Fahri: Seluruh Dunia Sedang Memantau Perekonomian Indonesia

JAKARTA (4/8) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berkomentar mengenai pelemahan Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Menurut Fahri, seluruh dunia sedang memantau perekonomian Indonesia.

"Bila rating turun maka Indonesia tidak terlalu baik untuk kegiatan ekonomi. Lalu pull out invetasi global. Ini kita khawatir," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Fahri meminta pemerintah menjelaskan kepada publik penyebab melemahnya kinerja perekonomian Indonesia. Ia menilai adanya keterkaitan dengan ketidakpastian hukum.

"Hukum dibiarkan menjadi sandiwara, itu menjadi sebab, semua proyek melambat," kata Politisi PKS itu.

Ia juga menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai ekspor Indonesia. Pasalnya, ekspor tersebut merupakan produk lama dan Sumber Daya Alam (SDA).

"Bukan karya manufaktur percepatan perekonomian yang diakibatkan kepercayaan pasar," katanya.

Keterangan Foto: Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Sumber: http://www.tribunnews.com


posted by @Adimin

Mahfudz Siddiq: Usut Orang Israel di Tolikara

JAKARTA (5/8) - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menyatakan, kehadiran sejumlah orang yang berkewarganegaraan Israel dan munculnya simbol-simbol Israel di Tolikara bukanlah kebetulan sehingga hal tersebut harus diusut tuntas.

Motifnya pun, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, bukan penyebaran agama karena Yahudi adalah agama eksklusif.

"Adanya orang yang berkewarganegaraan Israel di Papua dan munculnya simbol-simbol Israel seperti yang banyak tersebar di media sosial di Tolikara bukan kebetulan. Ini juga tidak ada hubungannya dengan penyebaran agama karena agama Yahudi sangat eksklusif," ujar Mahfudz kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Mahfud menengarai bahwa orang-orang Israel ini digunakan untuk menjalankan satu operasi politik di Papua secara keseluruhan. Untuk itu dia pun meminta aparat keamanan untuk mengusut tuntas kehadiran mereka di Papua.

"Sangat mungkin ada pihak lain yang menggunakan orang-orang ini untuk menjalankan operasi politik di Papua," katanya.

Jadi, kata dia, bukan hanya Tolikara. Pemerintah melalui Polri, BIN, TNI, dan Kementerian Luar Negeri harus mengusut tuntas kehadiran orang berpaspor Israel itu.

Kasus Tolikara, menurut Mahfudz, bisa dilihat kecil kalau dipisahkan dari konteks Papua. Namun kasus ini juga bisa menjadi serius jika ditempatkan dalam konteks Papua, khususnya gerakan separatisme.

"Mereka membutuhkan pemantik dan harus diingat Papua tidak hanya bagian dari kepentingan Indonesia, tapi juga kepentingan beberapa negara lain," katanya.

Sumber: http://www.suara.com


posted by @Adimin