PKS: Program Jokowi-JK yang Baik Didukung, Jelek Dikoreksi

JAKARTA (19/10) - Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini ikut berpendapat tentang situasi parlemen selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Jazuli Juwaini mengingatkan, salah satu tugas parlemen yakni mengawasi pemerintah.

"Tetapi bukan berarti semua langkah pemerintah harus dianggap salah. Konsekuensi partai berkoalisi dengan pemerintah ya harus mendukung kebijakan pemerintah," kata Jazuli Juwaini kepada Tribunnews.com. PKS, kata Jazuli Juwaini, sebagai partai oposisi juga bersikap objektif. Bila program pemerintah baik maka PKS akan mendukungnya. Sebaliknya, PKS akan mengkritisi bila tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Begitupun PKS berharap kepada fraksi-fraksi yang berkoalisi dengan pemerintah harus objektif jangan asal dukung. Kalau ternyata tidak pas ya harus berani mengkoreksi agar parlemen sebagai suatu lembaga bisa jelas peran dan fungsinya," kata Jazuli Juwaini.

Sedangkan, pengamat politik Hendri Satrio melihat keberhasilan Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi dengan partai-partai di parlemen tidak dimanfaatkan pemerintah. Padahal, parlemen sangat bersahabat dengan pemerintahan Jokowi-JK. Hendri Satrio megungkapkan mayoritas semua program pemerintah tidak dipandang negatif oleh parlemen.

"Tapi ini tidak berbanding lurus dengan Jokowi. Terlalu lamban padahal sudah didukung parlemen. Contoh Menteri Perdagangan yang baru belum bisa menurunkan harga pokok dan Mentan belum bisa menunjukkan program ketahanan pangan," kata Hendri Satrio kepada Tribunnews.com. Hendri menuturkan Pemerintahan Jokowi masih memiliki waktu melakukan perbaikan yang kreatif dan inovatif. "Kalau dikasih point dua tahun pemerintahan Jokowi ya skala 100, pemerintahan dapat skor 60-70. Jangan Nawacita jadi Tawacita yakni diketawakan," kata Hendri Satrio.

Peneliti Forum Masyarakan Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, hilangnya daya kritis parlemen tak lepas dari ketatnya pemerintah Jokowi-JK menjaga konsistensi atas perencanaan dan pelaksanaan program-program yang dijalankan. Pemerintah mempunyai skema kerja yang cukup rapi berhadapan dengan DPR yang terlalu sibuk memikirkan kalkulasi politik.

"Hasilnya DPR selalu tak berdaya berhadapan dengan pemerintah," ujar Lucius.

Pada saat bersamaan, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tak bisa secara meyakinkan memberikan bukti atas kerja-kerja mereka. Ketika akan mengkritisi pemerintah, pada saat yang bersamaan mereka selalu gagal menunjukkan bahwa lembaga itu pantas mengkritik karena mereka belum bekerja dengan baik.

"Belum lagi dengan banyaknya kasus-kasus korupsi dan pelanggaran etis yang membuat DPR sebagai institusi mengalami penggerusan kredibilitas di hadapan pemerintah yang berhasil menyedot simpati publik melalui program-programnya," jelas Lucius Karus.

Sumber: www.Tribunnews.com

posted by @Adimin

FPKS Kawal Aduan Pramuwisata Bandara Soetta Soal Dugaan Tindak Kekerasan dan Pungli

Jakarta (19/10) – Dalam rangka Hari Aspirasi, Fraksi PKS DPR RI menerima aduan dari Aliansi Pramuwisata Indonesia (API) tentang adanya dugaan perlakuan tindak kekerasan dan adanya pungli dari oknum petugas bandara Soekarno-Hatta, di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (18/10).

Aduan tersebut diterima langsung oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Nurhasan Zaidi dan Martri Agoeng bersama dengan Tenaga Ahli Fraksi.

Dalam aduannya, Anggota API, Riki menilai pembentukan aliansi tersebut lahir karena perlakuan tidak adil kepada pemandu wisata yang mendampingi wisatawan dari Timur Tengah.

“Kami mendampingi wisatawan dari timur tengah. Diskriminasi terhadap wisman Timur tengah terjadi sejak pasca idul fitri di Bandara Soeta yang disokong oleh aparat. Para wisman itu diminta paksa sebesar 1 real kalau mau dilayani. Ini tidak sesuai dengan jargon Salam Pesona Indonesia oleh Kementerian Pariwisata,”jelas Riki kepada Fraksi PKS.

Menanggapi itu, Nurhasan menilai persoalan reformasi birokrasi selama ini, khususnya yang menyangkut infrastruktur pariwisata, masih belum tuntas. Hal itu bertentangan dengan program pemerintah untuk menggenjot wisatawan asing ke Indonesia pada tahun 2016 hingga berjumlah 272 juta wisatawan.

“Aduan Bapak-bapak ini bertentangan dengan program devisa yang berasal dari pariwisata. Persoalan ini sudah kami sampaikan ke kementerian BUMN kemarin. Bandara kita sebagai bagian dari BUMN memang kondisinya mengkhawatirkan. Pemerintah seolah tidak siap untuk menerima ledakan jumlah turis yang luar biasa,” jelas Nurhasan.

Oleh karena itu, Fraksi PKS, tegas Nurhasan, akan berkomitmen mengawal aspirasi ini ke Kementerian BUMN, Angkasa Pura, Imigrasi, dan Kementerian Pariwisata untuk menangani persoalan pungli. Khusus yang berkaitan dengan persoalan kekerasan, jelas Nurhasan, Fraksi PKS mendorong agar API membentuk tim advokasi hukum sebagai bentuk tindak lanjut dari segi litigasi.

Ditambahkan Martri Agoeng, Komisi VI akan mengevaluasi secara komprehensif temuan-temuan ini untuk dibawa kepada panja, sebagai bagian untuk memerbaiki kinerja Angkasa Pura, khususnya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

“Khusus untuk terminal 3 ini mendapat perhatian khusus dari Komisi VI karena sedari awal sudah salah secara perencanaan pembangunan. Sehingga, dampaknya kemana-mana. Padahal, terminal 4 juga sudah akan dibangun juga,” tegas Martri Agoeng.

Oleh karena itu, pasca pengaduan ini, Fraksi PKS menugaskan agar para anggota di Komisi III untuk berkoodinasi dengan Kemenkumham, khususnya Dirjen Keimigrasian untuk memberikan sanksi kepada petugas imigrasi yang diduga melakukan pungli di loket imigrasi di loket Bandara Soetta.

Selain itu, Fraksi PKS juga menugaskan agar para anggota di Komisi VI untuk meminta Dirut Angkasa Pura II segera memecat satpam yang diduga melakukan pungli.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin