JAKARTA (7/8) – Partai Politik (Parpol) yang tidak mengajukan calon dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan diberikan sanksi oleh pemerintah. Hal itu setelah ada wacana dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sependapat dengan Tjahjo Kumolo. Menurutnya, aturan tersebut akan terbentur jika Parpol tidak memiliki rekan koalisi.
"Ada partai yang tidak dapat mitra koalisi, tidak menemukan mitra koalisi yang pas. Masa begitu mau diberi sanksi," tegas Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2015).
Politisi Partai Keadlian Sejehtera (PKS) ini mengaku, pemberian sanksi tersebut tidak akan bisa berjalan efektif, dan dipastikan akan banyak pertentangan.
Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mencari solusi agar partai tidak memunculkan calon boneka, lantaran untuk menutupi satu pasangan calon. Hal tersebut bisa melalui komitmen Partai Politik (Parpol) dengan pemerintah untuk tidak mengusung calon boneka.
"Kalau nanti ada rekayasa biar gak ada calon itu harus dibikin aturan secara teknis, seperti membuat kesepakatan dari awal, agar tidak ada gelagat sandiwara," tegasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah berencana merevisi kembali Undang-Undang (UU) Pilkada, UU Parpol, dan UU Pemilu. Pemerintah akan berupaya membuat aturan agar Parpol yang tak mengusung calon dalam Pilkada atau Pemilu untuk mendapatkan sanksi.
Hal ini untuk mengantisipasi munculnya calon tunggal ke depan, seperti yang terjadi di tujuh daerah saat ini.
Sumber: http://news.okezone.coml
posted by @Adimin
Post a Comment