Untuk
memastikan jumlah kekayaan calon walikota (Cawako) dan wakil walikota
Padang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi langsung
ke seluruh calon. Senin (23/9), tim KPK mulai mengundang calon untuk
mencocokkan jumlah kekayaan mereka dengan yang telah dilaporkan dalam
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) yang telah
diumumkan KPU beberapa waktu lalu.
Verifikasi ini dilakukan secara bertahap hingga Kamis mendatang.
Hari pertama kemarin, calon yang diundang, yakni Mahyeldi, Wahyu Iramana Putra, Asnawi Bahar, Surya Budhi, Maigus Nasir dan Desri Ayunda. Proses ini dimulai dari pukul 08.00 WIB di salah satu ruangan yang ada di kantor KPU Padang. Masing-masing calon dipanggil dan diperiksa secara tertutup. Media pun tidak bisa mengambil gambar atau melihat proses pemeriksaan. Bahkan komisioner KPU Padang tidak terlibat dalam verifikasi ini.
Hari pertama kemarin, calon yang diundang, yakni Mahyeldi, Wahyu Iramana Putra, Asnawi Bahar, Surya Budhi, Maigus Nasir dan Desri Ayunda. Proses ini dimulai dari pukul 08.00 WIB di salah satu ruangan yang ada di kantor KPU Padang. Masing-masing calon dipanggil dan diperiksa secara tertutup. Media pun tidak bisa mengambil gambar atau melihat proses pemeriksaan. Bahkan komisioner KPU Padang tidak terlibat dalam verifikasi ini.
Ketua KPU Padang Alison mengakui kalau tim yang datang ini telah
menyampaikan kalau mereka bekerja secara tim. Jadi, KPU hanya diminta
menyediakan ruangan dan memberi tahu calon yang akan diverifikasi.
Kedatangan tim KPK ini untuk memastikan nilai barang atau aset yang
dimiliki calon.
“Jadi, bisa saja nilai kekayaan calon yang telah diumumkan sebelumnya
itu berubah. Bisa lebih besar atau kecil, tergantung hasil dari
pemeriksaan KPK. Nanti akan diumumkan setelah KPK memberikan hasil
kerjanya ke KPU,” ulasnya.
Ketika ditanyakan, apakah kedatangan tim KPK ini menandakan kecurigaan
KPK terhadap calon pejabat negara ini? Alison tidak bisa memberikan
jawaban pasti, sesuai yang diinformasikan tim KPK ini, mereka datang
untuk verifikasi. Tidak ada pembicaraan terkait kecurangan data kekayaan
yang diberikan calon-calon ini.
Selain itu, KPK juga memiliki program yang bisa dintegritaskan dengan
program KPU Padang. Ini merupakan salah satu agenda yang diintegritaskan
dengan KPU. Alison menilai jika tidak mengganggu tahapan yang telah
disusun, tidak ada persoalan dengan tawaran KPK untuk memprogram pilkada
berintegritas.
Terpisah, Cawako yang telah melakukan verifikasi Asnawi Bahar
menjelaskan, kalau dia diminta menjelaskan kembali rincian harta
kekayaan yang dimilikinya. Dia menyebutkan, secara rinci sesuai dengan
yang dilaporkan sebelumnya. Asnawi Bahar mengakui sepertinya KPK
menemukan ketidakcocokan nilai dan diperkirakan nilai kekayaan yang
dimilikinya akan menjadi naik.
Asnawi membantah jika ada penambahan objek kekayaan yang ditemui KPK
terkait naiknya nilai kekeyaannya. Dia menjelaskan, nilai kekayaan yang
dimilikinya ini ditaksir sesuai dengan harga pada saat pelaporan. Tapi
dari tim KPK ini, ada sejumlah assetnya yang dinilai jauh lebih tinggi
dibandingkan perkiraan dirinya.
“Cuma taksiran nilai saja, karena KPK melihat asset tersebut memiliki
nilai yang lebih tinggi. Jadi kemungkinan nilai harta kekayaan saya
bertambah dibandingkan sebelumnya,” ulasnya.
Pada pelaporan secara administrasi yang telah diumumkan KPU Padang sebelumnya, Asnawi Bahar memiliki kekayaan sekitar Rp16,864 miliar.
Pada pelaporan secara administrasi yang telah diumumkan KPU Padang sebelumnya, Asnawi Bahar memiliki kekayaan sekitar Rp16,864 miliar.
Begitu pun dengan Mahyeldi yang sebelumnya melaporkan ‘hanya’ memiliki
kekayaan sekitar Rp245,422 juta. Dia tidak mengetahui apakah nanti akan
ada perubahan setelah diverifikasi KPK atau tidak.
“Saya telah melaporkan kekayaan saya sesuai ketentuan. Tidak ada yang
ditutupi. Silahkan orang lain menilainya,” ujar Mahyeldi. (*)
Sumber : http://hariansinggalang.co.id/kpk-verifikasi-kekayaan-cawako-dan-cawawako/
posted by @Adimin
Post a Comment