SARA tidak, karena warga DKI sudah cukup dewasa. Tapi kamtibmas memang selalu harus diwaspadai," jelas dia.

Sumber: inilahcom


posted by @Adimin