Tanggapan atas label "munafik" dari Ketua Fraksi PD yang disematkan pada PKS
SBY
memberi jatah menteri kepada PKS didasarkan pada kontrak politik, dimana
PKS ikut serta berjuang memenangkan paket SBY-Boediono pada PILPRES 2009, bukan
pemberian cuma-cuma alias gratis, apalagi terkait dengan koalisi.
Saat
pilpres 2009 yang lalu (pilpres 2004 PKS juga Dukung SBY ), kader PKS
diseluruh Indonesia bergerak dan berjuang keras dari satu desa ke desa
lain, door to door dari satu rumah ke rumah lain, untuk memenangkan SBY.
Mereka bergerak dengan komitmen tinggi karena berharap ada perubahan di
negeri ini.
Dalam
mendukung SBY, PKS membuat kontrak politik yang disepakati kedua belah
pihak ( PKS-SBY), diantaranya adalah SBY harus komitmen bekerja keras
memperjuangkan kesejahteraan Rakyat, meringankan beban hidup mereka.
Disamping itu, SBY harus mendukung kemerdekaan palestina dan tidak
membuka hubungan apapun dengan israel sebagai entitas penjajah
palestina. Ini diantara butir kesepakatan atau kontrak politik dg SBY.
jika kontrak politik ini dilanggar, maka PKS berhak mengingatkan dan
meluruskan SBY serta tidak ada kewajiban mengikuti kebijakan SBY yang
menyengsarakan Rakyat.
Dalam
konteks kenaikan harga BBM, PKS telah membuat rumusan solusi bagaimana
mengurangi beban subsidi BBM tanpa harus menaikkan harga BBM, dan
butir-butir solusi tersebut telah disampaikan kepada SBY. Tetapi
diperjalanan, SBY masih bersikukuh menaikkan BBM, dengan kompensasi
BALSEM yang sarat kepentingan politik memenangkan parpol tertentu pada
pemilu 2014, maka PKS melihat bahwa kebijakan tersebut bertentangan
dengan kontrak politik yang telah dibuat PKS dengan SBY, karena
kebijakan tersebut bisa menyengsarakan rakyat. Apalagi menaikkan harga
BBM pada saat menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri bukanlah
kebijakan yang bijak dan pro Rakyat.
Karena
itu, siapakah sebenarnya yang munafik dan menghianati Rakyat? PKS atau
SBY?... jika anda punya kontrak kerja dengan orang lain, lalu mitra anda
menyalahi kontrak dengan anda, apakah anda dianggap munafik jika anda
tidak menyetujui beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak
kerja?. Jika anda punya kontrak kesepakatan dengan driver bus untuk
mengantar anda ke jakarta, lalu sang driver menyalahi kontrak anda
dengan justru mengantar anda ke Bali, apakah anda salah dan layak
dianggap munafik jika anda mengkritisi dan tidak mau mengikuti keputusan
Driver?.
Opini
saat ini telah digiring seakan-seakan PKS telah menghianati koalisi,
padahal PKS tidak pernah punya komitmen dan kontrak politik apapun
dengan parpol-parpol koalisi. PKS hanya terikat kontrak politik dengan
SBY. Apalagi kehadiran PKS dipemerintahan SBY ( pemerintahan koalisi
SBY) dengan ditunjuknya 3 menteri dari PKS murni karena "hasil" kerja
keras memenangkan SBY. Justru yang harus dipertanyakan, bagaimana bisa
partai Golkar yang sebelumnya sebagai lawan SBY pada pilpres 2009,
tiba-tiba mendapatkan jatah kursi menteri. Inikan seperti orang yang
tidak pernah ikut berjuang, tanpa berkeringat lalu tiba-tiba dapat
imbalan. Ini yang namanya pemberian cuma-cuma alias gratis alias rejeki
nomplok. Dan posisi PKS tidak sama dengan partai Golkar, yang dapat
imbalan tanpa kerja dan berkeringat.
Mengapa
PKS tidak ngikut saja parpol koalisi untuk mendukung kebijakan
menaikkan BBM?. Sebenarnya jika mau aman, tidak dihantam kanan kiri,
tidak di ancam-ancam dicopotnya menteri, mudah bagi PKS untuk satu suara
dengan parpol koalisi. Apalagi satu suara dalam mendukung kebijakan
pemerintah tidaklah "gratis" alias pasti akan dapat "imbalan" yang
menggiurkan. Tetapi mengapa PKS ngotot dan mengambil resiko dengan
menolak kenaikkan BBM, apakah ini strategi pencitraan?. Tidak!!..
terlalu mahal harga yang akan dibayar PKS apalagi dengan resiko
dicopotnya menteri PKS, hanya demi CITRA. Ibaratnya, mau cari ayam
kehilangan gajah. Menolak BBM bagi PKS murni karena komitmen pembelaan
terhadap rakyat ( PKS punya hasil kajian solusi carut marutnya manajemen
bidang energy). Karena itu, PKS siap bersebrangan dengan parpol koalisi
( pemerintah) jika keputusan mereka justru menghianati rakyat dan
melanggar kontrak politik PKS-SBY, apapun resikonya, termasuk dicopotnya
menteri PKS.
PKS
tidak terbiasa bersikap basa-basi, bermanis-manis, asal bapak senang
(ABS) dengan imbalan aman kursi menteri dan imbalan lainnya, sementara
rakyat menangis dan menderita. Itu namanya merasakan nikmat diatas
derita rakyat.
Mengapa
PKS tidak keluar saja dari koalisi dengan menarik 3 menteri, bukankah
SBY sudah melanggar kontrak politik?. Tentu tidak adil, jika PKS
mencabut kontrak politik ( keluar dari koalisi), hanya karena
dilanggarnya satu butir kesepakatan dari sekian banyak butir
kesepakatan, karena jumlah butir kontrak politik PKS-SBY lebih dari 5
butir, dan SBY masih komitmen dengan butir kesepakatan lainnya, dan
karena itu, PKS tetap mendukung kebijakan SBY yang lain yang pro rakyat.
Sikap PKS ini tidak bisa dikatakan sebagai sikap mendua apalagi
berpijak di dua kaki, seperti yang dituduhkan para politisi. Adalah
sesuatu yang berbeda antara menolak BBM dengan keberadaan 3 menteri PKS
di kabinet. Menolak BBM karena SBY tidak memihak rakyat dan menghianati
satu butir kontrak politik, sementara keberadaan 3 menteri PKS adalah
hak untuk PKS yang dihasilkan dari jerih payah perjuangan memenangkan
SBY.
Jadi,
dalam ajaran manapun, termasuk ajaran agama Islam, mendukung seseorang
termasuk seorang presiden tidak dibenarkan tanpa reserve. Dan saat awal
mendukung SBY, bukankah seluruh parpol selalu bilang, " kita dukung
pemerintahan SBY, tetapi tetap kritis, jika kebijakan pemerintah
menyengsarakan rakyat". Nah, sekarang anda semua harus buktikan, seperti
PKS telah membuktikan!!.
posted by @Adimin
Post a Comment