Kapal China Ganggu Indonesia, Ledia: Penjagaan Kita Lemah

Jakarta (21/3) -- Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani dan Nelayan (BKPN) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifah Amalia mengatakan penjagaan maritim Indonesia saat ini masih belum stabil.

“Indonesia perairannya tak terjaga dengan baik. Kasus pencurian ikan di perairan Indonesia bukan sekali dua kali,” kata Ledia di kantor DPP PKS, Jl. TB. Simatupang no.82, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2016).

Hal tersebut dikatakan untuk menanggapi tindakan kapalcoastguard China yang menabrak KM Kway Fey 10078, pada Ahad (20/3/2016) dini hari.

Selain pada aspek pengamanan, katanya, pemerintah perlu memberikan penguatan pada para nelayan baik yang tradisional maupun yang bermodal besar.

“UU perlindungan nelayan, petambak udang, petani garam menjadi titik tolak untuk semakin meningkatkan perlindungan kekayaan alam kita, sambil pada sisi lain melindungi usaha para nelayan kita,” tegas Ledia.

Ledia juga mengatakan bahwa undang-undang ini ujian dari keberpihakan pemerintah pada masyarakat yang lemah.

“Menteri Kelautan dan Perikanan perlu menguatkan kerjasama untuk mengantisipasi pencurian-pencurian lain. Tapi juga harus menguatkan nelayan-nelayan kita agar bisa mengambil ikan di wilayah perairan kita yang sering dicuri itu,” pungkas Ledia. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani dan Nelayan (BKPN) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifah Amalia

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Respons Cepat Transportasi Online dengan Regulasi

Jakarta (21/3) - Kepala Departemen Infrastruktur dan Perumahan Rakyat DPP PKS Yudi Widiana meminta pemerintah untuk segera merespons cepat terkait rencana demonstrasi supir taksi dan angkutan umum esok hari (22/3/2016).

Yudi mendesak pemerintah segera membuat regulasi terkait transportasi online agar tidak terjadi konflik horizontal.

"Demo angkutan umum harus direspons secara cepat oleh pemerintah agar tidak terjadi konflik horizontal," ujar Yudi di Jakarta, Senin (21/3/2016).

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini respons cepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan regulasi yang memberi kepastian hukum terkait keberadaan transportasi berbasis online.

"Respons cepat dengan adanya regulasi yang memberi kepastian hukum dan akomodasi terhadap perkembangan teknologi informasi, yakni aplikasi online. Untuk membuat regulasinya, saya kira tidak akan berat kalau segera dilaksanakan dan bukan dibiarkan," ucap Yudi.

Salah satu bentuk regulasi, papar Yudi, adalah melakukan revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009. Usulan revisi UU LLAJ harus datang dari pemerintah karena masalah ini berkaitan erat dengan kementerian lain, dalam hal ini Kemenkominfo.

Menurutnya, sah-sah saja demo esok hari dilakukan karena hal tersebut merupakan sarana demokrasi bagi rakyat kepada pemerintah. Asalkan, papar dia, jelas pelaporannya kepada aparat keamanan dan tidak dilakukan secara anarkis. [pks.id]

Keterangan Foto: Kepala Departemen Infrastruktur dan Perumahan Rakyat DPP PKS Yudi Widiana

posted by @Adimin