Mahyeldi: Peran Lembaga Adat Kota Padang Harus Ditingkatkan

PADANG – Keterlibatan peran Lembaga Adat dalam mewujudkan seluruh program disertai visi dan misi Kota Padang memang sangat diperlukan. Pasalnya, kota ini sedang gembar-gemburnya mewujudkan sebagai daerah yang bersih lingkungan dan bersih maksiat.

Sebagaimana, hal itu disampaikan Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah sewaktu membuka kegiatan pelatihan penguatan pengurus lembaga adat di Kota Padang bertempat di Aula Asrama Haji Tabing Selasa (4/3). Pelatihan ini, diikuti, pengurus LKAAM Kota Padang,KAN se Kota Padang, Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kanduang dan beberapa tokoh adat.

Walikota agamis ini berharap, peran lembaga adat semakin ditingkatkan, dengan kebersamaan berbagai upaya kemajuan pembangunan dan penyelesaian setiap masalah dapat dituntaskan dengan baik.

“Peran lembaga adat dalam mewujudkan Kota padang yang lebih baik memang sangat kita butuhkan. Untuk itu, menjadi fokus pemahaman dalam pelatihan ini,” terang walikota.

Menurut walikota, di samping itu, terkait persoalan pembebasan lahan juga menjadi agenda utama saat ini. Tanpa pertolongan lembaga adat tersebut tidak mungkin persoalan tanah ulayat, sengketa tanah dan pembebasan lahan bisa diselesaikan.

“Makanya, penguatan peran lembaga adat ini harus terus ditingkatkan. Sebab, Pemko sangat membutuhkan bantuan lembaga adat ini,” tuturnya.

Mahyeldi melanjutkan, lembaga adat di Kota Padang ini cukup berperan penting dalam menyokong pembangun di Kota Padang. Apalagi, Kota Padang khususnya dan Sumbar pada umumnya sangat mengutamakan adatnya yang memakai Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.

Sementara itu, Kabag Kesra Kota Padang Al Amin menjelaskan perhatian Pemko Padang terhadap kelestarian dan penguatan lembaga adat ini semakin meningkat. Hal ini terbukti anggaran untuk lembaga adat di tahun 2015 ini dikujurkan sebesar Rp 400 juta untuk lembaga adat di Kota Padang.

Disamping itu, berbagai macam persoalan di tengah-tengah masyarakat, memang penyelesaiannya tidak lepas dari peran lembaga adat.

“Semoga peran lembaga adat yang ada pada beberapa daerah di Kota Padang semakin ditingkatkan. Baik dalam di bidang pembangunan, keagamaan dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Al Amin. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Legislator PKS Dorong Terus Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa

LABUHAN BATU (3/3) - Empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 harus terus disosialisasikan karena sudah menjadi bagian dari soko guru kehidupan berbangsa di negara ini. 

Demikian dikemukan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis dalam seminar Sosialisasi Empat Pilar  Berbangsa dan Bernegara” di Labuhan Batu, Sumatera Utara, kemarin (3/3). 

Dia mengatakan, DPR sebagai penjelmaan wakil rakyat Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengukuhkan nilai-nilaifundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya.

Karenanya, searah dengan tugas dan fungsinya itu, DPR akan terus melaksanakan tugas memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat. 

Iskan memaparkan, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. 

UUD 1945 yang telah diamandemen sampai empat kali, menurut dia, juga tidak perlu diperdebatkan karena mampu menyelesaikan persoalan politik dan kenegaraan  sesuai dengan kebutuhan. Begitu pun bentuk NKRI perlu dilestarikan karena terbukti sudah mampu mempersatukan berbagai etnik yang amat beragam dan wilayah yang begitu luas. 

"Sekarang bukan jamannya lagi mempertentangkan antara bentuk negara kesatuan dan negara federasi, karena itu perdebatan masa lalu,” pungkasnya. [www.rmol.co]

posted by @Adimin

Legislator PKS Sosialisasi 13 Program Berbasis Masyarakat

Padang (4/3) - Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Hermanto, mulai mengisi masa reses sejak Ahad 1 Maret 2015. Hermanto berkunjung dan mengadakan berbagai kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihan Sumbar I. Selain serap aspirasi, Hermanto juga menyosialisasikan 13 program berbasis masyarakat dengan rincian 10 program Kementerian Pertanian (Kementan) dan 3 program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hermanto memaparkan, program berbasis masyarakat dari Kementan yang meliputi traktor roda 2, pompa air, mesin pemanen padi, mesin giling padi, mesin perontok padi/kedelai, mesin pemipil jagung, LM3 P2HP, UPP0, PUAP dan Pengembangan Budidaya Ternak. Adapun program KKP, lanjut Hermanto, meliputi kegiatan pengolahan hasil perikanan, Pengembangan Usaha Mina Mandiri (PUMM) perikanan budidaya dan PUMM perikanan tangkap.

"Program-program tersebut diadakan pemerintah dalam upaya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat guna mencapai target swasembada pangan dalam 3 tahun," papar Hermanto, di Padang, Selasa (4/3).

Selain itu, lanjutnya, melalui program-program tersebut diharapkan bisa berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran. "Saya berharap kelompok masyarakat penerima manfaat bisa mengelola program dengan amanah sehingga bisa tumbuh berkembang ke level bisnis," ujar Hermanto.

Lebih lanjut Hermanto menambahkan, bila berhasil berkembang ke level bisnis, maka diharapkan dapat merekrut tambahan tenaga kerja. "Ini berarti mengurangi 

pengangguran," pungkasnya.

Ket. Foto: Hermanto sedang melakukan pertemuan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ceno Pulai, kelurahan Koto Tuo Pulai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Ahad (4/3).

[Humas PKS Sumbar]


posted by @Adimin