Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan
Presiden Joko Widodo tidak perlu khawatir apabila DPR mengajukan hak
interpelasi. Menurut dia, Jokowi cukup menyiapkan alasan yang tepat untuk
menjawab pertanyaan yang akan diajukan DPR nanti.
"Tidak perlu (khawatir). Jawab saja. Setiap keputusan pasti ada
risikonya," kata Fahri di gedung parlemen, Rabu (18/11/2014).
Menurut Fahri, Jokowi sebelumnya pernah menyatakan bahwa kenaikan harga BBM
bersubsidi berpotensi menghemat pengeluaran pemerintah sebesar Rp120 triliun.
Namun menurut Fahri, Jokowi belum memberikan alasan secara jelas akan digunakan
untuk apa dana yang dihemat tersebut.
"Itu perlu penjelasan. Retribusi parkir saja yang hanya Rp1.000 - Rp2.000
itu harus dijelaskan untuk apa retribusi itu dilakukan. Karena itu menyangkut
uang publik," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPR yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih
berencana akan mengajukan hak konstitusional yang mereka miliki. Hal itu
menyusul kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi.
Fahri juga berharap Jokowi dapat memberikan penjelasan secara jujur kepada
masyarakat terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kondisi keuangan
yang dihadapi Indonesia saat ini, berbeda dengan kondisi keuangan ketika masih
dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.
Saat itu, harga minyak mentah dunia mengalami peningkatan yang cukup tajam,
sehingga pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi agar keuangan nasional
tidak jebol. "Kalau dulu jelas, harga minyak dunia naik sehingga harga BBM
bersubdisi harus naik. Sekarang kan harga minyak dunia turun, kenapa harus
naik?" tuturnya.
Fahri pun tak sepakat dengan alasan pemerintah yang menyatakan bahwa subsidi
BBM itu lebih banyak yang tidak tepat sasaran. Menurut dia, hampir sebagian
besar penikmat BBM bersubsidi itu adalah masyarkat kelas pekerja pengguna
kendaraan roda dua. Kendaraan tersebut digunakan sebagai moda transportasi
sehari-hari untuk bekerja.
"Bilang saja, maaf, pemerintah ingin ambil uang rakyat, karena tidak bisa
ambil uang dari tempat lain. Itu lebih fair, lebih real,"
kata dia. "Pengendara motor di Indonesia itu bukan untuk leha-leha, tapi
naik motor untuk cari makan, untuk hidup. Jangan itu kemudian dibilang mubazir
aktivitasnya membakar bahan bakar," lanjutnya.
Seperti diberitakan, pemerintah menetapkan harga premium dari Rp6.500 per liter
menjadi Rp8.500 per liter dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Pemerintah
memastikan bahwa semua stok BBM tersedia sehingga tidak perlu panik dan
mengantre di pom bensin.
Saat mengumumkan kenaikan harga BBM kemarin, Presiden Jokowi mengungkap
alasannya mengeluarkan kebijakan yang tidak populer ini. Menurut Jokowi, negara
membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan
untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.
Sementara itu, bagi masyarakat miskin, pemerintah telah menyiapkan program
perlindungan sosial dalam bentuk paket kartu yang sering disebut sebagai
"kartu sakti". Paket itu berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu
Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. [kompas]
posted by @Adimin
