MSI: Wilayah Perbatasan Harus Jadi Beranda Depan Indonesia

Nunukan (23/7)- Wilayah-wilayah, baik darat maupun laut, yang berbatasan dengan negara lain mesti diperlakukan sebagai beranda depan wilayah Indonesia.

"Selayaknya halaman depan, mestinya segala yang membuat dia indah di mata tetangga harus diperhatikan," kata Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman saat mengunjungi wilayah perbatasan RI dengan Kerajaan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (23/7).

Menurut Sohibul, ada cara pandang yang salah dari beberapa era pemerintahan Indonesia selama ini yang menyebut wilayah perbatasan sebagai wilayah terluar Indonesia. Menurutnya, kata 'wilayah terluar' mempengaruhi kebijakan pembangunan wilayah perbatasan.

"Hal ini membuat wilayah perbatasan menjadi bagian paling terakhir dalam perhatian pembangunan, tetapi kalau disebut beranda atau halaman depan, maka perbatasan akan dibangun sebagai bagian terbaik bangsa ini," tutur Sohibul dalam rangka kunjungan untuk konsolidasi partai tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid yang turut mendampingi Sohibul Iman, menitipkan beberapa hal untuk diperjuangkan PKS di pemerintah pusat.

"Yaitu peningkatan keamanan perbatasan, infrastruktur informasi dan komunikasi, kewarganegaraan ganda dan infrastruktur fisik lainnya," tutur Asmin.

Sohibul Iman yang juga disertai oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almashary dan Anggota Komisi III Aboebakar Alhabsyi berjanji memperhatikan permintaan tersebut dan memperjuangkan untuk kebaikan wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, Kaltara. [pks.id]

posted by @Adimin

Dongkrak Suara di 2019, PKS Restrukturisasi Kepengurusan Se-Sulawesi

Jakarta (23/7)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mestrukturisasi kepengurusan partainya di tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) se Sulawesi. Strukturisasi itu untuk penyegaran kepengurusan sehingga menghasilkan kerja yang lebih efektif sesuai target politik partai.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman yang meluncurkan langsung program strukturisasi tersebut mengatakan, program tersebut bertujuan untuk peningkatan suara PKS pada pemilu akan datang di Sulawesi.

"Ini program yang baik. Harapannya dengan program ini suara PKS di Sulawesi akan meningkat signifikan di banding Pemilu sebelumnya,” kata Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/7) malam.

Peluncuran program strukturisasi tersebut dihadiri para pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan anggota legislatif PKS se-Sulawesi.

Sohibul mengemukakan, jika dalam Pemilu 2014 lalu PKS berhasil menempatkan dua wakilnya di DPR pusat, maka dengan program ini diharapkan bisa meningkat menjadi delapan kursi DPR.

Selain itu, dengan program ini juga diharapkan dapat terekrut satu juta lebih kader baru di Sulawesi.

“Dengan tambahan satu juta kader baru diharapkan kerja-kerja khidmat PKS untuk rakyat Sulawesi akan lebih masif dan terasa gregetnya di masyarakat Sulawesi,”terang Sohibul Iman.

Wakil ketua DPR RI periode sebelumnya ini juga mengimbau seluruh pengurus, anggota dewan dan kader PKS untuk mengubah pola pendekatan dari mobilisasi politik menuju partisipasi politik.

"Mobilisasi politik bercorak top down, sedangkan partisipasi politik bercorak bottom up. Kita berikan ruang kebebasan berkreasi agar tercipta situasi partisipatoris, namun tentu saja ada batas nomatifnya", tambah Sohibul Iman.

Sementara itu Ketua Wilayah Dakwah (Wilda) Sulawesi DPP PKS. Cahyadi Takariawan menyatakan, program strukturisasi DPRa ini merupakan kelanjutan dari program strukturisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Sulawesi.

Menurut dia, saat ini di seluruh wilayah Sulawesi PKS sudah memiliki struktur di tingkat kecamatan (DPC) sebanyak 98 persen dari 1.008 kecamatan yang ada di Sulawesi.

“Dua persen sisanya insya Allah akan diselesaikan sebelum Pemilu 2019 mendatang,”terang Cahyadi.

Dalam acara peluncuran itu, seluruh pimpinan wilayah PKS se-Sulawesi menandatangani kesepakatan dan janji untuk merealisasikan program strukturisasi DPRa tersebut. Penandatangan dilakukan di hadapan Presiden PKS dan Ketua Wilda Sulawesi. Dengan program ini diharapkan sebelum Pemilu 2019, PKS sudah memiliki struktur di 10.491 kelurahan di seluruh Sulawesi. [pks.id]

posted by @Adimin