Ide pembentukkan Panitia Khusus Pemilihan Presiden (Pansus Pilpres) yang digulirkan oleh Koalisi Merah Putih di parlemen bukan hanya sekadar ambisi politik semata, namun juga memiliki dasar yang kuat yakni, bukti-bukti bahwa penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah bertindak tidak profesional dalam penyelenggaraan pemilu serta bukti-bukti kecurangan lainnya.
"Sejak awal niat kami buat Pansus memang bukan hanya kepentingan Prabowo-Hatta, tapi juga demi tegaknya demokrasi di Indonesia yang nyatanya tidak kita lihat dalam pilpres," ujar Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini seperti dikutip Koran Sindo di Jakarta, Kamis (7/8).
Menurut Jazuli, pihaknya sudah memiliki cukup bukti bahwa telah terjadi kecurangan yang masif dalam pilpres, serta penyelenggara pemilu yakni KPU telah bertindak tidak profesional dalam menyelenggarakan pemilu.
Dengan demikian, jelas bahwa usulan fraksi yang masuk ke dalam Koalisi Merah Putih bukan lah sekedar tindakan responsive karena dinyatakan kalah dalam pilpres.
"Loh, nyatanya kita punya bukti-bukti kecurangan itu. Coba lihat saja contoh kecil di rekapitulasi kemarin, keberatan kami tidak diakomodir sama sekali," jelas Anggota Komisi II itu.
Dalam pilpres kemarin lanjut Jazuli, telah terjadi kejahatan demokrasi berupa kecurangan dan pelanggaran pemilu yang masif. Bagaimana kelanjutan demokrasi di Indonesia jika hal-hal seperti ini dibiarkan, bahkan dianggap remeh.
"Harus ada tindakan tegas dan konkrit atas hal-hal yang keluar dari track atau jalurnya," ujar Anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Banten III itu.
Oleh karena itu, lanjut Jazuli, pihaknya mendorong agar Pansus Pilpres ini harus segera direalisasikan. Karena, bukan hanya kali ini saja penyelenggaraan pemilu tidak sesuai dengan kaidahnya, tapi juga dalam pelaksaan pemilu legislatif (pileg).
"Jadi, kenapa dipermasalahkan soal Pansus ini. Kalau memang tidak ada kecurangan mari kita buktikan sama-sama," tandasnya.[dm/sindonews/pasberita.com]
posted by @Adimin
Post a Comment