Ternyata! Amerika di Balik Pemblokiran Media Islam

Perwakilan dari Rand Corporation, Amerika Serikat dan Nanyang Technology University, Singapura merekomendasikan supaya pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs Islam yang mereka anggap radikal dan menyebarluaskan ajaran radikalisme dan terorisme. Hal tersebut tertuang dalam konferensi internasional tentang terorisme dan ISIS di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 23 Maret 2015 lalu.
Rekomendasi tersebut ternyata benar-benar dilaksanakan. Tak lama kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diketahui telah mengirimkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dengan nomor 149/K.BNPT/3/2015 tentang situs/website radikal, yang meminta Kemkominfo melakukan penutupan terhadap 19 situs media Islam.
"Mereka (Perwakilan Rand Corporation dan Nanyang University) mendesak pemerintah, supaya tidak terjadi kembangkitan Islam di Indonesia maka situs Islam harus ditutup," ujar Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad al Khaththath saat berceramah dalam Majelis Itikaf di Masjid Raya Bogor, Sabtu (11/4/2015).
Menurutnya, keputusan sepihak pemerintah dalam memblokir situs Islam adalah langkah yang membahayakan. "Ini tentunya sangat berbahaya, kenapa? menutup situs Islam ibaratnya seperti menutup pondok pesantren, majelis taklim, majelis dzikir, dan majelis ilmu lainnya," kata Ustaz al Khaththath.
Ia menjelaskan, kehadiran media Islam selama ini sangat dibutuhkan masyarakat. "Dalam media Islam isinya mengandung bagaimana ajaran agama Allah Swt harus dilaksanakan, situs Islam menerangkan Alquran dan hadits, dijelaskan hukum halal haram. Media Islam juga memberikan informasi dakwah untuk memperkuat akidah dari berbagai rongrongan pemurtadan dan aliran sesat," jelasnya.
"Sehingga kehadiran media Islam sangat bermanfaat bagi masyarakat," tambah Ustaz al Khaththath.
Majelis Itikaf diseleggarakan oleh FUI Bogor Raya, rencananya kegiatan tersebut akan rutin diadakan di Masjid Raya Bogor untuk membahas seputar masalah faktual yang terjadi di masyarakat

suaraislam.com

posted by @Adimin

Aleg PKS dari Komisi IV pantau langsung pelaksanaan UN di kota Padang

pkspadang.com : Tanpa terasa sudah dua hari pelaksanaan Ujian Nasinal (UN) berlangsung secara nasional. UN kali ini dilaksanakan dengan berbasis komputer untuk mempermudah pengolahan dan memperkecil kecurangan. Meskipun tidak semua sekolah di nusantara bisa melaksanakannya mengingat keterbatasan yang ada, tetapi secara umum pelaksanaan UN secara umum telah berlangsung dengan baik, termasuk pelaksanaan UN di Kota Padang tercinta.

Aleg PKS Komisi IV DPRD Kota Padang melaksanakan fungsinya dengan baik, dengan melakukan pantauan secara langsung pelaksanaan UN di Kota Padang. Tampak Ketua Fraksi PKS Kota Padang Muharlion sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Padang ikut memantau pelaksanaan UN di Kota Padang yang juga di dampingi langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Drs. Muhidi, MM.  

Hari pertama Senin, 13 April 2015 Komisi IV memantau secara langsung di beberapa SMU di Kota Padang diantaranya SMU 3 dan MAN.  Hari kedua Komisi IV DPRD Padang melaksanakan pantauan secara langsung di SMU 1 dan SMU 2. Dan alhamdulillah berdasarkan pantauan dari anggota Dewan Kota Padang dua hari pelaksanaan UN berlangsung dengan baik dan tanpa kendala yang berarti.

Semoga dengan semakin baiknya pelaksanaan UN dan semakin majunya system yang berjalan, akan menambah kualitas SDM generasi muda bangsa ini yang kelak akan menjadi penerus pembangunan bangsa dan negara. 

posted by @Adimin

Indonesia dalam Cengkraman Asing

Ancaman bagi Indonesia membuat militer kian resah. Hal inilah yang disampaikan KSAD Jendral TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki bangsa Indonesia justru bisa menjadi bumerang. Pasalnya, kekayaan Indonesia berpotensi dilirik oleh negara asing sebagai lahan eksploitasi. Hal itu disampaikan di Malang, Selasa 7 April 2015

Pada kesempatan yang sama KSAD menyatakan bahwa bangsa ini harus bersiap menghadapi tantangan jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Perang yang akan segera dihadapi bangsa ini yaitu perang energi. Berbagai gejala sudah mulai tampak, salah satunya melalui perang proxy (proxy war). Proxy war adalah perang dengan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti perang secara langsung untuk menghindari resiko kehancuran fatal. KSAD menyontohkan bahwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia karena Australia membantunya dengan harapan menguasai cadangan minyak yang melimpah. Xanana Gusmao mengonfirmasi kebenaran itu (pikiranrakyat.com, 7/4/2015).

Ada hal menarik pada pernyataan KSAD, yaitu negara asing, proxy war, dan intervensi asing pada pemisahan suatu wilayah dari negara yang sah. Beberapa waktu sebelumnya TNI telah mengadakan pertemuan dengan BEM seluruh Indonesia, guna memberi pembekalan bahaya asing dalam menguasai SDA Indonesia. Kewaspadaan ini seharusnya dipertegas kembali dengan sudut pandang ideologi yang benar. Serta mengambil langkah teknis dan taktis. Hal ini penting untuk menjauhkan militer dari pragmatisme, oportunis, dan kepentingan sesaat terkait harta dan jabatan.

Mempertegas Ancaman

Negara asing yang ingin menggeruk kekayaan SDA negara lain berideologi kapitalisme. Kapitalisme merupakan ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan. Serta bertumpu pada modal (kapital) dalam meraih tujuan dan bersifat materi semata. Kapitalisme begitu rakus dan merusak kehidupan. Rakyat yang seharusnya menikmati hasil SDA harus gigit jari dan hidup dalam kemiskinan.

Rakyat harus digugah bahwa negara asing semisal AS, Inggris, China, Belanda, Kanada, Jepang, Perancis, dan lainnya telah bercokol di negeri ini. Mereka meneksplorasi SDA melalui korporasinya, semisal Freeport, Exxon Mobile, Newmount, Shell, Petrochina, Mitsubishi Oil, dan lainnya. Tidak hanya asing, korporasi lokal juga turut mengeksplorasi SDA Indonesia. Beberapa di antaranya Nusantara Energy Group (Prabowo), MNC Energy & Natural Resources (Harry Tanoe Soedibyo), Bakrie Group (Aburizal Bakrie), Surya Energy Raya dan Media Group (Surya Paloh), Founder Toba Sejahterah (Luhut Panjaitan), Perusahaan Group Yusuf Kalla, dan sederet koporasi pejabat negeri ini.

Berdasar keterangan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Pulau Jawa dikapling pertambangan melalui Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Jawa Barat: 206,681 ha – 455 lembaga, Jawa Tengah: 74,532 ha – 238 lembaga, Yogyakarta: 9,578 ha – 15 lembaga, dan Jawa Timur: 86,904 ha – 378 lembaga.

Seputar Jawa Timur di wilayah uatara mulai pantura hingga Madura telah dikapling terkait minyak dan gas (migas), termasuk eksplorasi lepas pantai. Wilayah selatan pun demikian juga telah dikapling mulai Magetan hingga Jember. Wilayah selatan kaya akan air dan sumber mineral. Emas di Banyuwangi, Madiun, dan Trenggalek. Pasir besi di Lumajang dan Jember. Mineral lain di Mojokerto, Trenggalek, dan Pacitan. Tembaga di Pacitan. Gamping ada di Gresik, Tuban, dan sisa gunung mati. Sumber Daya Air penggunungan ada di Pasuruan hingga ke timur.

Berkaitan dengan proxy war, ini merupakan salah satu cara untuk intervensi negara asing. Cara militer dianggap lagi tidak menguntungkan karena berbiaya mahal dan menghindari jatuh korban di kalangan manusia. Kemudian dipilih dengan model penjajahan politik, ekonomi, dan budaya. Kata-kata investasi dan penanaman modal asing sering menjadi angin segar ekonomi. Padahal hakikatnya penjajahan asing. Korporasi asing berani membayar politisi di eksekutif dan legislatif dalam pembiayaan pembuatan undang-undang. Bahkan kini ditengarai ada 70 lebih UU liberal dan tidak pro rakyat. Penguasa sering menjadi kepanjangan tangan pengusaha dalam hal aturan main usaha. Demokrasi hanya ilusi tak seindah jargonya. Sebaliknya demokrasi menjelma menjadi dari korporasi, oleh penguasa-korporasi, dan untuk korporasi.

Intervensi dalam pemisahan suatu wilayah merupakan cara Barat untuk memecah belah dan meperlemah negara. Cukuplah Irak, Sudan, Yaman, Pakistan, Timor Timur, dan Afghanistan menjadi pelajaran berharga. Irak diinvasi militer karena alasan senjata pemusnah massal, namun tidak terbukti. Ujungnya kepentingan minyak dan menyingkirkan Saddam Hussein karena tidak berguna lagi. Sudan dipecah menjadi Sudan Utara dan Sudan Selatan. Di sana disulut konflik internasional dengan menggunakan orang lokal. AS dan Eropa berebut kepentingan di Afrika. Yaman pun tak berbeda dengan Sudan. Pakistan berkonflik dengan Kashmir, India, dan Bangladesh. Timor Timur dipecah kembali atas bantuan Australia. Benih-benih separatisme dan disintegrasi pun muncul di beberapa wilayah Indonesia yang kaya SDA. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Republik Maluku Selatan(RMS) di Maluku, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, dan lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa metode baku dari negara kapitalisme adalah penjajahan dan memecah belah.

Dengan demikian, saat ini muncullah istilah neo liberalisme dan neo imprealisme. Kedua ide itu saat ini mengancam kedaulatan Indonesia. Tanpa sadar, kian hari kian kokoh kedua ide itu. Maka harus disadari oleh semua elemen umat dimulai dari kalangan militer, politisi, aktifis, intelektual, ulama’, santri, mahasiswa pelajar dan semuanya. Jika ancaman nyata dan musuh bersama adalah neo liberalisme dan neo imprealisme yang telah mengepung di segala aspek kehidupan. Beratlah akhirnya bangsa ini dalam menjalani kehidupan.

Mengembalikan Peran Militer

Militer sebagai penjaga kedaulatan negeri ini harus dikembalikan perannya. Semua pasukan disiagakan dalam kondisi siap perang. Pembinaan mental dan spiritual dijadikan bekal mereka untuk menghadapai musuh sesungguhnya. Jikalau sekarang militer sudah sadar bahwa negara asing sudah menjajah Indonesia. Maka sikap ksatria yang harus ditunjukan adalah menentang segala bentuk penjajahan, memutuskan hubungan militer dengan negara penjajah, dan tidak bersikap manis muka di hadapan mereka. Militer harus membangun industri militer yang kuat dan berbasis pada tujuan perang. Hal ini dilakukan untuk menghindari embargo, tekanan militer asing, dan bunuh diri politik-militer. Harus diingat militer asing akan menggunkan isu terorisme-radikalisme untuk mengajak militer Indonesia dalam Global War on Terorrism (GWOT) dan latihan bersama. Sesungguhnya hal itu akan menjadi bunuh diri politik-militer.

Menggugah Kesadaran

Ya, berdasar paparan di atas, neo liberalisme dan neo imprelisme merupakan ancaman bagi negeri ini. Berita carut marut politik, penegakan hukum, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, liberalisasi budaya-ekonomi-sosial sudah cukup menjadi bukti bahwa negeri ini salah urus. Butuh solusi fundamental yang tidak sekadar seruan ganti rezim, tapi juga ganti sistem.

Rezim bobrok ditopang dengan sistem yang bobrok, menghasilkan kebobrokan. Sama saja jika salah satunya bobrok, akan menimbulkan kerusakan pula. Maka butuh sistem yang bukan berasal dari manusia yang lemah. Itulah sistem Islam.  

Islam adalah Solusi......

Hanif K

eramuslim

posted by @Adimin

Tifatul: Pajak Dari Minuman Beralkohol tidak Berkah

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari FPKS Tifatul Sembiring mengatakan, alasan lain FPKS mendukung RUU Larangan Minuman Beralkohol, karena selain sebagai faktor terbanyak penyebab kecelakaan lalu lintas, pajak yang diambil Pemerintah dari minuman beralkohol tidak mengandung keberkahan.

"Menurut saya, pajak dari minuman beralkohol ini tidak berkah, tidak berkah anggarannya. Mengambil pajak dari sesuatu yang merusak orang lain. itu saja, maka kita dari Fraksi PKS mendukung RUU ini," ujar Tifatul saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi DPR dengan pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol, Senin (13/4).

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ansory Siregar mengatakan di beberapa negara pelarangan minuman beralkohol sudah diberlakukan. Menurut Ansory mereka sudah tahu dampak kerusakan dari minuman beralkohol ini, termasuk di India.

"Di India minuman beralkohol dan produk rokok tidak kita dapatkan di jalan-jalan padahal penduduk India itu 1,3 miliar. Mereka bisa menerapkan itu, mengapa kita di Indonesia tidak bisa?" ujar Ansory.

FPKS DPR RI, kata Ansory sangat mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol.

"Fraksi PKS karena termasuk pengusul, berarti sangat mendukung sekali, dan berkeinginan secepatnya agar RUU ini bisa diundangkan dan bisa secepatnya dibahas oleh baleg, dan langsung diparipurnakan," katanya.

Ansory menjelaskan, FPKS mendukung RUU tersebut karena selain berbahaya bagi peminumnya, minuman beralkohol juga memiliki dampak sosial yang sangat buruk.

"Dampak sosialnya sangat buruk, makanya dari awal juga kita ketahui Rosulullah mengatakan minuman beralkohol itu puncak dari seluruh penyimpangan. Jadi sangat keras sekali peringatannya sejak 14 abad yang lalu," papar politisi PKS asal Sumatera Utara ini.

Jika ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU), Ansory berharap UU ini dapat menyelamatkan generasi muda Indonesia.

"Agar menjaga anak bangsa kita menjadi generasi yang maju, yang sehat, yang produktif, yang dinamis, sehingga bisa berdaya saing di dunia," pungkas Ansory.(*)

 
posted by @Adimin