Penambahan Wewenang Kepala Staf Kepresidenan Terlalu Berlebihan

BEKASI - Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26/2015 tentang Kepala Staf Kepresidenan, menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, tidak terkecuali Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

Kepala Staf Kepresidenan sebelumnya, Luhut B Panjaitan mendukung komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepresidenan sesuai Perpres No. 190/2014 tentang Unit Kantor Presiden. Kini dengan Perpres yang baru, Kepala Staf Kepresidenan dapat ikut mengendalikan program prioritas.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin menilai penambahan wewenang Kepala Staf Kepresidenan terlalu berlebihan dan bisa menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga lain yang sudah ada di bawah lingkup kepresidenan.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang mengevaluasi Menteri adalah Presiden, atau bisa juga kewenangan tersebut didelegasikan kepada Wapres,” ungkap Saduddin saat ditemui di kediamannya, Bekasi, Rabu (4/3).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan apabila penambahan kewenangan tersebut tidak memungkinkan, maka Presiden dapat menugaskan Menteri Koordinator (Menko) atau Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) dan juga Sekretaris Kabinet (Sekkab) untuk bisa mengambil peran, sesuai UU Kementerian.

“Staf Kepresidenan tidak diatur dalam UU Kementerian, maka harusnya jangan mengambil alih wewenang lembaga yang sudah ada, tetapi seharusnya menjadi sub-ordinat,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Saad itu menilai penambahan kewenangan merupakan pemborosan dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena peran lembaga yang ada menjadi tidak optimal. Terlebih lagi, kata Saad, hal tersebut menimbulkan kesan adanya politik akomodatif terhadap pihak-pihak yang dinilai sebagai Tim Sukses Presiden, untuk bisa memberikan akses yang lebih luas dalam mengatur jalannya pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, kementerian atau lembaga setingkat kementerian di lingkungan Presiden terdiri dari Mensekneg, Sekkab, Staf Kepresidenan, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP). [pks.or.id]

posted by @Adimin

Mahyeldi: Peran Lembaga Adat Kota Padang Harus Ditingkatkan

PADANG – Keterlibatan peran Lembaga Adat dalam mewujudkan seluruh program disertai visi dan misi Kota Padang memang sangat diperlukan. Pasalnya, kota ini sedang gembar-gemburnya mewujudkan sebagai daerah yang bersih lingkungan dan bersih maksiat.

Sebagaimana, hal itu disampaikan Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah sewaktu membuka kegiatan pelatihan penguatan pengurus lembaga adat di Kota Padang bertempat di Aula Asrama Haji Tabing Selasa (4/3). Pelatihan ini, diikuti, pengurus LKAAM Kota Padang,KAN se Kota Padang, Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kanduang dan beberapa tokoh adat.

Walikota agamis ini berharap, peran lembaga adat semakin ditingkatkan, dengan kebersamaan berbagai upaya kemajuan pembangunan dan penyelesaian setiap masalah dapat dituntaskan dengan baik.

“Peran lembaga adat dalam mewujudkan Kota padang yang lebih baik memang sangat kita butuhkan. Untuk itu, menjadi fokus pemahaman dalam pelatihan ini,” terang walikota.

Menurut walikota, di samping itu, terkait persoalan pembebasan lahan juga menjadi agenda utama saat ini. Tanpa pertolongan lembaga adat tersebut tidak mungkin persoalan tanah ulayat, sengketa tanah dan pembebasan lahan bisa diselesaikan.

“Makanya, penguatan peran lembaga adat ini harus terus ditingkatkan. Sebab, Pemko sangat membutuhkan bantuan lembaga adat ini,” tuturnya.

Mahyeldi melanjutkan, lembaga adat di Kota Padang ini cukup berperan penting dalam menyokong pembangun di Kota Padang. Apalagi, Kota Padang khususnya dan Sumbar pada umumnya sangat mengutamakan adatnya yang memakai Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.

Sementara itu, Kabag Kesra Kota Padang Al Amin menjelaskan perhatian Pemko Padang terhadap kelestarian dan penguatan lembaga adat ini semakin meningkat. Hal ini terbukti anggaran untuk lembaga adat di tahun 2015 ini dikujurkan sebesar Rp 400 juta untuk lembaga adat di Kota Padang.

Disamping itu, berbagai macam persoalan di tengah-tengah masyarakat, memang penyelesaiannya tidak lepas dari peran lembaga adat.

“Semoga peran lembaga adat yang ada pada beberapa daerah di Kota Padang semakin ditingkatkan. Baik dalam di bidang pembangunan, keagamaan dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Al Amin. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Legislator PKS Dorong Terus Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa

LABUHAN BATU (3/3) - Empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 harus terus disosialisasikan karena sudah menjadi bagian dari soko guru kehidupan berbangsa di negara ini. 

Demikian dikemukan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis dalam seminar Sosialisasi Empat Pilar  Berbangsa dan Bernegara” di Labuhan Batu, Sumatera Utara, kemarin (3/3). 

Dia mengatakan, DPR sebagai penjelmaan wakil rakyat Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengukuhkan nilai-nilaifundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya.

Karenanya, searah dengan tugas dan fungsinya itu, DPR akan terus melaksanakan tugas memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat. 

Iskan memaparkan, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. 

UUD 1945 yang telah diamandemen sampai empat kali, menurut dia, juga tidak perlu diperdebatkan karena mampu menyelesaikan persoalan politik dan kenegaraan  sesuai dengan kebutuhan. Begitu pun bentuk NKRI perlu dilestarikan karena terbukti sudah mampu mempersatukan berbagai etnik yang amat beragam dan wilayah yang begitu luas. 

"Sekarang bukan jamannya lagi mempertentangkan antara bentuk negara kesatuan dan negara federasi, karena itu perdebatan masa lalu,” pungkasnya. [www.rmol.co]

posted by @Adimin

Legislator PKS Sosialisasi 13 Program Berbasis Masyarakat

Padang (4/3) - Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Hermanto, mulai mengisi masa reses sejak Ahad 1 Maret 2015. Hermanto berkunjung dan mengadakan berbagai kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihan Sumbar I. Selain serap aspirasi, Hermanto juga menyosialisasikan 13 program berbasis masyarakat dengan rincian 10 program Kementerian Pertanian (Kementan) dan 3 program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hermanto memaparkan, program berbasis masyarakat dari Kementan yang meliputi traktor roda 2, pompa air, mesin pemanen padi, mesin giling padi, mesin perontok padi/kedelai, mesin pemipil jagung, LM3 P2HP, UPP0, PUAP dan Pengembangan Budidaya Ternak. Adapun program KKP, lanjut Hermanto, meliputi kegiatan pengolahan hasil perikanan, Pengembangan Usaha Mina Mandiri (PUMM) perikanan budidaya dan PUMM perikanan tangkap.

"Program-program tersebut diadakan pemerintah dalam upaya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat guna mencapai target swasembada pangan dalam 3 tahun," papar Hermanto, di Padang, Selasa (4/3).

Selain itu, lanjutnya, melalui program-program tersebut diharapkan bisa berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran. "Saya berharap kelompok masyarakat penerima manfaat bisa mengelola program dengan amanah sehingga bisa tumbuh berkembang ke level bisnis," ujar Hermanto.

Lebih lanjut Hermanto menambahkan, bila berhasil berkembang ke level bisnis, maka diharapkan dapat merekrut tambahan tenaga kerja. "Ini berarti mengurangi 

pengangguran," pungkasnya.

Ket. Foto: Hermanto sedang melakukan pertemuan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ceno Pulai, kelurahan Koto Tuo Pulai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Ahad (4/3).

[Humas PKS Sumbar]


posted by @Adimin

Walikota Padang Tandatangani Nota Kesepahaman Investasi Pasar Tradisional

PADANG - Untuk mengembalikan fungsi Pasar Raya Padang sebagai sentra perdagangan yang representatif, Pemerintah Kota Padang menggandeng pihak ketiga untuk berinvestasi. Terutama dalam pengembangan konsep pasar tradisional yang nantinya dapat menampung seluruh pedagang kreatif lapangan (PKL) yang ada di sana.

Menurut Walikota Padang H.Mahyeldi Ansharullah, pembangunan Pasar Raya dan Pasar Ulak Karang akan dikerjasama dengan pihak swasta. Sebagiannya dianggarkan dari APBD Kota Padang sedangkan sebagian lagi dari investasi.

”Kita membutuhkan investasi dari pihak swasta dalam penyelesaian pembangunan Pasar Raya dan pasar satelit, karena tidak mungkin mengandalkan APBD saja,” kata Mahyeldi disela acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pemko Padang dengan PT Bina Warga Itqoni dan PT Indah Karya Minang di Ruang Abu Bakar Jaar Balaikota, Aia Pacah, Senin (2/3).

Mahyeldi menambahkan, terlebih saat ini Pemerintah Kota Padang tengah serius mengembalikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan, maka fungsi pasar yang ada di ibukota provinsi Sumatera Barat ini harus dioptimalkan.

”Ini juga sebagai pelaksanaan dari program unggulan Kota Padang, yaitu pembenahan Pasar Raya dan pasar tradisional dalam dua tahun,” imbuh Mahyeldi.

Sekretaris Daerah Kota Padang Nasir Ahmad selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKSD) menjelaskan, jika perencanaan yang telah dibuat dapat disepakati bedasarkan nota kesepahaman, sesuai amanat Permendagri Nomor 22 Tahun 2009, maka selanjutnya akan dokumen tersebut akan dilakukan pelelangan.

”Pelelangan pembangunan Pasar Raya dan pasar tradiasional dimaksud tentunya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," sebutnya.

Sedangkan Direktur PT Bina Warga Itqoni Irwan Khalis dan Herman Malano dari PT Indah Karya Minang mengungkapkan kepuasan hatinya karena mendapat kesempatan berinvestasi di kampung halaman.

Duo pengusaha asal Minang ini sama - sama berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kota Padang.

”Kami juga akan mematuhi semua aturan main dan mentaati asas kepatutan,” timpal Herman Malano.

Dia berharap dukungan dari semua pihak, terutama semua lapisan masyarakat.

”Kami sadari ini bukan pekerjaan sederhana sehingga kami membutuhkan dukungan dari Pemko dan masyarakat," tukas Herman.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dihadiri Asisten II Eyviet Nazmar, para Staf Ahli, pimpinan SKPD terkait. Juga Camat Padang Barat Arfian dan Camat Padang Utara Teddy Antonius sebagai pimpinan kecamatan dimana Pasar Raya dan Pasar Ulak Karang berlokasi. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Sumbar Menggelegar dengan Pembangunan Infrastruktur

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menginformasikan sebagian pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Sumbar.

“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bertahap akan saya informasikan sebagian pembangunan infrastruktur Sumatera Barat,” ujar Irwan Prayitno melalui akun Facebook-nya, Kamis (12/2/2015).

Irwan menjelaskan, pembangunan pertama terkait dengan rehab rekon korban gempa 2010 sampai dengan 2014 senilai Rp4.865 Triliun. Kedua, pembangunan tahun 2010 sampai dengan 2014, Multi Year APBD senilai Rp1.025 Triliun.

“Ketiga, menyelesaikan pembangunan Hotel Balairung Jakarta dan jalan Sicincing-Malalak dan meneruskan pembangunan Masjid Raya Sumbar, serta memulai menyelesaikan Fly Over kelok 9,” katanya.

Irwan menerangkan, Gedung Pusat Kebudayaan Sumbar juga berfungsi sebagai shelter untuk evakuasi ketika terjadi bencana gempa atau tsunami dan sebagai ruang terbuka pada kawasan. Perencanaan tahun 2014, mulai dibangun April 2015, lokasi di Taman Budaya dan Museum, dengan reklamasi pantai laut Padang.

“Islamic Center Sumbar dan Asrama Haji. Islamic Center seluas 10 hektar ini juga akan dibangun penginapan, pusat perbelanjaan serta Asrama Haji baru untuk embarkasi Padang. Perencanaan tahun 2013, desain manajemen konstruksi April 2015. Mulai dibangun tahun 2015,” katanya.

Selain itu, kata Irwan, pembangunan Stadion Utama Sumbar. Stadion Utama Sumbar ini berdaya tampung 30-40 ribu penonton ini dibangun di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Aluang, Kabupaten Padang Pariaman. Pembebasan tanah tahun 2013, mulai dibangun April 2015.

“Fly Over Simpang Duku. Highgrade Highway Duku ke Sicincin dan By Pass empat jalur BIM-Telukbayur. Highgrade Highway Duku ke Sicincin sebagai bagian trase jalan tol Padang – Pekanbaru, pembebasan tanah tahun 2011, mulai dibangun tahun 2012. Jalan dua jalur By Pass Bandara Internasional Minangkabau (BIM) – Telukbayur dibangun mulai tahun 2014,” katanya.

Irwan menambahkan, pembangunan Rail Bus Airport Minangkabau. Rail Bus dari kota Padang menuju BIM dengan kapasitas 180 penumpang ini cuma memakan waktu 30 menit saja. Pembebasan tanah tahun 2012, pembangunan tahun 2012. Juga akan dibangun tahun 2015 ini Kereta Api Trans Sumatera ke Pekanbaru melalui Sijunjung.

Selanjutnya, Pelabuhan baru Telukbayur. Pelabuhan Telukbayur melakukan peningkatan kapasitas dan memperluas dermaga Gaung utamanya untuk meningkatkan ekspor Batubara dan CPO sebagai upaya pengembangan layanan. Pelabuhan baru Telukbayur, pengembangan dimulai tahun 2011 dan investasi pembangunan pelabuhan mulai tahun 2012.

“Jalan Layang Silaing Padangpanjang. Jalan layang ini diharapkan dapat mengurai kemacetan jalur utama Sumbar menuju Bukittinggi dan juga jalur untuk menuju ke Provinsi Riau. Jalan Layang Silaing – Padangpanjang ini disainnya sudah siap, sedang proses ijin lokasi dari Kementerian Kehutanan,” jelasnya.

Selain itu, pembangunan Jembatan Kabel Sungai Dareh – Dharmasraya. Pembangunan jembatan ini sebagai pengembangan wilayah sesuai arahan dari RT/RW Kabupaten Dharmasraya ataupun RDTR dari kawasan Sungai Dareh. Jembatan kabel dibangun mulai April 2015.

Selanjutnya, Renovasi dan Pembangunan baru Kantor Gubernur Sumbar. Sebagai pusat Pemerintahan Daerah Sumbar, tengah dilakukan renovasi kantor yang telah tertunda sejak 4 tahun lalu, rusak akibat gempa Sumatera tahun 2009. Selain renovasi juga pembangunan baru Kantor Gubernur Sumbar, dan telah dimulai tahun 2012.

“Fly Over Aurkuning Bukittinggi. Pembangunan Fly Over dengan panjang jembatan 675 meter, lebar 10 meter dan tinggi 5 meter, sudah dapat dilalui pengendara bermotor sejak awal tahun 2015 ini. Fly Over Aur Kuning ini dibangun tahun 2014 dan diresmikan tahun 2015,” kata Irwan.

Pembangunan selanjutnya, yaitu Terowongan Balalak Malingka – Koto Gadang. Trase Bukittinggi Outter Ring Road menyambungkan jalan By Pass Bukittinggi Trans Sumatera di sisi utara (Kota Bukittinggi) dan Malalak di sisi selatan (Kabupaten Agam) dengan panjang total sekitar 16,8 km. Proses desain tahun 2012, mulai dibangun Mei 2015.

“Jembatan Ngarai Sianok Bukittinggi. Jembatan Ngarai Sianok, pengembangan Jalan Lingkar Luar (Bukittinggi Outter Ring Road) melewati Ngarai Sianok yang sangat dalam (123 Meter) sehingga diperlukan pembangunan jembatan. Jembatan Ngarai Sianok dibangun setelah selesai terowongan, sebagai satu kesatuan dengan terowongan,” katanya.

Pembangunan Pusat Ilmu Pelayaran Indonesia Wilayah Barat (Sumbar). Sekolah dan Pusat Ilmu Pelayaran Indonesia (Wilayah Barat) sedang tahap penyelesaian ini dibangun di Tiram, Padang Pariaman. Pembebasan tanah tahun 2012, pembangunan tahun 2012.

“Peningkatan Kapasitas Jalan Pantai Barat Sumatera Barat. Peningkatan kapasitas jalan pantai barat Sumatera Barat dari Pesisir Selatan (Pessel), Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat (Pasbar). Dibangun mulai tahun 2011 dari Pessel menuju Pasbar, saat ini sedang dibangun di Agam dan Pasbar. Untuk Pariaman, Padang Pariaman dan lanjutan Pessel sedang dalam proses tender,” pungkasnya.

Sementara itu, akun Facebook Marten Ten mengapresiasi langkah-langkah Irwan Prayitno dalam membangun Sumbar.

“Mantap pak..teruskan pembagun sumatra barat buat kemujuan semua masarakat sumbar…,” katanya.

Terkait pembangunan Gedung Pusat Kebudayaan Sumbar ramai yang mengomentar diantaranya datang dari Dedy Zulkarnain. “Keren habis pak gub,” ujarnya.

Facebooker lainnya Fakhri Fadhil menanyakan, "Bapak …. berarti nanti ada kebudayaan mentawai juga ya?"

“Ya iyalah.. mentawai kan juga sumbar…,” jawab Facebooker lainnya, Kalla Abe Alatas.

“Bangun pusat ekonomi juga ya pak gub,” ujar M Zulfadli Syahrul.(*)

*Sumber: pasberita.com 


posted by @Adimin

Rekrut Tenaga Ahli Secara Terbuka, Fraksi PKS Pastikan Tidak Ada KKN

Jakarta (2/3) - Rekrutmen Tenaga Ahli Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memasuki test tertulis gelombang kedua, Senin (2/3).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, peserta yang diseleksi oleh Fraksi PKS dijalankan secara profesional dan dipastikan tidak ada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Oleh karena itu, lanjut Ketua DPP PKS ini, Fraksi PKS menggandeng lembaga profesional di bidang sumber daya manusia (SDM) untuk menyiapkan serangkaian tes, termasuk tes tertulis yang dilakukan Senin (23/2) lalu dan hari ini, Senin (2/3), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rencananya untuk tes tertulis akan dilaksanakan dalam empat gelombang.

"Tidak ada KKN. Kami serius dan profesional dalam merekrut tenaga ahli agar benar-benar mendapatkan putra-putri bangsa yang kompeten untuk mewujudkan visi Fraksi PKS 'Terdepan Dalam Reformasi Parlemen'. Fraksi PKS akan memilih yang terbaik dan objektif berdasarkan hasil tes," ujar legislator asal Banten ini.

Jazuli menyampaikan, bahwa sampai dengan ditutupnya pendaftatan online welalui www.pks.or.id tercatat ada 1.200 pelamar dengan komposisi ratusan Sarjana (S1) dan Magister (S2) serta puluhan Doktor/Kandidat Doktor (S3).

"Sebagai Ketua Fraksi, tentu saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta. Animonya luar biasa untuk ikut mendukung parlemen yang lebih profesional," pungkas Jazuli. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Kader PKS Harus Jadi Garda Terdepan Nilai-Nilai Pancasila

BANDAR LAMPUNG (1/3) – Kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus ikut bertanggungjawab membentengi moralitas bangsa dan menjadi garda terdepan nilai-nilai Pancasila. Hal ini diserukan Anggota DPR RI dari Lampung, Abdul Hakim dalam Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Aula Mina Islamic Center Rajabasa, Bandar Lampung (01/03).

"Pancasila adalah ideologi negara dan falsafah perjuangan PKS. Siapapun warga negara Indonesia yang menghayati nilai-nilai Pancasila Insya Allah dapat ikut membentengi moralitas, khususnya di kalangan pemuda," jelas Abdul Hakim.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini, PKS memiliki komitmen kebangsaan yang sangat serius. Komitmen tersebut dapat dilihat dari realisasi sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara - Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika - yang secara luas dilakukan oleh seluruh Anggota Fraksi PKS DPR RI di daerah pemilihannya masing-masing.

“Pancasila masih relevan di tengah ancaman serius yang bisa memorakporandakan kita sebagai bangsa di bawah NKRI. Salah satunya serangan dan infiltrasi nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti sikap serba permisif dalam pergaulan, atau legalisasi perkawinan sesama jenis dengan dalih kebebasan HAM," ujar Anggota DPRD Lampung periode 1999-2004 tersebut. [*/PKS Lampung]

posted by @Adimin

PKS Minta Polri dan Kejaksaan tidak Demonstratif Persiapkan Hukuman Mati

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq meminta Polri dan Kejaksaan Agung tidak bersikap demonstratif dalam mempersiapkan eksekusi hukuman mati terhadap sejumlah narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyaratan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah. Menurutnya, sikap demonstratif soal hukuman mati justru bisa berimplikasi negatif.

"Saya minta Polri dan Kejaksaan Agung yang akan mengeksekusi mati para narapidana narkoba untuk hati-hati. Saya melihat apa yang dilakukan oleh eksekutor dari pemberitaan terutama televisi seperti demonstratif sekali. Ini tidak baik dan punya implikasi luas," kata Mahfudz kepada wartawan di Jakarta, seperti dilansir jpnn.com, Ahad (1/3/2015).

Lebih lanjut Ketua Komisi I DPR RI itu menambahkan, kepolisian dan kejaksaan semestinya menempatkan eksekusi mati sebagai bentuk penegakan hukum seperti proses penegakan hukum lainnya. Karenanya, hal itu tak perlu dibesar-besarkan.

"Ini proses penegakan hukum yang memang harus dijalankan. Jangan digembar-gemborkan seolah ini hal yang harus menarik menjadi tontonan publik," sarannya.

Selain itu, lanjut Mahfudz, kejaksaan dan kepolisian juga harus memahami dampak secara internasionalkarena persiapan eksekusi mati seolah sudah jadi tontonan. Ia menilai negara-negara lain yang warganya akan dihukum mati bakal melihatnya sebagai hal yang tak elok.

"Proses penegakan hukum bukan proses kampanye yang gembar-gembor. Saya khawatir kalau hal ini dibiarkan maka bukan tidak mungkin nanti proses eksekusi matinya disiarkan juga secara live oleh televisi. Menegakkan hukum harus, tapi tidak dengan cara yang bisa menyakiti pihak lain," harapnya.(*)

posted by @Adimin

Lewat Forum Silaturahim Perkuat Basis DPC dan DPRa

Ketua DPC Padang Selatan Amdahu Rifki, MA 

Padang - Sesuai dengan arahan dari DPD PKS Padang guna memperkuat kerja dakwah di masyarakat tentu perlu ada kesinambungan hingga ke tingkat DPC dan DPRa, karena DPC dan DPRa merupakan basis terdepan dalam menyokong kemenanngan dakwah di Kota Padang.

Untuk itu perlu adanya penguatan di tingkat kecamatan dan kelurahan, DPD PKS Padang membuat program Forum Silaturahim (FORSIL). Dengan adanya FORSIL ini diharapkan ada sinergi dan geliat kembali kader kader dan simpatisan PKS sehingga perputaran dan kegiatan kerja kerja dakwah bisa bergerak dan menggeliat kembali.

Peserta Forum Silaturahim

Sabtu (28/2) DPC PKS Padang Timur dan Selatan menggelar kegiatan Forum Silatirahim di Kantor DPD PKS Padang. Meski cuaca saat itu dalam keadaan hujan namun, struktur di tingkat DPC dan DPRa antusias menghadiri kegitan tersebut. 

Ketua DPC Padang Selatan Amdahu Rifki, MA mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk diikuti oleh struktur DPC dan DPRa, karena juga diperlukan sinergi dalam merealisasikan program yang telah dibuat oleh DPD PKS Padang dan Walikota Padang untuk masyarakat.

posted by @Adimin

Waikota Mahyeldi Tempuh Medan Berat, Camat Pauh Tersesat

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah melakukan peninjuan langsung kegiatan pembersihan hulu sungai Batang Kuranji atau Sungai Padang Janiah di Kecamatan Pauh. Perjalanan menuju lokasi dimulai kemarin (Jumat, 27/2) siang, dengan melewati medan yang berat.

Didampingi Kabag Humas dan Protokol, Mursalim dan seorang warga setempat selaku pemandu jalan, Rajo Bujang, serta beberapa orang staf, Mahyeldi melintasi jalan setapak yang mendaki serta menyusuri sungai deras dan berbatu.

Rombongan sampai menjelang maghrib di tenda Posko Tim Pembersih Hulu Sungai di kawasan hutan Padang Janiah yang berjarak sekitar 8 kilometer dari Batu Busuak, Lambung Bukik untuk kemudian akan bermalam di posko tersebut.

Pada malam harinya, suasana di posko sempat diwarnai ketegangan karena kabar tersesatnya Camat Pauh Wardas tanjung bersama dua orang lainnya yang terpisah dari rombongan Walikota. Upaya pencarian dilakukan oleh personel BPBD dan beberapa orang relawan.

Alhasil, Wardas Tanjung dan dua orang lainnya ditemukan oleh warga setempat dan diantarkan ke Posko menjelang tengah malam, setelah empat jam lamanya tersesat.

Terkait kegiatan pembersihan di hulu sungai tersebut, sudah dilaksanakan oleh personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) serta beberapa SKPD sejak Senin (23/2) lalu.

Menurut Walikota, pembersihan di bagian hulu ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya banjir bandang seperti yang terjadi pada 2012 lalu. Dimana kawasan Limau Manih, Lambung Bukik dan sekitarnya dihondoh galodo dahsyat. Puluhan bangunan rumah dan fasilitas pendidikan serta masjid rusak, serta puluhan ekor ternak hanyut dan puluhan hektar lahan pertanian terendam.

”Ini diakibatkan penyumbatan di bagian hulu oleh material lumpur, batu dan kayu sehingga terbentuknya waduk yang sewaktu – waktu rentan ambrol. Terlebih dengan meningkatnya volume air karena intensitas hujan yang tinggi. Inilah yang menyebakan terjadinya banjir bandang,” kata Mahyeldi di Batu Busuak, Sabtu (28/2), sekembali dari peninjauan.

Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan, di hulu Batang Kuranji yang disebut Patamuan dimana terdapat pertemuan sungai Padang Janiah dan sungai Padang Karuah direncanakan pembangunan jembatan serta akses jalan yang lebih baik. Sebab di kawasan tersebut terdapat banyak tanaman masyarakat seperti duku, manggis dan durian.
“Sesuai harapan masyarakat, kita rencanakan pembangunan jembatan agar nantinya memudahkan warga membawa hasil panen apabila musim,” ujarnya.

Hal itu diamini pemuka masyarakat yang menjadi pemandu rombongan Walikota dalam perjalanan tersebut. Rajo Bujang mengungkapkan, harapan masyarakat Batu Busuak agar akses jalan menuju Patamuan diperbaiki termasuk pembangunan sebuah jembatan.

“Di kawasan Patamuan itu banyak tanaman masyarakat yang menghasilkan. Tetapi jarang hasilnya maksimal dapat dimanfaatkan karena sulitnya medan yang harus di tempuh oleh warga,” tutur Rajo Bujang. Selain itu, ia berterima kasih atas perhatian Pemerintah Kota Padang untuk melakukan pembersihan hulu sungai untuk mengantisipasi terjadinya banjir bandang. “Selama ini kami was-was bila curah hujan tinggi. Takut banjir bandang akan melanda kampung kami,” katanya. [padangtoday]

posted by @Adimin