Jakarta (20/10) – Mekanisme pelepasan saham (divestasi) PT Freeport Indonesia lewat penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) tidak berpengaruh pada perbaikan perekonomian Indonesia. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis, selain jumlahnya tidak signifikan, hanya 10 persen, saham tersebut kemungkinan besar akan dinikmati perusahaan asing.
"Kalau saham minoritas sekitar 10 persen yang dilepaskan Freeport, itu tidak signifikan. Apalagi saham yang ditawarkan ke pasar modal melalui IPO sudah tidak bisa dijamin kepemilikannya oleh negara dan tidak mustahil akan diserap asing," kata Iskan di Jakarta, Selasa (20/10).
Iskan melihat Pemerintah tidak punya anggaran dana untuk membeli saham yang hanya 10 persen tersebut. Menurutnya, Pemerintah harus berterus terang menyatakan tidak memiliki anggaran membeli saham yang dilepas itu. "Kondisi ini membuat kedaulatan negara dalam sector pertambangan telah dipertaruhkan Pemerintah,” kata Iskan.
Selain itu, politisi PKS ini juga mengkritik adanya sinyal Pemerintah memperpanjang kontrak Feeport berdasarkan IPO ini. "Dengan alasan kepastian investasi, Kementerian ESDM telah memberikan sinyal perpanjangan izin pertambangan, padahal itu menabrak UU," ungkapnya.
Rencana keberangkatan Presiden RI Joko Widodo dengan belasan menteri, termasuk Menteri ESDM ke Amerika Serikat, menurut Iskan, tidak boleh menjadi pendorong untuk membela kepentingan bisnis AS di Indonesia.
"ESDM juga harus bijak, jangan sampai melanggar UU karena membela kepentingan asing," pungkas Anggota Fraksi PKS DPR RI tersebut.
Keterangan Foto: Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RIposted by @Adimin
Post a Comment