Infrastruktur Sumbar Terbaik di Indonesia

 

 

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menilai infrastruktur Sumbar terbaik di Indonesia. Bahkan menjadi provinsi terbaik dalam pelayanan infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. 

Atas keberhasilan itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan beberapa pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar. 

“Menteri PU segera menindaklanjutinya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur 2014-216,” kata Gubernur Irwan Prayitno yang dihubungi Singgalang tadi malam, usai pertemuan dengan Djoko Kirmanto, membahas upaya percepatan prioritas pembangunan infrastruktur, Selasa (6/5) di Jakarta. 

Makanya, di Sumbar pembangunan berbagai sarana infrastruktur tetap menjadi perhatian pemprov bersama pemkab/kota dari tahun ke tahun. Apalagi masih banyak sarana infrastruktur yang perlu dibenahi dan dilengkapi hingga dibangun baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. 

“Pembangunan infrastuktur itu sangat berkorelasi dengan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Pemprov bersama pemkabupaten/kota terus berusaha dan berjuang bagaimana menggaet pendanaan dari pusat. Tentu dibarengi dengan usulan program-program strategis,” jelas Irwan. 

Menurutnya, kalau hanya mengandalkan dana provinsi saja tidak cukup. Jumlahnya terbatas. Begitu pula pendanaan kabupaten/kota. Apalagi untuk membangun berbagai infrastruktur itu butuh biaya yang tidak sedikit. Solusinya, dana pusat harus digaet ke daerah. Berbagai program strategis diusulkan. 

Dalam pertemuan itu, Menteri PU sangat merespon usulan gubernur. Para Dirjen di Kementerian PU pun menandai sejumlah program strategis tersebut untuk ditindaklanjuti pula. 

“Mudah-mudahan ada yang dianggarkan dalam APBN perubahan tahun ini. Begitu juga dimasukkan pula dalam APBN 2015 dan 2016,” kata Irwan yang saat itu didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Ali Musri dan Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, Suprapto. 

Beberapa pembangunan infratsruktur yang menjadi prioritas percepatan pembangunan meliputi, percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Antara lain, Jalan dari Bypass menuju Duku-Sicincin-Balingka, Pembangunan jalan terowongan Ngarai Sianok-Jembatan Ngarai Sianok hingga melintas Bukittinggi (jalan alternatif). 

Untuk jalan, panjangnya mencapai 76 kilometer. Kemudian 1,1 kilometer untuk pembangunan terowongan dan 0,49 kilometer untuk pembangunan jembatan. Total keseluruhan dana pembangunannya mencapai Rp2 triliun. 

Khusus untuk pembangunan Terowongan Ngarai Sianok, panjangnya 1,1 km, lebar 11 meter dan tinggi 11 meter, perkiraan biaya Rp1,2 triliun. Selain terowongan juga dibangun jembatan Ngarai Sianok Tipe Cable Stayed bentang 2×450 meter (490 meter) dengan lebar 22 meter. Perkiraan biayanya Rp800 miliar. 

“Pembangunan jalan dan terowongan ini bertujuan guna menghindari beberapa titik kemacetan di Lubuk Alung, Sicincin, Silaing, Padang Panjang-Koto Baru dan Padang Luar,” harap Irwan. 

Selanjutnya, percepatan pembangunan Jalan Pantai Nipah menuju Pantai Padang hingga ke BIM yang membutuhkan dana Rp470 miliar. Juga ada pembangunan Jalan Padang Aro-Sungai Dareh-Batas Jambi, dengan dana Rp370 miliar. 

Lalu, Pembangunan Jalan Teluk Bayur-Tarusan-Pasar Baru-Alahan Panjang-Kiliran Jao (Rp950 miliar), pembangunan Jalan Lingkar Timur, Padang (Rp16 miliar), pembangunan Jalan Lingkar Barat, Padang Panjang (Rp70 miliar). 

Sedangkan, prioritas percepatan pembangunan juga termasuk pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), meliputi pembangunan pengendalian banjir Batang Kuranji. Pembangunan pengendalian banjir di Batang Kuranji ini meliputi bagian tengah; dari Bendung Gunung Nago hingga Bendung PDAM Gunung Pangilun, Padang. Dananya Rp50 miliar. 

Kemudian, percepatan pembangunan pengendalian banjir Batang Maransi, di Kota Padang dengan dana yang dibutuhkan Rp120 miliar. Lalu pengamanan Pantai Sasak, Pasaman Barat (Rp30 miliar).

 

[Singgalang 7 Mei 2014/http://irwan-prayitno.com]

posted by @Adimin

Fraksi PKS DPR Mendatang dari Aceh sampai Papua

 Jakarta (7/5) - Fraksi Partai Keadilan Sejatera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 akan diisi oleh wakil rakyat dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua. Hal ini diketahui setelah PKS memastikan satu kursi DPR RI didapat dari Papua berdasarkan Rapat Pleno KPU Papua yang selesai Rabu (7/5) pukul 11 Waktu Indonesia Timur (WIT).

Kabar ini disambut gembira Ketua Fraksi PKS saat ini, Hidayat Nur Wahid usai rapat internal Fraksi PKS pada Rabu (7/5) siang di Kompleks DPR - MPR. "Alhamdulillah, wakil PKS yang merata dari berbagai provinsi akan memudahkan PKS menyerap aspirasi dan keinginan rakyat. PKS akan semakin dekat dengan rakyat di seluruh Indonesia," tutur mantan Ketua MPR periode 2004-2009 tersebut.

Dihubungi saat berada di Jayapura, Wakil Ketua Bidang Wilayah Dakwah (Wilda) Indonesia Timur Aidil Heryana menyampaikan kabar, PKS berhasil meraih satu kursi dengan 159 ribu suara untuk DPR RI. PKS juga berhasil menempatkan tiga wakil di DPR Papua dan juga 64 anggota legislatif untuk berbagai DPRD Tingkat II di provinsi paling timur Indonesia tersebut.

“Kinerja PKS di Papua sangat memuaskan dalam mewujudkan kursi DPR dari Papua yang diinginkan sejak lama. Soliditas di internal PKS membuat seluruh kader dapat bekerja dengan lancar dan enjoy. Papua adalah etalase di Indonesia timur, kami bersyukur dapat pecah telur di sini," ungkap Aidil mengomentari pertama kalinya PKS mengirimkan wakil dari Papua ke DPR RI. [pks.or.id]

posted by @Adimin

HNW: Deklarasi Koalisi PKS Pekan Ini

JAKARTA - Satu per satu partai politik mulai menunjukkan kecenderungan arah koalisi menghadapi pilpres 9 Juli nanti. Kemarin (7/5) sejumlah elite PKS kompak mengungkapkan bahwa partainya semakin merapat ke Partai Gerindra.

Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, berdasar perkembangan komunikasi politik yang telah dilakukan, Gerindra 99 persen menyetujui platform dan agenda PKS untuk Indonesia ke depan.

"Mudah-mudahan minggu ini bisa dideklarasikan," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (7/5).

Dia menegaskan, mitra koalisi PKS harus memperhatikan isu-isu tertentu. Di antaranya, isu perlindungan anak, kontrak karya perusahaan internasional, dan menjadikan Indonesia ke depan lebih baik. "Sebab, rakyat sudah muak dengan hanya bagi-bagi kekuasaan," bebernya.

Menyangkut isu HAM yang kerap dialamatkan ke Prabowo Subianto sebagai capres yang siap diusung Gerindra, Hidayat menyatakan, poin tersebut termasuk yang diklarifikasi langsung kepada yang bersangkutan.

Mantan presiden PKS itu menegaskan, kasus penculikan aktivis pada masa awal reformasi lalu sudah dipertanggungjawabkan. Yaitu, dengan adanya peradilan militer kepada sejumlah perwira militer. Prabowo pun akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai panglima Komando Strategi Angkatan Darat.

Meski demikian, ketua fraksi PKS itu juga merasa ada nuansa politis di balik pemunculan isu tersebut. Dia menyindir tentang tidak munculnya secara masif isu yang sama ketika Prabowo maju sebagai cawapres Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. "Saat itu PDIP kan Megawati (yang) menggandeng Prabowo, nggak dipermasalahkan tuh. Tidak ada juga yang menganulir," katanya.

Lalu, bagaimana wacana koalisi keempat bersama Partai Demokrat? Hidayat mengungkapkan, sebagai partai yang merupakan bagian koalisi pemerintahan bersama partai yang dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono tersebut pada periode 2004-2009 dan 2009-2014, PKS tentu juga telah menjalin komunikasi. Namun, lanjut dia, Demokrat hingga saat ini masih memiliki keterbatasan manuver karena punya PR konvensi capres yang baru segera diselesaikan. "Apa pun itu, kita tidak bisa menunggu dan melewatkan potensi positif," ujarnya.

Dia lantas menjelaskan bahwa peta koalisi sudah dapat dilihat setelah rekapitulasi suara di KPU yang seharusnya diumumkan 9 Mei 2014. Di sisi lain, Demokrat diperkirakan baru mengumumkan pemenang konvensi sekitar pertengahan Mei. "Kami PKS tidak mau grusa-grusu. Kami serius melihat perkembangan yang ada. Tapi, ya sulit menunggu yang lain. Peta koalisi sudah terbayang," tandasnya.

Partai Gerindra berencana melakukan koalisi tenda besar. Selain PKS, Partai Gerindra melakukan pendekatan ke Partai Golkar, PAN, Partai Hanura, dan PPP.

Terpisah, Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah juga menegaskan bahwa partainya memang sudah semakin dekat berkoalisi dengan partai berlambang kepala burung Garuda tersebut. Dia menyatakan, partainya merasa nyaman berkoalisi dengan Gerindra lebih karena figur Prabowo.

"Beliau (Prabowo, Red) berpikiran maju dan cepat. Saya sebel dengan orang yang enggak jelas. Prabowo tidak seperti itu. Prabowo tak pakai topeng, riil, tidak diputar-puter," kata Fahri.

Dia menambahkan, PKS juga merasa dekat dengan Prabowo karena keterbukaan yang bersangkutan dalam mengajak partainya membicarakan koalisi dan sejumlah masalah lain.

"Enaknya dengan Prabowo, segalanya dimusyawarahkan, diletakkan di atas meja, dan dibicarakan bersama-sama dan dengan baik-baik. Ini bagus untuk pemerintahan ke depan karena bisa membahas kompleksitas negara," tandasnya. [dyn/c2/jppn]

posted by @Adimin

PKS Akan Segera Deklarasi Dukung Prabowo

Isu pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang dituduhkan kepada bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto, tak membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mundur dalam rencana koalisi dengan Partai Gerindra. PKS bahkan menyatakan akan mendeklarasikan koalisinya bersama Gerindra pada akhir pekan ini.

"Kami memang tidak meridhoi soal politik culik menculik, tapi saya tidak menuduh Prabowo terlibat, artinya vonis sudah dijatuhkan. Jadi komunikasi kami berjalan begitu saja," ujar Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Menurut Hidayat, untuk kasus penculikan, sebenarnya sudah dipertanggungjawabkan dengan adanya peradilan militer yang diberikan kepada sejumlah perwira militer. Prabowo pun akhirnya dicopot dari jabatannya, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat.

Namun, Hidayat mengakui secara politis, kasus ini terus dikaitkan. Anehnya, kata Hidayat, saat Prabowo maju sebagai calon wakil presiden bersama Megawati Soekarnoputri, isu ini tak menjadi bahan pembicaraan.

"Tahun 2009, PDI-P kan Megawati menggandeng Prabowo nggak dipermasalahkan tuh. Nggak ada juga yang menganulir," kata Hidayat.

Terkait dengan koalisi bersama Gerindra, Hidayat menuturkan, PKS sudah merespons ajakan formal Gerindra. "Gerindra sudah 99 persen menyetujui. Mudah-mudahan minggu ini bisa dideklarasikan," ucap anggota Komisi VIII DPR itu.

Partai Gerindra berencana melakukan koalisi tenda besar. Selain PKS, Partai Gerindra juga melakukan pendekatan ke Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). [kompas]

posted by @Adimin

Inilah Nama-nama Aleg PKS Yang Lolos ke Senayan 2014-2019

Perolehan KURSI PKS Capai 8,2 % ( 45 kursi) di DPR RI. Siapa dan Dapil mana saja yang sudah dipastikan/ diprediksi lolos

1. Aceh : 1 kursi a/n . M. Nasir Jamil 
2. Sumut : 3 kursi. ( Tifatul sembiring, Iskan Qalba Lubis dan Ansori Siregar)
3. Sumbar : 2 kursi ( Refrizal dan Hermanto)
4. Riau : 1 kursi (Chairul Anwar)
5. Sumsel : 2 kursi ( Mustafa Kemal dan Iqbal Romzy)
6. Lampung : 2 kursi (Al Muzammil Yusuf dan ?????????)
7. DKI : 3 kursi ( HNW, Ahmad z, dan Adang D)
8. JABAR : 11 kursi (Ledia H, Ma'mur H, Ecky A, Yudi W. A, TB Soenmadjaja, Mahfud A, Sa'aduddin, Mahfuzh Siddik, Nur Hasan Zadi,Surahman H, M. Sohibul Iman)
9. JATENG : 4 kursi (M. Gamari, Hamid N Y, Abdul H M, Abdul Fikri)
10. Banten : 2 kursi ( Zulkieflimansyah dan Jazuli)
11. Djogjakarta : 1 kursi (Sukamta)
12. JATIM : 5 kursi (Sigit Sosiantomo, dst ?????)
13. NTB : 1 kursi ( Fahri Hamzah) 
14. KALTIM : 1 kursi (Hadi Mulyadi)
15. KALSEL (Habib Bakar Al Habsyie)
16. SULSEL : 2 kursi ( Tamsil Limrung dan Akmal P)
17. SUlawwesi Tenggara : 1 kursi (La Pili)
18. Maluku Utara : 1 kursi
19. Papua : 1 kursi ( Aidil Heryana)

[http://4pri.blogspot.com/2014/04/anggota-dpr-ri-pks-2014-2019-11-kursi.html]

posted by @Adimin

Politisasi Mutasi

 

Polemik yang terjadi dua minggu terakhir berkaitan dengan mutasi beberapa pejabat di lingkungan pemko Padang, semestinya harus dilihat dalam berbagai sudut pandang, tidak bisa dengan memakai kaca mata kuda dengan hanya menampilkan logika formal dengan mengesampingkan fakta fakta yang menyertainya, termasuk perjalanan proses Pilkada Kota Padang 2014 kemarin yang mengusung dua kandidat, Pasangan MAHEM dan DEJE. Diakui atau tidak pasti ada keberpihakan orang2 pemko kepada salahsatu calon.

Hakekatnya seorang PNS harusnya bersikap netral terhadap proses politik dimanapun mereka bekerja. Sehingga kondisi dilingkungan PNS tidak ikut terseret dalam carut marut politik setempat, sehingga menumbuhkan kondisi yang kondusif di dunia kepegawaian terkhusus para abdi negara. 

Ketika seorang PNS atau pejabat ikut terseret proses dan arus politik disekitarnya, berarti dia bersedia dan sanggup untuk menerima resiko yang berbanding lurus dengan keberpihakannya pada proses politik yang ada. Dan hal ini adalah lumrah dan alamiah terlebih lagi dalam dunia politik. 

Ketika masyarakat mencium bahwa dalam proses mutasi yang terjadi ada aroma politik, masyarakat harus adil pula menilai apa yang terjadi dalam proses politik sebelumnya. Ketika pejabat terpilih (berandai andai) yang tentunya mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan oleh seluruh perangkat pemko maka mau tidak mau pejabat yang bersangkutan berhak untuk merapikan barisan untuk mencapai misi tersebut, yang pastinya di iringi dengan kebijakan2 strategis termasuk mutasi, maka wajar wajar saja hal itu dilakukan.

Apalagi apa yang dilakukan oleh Pj Wako Erizal dengan melakukan mutasi di lingkungan pemko tidak bertentangan secara hukum.

PP 49 Tahun 2008 mengatur penjabat ke­pala daerah atau pelaksana tugas ke­pala daerah yang dilarang untuk me­la­kukan mutasi pegawai adalah penjabat yang memenuhi lima kondisi ini.  

Per­tama, apabila penjabat tersebut diangkat karena kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila dinyatakan me­la­kukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih ber­da­sarkan putusan pengadilan.  
Kedua bila penjabat kepala daerah diangkat karena kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan Sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena di­dakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan ne­gara.  
Ketiga, penjabat kepala daerah yang diangkat dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau di­berhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya.  
Keempat, penjabat yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena me­ngun­durkan diri untuk mencalonkan/dica­lonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah,  
Kelima, penjabat yang diangkat karena kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang me­ngundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Dari lima kondisi di atas, tidak satu pun terpenuhi pada pengangkatan Erizal sebagai Penjabat Wali Kota Padang. Erizal diangkat karena terjadinya kekosongan jabatan wali kota dan wakil wali kota yang telah habis masa jabatannya, sehingga kekosongan jabatan tersebut terjadi bukan karena walikota dan wakil wali kota berhenti atau dibe­rhentikan. Artinya, sehingga alasan dan terminologi “berhenti” atau “diber­hen­tikan” tidaklah tepat digunakan untuk mengukur legalitas dan kewenangan Erizal sebagai Penjabat Wali Kota Padang.

Mutasi adalah salah satu bagian dari  Ma­najemen PNS sebagaimana diatur da­lam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa­ratur Sipil Negara. Pasal 73 UU ini me­ngatur bahwa setiap PNS dapat di­mu­tasi tu­gas dan/atau lokasi dalam  1 (satu) in­stansi daerah yang  dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.  Jadi, PP 49 Tahun 2008 dan PP 53 Tahun 2010 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk men­jus­ti­fikasi bahwa mutasi adalah tidak sah.

Dengan kata lain, mutasi yang dila­k­u­kan Penjabat Wali Kota Padang dijalankan ti­daklah bertentangan dengan kedua peraturan pemerintah tersebut. Dan satu lagi keanehan yang terjadi, ketika Fauzi Bahar melakukan mutasi bahkan sampai dua kali, mengapa tidak ada yang bereaksi sedemikian rupa, sehingga sah sah saja banyak juga yang menilai bahwa mereka yang protes itu juga termasuk politisasi bukan semata mata pertimbangan obyektif profesional.

Jadi sebenarnya siapa yang mempolitisasi Mutasi . . . . . .?????

Asdeddy Syam, ST

posted by @Adimin

Cara Sederhana untuk Bahagia

Semoga kita tak terpedaya oleh persepsi kita sendiri. Sungguh, kebenaran itu bukan bergantung pada persepsi kita. Baik dan buruk juga bukan bergantung kepada persepsi kita

BETAPA dekat kebahagiaan bagi mereka yang menetapi do’a ini:

“اَللَّهُمَّ قَنِّعْــنِيْ بِـمَا رَزَقْــــتَــنِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَاخْلُفْ عَلَى كُـلِّ غَائِـبَةٍ لِيْ بِـخَيْرٍ”

“Ya Allah, jadikanlah aku merasa qana’ah (merasa cukup, puas, rela) terhadap apa yang telah engkau rezeqikan kepadaku, dan berikanlah barakah kepadaku di dalamnya, dan jadikanlah bagiku semua yang hilang dariku dengan yang lebih baik.” (HR Al Hakim)

Mengingat sejenak sabda Nabi shallaLlahu ‘alaihi wa sallam,

“قَدْ أفْلَحَ مَنْ أسْلَمَ وَرُزِقُ كَفَا فًا، وَ قَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ

“Beruntunglah orang yang memasrahkan diri, dilimpahi rezeqi yang sekedar mencukupi dan diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya.” (HR. Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad dan Al-Baghawi).

Betapa sederhanya kebahagiaan. Ingatlah sejenak bagaimana Rasulullah shallaLlahu ‘alaihi wa sallam bergurat pipinya karena alas tidur kasar. Hari ini betapa banyak yang memiliki tempat tidur mewah, tapi hampir-hampir tak pernah ia rasai tidur yang nikmat. Betapa berbeda.

Tengoklah Nabi shallaLlahu ‘alaihi wa sallam. Betapa sederhana makannya. Tak menuntut syarat yang berat, justru jadikan makan lebih nikmat. Sungguh, ketika engkau tak meninggikan syarat terhadap apa yang engkau reguk dari dunia ini, semakin mudah engkau rasai kebahagiaan. Dan apakah yang lebih berharga daripada ganti yang lebih baik; ganti yang lebih membawa kebaikan atas apa-apa yang terlepas dari kita?

Maka do’a riwayat Al-Hakim (beliau menshahihkannya) yang dicontohkan oleh Rasulullah shallaLlahu ‘alaihi wa sallam ini merupakan kunci agar kita mampu bersikap secara tepat terhadap dunia: qana’ah terhadap rezeqi dari-Nya, barakah atas rezeqi yang kita terima dan ganti yang lebih baik (bukan lebih banyak) atas apa-apa yang terlepas dari kita. Sungguh, rezeki yang tak barakah, amat jauh dari kebaikan.

Jika tiga hal ini ada pada kita, maka semoga lisan kita mampu memanjatkan do’a yang menyempurnakan pembersihan jiwa kita. Semoga.

Do’a itu  (semoga kita dapat menghayati sepenuh kesungguhan.) adalah:

اَللَّهُمَّ إنِّي أعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحَزَنِ،وَ الْعَجْزِ وَ الْكَسَلِ،وَالْبُخْلِ وَ الْجُبْنِ،وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَ غَلبَةِالرِّجَالِ

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari (bahaya) rasa gundah gulana dan kesedihan, (rasa) lemah dan malas, (rasa) bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penguasaan orang lain.”

Inilah do’a yang memohon pertolongan Allah Ta’ala agar kita mampu mengalahkan hasrat untuk mengistirahatkan badan di saat ada kebaikan yang seharusnya kita kerjakan; memohon kekuatan untuk TIDAK berpelit dalam mengulurkan rezeki kepada orang lain; serta kelapangan hati untuk memberi kan jasa kita yang membawa kebaikan.

Maka, jika engkau berkeinginan untuk berkelimpahan rezeki agar waktu istirahatmu lebih banyak dan engkau dapat bersantai-santai kapan pun engkau mau, sesungguhnya engkau telah mengingkari do’a yang dituntunkan oleh Nabi shallaLlahu ‘alaihi wa sallam ini. Dan jika engkau pergi ke sana kemari untuk menyeru manusia agar bersegera perkaya diri sehingga dapat bermalas-malasan, sadarilah bahwa mereka sedang mengajak manusia untuk menjauh dari sunnah dan menghindar dari kebaikan. Padahal bersama sunnah ada barakah.

Semoga kita terhindar dari ghurur (terkelabui) disebabkan angan-angan kita sendiri. Marilah kita memanjatkan do’a kepada Allah Ta’ala:

“اللهُمَّ أَرِنَا الحَقَّ حَقّاً وَارْزُقْنَا التِبَاعَةَ وَأَرِنَا البَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ”

“Ya Allah, tunjukilah kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami rezeki kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukilah kami bahwa yang batil itu batil, serta limpahilah kami rezeki untuk mampu menjauhinya.”

Semoga kita tak terpedaya oleh persepsi kita sendiri. Sungguh, kebenaran itu bukan bergantung pada persepsi kita. Baik dan buruk juga bukan bergantung kepada persepsi kita. Bukan bergantung pada cara pandang kita. Hari ini, ketika banyak manusia menyerukan bahwa yang paling penting adalah persepsi kita tentang sesuatu, marilah kita ingat kembali do’a ini. Di masa yang semakin jauh dari kehidupan Nabi shallaLlahu ‘alaihi wa sallam ini, semoga Allah Ta’ala limpahi kita hidayah agar tidak mudah takjub pada kebanyakan perkataan manusia yang terlepas dari Al-Qur’an dan As-Sunnah Ash-Shahihah.

Lisan kita berdo’a. Hati kita berharap. Tapi, apakah kita pun merenungkan maknanya?*

M. Fauzhil Adhim 


posted by @Adimin

Warsito, Penemu Alat Mengobati Kanker Raih Penghargaan Kekayaan Intelektual

Direktur Eksekutif CTech Laboratories Edwar Technology, Dr. Warsito Purwo Taruno, M.Eng menyabet penghargaan Anugerah Nasional Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tahun 2014, untuk kategori inventor, dari Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

“Saya berharap pemerintah terus berupaya melindungi karya-karya inovasi anak bangsa di berbagai bidang, dan menciptakan ruang agar karya-karya tersebut bisa ikut berkompetisi pada pasar yang saat ini didominasi oleh produk-produk luar.” Kata Warsito seperti dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.

Warsito yang juga menjabat sebagai ketua umum Masyarakat Ilmuan dan Teknolog Indonesia (MITI) itu juga menyampaikan bahwa regulasi yang ada di Indonesia belum cukup kondusif, untuk membuat hasil riset dan produk inovasi anak bangsa bisa diserap oleh pasar dalam negeri sekalipun.

Salah satu penemuan Warsito adalah prototip untuk teknologi kapasitansi listrik berbasis medan listrik pada tahun 2004. Ia dan lembaga yang dipimpinnya telah berkolaborasi dengan universitas dan institusi terkemuka dunia untuk penelitian dan pengembangan, termasuk NASA, Departemen Energi Amerika Serikat dan Kyoto Universiy.

Saat ini penelitian yang dikembangkan Warsito fokus pada ECVT untuk diagnosis kanker dan ECCT untuk terapi kanker.

Sebelumnya Warsito juga telah menerima beberapa penghargaan atas risetnya dari berbagai kementerian seperti Anugrah Iptek 18 Karya Unggulan Teknologi Anak Bangsa 2013 dari Kementrian Riset dan Teknologi, Penghargaan Rintisan Teknologi Industri 2010 dari Kementerian Perindustrian, dan Anugrah Hak Kekayaan Intelektual Luar Biasa 2009 dari Kementerian Pendidikan Nasional.

posted by @Adimin

Semua Partai Korupsi Kecuali PKS..! "Aku Orang PKS Juga 'Kan, Mi?"

Kisah nyata ini terjadi pada suatu pagi, di penghujung April. Adik dan Kakak diantar oleh Umminya ke sekolah seperti biasa. Sembari mengisi waktu luang dalam perjalanan, mereka bertiga pun mengobrol.

Adik    : "Mi, korupsi itu apa?" tanya si adek memulai obrolan.

Kakak  : "Korupsi itu mencuri. Iyakan, Mi?" sela si kakak.

Adik     : "Mi, kata Bu Guruku semua partai korupsi termasuk PKS. Betul, Mi?" tanya si adek lagi.

Kakak  : "Gak mungkinlah orang PKS korupsi. Kan liqo tiap minggu yah, Mi?!," sela si kakak lagi.

Adik     : "Betul. Ibu Guruku bilang gitu!"

Kakak  : "Kamu salah dengar kali, semua partai korupsi kecuali PKS. Itu kali yang Ibu bilang. Iya
               kan, Mi?"

Adik    : "Iyalah, Kak. Makanya aku nanya Ummi. PKS gak ada yang korupsi kata aku ke teman aku"

Kakak  : "Umi kok diam aja dari tadi. Ditanya malah senyum!!??"

Umi     : "Alhamdulillah... kan sudah dijawab ama binaan Ummi dan kader sejati"

Adik    : "Siapa, Mi? Oh... Kakak yah? Aku orang PKS juga kan, Mi?"

Kakak : "Ya... iyalah. Ummi sama Abi kan PKS. Jadi kita anaknya PKS"
Ummi     : "Alhamdulillah... jazakumullah khairan, Kakak sama Adek. Kakak sama Adek adalah
              murobby Ummi yang pertama".

Obrolan itu berhenti sejenak karena anak-anak sudah sampai ke sekolah. Sang Bunda yang dipanggil dengan Ummi pun berlalu.

Dalam relung hati terdalam, Sang Bunda menghayati obrolan kedua anaknya tadi. Hingga tibalah pada sebuah kesimpulan;

"Kenapa masih ada kader yang tidak percaya pada qiyadah? Kenapa masih saja ada sebagian orang yang terus melancarkan fitnah atas Ustadz Luthfi? Sementara para prajurit kecilku begitu percaya akan jamaah ini?"

Sang Bunda tertunduk. Jauh di relung sanubari ia berdo'a;

"Ya Allah, bebaskan para qiyadah kami dari segala fitnah. Kuatkan dan sehatkanlah mereka, serta lindungilah keluarganya. Lancarkanlah segala urusan mereka, jagalah mereka karena Engkau tidak tidur dan Maha Kuat Penjagaannya. Aamiin..."

Oleh: Wina Susanti
Penulis saat ini berdomisili di Kota Duri, Riau. Berprofesi mulia sebagai ibu rumah tangga serta da'iyah. 

[pkssumut.or.id]


posted by @Adimin

Kader PKS Dilantik Jadi Gubernur Maluku Utara

Sofifi (5/5)- Seorang lagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat kepercayaan menjadi Gubernur/Kepala Daerah. KH Abdul Ghani Kasuba, Lc., Senin (5/5) secara resmi dilantik sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara masa jabatan periode 2014-2019.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melantik Abdul Gani Kasuba dan pasangannya Ir. Hi. Muhammad Nashir T, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Malut dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD di Ibukota provinsi tersebut, Sofifi.

Pelantikan yang disaksikan oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dan Gubernur Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo ini berlangsung khidmat dan penuh dukungan dari para undangan.

Abdul Gani dilantik oleh Mendagri atas dasar Keputusan Presiden yang dikeluarkan tanggal 14 April 2014 yang memberhentikan PJ Gubernur Malut Tanribali Lamo dan mengangkat Abdul Ghani Kasuba-M. Nasir Thaib sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Malut.

Gani Kasuba adalah kader PKS yang sebelumnya sempat menjadi anggota Fraksi PKS DPRRI periode 2004-2009 dan juga Wakil Gubernur Malut periode 2008-2013. Dukungan dari rakyat Malut terlihat dari tak henti-hentinya tepuk tangan para undangan yang terdiri dari tokoh-tokoh politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat Malut. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Uang dan Politik | Oleh : Irwan Prayitno Gubernur Sumbar

Aktivis dan juga anggota tim pemenangan pe­milu sebuah partai politik dalam suatu acara eva­luasi pelaksanaan Pileg (Pemilu Legislatif) tahun 2014 de­ngan nada kecewa men­ce­rita­kan pengala­man­nya da­lam penggalangan mas­yara­kat. “Sudah tiga tahun mas­ya­rakat suatu kompleks ka­mi bina dan kami dam­pingi,” ujarnya.

Berbagai kebutuhan me­rek­a telah difasilitasi. Kelu­han mereka didengar dan di­ca­rikan jalan keluarnya, ber­ba­gai metode pen­cerahan juga sudah dibeberkan untuk memberi motivasi.

Mereka sudah seperti ke­luar­ga sendiri. “Rasanya tak ada alasan lagi bagi me­reka untuk tidak memilih kita dan partai kita saat pelaksanaan pileg,” ujarnya.

Namun yang terjadi sung­guh di luar dugaan. Setelah peng­hitungan suara, ternyata ha­silnya jauh meleset. Mas­ya­ra­kat di kom­pleks terse­but se­perti telah sepa­kat, justru beramai-ra­mai beralih me­milih partai lain. Konon pe­nyebabnya adalah aksi “sera­ngan fajar.” Ibarat kata pe­patah; “Hi­lang paneh satahun dek hujan sa­d­arok”. Upaya pem­binaan yang di­lakukan selama 3 tahun sirna begitu saja oleh aksi semalam.

Selidik punya selidik, konon di kompleks itu sudah terjadi ge­rakan “serangan fajar”. Semua tutup mulut, tak ada bukti fisik yang terlihat, bersih seolah-olah tak terjadi apa-apa. Tapi, itulah ke­nyataan yang ditemukan saat per­hitungan suara, peme­nang­nya adalah partai lain yang sela­ma ini tak pernah muncul di sana. Perjuangan kami selama 3 tahun menjadi sia-sia. Hanya bisik-bisik dari mulut ke mulut yang bisa menjawab penyebab pe­ristiwa luar biasa itu.

Nyatanya hal serupa juga terjadi di berbagai tempat dan di berbagai pelosok negeri. Kita bisa lihat beritanya muncul di berbagai media.

Di beberapa tempat masya­ra­kat menuntut agar dilaku­kan pe­milu ulang, sebagian lainnya ter­­paksa diam karena tidak me­ne­mukan bukti fisik yang bisa dija­dikan bukti perkara.

Sebagian lainnya terpaksa me­­ngurut dada dan meng­ikhlas­­­kan apa pun yang terjadi. Tu­­han pasti tahu apa yang se­be­narnya terjadi dan beliau akan membalasnya dengan huku­man yang setimpal.

Namun ada juga tim lain yang menyatakan dan mene­mukan fakta bahwa uang bukan­lah segalanya. Di daerah yang ia dampingi, masyarakat tetap pa­da komitmennya. Pembinaan dan pendampingan yang dila­kukan selama bertahun-tahun tak berujung sia-sia. Mereka me­mang menjadi sahabat, me­reka memang menjadi sau­dara, se­ha­ti, seiya sekata. Mereka cen­de­rung tak menanyakan apa yang bisa mereka peroleh, tapi me­nanyakan apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan bersama. Apa yang bisa dilakukan bersa­ma untuk kebaikan dan ke­m­a­juan bersama. Uang seper­tinya adalah prioritas urutan nomor sekian.

Pada kenyataannya di lapa­ngan, pemilu dan uang memang tak bisa dipisahkan. Untuk me­la­kukan sosialisasi, butuh uang. Untuk beli gula dan kopi atau beli nasi bungkus saat sosia­lisasi juga butuh uang. Men­cetak kar­tu nama, banner, span­duk atau ba­­liho, dan ber­bagai atribut kam­­panye pasti juga butuh uang. Mem­bantu per­baikan mas­­jid, sekolah, jalan atau salu­ran air dan lain-lain, juga pasti bu­tuh uang. Tak ja­rang mas­ya­rakat minta ini, min­ta itu seba­gai pra­syarat so­sia­­lisasi. Apalagi ji­k­a ditambah pula dengan me­ma­sang iklan di media massa.

Siap menjadi caleg, artinya ha­rus siap pula dengan dana pen­dukung. Semua butuh mo­dal, besar atau kecilnya tergan­tung pola mana yang akan di­pakai.

Dalam kondisi wajar-wajar saja, tentu tak jadi masalah. Na­mun jika menggunakan me­tode se­rangan fajar atau mem­beli sua­ra, tentu ini merupakan tin­da­kan yang salah dan melang­gar aturan.

Begitu juga dengan cara-cara lain seperti peng­gelem­bu­ngan suara, mani­pulasi suara dan sebagainya yang meng­ha­lalkan segala cara. Akibatnya dana yang dibutuhkan tentu menjadi makin membengkak dan niatnya pasti sudah tidak benar lagi.

Segala sesuatu yang dilaku­kan dengan cara yang baik dan benar, tentu hasilnya akan baik dan benar pula. Namun jika sesuatu dilakukan dengan cara-cara yang salah, pastilah hasil­nya juga salah dan tidak mem­bawa kebaikan.

Sesuatu yang dilakukan de­ngan cara-cara haram, apa pun ala­sannya, pastilah hasilnya ha­ram juga. Seseorang terpilih men­jadi anggota legislatif atau ke­­pala daerah (bupati/wali kota) de­­ngan cara-cara yang salah ten­­tu tidak akan membawa ber­kah bagi dirinya, maupun bagi masyarakat sekitarnya.

Umumnya masyarakat kita jika ditanya pemimpin seperti apakah yang mereka inginkan, pas­tilah mereka menjawab pe­mim­pin yang diinginkan ada­lah pe­mimpin yang jujur, amanah, ber­akhlak mulia, tidak korupsi, pe­duli kepada masyarakat, krea­tif, inovatif dan seterusnya.

Apakah tidak aneh, jika kita ber­harap kebaikan, tetapi dil­a­kukan dengan cara-cara yang tidak baik dan benar? Apakah tindakan kita sudah betul, me­nerima hanya secuil uang de­ngan menggadaikan masa de­pan 5 tahun mendatang atau bah­kan bisa jadi berdampak sepanjang masa? Apakah de­ngan cara-cara seperti itu kita bisa mendapatkan pemimpin yang jujur, amanah, peduli dan sebagainya?

Cara-cara yang baik akan meng­hasilkan kebaikan, cara yang haram akan menghasilkan yang haram pula, jauh dari ber­kah.

Pemilu sebagai bagian dari perangkat demokrasi bertujuan untuk menggalang aspirasi dan peran serta masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang nantinya bertugas dan bertanggung jawab memi­kirkan dan membawa dan me­mikirkan masa depan bangsa agar lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera dan bermartabat.

Seharusnya kita semua pe­duli dengan hal itu, malah harus ikut bertanggung jawab me­mastikan bahwa pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang dipilih benar-benar yang terbaik, ama­nah, peduli, pekerja keras dan berakhlak mulia.

Jika kita menginginkan masa depan dan kehidupan yang le­bih baik seharusnya cara-cara yang tidak terpuji tersebut tidak terulang lagi.

Semoga apa yang telah ber­la­lu menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk dievaluasi dan diperbaiki di masa datang dan semoga Tuhan melindungi kita semua. Amin... [http://padangekspres.co.id/]

posted by @Adimin