Sumbar Menggelegar dengan Pembangunan Infrastruktur

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menginformasikan sebagian pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Sumbar.

“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bertahap akan saya informasikan sebagian pembangunan infrastruktur Sumatera Barat,” ujar Irwan Prayitno melalui akun Facebook-nya, Kamis (12/2/2015).

Irwan menjelaskan, pembangunan pertama terkait dengan rehab rekon korban gempa 2010 sampai dengan 2014 senilai Rp4.865 Triliun. Kedua, pembangunan tahun 2010 sampai dengan 2014, Multi Year APBD senilai Rp1.025 Triliun.

“Ketiga, menyelesaikan pembangunan Hotel Balairung Jakarta dan jalan Sicincing-Malalak dan meneruskan pembangunan Masjid Raya Sumbar, serta memulai menyelesaikan Fly Over kelok 9,” katanya.

Irwan menerangkan, Gedung Pusat Kebudayaan Sumbar juga berfungsi sebagai shelter untuk evakuasi ketika terjadi bencana gempa atau tsunami dan sebagai ruang terbuka pada kawasan. Perencanaan tahun 2014, mulai dibangun April 2015, lokasi di Taman Budaya dan Museum, dengan reklamasi pantai laut Padang.

“Islamic Center Sumbar dan Asrama Haji. Islamic Center seluas 10 hektar ini juga akan dibangun penginapan, pusat perbelanjaan serta Asrama Haji baru untuk embarkasi Padang. Perencanaan tahun 2013, desain manajemen konstruksi April 2015. Mulai dibangun tahun 2015,” katanya.

Selain itu, kata Irwan, pembangunan Stadion Utama Sumbar. Stadion Utama Sumbar ini berdaya tampung 30-40 ribu penonton ini dibangun di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Aluang, Kabupaten Padang Pariaman. Pembebasan tanah tahun 2013, mulai dibangun April 2015.

“Fly Over Simpang Duku. Highgrade Highway Duku ke Sicincin dan By Pass empat jalur BIM-Telukbayur. Highgrade Highway Duku ke Sicincin sebagai bagian trase jalan tol Padang – Pekanbaru, pembebasan tanah tahun 2011, mulai dibangun tahun 2012. Jalan dua jalur By Pass Bandara Internasional Minangkabau (BIM) – Telukbayur dibangun mulai tahun 2014,” katanya.

Irwan menambahkan, pembangunan Rail Bus Airport Minangkabau. Rail Bus dari kota Padang menuju BIM dengan kapasitas 180 penumpang ini cuma memakan waktu 30 menit saja. Pembebasan tanah tahun 2012, pembangunan tahun 2012. Juga akan dibangun tahun 2015 ini Kereta Api Trans Sumatera ke Pekanbaru melalui Sijunjung.

Selanjutnya, Pelabuhan baru Telukbayur. Pelabuhan Telukbayur melakukan peningkatan kapasitas dan memperluas dermaga Gaung utamanya untuk meningkatkan ekspor Batubara dan CPO sebagai upaya pengembangan layanan. Pelabuhan baru Telukbayur, pengembangan dimulai tahun 2011 dan investasi pembangunan pelabuhan mulai tahun 2012.

“Jalan Layang Silaing Padangpanjang. Jalan layang ini diharapkan dapat mengurai kemacetan jalur utama Sumbar menuju Bukittinggi dan juga jalur untuk menuju ke Provinsi Riau. Jalan Layang Silaing – Padangpanjang ini disainnya sudah siap, sedang proses ijin lokasi dari Kementerian Kehutanan,” jelasnya.

Selain itu, pembangunan Jembatan Kabel Sungai Dareh – Dharmasraya. Pembangunan jembatan ini sebagai pengembangan wilayah sesuai arahan dari RT/RW Kabupaten Dharmasraya ataupun RDTR dari kawasan Sungai Dareh. Jembatan kabel dibangun mulai April 2015.

Selanjutnya, Renovasi dan Pembangunan baru Kantor Gubernur Sumbar. Sebagai pusat Pemerintahan Daerah Sumbar, tengah dilakukan renovasi kantor yang telah tertunda sejak 4 tahun lalu, rusak akibat gempa Sumatera tahun 2009. Selain renovasi juga pembangunan baru Kantor Gubernur Sumbar, dan telah dimulai tahun 2012.

“Fly Over Aurkuning Bukittinggi. Pembangunan Fly Over dengan panjang jembatan 675 meter, lebar 10 meter dan tinggi 5 meter, sudah dapat dilalui pengendara bermotor sejak awal tahun 2015 ini. Fly Over Aur Kuning ini dibangun tahun 2014 dan diresmikan tahun 2015,” kata Irwan.

Pembangunan selanjutnya, yaitu Terowongan Balalak Malingka – Koto Gadang. Trase Bukittinggi Outter Ring Road menyambungkan jalan By Pass Bukittinggi Trans Sumatera di sisi utara (Kota Bukittinggi) dan Malalak di sisi selatan (Kabupaten Agam) dengan panjang total sekitar 16,8 km. Proses desain tahun 2012, mulai dibangun Mei 2015.

“Jembatan Ngarai Sianok Bukittinggi. Jembatan Ngarai Sianok, pengembangan Jalan Lingkar Luar (Bukittinggi Outter Ring Road) melewati Ngarai Sianok yang sangat dalam (123 Meter) sehingga diperlukan pembangunan jembatan. Jembatan Ngarai Sianok dibangun setelah selesai terowongan, sebagai satu kesatuan dengan terowongan,” katanya.

Pembangunan Pusat Ilmu Pelayaran Indonesia Wilayah Barat (Sumbar). Sekolah dan Pusat Ilmu Pelayaran Indonesia (Wilayah Barat) sedang tahap penyelesaian ini dibangun di Tiram, Padang Pariaman. Pembebasan tanah tahun 2012, pembangunan tahun 2012.

“Peningkatan Kapasitas Jalan Pantai Barat Sumatera Barat. Peningkatan kapasitas jalan pantai barat Sumatera Barat dari Pesisir Selatan (Pessel), Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat (Pasbar). Dibangun mulai tahun 2011 dari Pessel menuju Pasbar, saat ini sedang dibangun di Agam dan Pasbar. Untuk Pariaman, Padang Pariaman dan lanjutan Pessel sedang dalam proses tender,” pungkasnya.

Sementara itu, akun Facebook Marten Ten mengapresiasi langkah-langkah Irwan Prayitno dalam membangun Sumbar.

“Mantap pak..teruskan pembagun sumatra barat buat kemujuan semua masarakat sumbar…,” katanya.

Terkait pembangunan Gedung Pusat Kebudayaan Sumbar ramai yang mengomentar diantaranya datang dari Dedy Zulkarnain. “Keren habis pak gub,” ujarnya.

Facebooker lainnya Fakhri Fadhil menanyakan, "Bapak …. berarti nanti ada kebudayaan mentawai juga ya?"

“Ya iyalah.. mentawai kan juga sumbar…,” jawab Facebooker lainnya, Kalla Abe Alatas.

“Bangun pusat ekonomi juga ya pak gub,” ujar M Zulfadli Syahrul.(*)

*Sumber: pasberita.com 


posted by @Adimin

Rekrut Tenaga Ahli Secara Terbuka, Fraksi PKS Pastikan Tidak Ada KKN

Jakarta (2/3) - Rekrutmen Tenaga Ahli Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memasuki test tertulis gelombang kedua, Senin (2/3).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, peserta yang diseleksi oleh Fraksi PKS dijalankan secara profesional dan dipastikan tidak ada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Oleh karena itu, lanjut Ketua DPP PKS ini, Fraksi PKS menggandeng lembaga profesional di bidang sumber daya manusia (SDM) untuk menyiapkan serangkaian tes, termasuk tes tertulis yang dilakukan Senin (23/2) lalu dan hari ini, Senin (2/3), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rencananya untuk tes tertulis akan dilaksanakan dalam empat gelombang.

"Tidak ada KKN. Kami serius dan profesional dalam merekrut tenaga ahli agar benar-benar mendapatkan putra-putri bangsa yang kompeten untuk mewujudkan visi Fraksi PKS 'Terdepan Dalam Reformasi Parlemen'. Fraksi PKS akan memilih yang terbaik dan objektif berdasarkan hasil tes," ujar legislator asal Banten ini.

Jazuli menyampaikan, bahwa sampai dengan ditutupnya pendaftatan online welalui www.pks.or.id tercatat ada 1.200 pelamar dengan komposisi ratusan Sarjana (S1) dan Magister (S2) serta puluhan Doktor/Kandidat Doktor (S3).

"Sebagai Ketua Fraksi, tentu saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta. Animonya luar biasa untuk ikut mendukung parlemen yang lebih profesional," pungkas Jazuli. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Kader PKS Harus Jadi Garda Terdepan Nilai-Nilai Pancasila

BANDAR LAMPUNG (1/3) – Kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus ikut bertanggungjawab membentengi moralitas bangsa dan menjadi garda terdepan nilai-nilai Pancasila. Hal ini diserukan Anggota DPR RI dari Lampung, Abdul Hakim dalam Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Aula Mina Islamic Center Rajabasa, Bandar Lampung (01/03).

"Pancasila adalah ideologi negara dan falsafah perjuangan PKS. Siapapun warga negara Indonesia yang menghayati nilai-nilai Pancasila Insya Allah dapat ikut membentengi moralitas, khususnya di kalangan pemuda," jelas Abdul Hakim.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini, PKS memiliki komitmen kebangsaan yang sangat serius. Komitmen tersebut dapat dilihat dari realisasi sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara - Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika - yang secara luas dilakukan oleh seluruh Anggota Fraksi PKS DPR RI di daerah pemilihannya masing-masing.

“Pancasila masih relevan di tengah ancaman serius yang bisa memorakporandakan kita sebagai bangsa di bawah NKRI. Salah satunya serangan dan infiltrasi nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti sikap serba permisif dalam pergaulan, atau legalisasi perkawinan sesama jenis dengan dalih kebebasan HAM," ujar Anggota DPRD Lampung periode 1999-2004 tersebut. [*/PKS Lampung]

posted by @Adimin

PKS Minta Polri dan Kejaksaan tidak Demonstratif Persiapkan Hukuman Mati

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq meminta Polri dan Kejaksaan Agung tidak bersikap demonstratif dalam mempersiapkan eksekusi hukuman mati terhadap sejumlah narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyaratan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah. Menurutnya, sikap demonstratif soal hukuman mati justru bisa berimplikasi negatif.

"Saya minta Polri dan Kejaksaan Agung yang akan mengeksekusi mati para narapidana narkoba untuk hati-hati. Saya melihat apa yang dilakukan oleh eksekutor dari pemberitaan terutama televisi seperti demonstratif sekali. Ini tidak baik dan punya implikasi luas," kata Mahfudz kepada wartawan di Jakarta, seperti dilansir jpnn.com, Ahad (1/3/2015).

Lebih lanjut Ketua Komisi I DPR RI itu menambahkan, kepolisian dan kejaksaan semestinya menempatkan eksekusi mati sebagai bentuk penegakan hukum seperti proses penegakan hukum lainnya. Karenanya, hal itu tak perlu dibesar-besarkan.

"Ini proses penegakan hukum yang memang harus dijalankan. Jangan digembar-gemborkan seolah ini hal yang harus menarik menjadi tontonan publik," sarannya.

Selain itu, lanjut Mahfudz, kejaksaan dan kepolisian juga harus memahami dampak secara internasionalkarena persiapan eksekusi mati seolah sudah jadi tontonan. Ia menilai negara-negara lain yang warganya akan dihukum mati bakal melihatnya sebagai hal yang tak elok.

"Proses penegakan hukum bukan proses kampanye yang gembar-gembor. Saya khawatir kalau hal ini dibiarkan maka bukan tidak mungkin nanti proses eksekusi matinya disiarkan juga secara live oleh televisi. Menegakkan hukum harus, tapi tidak dengan cara yang bisa menyakiti pihak lain," harapnya.(*)

posted by @Adimin

Lewat Forum Silaturahim Perkuat Basis DPC dan DPRa

Ketua DPC Padang Selatan Amdahu Rifki, MA 

Padang - Sesuai dengan arahan dari DPD PKS Padang guna memperkuat kerja dakwah di masyarakat tentu perlu ada kesinambungan hingga ke tingkat DPC dan DPRa, karena DPC dan DPRa merupakan basis terdepan dalam menyokong kemenanngan dakwah di Kota Padang.

Untuk itu perlu adanya penguatan di tingkat kecamatan dan kelurahan, DPD PKS Padang membuat program Forum Silaturahim (FORSIL). Dengan adanya FORSIL ini diharapkan ada sinergi dan geliat kembali kader kader dan simpatisan PKS sehingga perputaran dan kegiatan kerja kerja dakwah bisa bergerak dan menggeliat kembali.

Peserta Forum Silaturahim

Sabtu (28/2) DPC PKS Padang Timur dan Selatan menggelar kegiatan Forum Silatirahim di Kantor DPD PKS Padang. Meski cuaca saat itu dalam keadaan hujan namun, struktur di tingkat DPC dan DPRa antusias menghadiri kegitan tersebut. 

Ketua DPC Padang Selatan Amdahu Rifki, MA mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk diikuti oleh struktur DPC dan DPRa, karena juga diperlukan sinergi dalam merealisasikan program yang telah dibuat oleh DPD PKS Padang dan Walikota Padang untuk masyarakat.

posted by @Adimin

Waikota Mahyeldi Tempuh Medan Berat, Camat Pauh Tersesat

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah melakukan peninjuan langsung kegiatan pembersihan hulu sungai Batang Kuranji atau Sungai Padang Janiah di Kecamatan Pauh. Perjalanan menuju lokasi dimulai kemarin (Jumat, 27/2) siang, dengan melewati medan yang berat.

Didampingi Kabag Humas dan Protokol, Mursalim dan seorang warga setempat selaku pemandu jalan, Rajo Bujang, serta beberapa orang staf, Mahyeldi melintasi jalan setapak yang mendaki serta menyusuri sungai deras dan berbatu.

Rombongan sampai menjelang maghrib di tenda Posko Tim Pembersih Hulu Sungai di kawasan hutan Padang Janiah yang berjarak sekitar 8 kilometer dari Batu Busuak, Lambung Bukik untuk kemudian akan bermalam di posko tersebut.

Pada malam harinya, suasana di posko sempat diwarnai ketegangan karena kabar tersesatnya Camat Pauh Wardas tanjung bersama dua orang lainnya yang terpisah dari rombongan Walikota. Upaya pencarian dilakukan oleh personel BPBD dan beberapa orang relawan.

Alhasil, Wardas Tanjung dan dua orang lainnya ditemukan oleh warga setempat dan diantarkan ke Posko menjelang tengah malam, setelah empat jam lamanya tersesat.

Terkait kegiatan pembersihan di hulu sungai tersebut, sudah dilaksanakan oleh personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) serta beberapa SKPD sejak Senin (23/2) lalu.

Menurut Walikota, pembersihan di bagian hulu ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya banjir bandang seperti yang terjadi pada 2012 lalu. Dimana kawasan Limau Manih, Lambung Bukik dan sekitarnya dihondoh galodo dahsyat. Puluhan bangunan rumah dan fasilitas pendidikan serta masjid rusak, serta puluhan ekor ternak hanyut dan puluhan hektar lahan pertanian terendam.

”Ini diakibatkan penyumbatan di bagian hulu oleh material lumpur, batu dan kayu sehingga terbentuknya waduk yang sewaktu – waktu rentan ambrol. Terlebih dengan meningkatnya volume air karena intensitas hujan yang tinggi. Inilah yang menyebakan terjadinya banjir bandang,” kata Mahyeldi di Batu Busuak, Sabtu (28/2), sekembali dari peninjauan.

Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan, di hulu Batang Kuranji yang disebut Patamuan dimana terdapat pertemuan sungai Padang Janiah dan sungai Padang Karuah direncanakan pembangunan jembatan serta akses jalan yang lebih baik. Sebab di kawasan tersebut terdapat banyak tanaman masyarakat seperti duku, manggis dan durian.
“Sesuai harapan masyarakat, kita rencanakan pembangunan jembatan agar nantinya memudahkan warga membawa hasil panen apabila musim,” ujarnya.

Hal itu diamini pemuka masyarakat yang menjadi pemandu rombongan Walikota dalam perjalanan tersebut. Rajo Bujang mengungkapkan, harapan masyarakat Batu Busuak agar akses jalan menuju Patamuan diperbaiki termasuk pembangunan sebuah jembatan.

“Di kawasan Patamuan itu banyak tanaman masyarakat yang menghasilkan. Tetapi jarang hasilnya maksimal dapat dimanfaatkan karena sulitnya medan yang harus di tempuh oleh warga,” tutur Rajo Bujang. Selain itu, ia berterima kasih atas perhatian Pemerintah Kota Padang untuk melakukan pembersihan hulu sungai untuk mengantisipasi terjadinya banjir bandang. “Selama ini kami was-was bila curah hujan tinggi. Takut banjir bandang akan melanda kampung kami,” katanya. [padangtoday]

posted by @Adimin

KMP Tidak Akan Ganggu Program Jokowi

JAKARTA (26/2) - Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq meminta Presiden Jokowi serius dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat dan tidak terjebak dalam politik kekuasaan.

“Kehidupan masyarakat semakin berat, Jokowi jangan lagi mengurus politik kekuasaan," kata Mahfudz saat dihubungi wartawan, Kamis (26/2/2015).

Mahfudz menjamin Koalisi Merah Putih (KMP) akan mendukung program Jokowi yang pro rakyat. Jokowi harus mencurahkan energi merealisasikan janji kampanye dalam Pemilu Presiden lalu.

Menurut dia, KMP memahami bahwa Jokowi memiliki tugas yang berat, sehingga sama sekali tidak berniat mengganggu pemerintahan Jokowi.

“KMP tidak berniat merecoki malah akan mendukung langkah-langkah Jokowi. Harusnya Jokowi menyadari kondisi ini bahwa kami berniat membantu dan tidak merecoki, dan memanfaatkan kondisi ini," tegasnya.

[http://nasional.sindonews.com]


posted by @Adimin

WALI KOTA MAHYELDI: PERDA JAMIN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS

Padang, 23/2 (Antara) - Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi Anasrullah, mengatakan pemerintah setempat akan memberikan kesempatan bagi kaum disabilitas untuk memperoleh pekerjaan melalui peraturan daerah.

"Ya, setiap 100 orang pegawai, pelaku usaha maupun pemerintah harus setidaknya mempekerjakan satu orang penyandang disabilitas," katanya di Padang, Senin.

Ia mengatakan, hal tersebut juga telah dituangkan ke dalam paragraf III tentang pekerjaan, di ayat 29 huruf b.

Ia menyebutkan, dirinya akan selalu mengingatkan berbagai pihak baik itu dunia usaha, BUMD dan perusahaan swasta, terkait pengalokasian kuota penerimaan pegawai bagi penyandang disabilitas.

Ia menambahkan, penyediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas bukan merupakan kerugian, melainkan wujud dari adanya pengakuan kesetaraan.

Selain itu, pemerintah juga akan membuka kesempatan bagi kaum disabilitas untuk menjadi aparatur negara.

"Kami akan melakukan pengkajian untuk membuka penerimaan pegawai bagi kaum disabilitas pada instansi pemerintah pada tahun anggaran mendatang," katanya.

Ketua Pansus II Perda pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas DPRD Kota Padang Zulhardi Z. Latif mengatakan dengan diajukannya ranperda tersebut, maka pemkot sudah mengakui hak penyandang disabilitas, dengan harapan perbedaan hilang.

"Untuk itu, kami mendorong Pemkot untuk segera mengeluarkan Perwako pendamping, sehingga Perda ini kuat," katanya.

Sementara itu, anggota Pansus II Elly Trisyanti mengatakan pihaknya menyetujui ranperda tersebut, dengan catatan perlu ada kajian dan pemikiran yang lebih setius dalam merumuskannya.

"Contohnya saja pada Pasal 134 berbunyi sanksi dijatuhkan kepada kepala sekolah, jika melanggar pasal 20, padahal kewenangan tersebut lebih besar di Dinas Pendidikan," katanya.

posted by @Adimin

Walikota Mahyeldi Lepas 54 Tim Pembersihan Hulu Sungai Bukit Patamuan Batu Busuk

Padang (26/2) — Membersihkan daerah aliran sungai sebagai antisipasi musibah banjir dan longsor harus dilakukan, minimal satu kali dalam satu tahun. Kegiatan pembersihan badan sungai tersebut harus menjadi kegiatan rutin dilakukan tim Pembersihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Hal itu ditegaskan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, ketika melepas 54 Petugas Pembersihan hulu Sungai Bukit Patamuan Batu Busuk, Senin (23/2) lalu.

"Dan bila perlu satu kali enam bulan kegiatan pembersihan aliran sungai di kota Padang bisa dilaksanakan BPBD Kota Padang," kata Mhyeldi.

Hal ini, lanjut Mahyeldi, untuk mengantisipasi terjadinya musibah banjir bandang yang akan menelan korban dan merugikan masyarakat. Sebab banjir bandang, Menurutnya, terjadi lantaran tidak sanggupnya badan sungai menampung air saat hujan deras terjadi.

"Serta masih dilakukan oleh sebahagian masyarakat penebangan kayu di hutan," ujar Mahyeldi.

Untuk itu, masih kata Walikota yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, 54 Tim Pembersihan yang melakukan aksi pembersihan hulu sungai bukit Patamuan, Batu Busuk dilengkapi 14 peralatan pemotong kayu (Sinsho), dan bekerja mulai dari Senin–Jumat (23-27/2/2015).

Kepada para petugas pembersihan aliran sungai tersebut, Mahyeldi meminta, agar dicatat dan didokumentasikan setiap kondisi disepanjang 10 KM aliran sungai tersebut. Hal ini dilakukan, agar jelas terhadap pekerjaan yang akan dilakukan.

“Pada hari terakhir, saya akan ikut bersama petugas pembersihan di hutan Patamuan membersihkan aliran sungai dimaksud,” tambah Mahyeldi.

Selain itu, lanjut Mehyeldi, setiap yang menggangu arus aliran sungai patamuan harus disingkirkan, pohon rebah ke badan sungai serta perkayuan yang menumpuk di badan sungai segera diselesaikan. "Setelah itu batu-batu, serta tanah yang menumpuk dan menghalangi aliran air sungai juga dikemas dengan baik, sehingga tidak terjadi lagi danau-danau kecil pada badan sungai," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Padang dedi Henidal memaparkan, setidaknya ada 6 titik pembersihan yang akan dilakukan di sepanjang hulu Sungai Bukit Patamuan Batu Busuk. "Lama pekerjaan 5 hari, semua tim pembersihan menginap di tenda darurat yang disediakan di hutan Patamuan, termasuk bekal makanan untuk mereka. Tak ada cerita pulang lagi. Lalu masalah medan yang akan dihadapi, bebatuan besar, tumpukan perkayuaan yang tersangkut pada batu-batu besar. Setelah itu, disisi sungai juga banyak tanah longsor yang akan jatuh ke badan sungai. Ini yang harus diwaspadai oleh tim pembersihan saat bekerja," paparnya.

Terakhir, lanjjt Dedi, disetiap kawasan yang rawan longsor akan ditancapkan rambu-rambu pemberitahuan kepada masyarakat, bahwa pada titik itu daerah berbahaya. "Kemudian semua pekerjaan yang akan dilakukan diharapkan bisa diselesaikan dengan baik. Dan selama pekerjaan pembersihan mencapai hasil yang maksimal," ujarnya.

Foto: Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP menyerahkan Sinsho,  peralatan pemotong kayu untuk pembersihan aliran sungai Patamuan Batu Busuk kepada Tim pembersih aliran sungai di halaman PLTA PT.Semen Padang Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Senin (23/2)* Yurizal.

posted by @Adimin

Aplikasi "DPR KITA" untuk Menata Demokrasi

Ledia Hanifa Amalia ketika raker Fraksi PKS (foto: Arief Karel)

Jakarta (25/2) - Wakil ketua komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanafi mengatakan, aplikasi 'DPR Kita' menjadi kesempatan besar yang dimiliki DPR untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Bahkan, ia menilai, hadirnya aplikasi 'DPR KITA' menjadi terobosan besar dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Selain itu juga harus terus disosialisasikan terutama kepada para anggota DPR.

"Jadi ini menjadi kesempatan besar untuk mengedukasi masyarakat dan tidak hanya itu dapat juga memberi edukasi kepada anggota dewan itu sendiri terkait penyerapan aspirasi masyarakat," ujar Leida, di Jakarta, Selasa (24/2).

Tidak hanya itu, aplikasi ini dapat menjadi bentuk lain sumbangsih atas penataan demokratisasi di Indonesia. Bahkan secara khusus, Ledia juga menyebut, aplikasi ini bisa menjadi sarana klarifikasi untuk para anggota DPR terutama terkait adanya pemberitaan-pemberitaan yang kurang tepat soal kinerja DPR.

Namun, Leida berharap, aplikasi ini bisa tersambung dengan akun-akun media sosial, seperti twitter dan facebook, yang sudah lebih dahulu dimiliki oleh anggota DPR.

Selain itu, aplikasi ini bisa dikembangkan tidak hanya di smartphone. Hal ini terkait dengan jangkauan yang luas kepada para konstituen yang berada di daerah. "Jadi tidak hanya di wilayah perkotaan, bagaimana dengan yang ada di pelosok daerah-daerah," ujar Ledia. [www.republika.co.id ]

posted by @Adimin

Mobil Dinas Mendadak Ngangkot, Mahyeldi Lanjut Naik Ojek

Padang (26/2) - Mobil dinas Walikota Padang Mahyeldi dan mobil dinas Pemerintah Kota (Pemko) Padang lainnya tertangkap kamera sedang mengajak para pelajar yang terlantar akibat tidak menemukan angkot untuk berangkat ke sekolah. Walikota Mahyeldi yang saat itu sedang berada di dalam mobilnya 'mendadak ngangkot' mengajak para pelajar di lokasi Simpang 3 Pasar Bandar Buat.

Walikota Mahyeldi juga memberikan instruksi lisan kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kota (Pemko) padang, khususnya pemegang mobil plat merah untuk turut membantu mengangkut penumpang yang terlantar.

Setelah mobil dinas bernomor polisi BA 1 A dipenuhi penumpang, Mahyeldi beserta staff meneruskan perjalanan menuju Simpang By Pass Lubuk Begalung Menaiki Ojek untuk pemantauan langsung di lapangan.

"Terima kasih Pak Wali!" ujar dua tukang ojek, sambil tersenyum dan mengungkapkan rasa senangnya.

Hal ini dilakukan Pemko Padang, karena sebagian besar pengusaha dan sopir angkot, khususnya yang melewati jalur Pasar Raya Padang - Gadut dan Indarung, melakukan aksi mogok, Kamis (26/02) pagi. Aksi mogok ini terkait pengalihan pengoperasian aangkalan angkot yang baru.

[Humas PKS Sumbar]

posted by @Adimin