Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum juga menentukan rekan koalisinya dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) maupun pemerintahan lima tahun mendatang karena tak ingin mengulangi kegagalan seperti yang terjadi di dua periode pemerintahan sebelumnya.
Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusar Taufik Ridho yang dihubungi di Jakarta, Senin, PKS saat ini masih membahas format koalisi yang ideal, bagaimana membangun kebersamaan dalam pemerintahan, bukan sekadar bagi-bagi kursi menteri.
"PKS tidak akan terburu-buru memutuskan soal akan berkoalisi dengan partai atau calon presiden tertentu, tapi kami telah dan terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyamakan platform pemerintahan ke depan," kata Taufik.
Sejauh ini, Taufik menambahkan PKS telah bertemu dengan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie dan Wiranto, serta beberapa pimpinan partai lainnya
"Hanya dengan Pak Prabowo mungkin sedikit lebih maju karena sudah mengirimkan surat menyatakan keinginan untuk berkoalisi," lanjut Taufik.
Keputusan untuk tidak terburu-buru dalam menentukan rekan koalisi tersebut juga digarisbawahi oleh DPP PKS usai melaksanakan musyawarah Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS di Jakarta, Minggu (27/4) lalu.
Ketua Bidang Humas PKS Mardani Ali Sera menyampaikan kepada pers dalam jeda musyawarah, bahwa dalam berkoalisi, PKS tidak mementingkan kursi menteri, namun lebih pada kerja bersama yang membawa manfaat bagi bangsa, negara dan umat.
"Misalnya kebijakan energi, jangan diputuskan sendiri, tetapi diputuskan bersama. Kalau kemarin kan, hampir semua kebijakan diputuskan sendiri oleh pemimpin koalisi, dan PKS diminta dukung. Kita tidak mau hal tersbut terulang," kata Mardani.
Musyawarah Majelis Syuro pada Minggu (27/4) dipimpin Ketua Dewan Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan diikuti seluruh anggota yang berjumlah 99 orang. [Antara]
Post a Comment