Lumrah memang bila terjadi perbedaan pandangan di internal, seperti halnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menteri dalam kabinet di pemerintahan yang berasal dari PKS sepakat dengan kenaikan BBM, sementara fraksi PKS di DPR menolak kenaikan BBM.
Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal mengatakan, PKS menolak kenaikan harga BBM karena berbagai alasan. Kebijakan ini pun masih terus diperdebatkan di Fraksi PKS DPR.
"PKS menolak rencana Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dg berbagai alasan atau sangat banyak alasan dan sekarang masih terus dibahas dan diperdebatkan," jelas Refrizal, Jumat (7/6).
Pihaknya tidak membicarakan status PKS sebagai partai koalisi. Menurutnya, sudah sewajarnya jika menteri di kabinet mendukung kenaikan BBM. Sebab, menteri adalah pembantu presiden.
"Di sisi lain PKS tidak membahas tentang koalisi artinya keberadaan menteri-menteri yang berasal dari kader PKS di KIB II masih sah dan sudah selayaknya menteri-menteri tersebut sebagai pembantu Presiden harus patuh dan tunduk pada putusan dan arahan Presiden," imbuhnya.
Tidak hanya menteri di kabinet, elite PKS seperti Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin juga sepakat untuk menjalankan kebijakan pemerintah.
"Artinya penyataan Pak Tifatul masih sejalan dengan arahan ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS, supaya anggota kabinet menaati dan mengikuti arahan Presiden RI," tuturnya.
Namun, dia belum dapat memastikan sikap PKS secara final, apakah menolak atau menerima kenaikan harga BBM yang dicanangkan pemerintah. "Kita lihat aja nanti," tandasnya.
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring mendukung kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah. Sementara itu, Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq menyatakan bahwa sikap Fraksi PKS DPR jelas menolak kenaikan harga BBM. (pm/merdeka).
posted by @A.history
Post a Comment