Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11)Pada pertemuan hari ke-dua ini akan di adakan beberapa worsh ...

Read more »

Sumber: payakumbuh.pks.idGelaran Rakor Humas Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sumbar yang diikuti Humas DPD PKS se-Sumatera Barat dibuka secara resmi oleh Buya Mahyeldi Ansharullah, bertema "Menata L ...

Read more »

Jakarta (17/10) -- Ketua Bidang Wilayah Dakwah (Wilda) PKS Sumatera Utara, Tifatul Sembiring menuturkan rotasi kepengurusan dalam sebuah organisasi merupakan sebuah tindaka ...

Read more »

Banjarmasin (16/10) – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Workshop Calon Anggota Dewan (CAD) PKS Kalsel “Gr ...

Read more »

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...

Read more »

Para elit politik dan tokoh bangsa negeri ini bersama-sama bersinergi untuk memberantas hoax dengan memberi keteladanan Normal 0 false false false EN-US ...

Read more »

Menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman mengintruksikan kepada seluruh pengurus, Anggota dan Ca ...

Read more »

Palu (08/10) -- Koordinator Relawan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Agus Tri mengungkapkan terima kasih kepada masyarakat Kelurahan Donggala Kodi, Palu Barat, Sulawesi Tengah yang turut membant ...

Read more »

pic

Powered by Blogger.

Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi

Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...

Search This Blog

Latest Post

Guru Honorer Semestinya Masuk Pemetaan SDM PNS

Written By Anonymous on 14 April, 2016 | April 14, 2016

Jakarta (14/4) - Tenaga guru honorer semestinya harus dihitung dalam pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM). Pasalnya, tenaga honorer yang kemungkinan besarnya ada dalam tiap sistem kepegawaian kerap mengalami berbagai masalah karena tidak menjadi bagian dari sistem kepegawaian.

Hal itu dijelaskan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan (BPKN) DPP PKS Ledia Hanifa saat dihubungi, Selasa (14/4/2016).

"Semestinya pegawai honorer juga harus dihitung dalam pemetaan SDM. Jika tidak masuk dalam pemetaan dapat mengakibatkan persoalan seperti sekarang ini," ujar Ledia.

Menurutnya, sudah saatnya peta SDM PNS dan honorer dimasukkan kedalam sistem. Setelahnya, guru honorer dapat diupgrade kemampuannya agar sesuai dengan kompetensi.

"Di upgrade kemampuannya, dilakukan assessment terhadap jabatan dan kompetensi pemegang jabatan, juga perlu sistem pembinaan kepegawaian yang komprehensif," paparnya.

Menurutnya, salah satu permasalahan yang muncul bila tenaga honorer tidak dilibatkan dalam peta SDM PNS yang komprehensif dapat menyebabkan pemalsuan data-data demi lolosnya oknum dalam penyeleksian.

"Belum lagi jika ditambah ada yang menyertakan persyaratan palsu yang seolah-olah sudah mengabdi sejak tahun tertentu," pungkas Ledia. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua BPKN DPP PKS Ledia Hanifa

posted by @Adimin
1234567 Next

Berita Fraksi

Pesan

More on this category »

Popular Post

 
Support : Creating Web | PKS Padang | Mas Temp
Copyright © 2011. PKS KOTA PADANG - All Rights Reserved
Template Created by PKS Padang Published by Mas Temp
Proudly powered by Blogger