Politisi PKS Ini Ragu Delapan Capim Mampu Jadi Pimpinan KPK

JAKARTA (21/9) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil mengaku ragu dengan kapabilitas dari delapan nama Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 1 September lalu, Panitia Seleksi (Pansel) KPK telah resmi menyerahkan delapan nama Capim KPK ke meja Presiden Jokowi.

"Melihat calon-calon yang diajukan, saya pribadi skeptis," ujar Nasir Djamil saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada Senin, 21 September 2015. 

Nasir mengaku bahwa selama 10 tahun berada di Komisi III, dia sudah memahami kinerja KPK dan orang-orang seperti apa yang pantas untuk memimpin lembaga itu, guna mengoptimalkan kinerja pemberantasan korupsi. 

Atas dasar pengalaman itu, politisi PKS ini meragukan delapan calon yang diajukan tim Pansel, untuk mampu mengoptimalkan kinerja KPK.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai kapan Komisi III akan menggelar Fit and Proper Test (FPT) untuk para Capim tersebut, Nasir menyatakan komisi hukum DPR belum membahas hal tersebut.

"Belum ada pembicaraan kapan Komisi III mau mengadakan Fit and Proper Test itu," jelasnya.

Pada 1 September lalu, Tim Pansel KPK telah menyerahkan delapan nama Capim KPK ke Presiden Jokowi. Rekomendasi delapan nama dibagi menjadi empat kategori. Pertama, kategori pencegahan yang terdiri dari atas Saut Situmorang dan Surya Chandra, lalu Kategori Penindakan yang terdiri atas Alexander Marwata dan Basariah Panjaitan. Selanjutnya adalah Kategori Manajemen yang terdiri dari Agus Raharjo dan Sujanarko, dan terakhir adalah Kategori supervisi dan pengawasan yakni Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhhamad Syarif.

Sumber: http://nasional.news.viva.co.id

posted by @Adimin

PKS Bengkulu Gelar Muswil Pertengahan Oktober

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bengkulu akan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada pertengahan Oktober mendatang. 

"Berdasarkan hasil rapat Badan Pengurus Harian (BPH) Insya Allah kita akan menyelenggarakan Muswil pada tanggal 14 - 17 Oktober 2015 ini, dan berharap kepada seluruh kader se-Provinsi Bengkulu untuk bisa mensukseskan acara ini," ujar Muhammad Ikhsan, S.Si Ketua Bidang Humas DPW PKS Provinsi Bengkulu dalam siaran persnya, Selasa (22/9/2015).

Lebih lanjut Ikhsan menjelaskan, Muswil DPW PKS Provinsi Bengkulu ini juga akan diramaikan dengan beberapa rangkaian acara diantaranya bazzar murah, jalan santai, dan tabligh akhbar. Dengan rangkaian acara seperti itu ia berharap masyarakat Bengkulu bisa turut berpartisipasi dan terlibat memeriahkan acara muswil DPW PKS Bengkulu.

Masih menyangkut momentum yang sama Dedy Haryono, ST selaku Ketua DPW PKS Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa keberadaan PKS di Provinsi Bengkulu akan meneruskan semua kebijakan dari Pengurus Pusat sesuai amanat Munas ke-4 PKS kemarin yang diantaranya adalah semua DPW harus sudah menyelenggarakan Muswil dalam rentang waktu dua (2) bulan pasca Munas. Sehingga DPW PKS Provinsi Bengkulu segera mengagendakan Muswil pertengahan Oktober ini dengan mengangkat tema yang sama yakni Berkhidmat untuk Rakyat.

"Dalam Munas ke-4 PKS kemarin, PKS berkomitmen terus berkhidmat untuk rakyat, nah oleh karena itu DPW PKS Bengkulu pun akan mengokohkan kembali perannya berkhidmat untuk rakyat, ini akan kita matangkan pembahasannya pada Muswil nanti" tutur Edy Haryono.

Seperti diketahui PKS telah selesai menyelenggarakan Munas ke-4 pada 14 - 15 September lalu di Depok Jawa Barat. Tema Munas ke-4 berkhidmat untuk rakyat dipilih untuk meneguhkan kembali kiprah PKS berkhidmat kepada rakyat Indonesia.

posted by @Adimin

Perkuat Daya Beli Rakyat, PKS Dorong Pemerintah Turunkan Harga BBM Premium

JAKARTA (21/9) - Inflasi perekonomian nasional saat ini cukup tinggi akibat pelambatan ekonomi global yang sedang berlangsung. Untuk menguatkan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi demikian, kebijakan menurunkan harga BBM premium perlu dipertimbangkan pemerintah.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek dan LH) Memed Sosiawan menyatakan, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi paling bijak.

“Di Munas PKS kemarin Presiden PKS telah menyerukan agar pemerintah memprioritaskan kebijakan penguatan daya beli masyarakat yang akhir-akhir ini terus menurun. Mempertimbangkan harga minyak internasional yang jatuh dan inflasi nasional yang cukup tinggi, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi,” ujar Memed di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Senin (21/9).

Memed mengatakan, dalam Munas kemarin Presiden PKS sempat menawarkan kebijakan cash transfer untuk melindungi daya beli masyarakat yang tergerus. Dia menambahkan, cara lain untuk meningkatkan daya beli rakyat selain dengan cash transfer adalah dengan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium.

“Ini cara paling cepat dan cukup efektif mengurangi beban masyarakat. Itu usulan yang bagus. Tapi sepertinya tidak mudah karena ada hambatan likuiditas yang dialami pemerintah saat ini," imbuh Memed.

Dia juga mengatakan, penguatan daya beli masyarakat sangat krusial karena berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2015, terjadi kenaikan angka kemiskinan, yaitu sebanyak 860.000 masyarakat miskin.

“Jumlah orang miskin meningkat signifikan. Ini sudah lampu kuning mendekati lampu merah, harus ada respon cepat!” tegasnya.

Studi LPEM FEUI menyebutkan, setiap penurunan harga BBM premium 5 persen atau RP 400 per liter diperkirakan akan menyelamatkan 165 ribu rakyat miskin. “Dengan merujuk studi tersebut, kalau pemerintah turunkan sebesar Rp 2.000 per liter saja, akan membantu mengurangi angka kemiskinan sekitar 825 ribu jiwa. Ini opsi yang perlu dicoba,”ujar politisi PKS asal Jawa Timur ini.

Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak tersebut mencapai 46,22%.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami penurunan sebesar minus 1,07%, dari target penerimaan sebesar Rp 604.712,33 triliun. Realisasi penerimaannya pun sebesar Rp 598.270,63 triliun. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek dan LH) Memed Sosiawan.

posted by @Adimin

PKS Gelar Pemira Wilayah dan Daerah Serentak Akhir Pekan Ini

JAKARTA (21/9) – Usai Musyawarah Nasional (Munas) ke-4, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di seluruh Indonesia bersiap menggelar Pemilihan Raya (Pemira) atau yang juga disebut Pemilihan Umum Internal (PUI) di tingkat wilayah dan daerah secara serentak.

“PUI PKS di wilayah dan daerah, Insya Allah akan diselenggarakan secara serentak pada Sabtu, 27 September 2015,” kata Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Bidang Humas, Dedi Supriadi di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Senin (21/9).

Dedi menjelaskan setiap kader PKS yang memenuhi ketentuan akan memilih calon pimpinan untuk kepengurusan di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Ketentuan dalam AD/ART tersebut menyangkut jenjang keanggotaan, pengalaman organisasi, dan kompetensi.

“Aturan PUI sesuai AD/ART partai dengan panitia penyelenggara dari DPW atau DPD masing-masing. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh PKS setiap lima tahun sekali. Nantinya, para pimpinan dan pengurus yang terpilih akan dilibatkan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2015,” jelasnya.

Pemilihan Umum Internal, lanjut Dedi, menunjukkan bahwa PKS merupakan partai yang selalu melibatkan kader dalam suksesi kepemimpinan. Sistem ini memosisikan PKS selalu memiliki stok pemimpin untuk berpartisipasi dalam percaturan politik nasional.

“Sistem regenerasi PKS bersifat terbuka dan melibatkan kader hingga tingkat terbawah. Inilah yang membuat PKS tidak pernah kehabisan stok pemimpin, karena ladang partisipasi selalu terbuka luas bagi kader,” ujar pria yang baru dilantik sebagai Humas DPP pekan lalu.

Dedi menambahkan adanya pertimbangan jenjang karier (path carrier) yang jelas dalam PKS merupakan penghargaan tersendiri atas pengabdian dan kontribusi para kader.

“Hal ini juga mengukuhkan PKS sebagai partai kader yang melakukan kerja-kerja pendidikan politik sesuai amanat Undang-Undang,” pungkasnya.

Keterangan Foto: Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Bidang Humas, Dedi Supriadi. (Muhammad Hilal / Relawan PKS Foto).

posted by @Adimin

Politisi PKS: Jangan Biarkan Papua Merdeka, NKRI Harga Mati

JAKARTA - Pemahaman yang benar mengenai sejarah bangsa sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat mengukuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga mencegah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari perpecahan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua FPKS Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Zainuddin dalam Sosialisasi Empat Pilar yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di aula gedung Robbani, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (10/9) lalu. Kegiatan itu dihadiri sekitar 100 tokoh masyarakat setempat.

"Memahami sejarah berdirinya Indonesia sangat penting bagi persatuan. Sehingga kalau ada pulau atau wilayah ingin merdeka, itu sama dengan mereka tidak memahami sejarah bangsanya," ujar Zainuddin.

Menurut Zainuddin, sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bangsa ini sebenarnya sudah lebih dulu 'lahir' pada 28 Oktober 1928. Maksudnya, lanjut Zainuddin, kata 'Indonesia' sudah lebih dulu dikenal pada masa itu sebelum tahun 1945.

Persatuan tercermin pada ikrar para pemuda dari berbagai suku untuk bersatu di bawah entitas politik yang sama yaitu Indonesia. Mereka, menurut anggota Komisi I DPR bidang pertahanan ini, telah melepaskan keegoan priomordialnya lalu dengan tulus bersatu dalam kebersamaan bernama Indonesia.

"Karena itu persatuan itu penting. Apakah Aceh boleh merdeka? Apakah Papua boleh dibiarkan merdeka? Tidak boleh. Jangan biarkan Papua merdeka. NKRI itu kalau kata tentara kita adalah harga mati," jelas politisi PKS dari daerah pemilihan DKI Jakarta I ini.

Zainuddin juga menyinggung tentang kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama masing-masing dalam bingkai Pancasila dan NKRI. Menurutnya, pemerintah harus benar-benar memberikan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia agar tenang dalam menjalankan kewajiban agamanya.

Dia mencontohkan, kasus pembakaran masjid kaum muslimin pada hari raya Idul Fitri beberapa waktu lalu di Papua. Peristiwa itu, lanjutnya, tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang. Zainuddin meminta negara menjamin kelancaran dan kenyamanan umat Islam menjalankan Idul Adha yang akan datang.

"Tidak dibenarkan pembakaran masjid, dengan alasan apapun. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh ada gereja dibakar. Pemerintah harus memberi jaminan ketenangan kepada setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing," pungkasnya.

posted by @Adimin

Presiden PKS Serukan Pemerintah Boikot Israel

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman mengatakan Indonesia harus memberi dukungan dan bantuan nyata bagi pemerintah dan rakyat Palestina. Bantuan Indonesia diharapkan dalam hal politik ataupun materi pascainsiden di Masjid Al-Aqsa. 

"Kita punya ikatan emosional dan historis yang panjang dengan bangsa Palestina. Kita harus membantu mereka menghentikan Israel menyerang Al-Aqsa," katanya, Senin (21/9).

Seperti beberapa negara di belahan dunia lainnya yang memboikot produk Israel, Sohibul juga menyerukan memboikot produk-produk asal negara yang masih melakukan praktik penjajahan model kuno ini.

"Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi ada hubungan dagang. Kita harus tekan melalui penghentian hubungan dagang ini," kata Sohibul.

Israel melakukan serangan ke Masjid Al Aqsa di Palestina dan membagi zona waktu kunjungan bagi umat Muslim di kiblat pertama umat Islam itu. Tindakan sewenang-wenang Israel tersebut mendapat kecaman luas dari dunia internasional. [ROL]

posted by @Adimin

Terima ‘Doorprize’ Motor, Kader PKS Ini Hibahkan Motor Lawasnya

JAKARTA (21/9) – Yasifa Rani tidak menyangka mendapatkan sepeda motor baru secara gratis. Seperti kader-kader DPC PKS Pasar Minggu yang lain, Rani bersama suami dan putri kecilnya ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Rakyat Munas ke-4 PKS di Bumi Perkemahan dan Wisata (Buperta) Cibubur, Ahad (13/9) lalu.

“Kami tahu Kegiatan Rakyat ini dari pengumuman DPRa Pejaten Timur, Pasar Minggu. Di informasinya banyak doorprize. Alhamdulillah,sempet ga nyangka juga kalau beneran bisa dapat doorprize motor ini,” kata Rani sebelum acara penyerahan doorprize sepeda motor dari Panitia Penyelenggara Kegiatan Rakyat Munas ke-4 PKS di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta, Sabtu (19/9).

Rani mengungkapkan, sebelumnya tidak ada firasat apapun kalau ia akan mendapatkan sepeda motor dari Kegiatan Rakyat PKS. Namun, keinginan kuat untuk segera mengganti motor yang sehari-hari dikendarai, membuat Rani dan suaminya terus memanjatkan doa. 

“Kami punya keinginan kalau dapat doorprize motor, maka motor lama akan diberikan kepada kader PKS lain yang membutuhkan. Insya Allah, sudah ada calon penerima motor kami, yaitu teman ngaji suami saya,” ungkap kader DPRa PKS Pejaten Timur itu.

Rani bercerita, usai istirahat Shalat Dzuhur dan makan, banyak peserta Kegiatan Rakyat yang memilih untuk pulang. Namun, hingga pukul 14.00 WIB, ia dan keluarga memilih tetap menantikan pengumuman doorprize terakhir.

“Kami bertiga mendapatkan nomor doorprize berurutan, yaitu 2017, 2018, dan 2019. Suami pegang nomor 2018, saya pegang 2017 dan 2019. Sudah hampir mau pulang, ada pengumuman doorprize terakhir yaitu motor. Alhamdulillah nomor 2017 yang disebutkan, jadi saya yang maju,” cerita penerima motor yang merupakan donasi dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan itu.

Rani mengaku bersyukur sekali. Ia dan suami tidak menyangka Allah SWT mengabulkan doa mereka. Termasuk pertemuan dengan teman lama, yang merupakan penerima hibah motor dari mereka.

“Kami benar-benar sangat haru, senang, dan bersyukur. Kemarin pas di Buperta itu ketemu sama teman yang mau dikasih motor ini. Sudah lama beliau tidak ada kabarnya karena pindah rumah. SMS maupun pesan di Facebook juga nggak dibales. Akhirnya, ketemu juga di Buperta kemarin,” jelasnya.

Menurut Rani, pengorbanan teman suaminya – penerima hibah motor – lebih besar. Oleh karena, ia rela ditinggal pulang oleh rombongannya demi menunggu pengumuman doorprize terakhir. Rencananya, Rani dan suami akan memberikan motor lawas mereka yang sudah berumur lima tahun dan kondisinya masih bagus.

“Dia rela nungguin doorprize sampai selesai. Dia kan datangnya sama rombongan, dia sampai rela pulang nggak bareng rombongan, ngeteng,berharap mungkin dapat  doorprize-nya. Sekarang dia nggak punya motor, sudah berkeluarga dan anaknya dua. Insya Allah, motor lama akan kami berikan kepada teman suami saya itu,” ujarnya.

Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Rakyat Munas ke-4 PKS di Cibubur, Fikri Hudi Oktiarwan menambahkan terdapat tiga buah sepeda motor yang dibagikan sebagai doorprize.

“Motor itu ada tiga, sumbangan dari Bendahara Umum PKS yang juga Anggota DPR RI Mahfudz Abdurrahman, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), serta Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Untuk yang diterima Saudari Rani ini dari Kang Aher, yaitu motor Honda Beat Pop sekaligus helmnya,” kata Fikri.

Pengurus PKS dari Wilayah Dakwah Banten dan Jawa Barat (Wilda Banjabar) ini juga mengungkapkan semua doorprize telah diserahkan kepada para penerima. 

“Alhamdulillah, karena Panitia sudah melakukan rapat dan simulasi berkali-kali, mulai teknis pembagian kupon, penarikan undiannya, sampai penyerahan hadiah, sehingga di lapangan pun semua berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

Keterangan Foto: Dari kanan ke kiri - penerima doorprize motor yaitu anak, suami, dan Yasifa Rani didampingi panitia penyelenggara Kegiatan Rakyat Munas ke-4 PKS, antara lain Titin Sumarni, Miriani Kamaliah, dan Fikri Hudi Oktiarwan saat penyerahan hadiah di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Sabtu (19/9).

posted by @Adimin

Indonesia Bisa Berperan Hentikan Serangan Israel ke Al Aqsa

Jakarta (21/9) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman berpendapat Indonesia bisa berperan besar menghentikan serangan udara Israel ke Masjid Al Aqsa, Palestina. 

"Pemimpin Indonesia dapat memanfaatkan posisi dan pengaruhnya di dunia internasional untuk menekan Israel agar menghentikan serangan terhadap Al Aqsha. Ini adalah serangan terhadap kemanusiaan dan hak kemerdekaan suatu bangsa," kata Sohibul Iman, Senin (21/9).

Ia juga menegaskan Indonesia harus proaktif menggalang dukungan negara-negara Islam untuk menekan Israel. Hal ini didasari fakta demografi Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Sohibul Iman juga mengingatkan jika Indonesia memiliki sejarah yang tidak bisa dilupakan dalam hubungannya dengan Palestina. Menurutnya hal inilah yang semakin memperkuat alasan mengapa Indonesia harus lebih berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak Palestina di dunia internasional.

"Indonesia harus memberi dukungan dan bantuan nyata bagi pemerintah dan rakyat Palestina, baik politik maupun materil. Kita punya ikatan emosional dan historis yang panjang dengan bangsa Palestina," kata Sohibul Iman.

Seperti beberapa negara di belahan dunia lainnya yang memboikot produk Israel, Sohibul Iman juga menyerukan memboikot produk-produk asal negara yang masih melakukan praktek penjajahan model kuno ini.

"Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi ada hubungan dagang. Kita harus tekan melalui penghentian hubungan dagang ini," kata Sohibul Iman.

Israel melakukan serangan ke Masjid Al Aqsha di Palestina dan membagi zona waktu kunjungan bagi umat Muslim di kiblat pertama umat Islam itu. Tindakan sewenang-wenang Israel tersebut mendapat kecaman luas dari dunia internasional. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. (Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

PKS Kutuk Penyerangan Israel ke Al Aqsa

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengutuk tindakan Israel yang tega menyerang masjid Al Aqsa, Yerusalem. Sebagai bangsa yang ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana tercantum dalam konstitusi, Indonesia harus berupaya untuk membantu mengentikan serangan agresi Israel.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan sebagian masyarakat dunia banyak yang salah menganalisa Israel. "Yang sering membuat ulah ialah Israel, tapi bangsa Palestina yang disudutkan," ucapnya kepada Republika.co.id, Sabtu (19/9). 

Menurut dia, bangsa di dunia harus obyektif melihat permasalahan antara Israel dan Palestina. Jika memang ingin hidup damai berdampingan, Israel harusnya jangan seenaknya memperluas wilayahnya dengan mencaplok wilayah Palestina. Apalagi sampai mengganggu dan menyakiti rakyat Palestina. "Masa orang mau beribadah di masjid diancam dan diserang," kata Jazuli keheranan.

Beribadah dan memeluk agama adalah hak asasi manusia (HAM) setiap orang. Organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya jangan hanya mengeluarkan kecaman. "PBB bukan pengamat, mereka punya otoritas untuk terlibat aktif. Hentikan serangan itu," kata Jazuli. Untuk tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, melanggar HAM, dan mengganggu ketertiban dunia, PBB harus berani bergerak, jangan hanya lewat kecaman semata. [ROL]

posted by @Adimin

PKS Di Era Khidmah Kepada Rakyat

Kader PKS dalam sebuah aksi. (depoklik.com)

Oleh: Adi Supriadi

Semangat melayani sepertinya sudah mendarah daging di dalam tubuh PKS dan kader-kadernya. Ketika mottonya , tagline “Bersih, Peduli dan Profesional” ini sangat populer bagi siapa saja. Tagline “Bersih, Peduli dan Profesional” lebih menekankan pada semangat melayani dengan bahasa “Peduli”, kemudian ketika diganti dengan “Apapun yang Terjadi Kami Tetap Melayani” dan pada akhirnya kini intisari tagline PKS tidak jauh berbeda yaitu “Berkhidmat kepada Rakyat”, hanya saja dengan ada kata “rakyat” semakin jelas fokusnya ke mana, yaitu kepada rakyat. Apakah selama ini tidak kepada rakyat? Mungkin sudah, tetapi belum menjangkau semua lapisan orang, jika sudah menyebut “rakyat” maka siapapun dia, apapun kondisinya maka harus dilayani oleh PKS. Dalam bahasa PKS, pelayanan disebut “berkhidmat”.

Khidmat itu bermakna melayani, sama dengan istilah bahasa Arab untuk asisten rumah tangga “khadimah” yang artinya pelayan/pembantu, dan sejatinya setiap kader dakwah adalah khadimah ummah atau “Pelayan Umat”. Bahwa setiap muslim itu adalah dai. Setiap dai adalah pelayan umat, khadimatul ummah. Melayani rakyat atau berkhidmat kepada rakyat adalah tugas mulia kenabian karena semua Nabi dari Adam AS sampai Rasulullah SAW adalah pelayan umat (Baca : Rakyat).

Hakikat kehadiran seorang dai adalah pelayan umat dan hakikat kehadiran sebuah Partai Dakwah adalah pelayan rakyat. Ini satu kesatuan yang tak terpisahkan, Jika Dai tetap akan melayani umat apapun balasan umat kepadanya. Semoga pesan “Berkhidmat kepada Rakyat” ini menjadi ruh baru perjuangan dakwah PKS di Indonesia dan dihayati seluruh kadernya di dunia sampai Republik ini kembali menemui kejayaannya.

Khidmat atau pelayanan dapat mengandung arti memfasilitasi, pelayanan sangat berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain agar dapat menimbulkan simpatik bagi orang tersebut. Menurut Harbani (2007:128) pelayanan pada dasarnya dapat diartikan sebagai “aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan”. Rakyat setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari siapa pun terlebih dalam hal ini dari organisasi partai politik dan tentunya dari kader dakwah.

Jika PKS merujuk kepada sebuah pelayanan prima, maka di sana akan muncul kesederhanaan, kejelasan dan kepastian pelayanan, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketetapan waktu. PKS bisa menjadi partai nomor 1 di Indonesia jika bisa menerapkan ini secara keseluruhan.

Di dalam organisasi kepartaian, pelayanan kepada rakyat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada rakyat bukan hanya kepada para pemilihnya melainkan kepada siapa pun yang berpotensi memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Karena telah menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya organisasi politik mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi masyarakat secara keseluruhan.

Kualitas pelayanan (khidmah) yang baik akan menimbulkan rasa puas dan sikap positif dari rakyat terhadap kehadiran partai politik. Hal ini dikarenakan kepuasan merupakan perasaan senang atau kekecewaan seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja seseorang dan harapannya.

Rakyat akan sangat puas apabila dirinya mendapat pelayanan dengan baik, dan tentunya hal tersebut akan membawa kesan positif dalam diri setiap rakyat khususnya terhadap kinerja politisi ataupun kader dakwah yang ada dalam partai politik. Tingkat kepuasan rakyat merupakan suatu indikator yang penting bagi keberhasilan program “Berkhidmat Kepada Rakyat” yang digalang PKS. Di mana semakin besar manfaat yang dirasakan rakyat, semakin bagus pula kualitas layanan yang dilaksanakan oleh politisi. Sebaliknya tingkat kepuasan yang rendah mengindikasikan buruknya sistem pelayanan partai politik.

Jadi, hakikat dari penyelenggaraan sebuah khidmat itu adalah kemampuan memenuhi harapan-harapan para pengguna jasa PKS, apakah itu kader, keluarga kader, umat Islam ataupun rakyat seluruh Indonesia. Kualitas pelayanan dapat dikatakan prima jika selalu ada saat dibutuhkan, terjangkau semua kalangan, sesuai dengan porsinya, dengan menjamin rasa keadilan dan perlakuan yang sama. Jika ini dilaksanakan, maka PKS akan menjadi partai yang dapat diandalkan membawa Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. [adi/dakwatuna]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Meminta Rencana Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara Dialihkan

JAKARTA (19/9) - Berkenaan dengan rencana kenaikan tunjangan pejabat negara (termasuk tunjangan bagi Presiden, Anggota DPR serta pejabat lembaga tinggi negara lainnya) dalam APBN-P 2015 Fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap sebagai berikut: 

Pertama, mencermati kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi, adalah tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan.

Kedua, Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, yang pada awalnya, menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi/prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun ternyata asumsi/prediksi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan. Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat. 

Ketiga, tidak pada tempatnya saat ini menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Hal itu selain tidak elok, energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang.

Atas dasar pertimbangan di atas, Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Bersamaan dengan itu, Fraksi PKS DPR RI mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi. Fraksi PKS sendiri telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini. Prioritas rekomendasi FPKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin