Oleh: A Zaki/ Kompasianer
Sebagaimana tulisan saya beberapa waktu lalu, saya berusaha menelisik apa sebenarnya salah PKS di mata banyak pihak.
Saya kebetulan punya beberapa kawan anggota DPR, DPRD I & II dari berbagai partai. Saya seringkali bertukar pikiran mengenai beberapa hal termasuk dunia politik. Ada beberapa obrolan yang menarik bagi saya untuk dicermati. Mereka rata-rata kurang suka dengan anggota dewan dari PKS karena susah diajak kompromi untuk menerima dana-dana yang tidak jelas asal usulnya.
Untuk menolak dana-dana yang tidak jelas itu, anggota dewan dari PKS selalu mengatakan: “Dewan Syariah kami belum ada fatwa untuk itu jadi kami tidak bisa menerima dana tersebut” Kebanyakan mereka merasa terganggu atas sikap anggota dewan dari PKS ini. Sedikit-sedikit dewan syariah, sedikit-sedikit dewan syariah. Mungkin saja anggota dewan dari PKS yang lain ada yang mudah-mudah saja menerima sesuatu yang belum jelas urusannya, namanya juga manusia. Akan tetapi, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sistem di PKS secara keseluruhan diawasi oleh dewan syariah yang ada di tingkat pusat dan wilayah.
Jadi perilaku-perilaku yang mengarah pada pelencengan sistem akan dengan mudah di deteksi dan diambil tindakan. Saya teringat dengan kejadian dikeluarkannya mantan Ketua DPD PKS di salah satu kota di jawa barat. Beliau di keluarkan dari PKS gara-gara bermasalah dengan korupsi, dan hal itu juga dilakukan PKS bahkan untuk mantan ketua dewan syariah pusat itu sendiri.
Kembali lagi, saya menggaris bawahi bagaimana PKS bergerak di atas sistem yang dibangun untuk survival gerakan kepartaiannya. Ayoo kita meminta fatwa kepada hati kita…karena hati kita kita tidak pernah menyemunyikan kebenaran, beda dengan otak kita.
Saya kebetulan punya beberapa kawan anggota DPR, DPRD I & II dari berbagai partai. Saya seringkali bertukar pikiran mengenai beberapa hal termasuk dunia politik. Ada beberapa obrolan yang menarik bagi saya untuk dicermati. Mereka rata-rata kurang suka dengan anggota dewan dari PKS karena susah diajak kompromi untuk menerima dana-dana yang tidak jelas asal usulnya.
Untuk menolak dana-dana yang tidak jelas itu, anggota dewan dari PKS selalu mengatakan: “Dewan Syariah kami belum ada fatwa untuk itu jadi kami tidak bisa menerima dana tersebut” Kebanyakan mereka merasa terganggu atas sikap anggota dewan dari PKS ini. Sedikit-sedikit dewan syariah, sedikit-sedikit dewan syariah. Mungkin saja anggota dewan dari PKS yang lain ada yang mudah-mudah saja menerima sesuatu yang belum jelas urusannya, namanya juga manusia. Akan tetapi, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sistem di PKS secara keseluruhan diawasi oleh dewan syariah yang ada di tingkat pusat dan wilayah.
Jadi perilaku-perilaku yang mengarah pada pelencengan sistem akan dengan mudah di deteksi dan diambil tindakan. Saya teringat dengan kejadian dikeluarkannya mantan Ketua DPD PKS di salah satu kota di jawa barat. Beliau di keluarkan dari PKS gara-gara bermasalah dengan korupsi, dan hal itu juga dilakukan PKS bahkan untuk mantan ketua dewan syariah pusat itu sendiri.
Kembali lagi, saya menggaris bawahi bagaimana PKS bergerak di atas sistem yang dibangun untuk survival gerakan kepartaiannya. Ayoo kita meminta fatwa kepada hati kita…karena hati kita kita tidak pernah menyemunyikan kebenaran, beda dengan otak kita.
*http://politik.kompasiana.com/2013/06/26/apa-salah-pks-2-572219.html
posted by @A.history
Post a Comment