Mahyeldi: Inpres II Segera Dituntaskan, Pedagang Sepakat Tempati Lantai I

PADANG - Pedagang di Pasar Inpres II yang sebelumnya merasa tidak diakomodir Pemerintah Kota Padang, akhirnya sepakat untuk menempati lantai I yang terdiri dari 304 petak kios. Kesepakatan tersebut terwujud, ketika Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah bersama SKPD terkait melakukan silaturahmi usai shalat Jumat di Masjid Kompleks Pasar Raya, Jumat (22/5) kemarin.

Menurut Walikota, lantai I Pasar Inpres II hanya jadi 304 petak kios, sedangkan jumlah kios pedagang sebelum gempa adalah 379, sehingga 75 sisanya harus memilih dari dua opsi. Bisa mengambil tempat di basement atau dibuatkan lokasi di bagian luar bangunan Inpres II.

"Setelah dihitung, jumlah yang bisa disediakan memang tidak memenuhi dari jumlah sebelumnya. Makanya kita kembalikan kepada pedagang, apakah mau menempati basement atau menempati tempat di luar bangunan," ujar Walikota.

Pada 2015 ini, lanjut Wako, Pasar Inpres II harus dituntaskan karena sudah dianggarkan dari APBD sebesar Rp 27 milyar. "Jika kita tidak segera menyepakati untuk jumlah yang ada, maka anggaran tersebut belum bisa kita gunakan," kata Mahyeldi.

Sedangkan untuk lantai II dan III dari Inpres II itu akan digunakan sebagai tempat parkir. Tapi jika sisa yang 75 bisa pindah di basement dan sebagian lagi dapat ditampung di lantai II bersama lokasi parkir.

"Jika Inpres II sudah kita tuntaskan maka Inpres IV juga segera dikerjakan. Saat ini sudah ada dana dar pusat sebesar Rp 7,5 miliar untuk pembangunannya," imbuh Mahyeldi.

Alhasil, dari pertemuan yang berlangsung akrab dalam masjid itu, akhirnya pedagang sepakat sisa yang 75 petak akan mereka rapatkan sesama pedagang. Pasalnya, dari jumlah 379 petak kios yang tercatat pasca gempa, 3 sampai 4 petak kios ada yang dimiliki oleh satu orang. Sehingga mereka rela mengurangi 'jatah' mereka itu agar semua bisa tertampung di lantai I.

Budi Syahrial selaku kuasa pedagang menyebut, sudah tidak ada masalah untuk lantai I Inpres II. "Hanya saja pedagang mengharapkan konsep bangunan dibuat lebih terbuka dengan tembok tidak perlu tinggi - tinggi sehingga suasananya lebih lepas.

Budi juga mengapresiasi Mahyeldi selaku Walikota Padang yang mau mendengarkan aspirasi pedagang." Beliau mau membuka komunikasi dengan kita sehingga permasalahan - permasalahan di Pasar Raya menjadi cair dan ada solusinya. Kita berharap di masa kepemimpinan beliau Pasar Raya tuntas semua," pungkasnya. [humas pemko]

posted by @Adimin

Pemko Padang Benahi Stadion Renang Teratai

PADANG - Pemerintah Kota Padang mulai membenahi stadion renang Teratai, Kompleks GOR H. Agus Salim. Dengan dukungan dana APBD sebesar Rp 5 milyar pembenahan ini diharapkan membuat stadion renang tersebut lebih representatif.

Menurut Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, Stadion Teratai dipersiapkan untuk pesta olahraga, mulai dari Porkot, Porprov dan PON. Sehingga pembangunannya juga mengacu pada stadion yang memenuhi standar internasional, seperti di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

”Dilihat dari kondisi sekarang, beberapa fasilitasnya sudah memenuhi standar. Tinggal memperbaiki fisik berikut pagar stadion,” kata Mahyeldi saat meninjau Stadion Renang Teratai, Jumat (22/5).

Ia menambahkan, di arena Teratai ini selain sebagai lokasi pertandingan, juga dimanfaatkan sebagai pemusatan latihan olah raga renang atau untuk latihan bagi pemula.

"Seiring membenahi fisik bangunan dan melengkapi fasilitasnya, ke depan kita maksimalkan pengelolaannya,” kata Wako.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Suardi mengungkapkan, pengelolaan Stadion Renang Teratai tetap ditangani Pemko Padang. Sebab, ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”Kita punya target PAD dari sini sebesar Rp 1,5 milyar. Hingga Mei ini tercapai 30 persen. Jika maksiml dikelola, tentunya target ini dapat dilampaui,” sebut Suardi.

Ia menambahkan, pendapatan ini selain berasal dari retribusi, juga dari sewa perkantoran yang terdapat di bangunan bagian depannya. [humas pemko]

posted by @Adimin

PKS Apresiasi Pemerintah Terkait Penanganan Pengungsi Rohingya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia terkait penanganan pengungsi Rohingya. Sebagaimana diketahui, meski baru bersifat fisik, pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla telah meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menangani para pengungsi dari wilayah Myanmar itu.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, A. Fikri Faqih mengatakan sesuai Pasal 2-4 Konvensi Hak Anak Nomor 44 Tahun 1989, Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, serta Pasal 1 Butir 2 dan 15 UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, apabila ada anak yang terlantar, maka negara berkewajiban untuk memberikan jaminan.

“Meskipun belum meratifikasi, sebagai warga dunia yang baik, kita harus menampung pengungsi, kebetulan Rohingya. Meskipun belum menjadi UU khusus, karena ada konvensi tingkat PBB, semestinya kita juga membantu mereka,” katanya saat ditemui di sela Temu Anggota Legislatif PKS se-Jawa Tengah, Ahad (24/5) di Borobudur Ballroom Hotel Santika, Kota Semarang.

Lebih lanjut, Fikri menyampaikan bahwa pemerintah perlu menangani secara komprehensif para pengungsi Rohingya, karena ini adalah masalah kemanusiaan.

“Pemerintah juga harus melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) untuk memenuhi hak dasar anak sesuai dengan Convention on the Rights of the Child (CRC) Pasal 22 Butir 1 dan 2. Kemudian pemerintah juga perlu memenuhi semua hak dasar anak yang dijamin dalam CRC, terutama perlindungan anak terhadap kekerasaan, traumatik psikologis, dan keberlangsungan pendidikan,” paparnya.

Perlu diketahui, hingga saat ini jumlah pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Indonesia sebanyak 11.941 orang. Pengungsi yang ada di Aceh berjumlah 1.722 jiwa, terdiri dari 1.239 jiwa laki-laki, 244 jiwa perempuan, dan 238 jiwa anak-anak.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, A. Fikri Faqih saat memberikan keterangan kepada pewarta usai Acara Silaturahmi Anggota Legislatif PKS se-Jawa Tengah di Semarang, Ahad (24/5).

[Humas PKS Jawa Tengah]


posted by @Adimin

3 Alasan ASEAN Harus Pastikan Myanmar Laksanakan Kesepakatan Soal Rohingya

Meski hasil pertemuan belum menyentuh semua akar permasalahan, Indonesia mengapresiasi niat baik Myanmar untuk menyelesaikan masalah Rohingya. ASEAN, khususnya pemerintah Indonesia, harus mengawal dan memastikan kesepakatan itu terlaksana dengan baik sesuai cita-cita ASEAN.

Anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin menegaskan, setidaknya ada 3 alasan bagi ASEAN, terutama Indonesia harus mengawal Myanmar melaksanakan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Rohingya. 

"ASEAN dan pemerintah Indonesia harus pastikan poin-poin kesepakatan itu dilaksanakan secara konsisten dan komitmen oleh Myanmar," ujar anggota komisi I DPR Ahmad Zainuddin di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Alasan pertama, kata Zainuddin, ASEAN sedang dalam tahap menuju integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang akan dimulai akhir tahun ini. Integrasi ekonomi kawasan tersebut memerlukan stabilitas kawasan di bidang sosial, budaya dan politik. Jangan sampai isu-isu keamanan dan HAM, sambungnya, menyandera langkah yang sudah dilakukan ASEAN menuju MEA 2015. 

Alasan kedua, lanjut Zainuddin, karena hal itu merupakan amanat Pembukaan UUD 1945, bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

"Ketiga, ada Deklarasi HAM ASEAN dimana Myanmar termasuk yang menyatakan di dalamnya tahun 2009 lalu. Deklarasi ini berdasarkan pada ASEAN Charter dan Universal Declaration of Human Rights," jelas Zainuddin. 

Selain itu, menurut Zainuddin, kesepakatan penyelesaian masalah Rohingya belum menyentuh akar masalah Rohingya soal diskriminasi dan hak asasi manusia (HAM). 

"Akar masalah pengungsi Rohingya ini sebenarnya juga bukan human trafficking. Mereka tidak akan keluar dari negaranya jika tidak ada diskriminasi dan penindasan," tegas politisi PKS ini. 

Anggota DPR dapil DKI Jakarta ini menegaskan, jika Myanmar tidak konsisten dengan yang disepakati, ASEAN harus meninjau ulang keketuaan Myanmar di ASEAN.

"Sangat tidak pantas ketua ASEAN tersandera isu ini, padahal Ketua ASEAN bertanggung jawab terhadap stabilitas kawasan termasuk dalam isu HAM. Gilirkan saja kepada negara yang lain," tegasnya. 

Myanmar menyepakati empat poin saat Menlu RI Retno Marsudi melakukan kunjungan bilateral ke Nay Pyi Taw, Kamis (21/5). 

Pertemuan itu berlangung satu hari setelah pertemuan Tripartit antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand di Kuala Lumpur, Rabu (20/5). 

Menlu U Wunna Maung Lwin menyatakan Myanmar menyetujui empat poin. Pertama, Myanmar sepakat untuk memperkuat langkah dalam pencegahan terjadinya pergerakan arus imigran ilegal dari teritorinya. Kedua, Myanmar siap untuk bekerja sama dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam pemberantasan perdagangan manusia.

Ketiga, Myanmar segera memerintahkan Kedutaan Besarnya untuk melakukan kunjungan kekonsuleran ke tempat-tempat penampungan sementara para imigran ilegal di Aceh. Keempat, Myanmar menyambut baik tawaran kerja sama Indonesia untuk pembangunan negara bagian Rakhine secara inklusif dan non-diskriminatif. (*)

posted by @Adimin

Masyarakat Antusias Ikuti Program Keterampilan DPC PKS Nanggalo

Padang, (22/5) - Bidang Perempuan (bidpuan) Dewan Pimpinan cabang (DPC) PKS Kecamatan Nanggalo membuat program kreatif berbasis keterampilan untuk masyarakat. Program tersebut adalah mengolah koran bekas menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi. 

Pengurus Bidpuan DPC PKS Nanggalo, rusdawati, menjelaskan bahwa program keterampilan mengolah koran bekas ini mendapat sambutan yang baik di hati masyarakat. Hal tersebut tampak saat bidpuan PKS melakukan pelatihan buat ibu-ibu dan remaja, ahad (17/5) lalu," terangnya.

"Ibu-ibu sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut, tak kurang dari 30 orang ikut serta. Dari pelatihan kemarin, peserta sudah menghasilkan kerajinan berupa tempat tisu dan pot bunga," lanjutnya.

“Harapan para peserta kegiatan ini harus tetap diadakan, bahkan pesera yang ikut kemarin menyatakan akan ingin ikut kembali dalam program keterampilan yang diadakan oleh bidpuan DPC," kata bu ida.

"Target bidpuan kedepan adanya rumah produksi dari hasil keterampilan ibu-ibu tersebut. Dengan adanya rumah tersebut bidpuan akan lebih mudah dalam mendistribusikan hasil barang kreatifitas ibu-ibu ke konsumen," tambahnya.

"Kegiatan bidpuan ini akan terus berlanjut setiap bulannya, tepatnya pada minggu kedua. Berbagai pelatihan keterampilan akan kita berikan untuk masyarakat demi menunjang kebutuhan ekonomi keluarga," ia menuturkan. [humas]

posted by @Adimin

Statistik Kebahagiaan | oleh: Irwan Prayitno Gubernur Sumatera Barat

Apakah masyarakat Sumatera Barat sudah bahagia? Nampaknya jawaban dari pertanyaan itulah yang ingin dicari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melakukan SPTK (Survai Pengukuran Tingkat Kebahagiaan) di Sumatera barat tahun 2014. SPTK pertama kali dilakukan pada tahun 2013 dan yang kedua dilakukan pada tahun 2014. Menurut Kepala BPS Sumatera Barat Yaomin Tofri, MA data survai ini bersifat subjektif dan kualitatif, berfungsi untuk melengkapi data objektif dan kuantitatif yang telah dimiliki BPS.

Indeks kebahagiaan tersebut diukur berdasarkan 10 aspek kehidupan yang dianggap esensial, meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan dan 10) kondisi keamanan.

Rentang angka untuk menilai indeks kebahagiaan yang disediakan antara 0 sampai 100. Makin tinggi angka yang diperoleh, diprediksi (dalam survai ini) menunjukkan makin tinggi tingkat kebahagiaan atau kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil survai tahun SPTK tahun 2014 di Sumatera Barat diperoleh angka rata-rata 66,79 persen dari 10 aspek kehidupan yang disurvai. Dari 10 aspek kehidupan yang disurvai, angka tertinggi diperolehdari aspek keharmonisan keluarga yaitu sebesar 78,87 persen. Tingkat kepuasan terendah terdapat pada aspek pendidikan, yaitu 57,04 persen.

Lalu apakah data tersebut sudah bisa memvonis bahwa masyarakat Sumatera Barat tidak bahagia? Apakah juga data tersebut telah membuktikan bahwa Sumatera Barat belum maju dan tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi lain?

Dengan tegas jawabannya adalah tidak. Data tersebut baru berupa data mentah, aspek yang diukur dan jawaban yang diberikan responden bersifat subjektif kualitatif. Ada orang dengan penghasilan Rp 4 juta per bulan sudah bahagia, tapi ada juga orang yang berpenghasilan di atas Rp 10 juta per bulan masih belum bahagia, jadi sifatnya relatif, subjektif dan kualitatif, tidak bisa diranking, tidak bisa dibanding-bandingkan. Juga masih banyak parameter lain yang perlu diukur dan banyak faktor pembeda untuk memvonis apakah penduduk suatu daerah bahagia atau tidak.

Di suatu daerah atau kelompok tertentu misalnya, dengan makan dua kali sehari, menggunakan lauk berupa kerupuk, kecap dan cabe rawit, menyatakan sudah cukup bahagia. Tapi di Sumatera Barat kalau belum makan tiga kali sehari, dengan lauk dendeng balado, rendang, goreng ayam, gulai ayam, atau gulai ikan, mereka merasa belum puas dan bahagia.

Begitu juga di kalangan pedagang atau pengusaha di Sumatera Barat, hal ini jamak terjadi dan merupakan percakapan sehari-hari. jika keuntungannya turun dari biasanya mereka akan mengatakan bahwa usaha mereka merugi. Itu bukan berarti saldonya minus, tapi mereka rugi karena keuntungan bulan ini lebih kecil dibandingkan bulan lalu. Letak ruginya di situ.

Di aspek pendidikan apalagi. Masyarakat Sumatera Barat pasti mengatakan belum puas tentang pendidikan yang dijalani keluarganya, meskipun banyak diantara keluarga mereka yang telah mencapai titel sarjana. Mereka belum puas karena impian mereka adalah mencapai gelar pasca sarjana, S2 atau S3. Masyarakat Sumatera Barat dari dulu memang telah mengutamakan pendidikan. Ada satu desa di Sumatera Barat memiliki 30 orang profesor. Tentu saja hal ini tidak bisa dibandingkan dengan desa lain.

Jadi rendahnya kepuasan terhadap pendidikan bukan karena rendahnya kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Kualitas pendidikan di Sumatera Barat sudah cukup baik. Baiknya kualitas pendidikan di Sumatera Barat terindikasi dari banyaknya jumlah banyak lulusan SLTA di Sumatera Barat yang diterima setiap tahunnya di perguruan tinggi negeri favorit seperti UI, ITB, IPB, UGM dan sebagainya.

Mereka yang diterima melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dengan ikatan dinas seperti Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Telkom dan yang sejenisnya juga banyak berasal dari Sumatera Barat. Masyarakat dari dari daerah lain juga cukup banyak jumlahnya yang menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan.

Lalu apakah data statistik tersebut keliru dan harus diabaikan? Tentu saja tidak. Sebagai acuan, pedoman untuk mengambil kebijakan dan menyusun program, data statistik tersebut justru sangat penting dan sangat diperlukan. Namun, tentu saja data tersebut tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja dan langsung dipakai sebagai alat untuk memvonis buruk atau baik, gagal atau sukses, maju atau tidak suatu daerah. Data tersebut masih bersifat data dasar atau data mentah yang perlu dipertajam dan diperdalam lagi sehingga masalah yang dianalisa menjadi lebih spesifik dan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Sekali lagi menurut Kepala BPS Sumbar data tersebut juga tidak bisa diranking atau dibanding-bandingkan untuk mengukur maju atau tidaknya suatu daerah. Indeks kebahagiaan warga Sumatera Barat tidak bisa dibandingkan dengan penduduk Jakarta atau Kalimantan misalnya. Masing-masing daerah memiliki kondisi yang berbeda dan persepsi masyarakat tentang bahagia dan puas sangat berbeda. Parameter yang diukur bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Jika ditanya manakah yang lebih padat penduduk Jakarta dibandingkan di Sumatera Barat atau Kalimantan, maka jawabannya bisa dipastikan dengan data statistik yang bersitaf kuantitatif. Tapi kalau ditanya manakah yang lebih bahagia penduduk Jakarta dibandingkan Sumbar atau Kalimantan? Maka jawabannya adalah relatif dan penilaiannya bersifat kualitatif.

Rasa selalu tidak puas menurut saya adalah karakter masyarakat Sumatera Barat. Namun menurut saya hal ini merupakan karakter yang baik, saya mengistilahkannya sebagai energi positif masyarakat Minang. Rasa tidak puas itu menyebabkan masyarakat Minang selalu ingin lebih maju dan lebih maju lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Energi positif inilah yang dari dulu hingga kini membuat banyak bermunculan tokoh-tokoh baik politik maupun ekonomi dari masyarakat etnik Minang.

Jadi jika dalam dalam survai diajukan pertanyaan apakah penghasilan anda sudah memadai dan sudah puas dengan penghasilan anda saat ini, pasti jawabannya untuk masyarakat Minang adalah belum memadai dan belum puas. Tapi kalau kita lihat asset yang dia miliki dan ditaksir berapa jumlah penghasilannya, pastilah berbeda kesimpulan yang diperoleh antara cara survai yang pertama dengan cara ke dua. [irwan-prayitno.com]

posted by @Adimin

Kebangkitan Nasional, Kokohkan Ketahanan Keluarga

JAKARTA (21/5) – Hari Kebangkitan Nasional 2015 harus dimaknai sebagai langkah positif untuk membangkitkan kembali ketahanan keluarga-keluarga Indonesia. Oleh karena dari keluarga yang memiliki ketahanan mumpuni, pemimpin serta generasi berkapasitas dan berkomitmen tinggi akan lahir. Mereka siap berkontribusi mewujudkan kemajuan bangsa. Ketua Bidang Perempuan (Bidpuan) DPP PKS, Anis Byarwati menyatakan hal ini di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta, Kamis (21/5).

“Saat ini kita menyaksikan kondisi yang cukup memprihatikan. Komitmen masyarakat terhadap rasa kebangsaaan Indonesia mulai memudar. Karakter ketimuran yang kita miliki, seperti sopan-santun, keramahan, kejujuran, sikap amanah menjalankan berbagai peran kehidupan, dan rasa tolong-menolong semakin melemah dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh masyarakat pun sangat kurang memberikan teladan baik dalam pembangunan karakter bangsa. Inilah yang harus kita perbaiki dan kita sosialisasikan agar masyarakat juga mau bergerak memperbaiki kondisi ini,” kata Anis.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi tersebut menjelaskan perbaikan karakter kebangsaan harus dimulai dari keluarga. Bagaimanapun, katanya, keluarga ialah pembentuk batu bata bangunan masyarakat. Jika ketahanan keluarga (family resilience) suatu bangsa kokoh, maka dipastikan ketahanan masyarakat (social resilience) juga akan kuat.

“Sejarah telah mengajari kita bahwa kemenangan pendahulu atas penjajah Belanda dimulai dari pendidikan karakter oleh para ibu dan ayah dari pejuang kemerdekaan sejak mereka kecil. Ketika mereka dewasa dan membentuk keluarga, mereka memiliki istri atau suami yang juga berkomitmen pada ketahanan keluarga sehingga harmonis. Hal ini menjadi sumber pengobar semangat mereka untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga tetes darah penghabisan, hingga lahir semboyan Merdeka atau Mati,” jelas Anis.

Bidang Perempuan DPP PKS, lanjut Anis, tanpa henti melakukan berbagai upaya mengokohkan keluarga Indonesia. Mulai dari road show sosialisasi tentang keluarga berkualitas ke berbagai wilayah dan provinsi, sampai melakukan berbagai aktivitas yang mendukung terbangunnya keluarga berkualitas melalui wadah Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Lembaga tersebut telah berdiri di seluruh Nusantara.

“Mari kita kembalikan diri kita untuk berkhidmat pada keluarga. Para ibu, ayah, anak-anak, semua harus berperan menjadikan keluarga sebagai tempat terindah, tempat ternyaman, dan tempat kembali yang paling menyenangkan setelah penat beraktivitas. Tanpa keluarga yang kokoh dan harmonis, mustahil setiap insan di negeri ini akan bisa memberikan dampak positif atas segala aktivitasnya untuk kebaikan negeri. Mari bangkitkan negeri kita! Bersama keluarga berkualitas, kita bisa mewujudkan Bangsa Indonesia yang maju,” pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

DPC PKS Nanggalo Luncurkan Program Beras Murah

PADANG (21/5) – Bidang Perempuan (Bidpuan) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Kecamatan Nanggalo meluncurkan Program Beras Murah untuk warga kurang mampu. Pengurus Bidpuan PKS Nanggalo, Rusdawati menyampaikan hal ini di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/5).

Rusdawati memaparkan Program Beras Murah sudah berjalan tiga kali. Setiap hari para kader di Nanggalo diminta menyisihkan satu genggam beras yang akan dimasak per hari. Beras-beras tersebut dikumpulkan setiap akhir bulan.

“Ahad (17/5) lalu Bidpuan PKS Nanggalo kembali menyalurkan hasil dari beras yang dikumpulkan kepada warga kurang mampu. Beras sebanyak 250 kilogram berhasil dikumpulkan oleh Kader PKS Nanggalo dan dijual murah kepada masyarakat,” katanya.

Setiap satu orang warga, lanjut Rusdawati, mendapat satu buah kupon. Dengan kupon tersebut, warga bisa membawa pulang beras sebanyak 3 kilogram dengan harga cukup murah, yakni sebesar Rp10.000. Sedangkan di pasaran harga beras bisa mencapai Rp40.000-50.000.

“Program Beras Murah ini akan tetap berlanjut setiap bulan. Kedepannya pengumpulan beras tidak hanya bersumber dari kader saja, PKS Nanggalo juga membuka peluang bagi yang ingin berinvestasi, yaitu bisa ikut dalam program kemasyarakatan ini,” pungkasnya.[humas]

posted by @Adimin

Resmikan Galeri Arsip Statis Kota Padang, Mahyeldi: Jadikan Sejarah Sebagai Spirit

PADANG – Sebagai ide kreatif dan inovasi bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang, Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang telah membuat Galeri Arsip Statis Kota Padang di salah satu ruangan kantornya di Jl. Jend. Sudirman No 1 Padang. Galeri yang berisikan arsip sepanjang sejarah perjalanan Kota Padang ini, diresmikan Walikota Padang, H Mahyeldi Ansharullah,SP pada Rabu (20/5).

Pada kesempatan itu, hadir Muspida Kota Padang, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Drs.Alwis, Asisten III Setdako Padang, Ir H Corri Saidan, M.Si, beberapa Kepala Kantor (Kakan) Arsip Kabupaten/Kota di Sumbar, beberapa Pimpinan SKPD dan Kepala Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang, Dra Sandra Imelda,H.M.Si.

Walikota Mahyeldi mengatakan, Galeri Arsip Statis Kota Padang ini memang dinilai bermanfaat bagi masyarakat khususnya para generasi muda di Kota Padang. Dimana, arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi yang wajib disimpan, dipelihara, diselamatkan serta dilestarikan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

“Masyarakat khususnya generasi muda di Kota Padang, memang harus mengetahui sejarah Kota Padang serta tokoh-tokoh penting yang berasal dari Kota Padang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk Kota Padang. Untuk itu, dengan hadirnya Galeri Arsip Statis ini, diharapkan dapat menjadi fasilitas untuk kepentingan akses arsip statis bagi kepentingan umum. Sehingga, membuat untuk lebih memahami dan menghargai sejarah serta jasa para pejuang,”terang wako.

Kemudian, menurut wako, arsip erat kaitannya dengan sejarah dan sejarah bisa memberikan spirit ataupun semangat bagi kehidupan. Dengan membalik, melihat, kemudian membaca dokumen-dokumen sejarah, akan mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme.

“Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat dengan launchingnya Galeri Arsip Statis Kota Padang yang juga merupakan pertama kalinya yang ada di Sumbar. Tadi saya melihat, di dalam ruangan galeri tersebut dipenuhi dengan berbagai kumpulan dokumentasi sejarah Kota Padang yang sangat tersusun lengkap. Untuk itu, semoga segala arsip dan fasilitasnya ini senantiasa dijaga dan dipelihara dengan baik. Karena sangat bermafaat bagi semua orang,” ujar wako.

Setelah itu, Kepala Kantor Arsip Perpustakaaan dan Dokumentasi Kota Padang, Sandra Imelda juga menyebutkan, maksud dibentuknya Galeri Arsip Statis ini adalah, sebagai pelaksanaan wewenang dan tupoksi Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang sebagai lembaga teknis daerah yang berkewajiban untuk menjamin kemudahan akses arsip statis bagi para pengguna arsip ataupun kalangan umum.

“Dimana, arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip, karena memiliki nilai guna kesejarahan yang telah habis retensinya, dipermanenkan diverivikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional RI.

"Jadi, peresmian galeri arsip statis ini ditujukan juga dalam rangka memperingati Hari Kearsipan Nasional ke 44 yang jatuh pada 18 Mei lalu. Untuk itu tema dalam peringatan tersebut, kita mengangkat tema arsip sebagai samudera pengetahuan titian masa depan, ” terang Sandra.

Sementara itu, tujuan dibukanya yaitu, sebagai pengelolaan dan pelestarian arsip dan statis. Kemudian, juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung program unggulan walikota dan wakil walikota di bidang pendidikan, dengan pengembangan kualitas SDM melalui eksplorasi sejarah.

“Dalam Galeri Arsip Statis Kota Padang ini, dipenuhi dokumentasi dari masa lampau hingga masa sekarang. Diantaranya ada berupa kumpulan foto-foto, peristiwa penting, tokoh-tokoh, keadaan masyarakat, objek wisata serta kondisi Kota Padang di masa lampau yang menjadi daya tarik masyarakat sejauh ini. jadi, bagi siapa saja yang ingin melihat sejarah atau arsip seputar Kota Padang silahkan datang ke sini,” tutupnya. [humas dan protokol kota padang] 

posted by @Adimin

Walikota Apresisasi DPRD Padang, "Menelurkan 31 Rekomendasi LPKJ 2014."

PADANG.-Setelah memparipurnakan secara internal penyampaian Pansus LKPJ Walikota 2014 Senin ( 18/5) kemaren. Anggota DPRD kota Padang Selasa ( 19/5) kembali melakukan rapat paripurna rekomendasi DPRD Padang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban( LKPJ) Walikota 2014.

Rapat yang pimpin Wakil ketua DPRD kota Asrizal juga hadiri Ketua DPRD Padang Erisman, Wakil Ketua DPRD Wahyu Iramana Putra dan Wakil ketua DPRD Muhidi serta Walikota Padang Mahyeldi berjalan tertip.

Wakil Ketua DPRD kota Padang Wahyu Iramana Putra usai rapat paripurna mengatakan, mesti kepemimpinan Walikota Mahyeldi dan Wakil Walikota Emzalmi masih setahun berjalan LKPJ nya sudah kita terima.

Namun koreksi yang ada belum kita berikan tujuan agar Walikota tahu bahwa apa yang harus diperbaiki oleh SKPD yang ada.

‘’Yang menjadi temuan kami di DPRD selama ini adalah tidak adanya kordinasi SKPD –SKPD dengan legislatif, ‘’ujar Wahyu.

Dia juga menyayangkan rata- rata SKPD yang ada seperti Dinas Pasar Raya, Disperindagtamben, dinas Kelautan dan Kopereasi dan UKM,

semuanya menyentuh ekonomi , tetapi SKPD terkait itu tak menyentuh secara langsung kepeda usaha kecil menengah.

Menurut Wahyu lagi, rata- rata SKPD yang ada di dalam pencaipannya ternyata ternyata jago merealisasikan APBD yang ada, tapi mereka tidak terperensif mencari pendapatan lainnya,’’ padahal kita tahu kota Padang perlu PAD yang besar, ‘’ujar ketua DPD Golkar Padang.

Kita berharap dengan adanya 31 rekomendasi soal LKPJ Walikota 2014 kedepan hubungan antara Pemko dan Legislatif semakin harmonis serta menjalin komunikasi yang lebih baik lagi.

‘’ DPRD berpungsi sebagai legislatif, pengawas dan bajeting akan mensukseskan 10 pokok program Walikota dan Wakil Walikota sebab, jika Pemko sukses berarti DPRD juga ikut sukses, ‘’kata Wahyu .

Terkait 31 rekomendasi DPRD Padang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang tahun 2014, yang dimulai pelaporan pada 20 April lalu.

Walikota Padang Mahyeldi mengucapkan terimakasih kepada para anggota dewan. Pasalnya, pelaporan dalam pembahasan yang dibagi dalam empat kelompok panitia khusus (pansus), dilanjutkan dengan pembahasan bersama para SKPD serta dilakukan penyeimbang dengan kunjungan kerja ke beberapa daerah di luar Sumbar.

Dijelaskan Wako lagi,pelaporan ini pun berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana kepala daerah berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.

"Maka Pemko berusaha maksimal melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, dan menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan sesuai ketentuannya," ungkap Mahyeldi.

‘’LKPJ ini juga memuat capaian RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan PP No 6 tahun 2008, terang Wako yang dilantik pada tanggal 13 Mei 2014 lalu.

Kita menyadari bahwa, pelaksanaan kegiatan untuk masyarakat masih dirasakan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemko mengharapkan masukan dari legislator untuk pembangunan ke arah lebih baik,

sehingga hal-hal yang telah dibahas dan terevaluasi tersebut hendaknya dapat memberi manfaat untuk masyarakat di masa akan datang.

Dengan laporan ini dapat menentukan arah kebijakan pembangunan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya, rekomendasi ini pun menjadi evaluasi kinerja Pemko oleh DPRD dan masyarakat.

Nantinya rekomendasi tersebut akan diteruskan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Padang .

‘’ Saya berharap seluruh komponen tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Kota Padang dalam pelaksanaan pembangunan, ‘’ajak Kader PKS ini. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Makna Kebangkitan Nasional Lebih dari Sekedar Nostalgia

JAKARTA (20/5) - Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai secara konstruktif, jangan sekedar nostalgia, apalagi menghadirkan perilaku destruktif. Oleh karena, tanggal 20 Mei merupakan sebuah hari yang monumental dan fenomenal. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan hal ini di Ruang Komisi VIII DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

“Kita bantu bangsa untuk memahami esensi dan merealisasikan tujuan-tujuan dari Kebangkitan Nasional. Hal ini sangat penting apabila masing-masing dari kita berdaya juang untuk berperilaku kritis serta menghadirkan solusi konstruktif. Inilah bagian terpenting yang perlu dikomunikasikan melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional,” kata Hidayat.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu menjelaskan, saat ini konflik banyak bermunculan di berbagai bidang, mulai di dalam partai politik, antarwarga, hingga antarprofesi. Konflik-konflik tersebut tidak sesuai dengan prinsip kebangkitan nasional serta Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.

“Segala upaya memecah belah bangsa melalui jalur hukum, politik, antarpartai, maupun kekuatan publik, bertentangan dengan prinsip kebangkitan nasional. Upaya negatif ini harus dihindari, karena kebangkitan nasional hanya akan sukses ketika bangsa betul-betul bersatu dalam cinta, demi menghadirkan Indonesia yang lebih baik,” jelasnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2000-2004 tersebut memaparkan saat ini partainya terus berusaha meningkatkan semangat persatuan dan nasionalisme rakyat Indonesia. Salah satunya melalui pimpinan-pimpinan di lembaga formal, yaitu menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

“Di dalam Empat Pilar MPR terdapat Pancasila dan UUD NRI 1945. Di Pancasila ada prinsip Persatuan Indonesia, sedangkan di dalam UUD, ada prinsip tentang NKRI. Apabila kita terus mengawal dan memperjuangkan empat pilar, maka sesungguhnya kita sedang memberikan bingkai yang sangat kuat untuk menjaga bangsa ini tetap bersatu. Insya Allah produk-produk hukum dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kesatuan Indonesia akan bisa kita koreksi,” paparnya.

Hidayat berharap melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2015, seluruh komponen bangsa menjaga keutuhan cinta terhadap Indonesia, serta tetap berorientasi mengedepankan politik yang menghadirkan ukhuwah(persaudaraan).

“Mari, kita bangkit hadirkan politik yang ta’awun (saling tolong menolong). Keberadaan kita di KMP (Koalisi Merah Putih) pun untuk memaksimalkan peran menghadirkan persatuan dan cinta Indonesia yang lebih kuat,” tutupnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. (Gilang Ramadhan/Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin