Apakah Senyummu Bernilai Sedekah ?

Bersedekah yang paling murah adalah dengan memberi senyum kepada saudaranya saat bertemu. Senyum sedekah tentunya berbeda dengan senyum yang bukan sedekah. Senyum sedekah muncul dari innerbeuty Illahiyah (kebersihan hati), senyum sedekah diberikan untuk semua (rahmatal lil ‘alamin). Tidak di batasi oleh perbedaan pendidikan, jabatan, kecantikan, kekayaan dan status sosial. Senyum sedekah akan menghadirkan ta’liful qulub dan senyum sedekah mempererat persaudaraan(ukhuwah).

Sedangkan senyum yang bukan sedekah muncul bukan dari ketulusan tapi punya niat yang lain, tersenyum agar dagangannya laris, tersenyum untuk memberikan pelayanan yang baik bagi customer agar tidak kecewa (karena sudah membayar mahal), tersenyum agar dapat pujian dari lawan jenis, tersenyum agar dibilang ramah. Dan senyum yang bukan sedekah hanya bisa tersenyum untuk orang-orang tertentu saja.

Misalnya, dia bisa tersenyum kepada atasannya tidak kepada bawahannya (karena tidak memberi pengaruh apa-apa), ia hanya mampu tersenyum hanya kepada yang sama-sama kaya, sama-sama punya jabatan, sama-sama terkenal sedangkan kepada yang miskin, yang tidak punya jabatan dan yang tidak berpendidikan senyum itu menjadi mahal dan sulit untuk dilakukan kalaupun dilakukan bisa jadi setengah hati. 

 

Dan yang saya maksud senyum yang bukan sedekah bisa jadi ia bisa tersenyum manis saat berdagang, saat melayanicustomer dan saat meeting dengan atasan, tetapi kepada anak, suam/istri, pembantu dan sopir yang mestinya yang pertama mendapatkan senyum sedekah menjadi terabaikan.

Sebaliknya senyum sedekah karena diawali dengan ketulusan dimanapun dan kapanpun senyum sedekah mudah terwujud baik saat bekerja melayani customer, saat meeting dengan atasan atau saat bertemu anak, suami/istri, pembantu dan sopir tak ada perbedaan. 

 

Tentu yang saya maksud senyum sedekah disini adalah keberadaan kita dimanapun membuat orang ada di dekat kita merasa tentram, tenang dan tidak ada jarak walaupun ada perbedaan pendidikan, usia, popularitas dan status sosial.

Semoga kita bisa merealisaiskan makna ayat “ukuran kemulian pada ketakwaan (bukan keduniaan)” dan juga makna ayat “kita hadir untuk memberi rahmat bukan laknat.”

 

Oleh : Ustadzah Nurjanah Hulwani

posted by Adimin

Mahyeldi, Penghuni Rusunawa tak Tepat Sasaran

Purus, Padek—Pemko Pa­dang akan mengevaluasi kem­bali peruntukan rumah susun sewa (rusunawa) di kawasan Purus. Evaluasi itu dilakukan ka­rena penghuninya banyak dari ma­syarakat kelas mene­n­gah, se­dangkan masyarakat ku­rang mampu tidak diako­modir.

“Rusunawa itu dibangun untuk keluarga kurang mampu agar bisa menempati rumah yang layak. Dengan harga sewa mu­rah, tentu akan memper­mu­dah masyarakat menempati ru­mah yang nyaman,” kata Wakil Wali Kota Padang, Mah­yeldi Ansharullah, kepada Pa­dang Ekspres, kemarin.

Mahyeldi menegaskan bagi keluarga mampu yang menyewa di rusunawa adalah perbuatan salah. “Keluarga yang merasa mampu, coba sadar diri agar tidak menghuni rumah di rusu­nawa tersebut. Ini didbangun untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu,” sarannya.

Mahyeldi juga menyorot penataan kamar di rusunawa Purus. “Saya minta ada batasan dan pengaturan kamar. Peng­huni harus mematuhi norma-norma. Jangan sampai rusu­nawa malah jadi tempat asusila. Pengelola harus selektif. Jangan sampai pasangan yang belum memiliki ikatan atau hubungan bisa tinggal serumah. Sesama penghuni juga harus saling menghormati dan menjaga ke­nyamanan,” saran Mahyeldi.

Ketua Komisi III DPRD Pa­dang, Asrizal meminta Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dan UPTD Rusunawa menge­valuasi peruntukan rusunawa. Ia menduga peruntukan rusunawa yang tidak tepat sasaran.

“Peruntukan rusunawa itu untuk masyarakat sekitar yang berpenghasilan rendah. Tapi kenapa juga disewakan ke ma­hasiswa. Jadi saya minta per­untukannya harus dievaluasi lagi,” ujarnya.

Ketua Komisi IV, Azwar Siri menyayangkan penempatan rusunawa yang tidak tepat sasa­ran. “Saya meminta kepada instansi terkait jeli dan selektif menyewakannya pada orang yang tepat,” ujarnya.

Parahnya lagi, jelasnya, kon­trakan mahasiswa laki-laki de­ngan perempuan berdekatan. “Ini jelas sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan pembangunan rusunawa itu,” tegas Azwar Siri.

Wakil Ketua Komisi IV, Mu­harlion menegaskan, perun­tukan rusunawa untuk masya­rakat berpenghasilan rendah, terutama mereka yang tergusur akibat pembangunan rusunawa dan masyarakat sekitarnya.

“Ini perlu dilahirkan perda­nya. Sehingga pemanfaatannya betul-betul efektif dan juga ada sanksi yang dibebani kepada pelanggar itu sendiri. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada mereka yang meman­faatkan rusunawa untuk kepen­tingan pribadi,” tegasnya.

Dihuni Mahasiswa

Secara terpisah, Awi, 28, penghuni Rusunawa mengata­kan, selain orang yang sudah berkeluarga, mahasiswa juga banyak menyewa tempat ini. “Banyak mahasiswa yang tinggal di sini, laki-laki dan perempuan,” ujar pribumi Purus itu.

Dia juga mengatakan, untuk pengamanan Satpol PP setiap hari hingga pagi selalu berjaga-jaga. Namun, penerimaan tamu tidak dibatasi. “Mau tamu ce­wek, atau cowok boleh masuk kamar. Tapi, lewat dari pukul 22.00  harus pulang. Intinya harus tahu aturan juga, kalau tidak pemuda sini juga siap mengusir,” tuturnya.

Rahmat, 24, mahasiswa yang tinggal di sana turut mem­benarkan, jika kebanyakan ma­hasiswa yang tinggal di rusuna­wa itu. “Kalau di lantai empat ini rata-rata mahasiswa yang ting­gal,” ujar pemuda asli Jawa yang sudah satu bulan numpang di kamar temannya itu.

Untuk pembagian tempat tinggal, dia mengaku tidak ada pengelompokan. “Semuanya sama, tidak ada gang ini maha­siswa, gang lain orang sudah beekeluarga. Kadang bersebe­lahan dengan mahasiswa cewek, atau bertetangga dengan orang berkeluarga. Pokoknya be­bas­lah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala UPTD Rusunawa Adlinsyah menegas­kan, rusunawa bukan untuk masyarakat miskin, tapi untuk orang berpenghasilan rendah dan warga RT 03 dan 04 yang rumahnya dibongkar saat pem­bangunan rusunawa tersebut.

“Jika sampai saat ini masih ada warga yang rumahnya di­bongkar belum memiliki rumah, mereka tetap diprioritaskan. Tapi jika sudah memiliki rumah, mereka tidak jadi prioritas lagi,” tegasnya. 

Rusunawa terdiri dari blok A dan B. Setiap gedung terdiri dari 96 kamar. Biaya sewa kamar di lantai I Rp 290 ribu, lantai II Rp 275 ribu, lantai III Rp 260 ribu dan lantai empat Rp 245 ribu.

Persyaratannya, warga Pa­dang yang memiliki KTP Pa­dang, ke­mudian warga luar Pa­dang yang bertugas di Padang dan me­miliki surat keterangan do­misili dari kelurahan tempat ting­gal me­reka. Terakhir surat ber­peng­hasilan rendah. (ek/zul/cr4)

*Padang Ekspres

posted by @A.history

Mungkinkah Giliran PKS?

Menarik jika menilik sejarah pemilu Indonesia di era reformasi, diantaranya adalah fakta bahwa dari tiga kali penyelenggaraan pemilu ketiganya selalu melahirkan juara baru, pemenang pemilu 1999 PDIP (33,74%), pemilu 2004 Partai Golkar (21,58%), pemilu 2009 Partai Demokrat (20,85%).

Maka pemilu 2014 sangat menarik untuk ditunggu apakah ia akan melahirkan lagi juara baru, atau untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di era reformasi akan ada partai yang memenangkannya untuk kedua kali atau bahkan Demokrat bisa mengulang kesuksesan menjadi juara bertahan?

Dengan analisa yang sederhana sebenarnya kita bisa melihat kemungkinan mana yang akan terjadi di pemilu 2014. Diantara yang mudah untuk dilihat adalah kemungkinan yang terakhir sepertinya sulit untuk terjadi, dengan seabreg kasus korupsi yang melilit kader-kadernya hingga penetapan Anas Urbaningrum sang ketua umum saat itu sebagai tersangka oleh KPK berlanjut dengan prahara rumah tangga yang seolah mengobrak abrik bangunan Demokrat sebagai partai pemenang, rasanya sulit dibayangkan dengan cara apa demokrat harus mengatrol suara.

Dari ketiga partai yang pernah memenangkan pemilu legislatif di era reformasi, presentase kemenangan partai Demokrat paling sedikit yakni hanya 20,85% dibanding PG 21,58% dan PDIP 33,74%. Kemenangan di 2004 itu pun disinyalir lebih karena pesona Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pada tahun 2014 nanti akan berakhir masa jabatannya sebagai presiden RI dan tak mungkin mencalonkan lagi, tragisnya popularitas pemerintahannya memperlihatkan trend menurun akibat beberapa kebijakan yang dianggap kontroversial serta teka-teki Century yang suka tidak suka telah menyerempet penghuni istana, dengan kondisi seperti itu rasanya Demokrat butuh banyak keajaiban untuk kembali menang.

Apakah mungkin diantara PDIP dan PG bisa menjadi pemenang untuk yang kedua kalinya?

Hal itu mungkin terjadi jika dua syarat ini terpenuhi, pertama, jika PDIP dan PG begitu mempesona rakyat Indonesia sehingg berhasil melonjakan suara sedikitnya 7% saja. Dari 14,45% suara di pemilu 2004 PG bisa jadi 21,45% suara di pemilu 2014, dan PDIP dari 14,03% suara pemilu 2009 menjadi 21,03% di pemilu 2014 yang itu berarti sedikit melampaui suara pemenang pemilu 2009 PD (20,85%). Tetapi untuk memenuhi syarat pertama ini saja bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat di tiga pemilu era reformasi kedua partai ini malah memperlihatkan trend menurun.

Lihatlah PDIP dari posisi juara pertama di pemilu 1999, periode pemilu berikutnya langsung menurun tajam tinggal 18,53% saja dan di pemilu 2009 hanya tersisa 14,03%. Demikian pula dengan PG di pemilu 1999 dia memperoleh 22,44%, pada pemilu berikutnya tahun 2004 meskipun saat itu dinobatkan sebagai pemenang tetapi sesungguhnya PG mengalami penurunan suara, tinggal 21,58% yang masih memilihnya, dan di pemilu 2009 turun lagi menjadi tinggal 14,45% saja. Sekali lagi jangankan menaikkan 7%, sekedar mempertahankan suara saja, sulitnya luar biasa.

Kedua, PDIP dan PG mungkin saja memenangkan pemilu 2014 jika PD benar-benar dihukum rakyat Indonesia dan suaranya merosot hingga 8% dan begitu buruknya partai-partai lain di luar the big three sehingga tak jua mampu memanfaatkan kekecewaan yang telah nampak di tiga pemilu terhadap tiga partai besar ini sehingga suaranya tak jua melonjak, dan PDIP serta PG cukup mempertahankan suaranya saja.

Lalu bagaimana terhadap kemungkinan munculnya juara baru di 2014?

Dari sederet partai peserta pemilu yang menguntit dibawah the big three, seharusnya pemilu 2014 adalah milik peringkat ke empat yakni PKS, tapi bisakah PKS meraihnya? Mari kita lihat kemungkinannya.

Pertama, dari sisi kemampuan melonjakan suara. Dari semua partai peserta pemilu di era reformasi, hanya ada tiga partai besar yang mampu melonjakkan suara secara luar biasa, yang pertama PDIP dari posisi nothing di pemilu terakhir era orde baru, langsung melejit menjadi pemenang dengan 33,74%, tapi siapapun tahu bahwa kemanangan PDIP ini lebih diakibatkan, “maaf” keajaiban cinderella dengan Megawati Soekarno Putri sebagai Cinderella nya, terbukti di pemilu berikutnya suara PDIP langsung rontok kembali. Partai kedua adalah Partai Demokrat, hanya butuh dua kali pemilu bagi mereka untuk menjadi pemenang, pada awal kesertaannya di pemilu 2004 PD langsung menyedot 10,36% suara pencapaian yang luar biasa untuk partai yang baru pertama kali muncul, dan pada pemilu berikutnya dia berhasil melipatgandakannya menjadi 20, 85% suara.

Partai ketiga yang mampu melakukannya ya PKS, tidak lolos ET di pemilu pertama yang mereka ikuti tahun 1999 saat mereka hanya memperoleh 1,36% suara, PK yang kemudian berubah menjadi PKS langsung mendobrak dengan kenaikan suara 600% menjadi 7,34% Pada pemilu berikutnya di 2004, sayangnya pada pemilu 2009 suara PKS stagnan di 7,88%.

Maka jika melihat histori perolehan suara seperti ini, PKS masihlah menyimpan beberapa misteri yang membuat partai-partai lain tak kan nyenyak tidur bersaing dengan PKS. Benar bahwa pada pemilu ke tiga suara PKS stagnan di 7,88% tetapi siapapun mengetahui bahwa PKS masih menyimpan kekuatan besar yang sulit ditandingi partai manapun, yakni kekuatan pengkaderan yang nyaris tak mampu dilakukan partai manapun. Jika seiring waktu PKS terus menerus mengokohkan pengkaderannya maka infrastruktur partai ini akan semakin lengkap merata, dan jika sudah demikian bisa dipastikan tak ada amunisi politik yang mampu mengalahkan jaringan kader yang tertata dengan baik. Sebagian partai bertumpu pada citra media untuk melonjakan suara, tapi hal tersebut bisa lemah saja jika menemui jaringan kader yang mengakar di masyarakat, demikian pula dengan amunisi money politics atau negatif campaign dan memainkan kecurangan pemilu, diyakini akan terkulai lemah menghadapi jaringan sadar kader PKS.

Faktor kedua, biasanya kemenangan pemilu legislatif selalu berhubungan dengan isu besar tingkat nasional yang mencuri perhatian publik, baik itu berhubungan dengan figur besar atau peristiwa besar, persis seperti yang terjadi pada kemenangan PDIP lewat figur Megawati di pemilu 1999, kemunculan Golkar Barunya Akbar Tanjung dan konvensi capres PG yang mencuri perhatian publik di 2004 dan SBY sang Presiden flamboyan dengan program BLT nya yang semakin dicintai rakyat hingga mengerek Demokrat sebagai pemenang di 2009.

Adakah sesuatu yang menyedot perhatian publik pada PKS menjelang 2014 ini? Saya yakin anda tersenyum seperti saya, drama penangkapan mantan presiden PKS LHI yang super cepat, kemunculan Presiden baru bernama Anis Matta bak Soekarno katanya, dan gencarnya KPK menggali begitu dalam borok PKS dari suap impor sapi-pencucian uang-sampai urusan AD-ART PKS sepertinya menjadi tema yang paling hot untuk seluruh media di Indonesia, dan saya kira semakin seru dramanya, akan semakin menaikan rating PKS di 2014.

Jadi apakah PKS akan memenangkan pemilu legislatif 2014?

#salam 3 BESAR ...

Oleh : Lutfi Rachman
Aktif di LENGKAP (Lembaga Pengembangan dan Kajian Politik) 

posted by Adimin

Elektabilitas Mahyeldi Masih yang Tertinggi

Padang - Jelang ditabuhnya tahapan pemilu kepala daerah (pilkada) Padang oleh KPU 2 April, lembaga survei Institute for Community Studies (InCoSt) merelis hasil survei terbaru mereka. Dalam survei yang digelar 24-27 Maret 2013, inCoSt mendapatkan dua kandidat utama, yang akan bersaing dalam pilkada langsung kedua sepanjang sejarah Kota Padang itu. 

Direktur InCoSt Erizal menyebutkan, dua orang tersebut adalah, tokoh muda perubahan Kota Padang Andre Rosiade, dan wakil wali Kota Padang yang akan menjadi calon incumbent pilkada, Mahyeldi Ansharullah. Dua pria beda latar belakang ini, menempati urutan pertama dan kedua, dengan selisih persentase elektabiltias (tingkat keterpilihan) sebagai bakal calon wali kota (bacawako) hanya 2,3 persen saja.

”Berdasarkan hasil survei kami terhadap 29 orang yang disebut akan maju pilkada, menyatakan diri maju pilkada, dan mendaftar ke partai politik atau perseorangan, terdapat 25 nama yang dipilih responden. Sisanya, 6,3 persen belum menentukan pilihan. Dua nama teratas adalah, Mahyeldi Ansharullah dengan elektabilitas 25,1 persen, dan Andre Rosiade 22,8 persen,” kata Erizal dalam keterangan persnya kepada wartawan, kemarin.

Menurut pria yang juga telah melakukan survei akurat untuk pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan bupati/wali kota 2010 (Pasbar, Pasaman, Dharmasraya dan Payakumbuh 2012 ini), nama-nama lain yang mengekor, berselisih lebih dari 15 persen dari dua kandidat terkuat. Seperti, anggota DPR RI M Ichlas el Qudsi (Michel) hanya di angka 7,5 persen, mantan Wakil Wali Kota Padang Yusman Kasim (6,6 persen), dan Ketua Baznas Padang Maigus Nasir (4,5 persen).

”Sementara Asnawi Bahar yang sudah mulai bekerja sejak beberapa waktu terakhir telah mulai merangkak naik di angka 3,2 persen, diikuti dua anggota DPD RI Emma Yohana 2,9 persen dan Afrizal 2,5 persen. Yendril dan Alkudri, berada di 10 besar dengan persentase elektabilitas di bawah 3 persen (lihat grafis),” kata Erizal yang juga seorang konsultan politik dan kolumnis media massa ini.

Dia menyebutkan, mengacu kepada popularitas (tingkat keterkenalan) sebenarnya ada ketimpangan antara popularitas Mahyeldi yang mencapai 84,8 persen dengan elektabiltas 22,1 persen. Artinya, banyak responden yang mengaku kenal, tapi tidak menjatuhkan pilihan kepadanya. Berbeda dengan Andre yang hanya memiliki popularitas 65,3 persen, tapi elektabiltasnya mencapai 22,8 persen. Sementara, popularitas ketiga dimiliki Yusman Kasim (51,3 persen), Michel (46,1 persen), dan Emma Yohana (40,7 persen). Sedangkan Maigus Nasir (28,3 persen), Alkudri (26,0 persen).

Menurutnya, survei tersebut menggunakan responden sebanyak 801 orang, dengan margin eror 2,5 persen. Jumlah pemilih, tersebar di 11 kecamatan meliputi 104 kelurahan di Kota Padang, sesuai dengan persentase kepadatan penduduk. Survei juga dilakukan berdasarkan pekerjaan responden, yang didominasi oleh ibu rumah tangga 34,0 persen, wiraswasta/pengusaha (16,5 persen), pegawai swasta (10 persen), pensiunan (6 persen), buruh (5,6 persen), pelajar/mahasiswa (5,1 persen), guru (4,7 persen), pengangguran (4,2 persen), dan lainnya. Semuanya diambil berdasarkan skala penduduk Kota Padang dari sisi pekerjaan.

Konsistensi pemilih dibagi tiga, yaitu 31,1 persen bertahan dengan pilihan (tetap sama), ada kemungkinan berubah 56,8 persen dan tidak tahu 12,1 persen. ”Dari sisi ini, Andre Rosiade mengungguli Mahyeldi. Karena, pemilih loyalnya mencapai 41 persen, sementara Mahyeldi hanya 26,4 persen. Ini adalah salah satu alasan, Andre disebut-sebut bisa melewati Mahyeldi,” katanya.

Perubahan

Alasan memilih yang ditawarkan surveyor dijawab responden paling banyak karena berpengalaman 20,0 persen, ingin perubahan (16,6 persen), dekat dengan masyarakat (15,9 persen), hubungan keluarga/pertemanan (6,4 persen), religius dan paham adat (5,7 persen). ”Dua kandidat juga mendominasi di pertanyaan ini. Andre mayoritas dipilih karena perubahan, dan dekat dengan masyarakat. Sementara Mahyeldi, karena berpengalaman,” sebut Erizal menyebut salah satu kesimpulan dan rekomendasi surveinya.

Kecenderungan dua kali survei InCoSt ini, kata Erizal, Mahyeldi dan Andre memiliki tren naik. Saat melakukan survei 6-13 Januari 2014, kedua kandidat ini berada pada angka 17,5 persen, dan 15,4 persen. Sementara, Michel memiliki kecenderungan penurunan elektabilitas dari 9,2 persen, menjadi 7,5 persen. Yusman Kasim disebut stabil, dan Maigus Nasir sedikit naik.

Kesimpulan

Menurur Erizal, dari dua kali survei InCoSt, sepertinya yang baru telihat bersaing ketat dan serius dalam pilkada Padang adalah Mahyeldi dengan Andre Rosiade. Belum tampak kandidat lain yang bersaing, meski telah memasukkan 29 kandidat yang bakal maju.

Sebagai incumbent, katanya, Mahyeldi tidak terlalu kuat (2,51 persen), sebaliknya sebagai pendatang baru dan tokoh muda Andre Rosiade cukup berhasil membangun popularitas dan elektabilitasnya di Padang. Andre berpeluang mengalahkan Mahyeldi, meski tidak mudah, karena faktor incumbent. Strategi memilih pasangan menjadi sangat penting, untuk meningkatkan popularitas-elektabilitas masing-masing, jika nantinya bertarung.

”Pertarungan Mahyeldi dan Andre Rosiade sepertinya bertemakan lanjutkan (berpengalaman) melawan perubahan, atau kemapanan melawan perubahan. Satu hal yang menarik, tingkat konsistensi pemilih Padang masih relatif rendah (31,1 persen). Artinya, dinamika politik Pilkada masih tinggi” katanya. Dibandingkan dengan Mahyeldi, tingkat konsistensi pemilih Andre relatif lebih baik,” sebutnya.

*pkssumbarnews.blogspot.com

posted by @A.history

Gubernur Sumbar Serukan Pilkada Damai

Padang- Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyerukan warga di empat daerah yang sedang menggelar pilkada, mengedepankan nilai-nilai (demokrasi dan kekeluargaan. Khusus pada para kandidat Wali Kota/Wakil Walikota, Gubernur mewanti-wanti agar mengingatkan massa pundukung masing-masing menjaga suasana kondusif.

Para kandidat kepala daerah dan pendukungnya diserukan menerapkan pilkada badunsanak, Jika ada dugaan kecuragan, Gubernur mengingatkan jangan sampai bertindak anarkis, tapi diselesaikan melalui jalur hukum,  “Empat daerah yang akan menggelar pilkada, saya ingatkan jangan sampai kekisruhan pilakada di daerah lain terjadi pula di sini," ujar Irwan Prayitno, kemarin (2/4).

Gubernur tidak menafikan maraknya gangguan keamanan di seantero Indonesia, termasuk di Sumbar, dapat memacu konflik sosial. Perebutan sumber daya alam, sengketa tanah atau berbagai bentuk perselisihan yang dapat menggunggu keamanan dalam negeri. “Kondisi kemnunan Sumbar relatif lebih kondusif. Kendati begitu, kewaspdaaan terhadap ancaman yang dapat mengganggu situasi keamanan patut diwaspadai. Sekecil apapun permasalahan yang terjadi harus diselesaikan sesegera mungking,” tegas Irwan Prayitno.

Dia menjelaskan, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Ganguan Keamanan Dalam Negeri, memberikan perintah kepada Gubernur menciptakan keamanan. Untuk memudahkan koordinasi itu di bentuklah tim terpadu di tingkat Provinsi, kabupaten/kota di Sumbar.

Inpres ini dapat menjadi panduan kita untuk dapat memahami dan mengambil langkah-langkah tertentu, terhadap hal-hal yang dapat mengganggu keamanan seperti teroris, perkelahian antarkampung, perebutan lahan dan sebagainya. Namun penanganannya tetap berpedoman pada HAM serta aturan hukum yang ada,” ucapnya.

Meski situasi dan kondisi keamanan di Sumbar kondusif, Gubernur tidak menampik potensi gangguan keamanan dapat terjadi kapan saja. Sekecil apa pun potensi itu, tambah Irwan Prayitno, tetap menjadi perhatian, termasuk masalah BBM. Selain itu, persiapan calon legislatif atau masalah agama, perlu dijadikan perhatian yang serius,“Itulah peran dari Forkompinda sesuai tugasan

kewenangan, dalam penanganannya kita bentuk tim, bagaimana mengambil langkah cepat dan mengurangi jatuh korban serta menangani secara dini setiap ada peristiwa," tuturnya.

Pengamat politik dari Unand, Asrinaldi menambahkan, pilkada damai harus tercipta di Sumbar sesuai pencanangan “pilkada badunsanak”. Komitmen para elite politik yang paling diutamakan dalam mewujudkan pilkada damai ini. Jika elitenya punya komitmen, saya yakin pendukungnya nurut. Jika dicurigai ada kecurangan, laporkan ke lembaga berwenang, Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Konflik pilkada umumnya akibat ulah elite politik itu sendiri yang tidak memiliki komitmen. Bahkan, elite politik itu yang menyebabkan pendukungnya bergejolak hingga membuat kerusuhan," tambahnya. Untuk itu, dia menyaran-

kan para elite politik intens berkomunikasi dengan pendukungnya. Jangan sebatas komunikasi ketika pilkada saja tapi melakukan pendidikan dan pendewasaan politik. Aturanya sudah jelas, kalau tidak bisa menerima kekalahan karena melihat ada indikasi yang salah, laporkan ke MK,” ulasnya.

Untuk menjaga komunikasi dan komitmen ini, elite harus mampu menggandeng tim sukses. Pasalnya, tim sukses bisa dijadikan penghubung dengan pendukung. “Saya menilai MK merupakan lembaga yang masih bersih dan keputusanya memang objektif tanpa ada intertensi dari pihak manapun," tuturnya. (ayu/ek)

*Padang Ekspres

posted by @A.history